Arsip Tag: tindak kekerasan perempuan

Penyedia Layanan Harus Responsif Gender dan Peka pada Korban Kekerasan

256 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Salah satu isu yang belum terpecahkan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah isu kekerasan dan disadari bahwa hingga saat ini masih banyak perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang belum melapor di tempat pelayanan yang tersedia.

Penyebabnya karena rasa takut, terancam keamanan, dan masih menganggap sebagai aib keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain. Sehingga sampe saat ini belum diperoleh data yang valid dan akurat tentang jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Bertolak dari kondisi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi penyedia layanan pada tanggal 13—14 Agustus 2019 di Hotel Neo Aston Kupang

Kepala DP3A NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. saat membuka kegiatan pelatihan (Selasa, 13/08/2019) mengatakan walaupun upaya hukum untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak anak telah banyak dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada banyak kendala dan tantangan yang salah satunya terkait dengan data kekerasan.

Kepala DP3A NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. (blus merah mudah dan bersarung tenun sumba merah)  foto bersama para kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Karena menurut Sylvia, kekerasan adalah setiap perbuatan melanggar Hak Azasi Manusia terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Lanjutnya termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi namun kurang mendapatkan perhatian banyak orang baik secara nasional maupun internasional, sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam praktiknya sudah menjadi permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek dari trafficking.

“Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya kekerasan dan trafficking, dimana dapat mengakibatkan terjadi penyiksaan dan bahkan kematian,” tegasnya.

Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, imbuh Sylvia, perlu melakukan Pelatihan SDM Penyedia Layanan di Kupang bagi para pengelola P2TP2A serta lembaga penyedia layanan Iainnya bagi korban yang responsive gender dan

“Penyedia layanan harus peka terhadap kebutuhan korban serta memberikan pengetahuan tentang hak-hak korban dan sistem penyedia layanan Tenaga Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap,”pintanya.

Perempuan dan Anak di Provinsi sehingga masalah ini mendapat perhatian dan penanganan yang maksimal dan sedini mungkin dari semua pihak.

Selain itu, tambah Sylvia Peku Djawang, mengacu dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009), maka ada 2 (dua) target besar yang harus dicapai oleh DP3A Provinsi NTT hingga tahun 2023 yang akan datang.

“Menurunnya jumlah kasus dan korban kekerasan yang ditangani serta menurunnya persentase pencegahan TPPO/Zero Human Trafficking menjadi tugas besar kami dan menyadari bahwa kedua tugas besar ini tidak dapat kami lakukan sendiri secara maksimal tanpa dukungan dari seluruh stackeholder Iainnya,”tandasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)

DP3A NTT Helat Pelatihan SDM Bagi Penanganan Korban Kekerasan & TPPO

144 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggagas dan menghelat pelatihan bagi penanganan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Mengambil lokasi pelatihan di Aula Hotel Elmylia Kupang sejak 13—14 Juni 2019, pelatihan dilakukan untuk mencapai sinergitas dan kolaborasi penanganan masalah kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara terpadu bersama seluruh mitra terkait di Provinsi NTT

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT, Idda Yuni Astuti,SH,M.Hum., saat membuka pelatihan (Kamis,13/06/19) menyampaikan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius dari waktu ke waktu

“Kekerasan bisa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun seksual baik perorangan, keluarga atau kelompok yang ada di dalam rumah tangga. Interprestasi agama yang tidak utuh maupun kehidupan sosial ekonomi yang tidak adil turut memberikan kesempatan dan peluang terjadinya kekerasan”, ujar Idda Astuti

Selain itu, tambahnya, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk perbudakan modern, pelanggaran HAM berat dan kejahatan yang teroganisir melewati lintas batas daerah dan negara

“Modus operandi perdagangan orang semakin hari semakin beragam antara lain dilakukan melalui perekrutan TKI secara ilegal atau non prosedural seperti penipuan, pemalsuan dokumen dengan menggunakan cara iming-iming, bujuk rayu, janji palsu akan memperoleh gaji besar dan hidup enak dengan melakukan penjeratan hutang atau jasa korban atau calon korban dan keluarganya”, ungkap Plt Kadis DP3A NTT

“Menyikapi fenomena tersebut Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PPPA NTT berkomitmen untuk memberantas TPPO”, tandasnya.

Disamping itu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3A NTT, Dra Margaritha Boekan kepada Garda Indonesia (Jumat,14/06/19) mengatakan pelatihan SDM dilaksanakan agar mitra DP3A dapat berkolaborasi dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO

“Kita memiliki P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) bekerja sama dengan Polda NTT untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO meski setiap hari ada pencekalan terhadap upaya pengiriman TKI/TKW secara ilegal atau nonpresedural melalui bandara dan pelabuhan”, terang Ita Boekan panggilan akrab Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3A NTT

“Dan bagaimana kita berjejaring untuk bekerja sama dengan Nakertrans, Polda NTT, Dinas Sosial dan instansi terkait lain untuk menuntaskan persoalan ini dengan memberdayakan para perempuan Calon TKI untuk mengikuti pelatihan membuat pangan berbahan dasar ikan, cara menenun dan pelatihan lain”, pungkas Ita Boekan.

Upaya pelayanan dan penanganan kasus kekerasan dan TPPO yang telah dilakukan oleh Pemerintah NTT melalui DP3A meliputi:

  • Pembangunan Pusat-pusat Krisis Terpadu (PKT) di rumah sakit;
  • Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polda dan Polresta/Polres;
  • Unit Pelayanan Perempuan & Anak (UUPA) Polda NTT;
  • Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial;
  • Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
  • Sosialisasi penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan dan TPPO;
  • Pembentukan Forkomwil PUSPA NTT (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak).

Penulis dan editor (+rony banase)