Arsip Tag: willybrodus lay

Pelantikan Anggota DPRD Belu PAW, Bupati : Jangan Cederai Kepercayaan Masyarakat

627 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | “Saya yakin dan percaya, bahwa saudara Kristoforus Rin Duka yang telah mengucapkan sumpah sebagai anggota DPRD Belu Pergantian Antar Waktu (PAW), masa jabatan tahun 2019—2024 adalah orang pilihan rakyat yang diyakini mampu menjembatani aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Belu. Pergunakanlah kepercayaan ini dengan sebaik – baiknya, bertindak secara tulus, arif dan bijaksana sebagai anggota DPRD. Jangan sekali – sekali mencederai kepercayaan yang telah rakyat berikan karena akan menuai badai di kemudian hari. Saya juga menggarisbawahi pesan rohaniwan, yaitu menjadi pemimpin yang bijaksana”, demikian sambutan Bupati Belu Willibrodus Lay yang juga adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Belu dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Belu Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Jumat, 7 Agustus 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/08/07/reposisi-alm-mauk-martinus-kristo-rin-duka-jadi-anggota-dprd-belu/

Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu, Willi Lay mengucapkan selamat bertugas kepada anggota DPRD Kristoforus Rin Duka. “Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pengabdiannya”, tandas Bakal Calon Bupati Belu Sahabat Jilid II dalam pilkada serentak 2020 mendatang.

Kepada saudara Mauk Martinus, anggota DPRD masa jabatan 2019—2024 dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (dapil) Belu IV yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Mei 2020, Bupati Willi Lay juga atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih secara tulus dan penghargaan yang setinggi–tingginya atas jasa–jasanya dalam pengabdian, dan menjalankan tugas selama kurang lebih 7 bulan sebagai anggota DPRD Kabupaten Belu. “Selamat jalan bapak Mauk Martinus”, imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya, Willi Lay mengajak semua pihak agar selalu memiliki pengertian yang baik dalam menjaga nilai–nilai persaudaraan, persahabatan dan kedewasaan dalam berdemokrasi. DPRD sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjalankan tri fungsi, sehingga dapat mengedepankan kepentingan rakyat Kabupaten Belu.(*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+rony banase)

Puluhan Tahun Menanti, Akhirnya Jalan Dusun Halilulik A di Belu Dikerjakan

871 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Penantian panjang selama bertahun-tahun dari segenap warga Dusun Halilulik A, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya menemukan muaranya. Kini, jalan yang melintasi wilayah dusun itu sudah mulai dikerjakan.

“Hari Ini sejarah baru dimulai di Dusun Halilulik A-Naitimu Manise. Terima kasih Bapak Willy Lay-Bapak Ose Luan. Terima kasih Belu Diakan. Kerinduan selama bertahun- tahun, akhirnya menemukan muaranya di titik hari ini. Gerak senyap tapi berisi”, demikian bunyi sepenggal ungkapan hati terdalam dari salah satu warga dusun Halilulik A, Elpidus Lau, S.Fil. melalui postingan pada akun facebooknya, Rabu, 8 Juli 2020.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Belu, Vincent K. Laka yang diwawancarai Garda Indonesia di lokasi pada Rabu siang, 8 Juli 2020 menjelaskan, jalan yang melintas di wilayah Lambau-Aisukar itu sudah masuk dalam rencana kerja tahun 2020 dan harusnya sudah dikerjakan pada tahun ini. Tetapi karena pandemi Covid-19 membuat pihaknya melakukan lockdown dan penghematan untuk refocusing dan realokasi anggaran Covid, sehingga anggaran itu menjadi hilang.

“Kami di PU melakukan trial (uji coba) aspal hotmix untuk paket yang sudah dilelangkan pada tahun ini”, jelas pria yang biasa disapa Eng Laka itu.

Eng Laka menuturkan, pada setiap pekerjaan ada sekitar 20—50 ton hotmix gratis yang bisa dipakai di mana saja sebagai sampel uji coba. “Jadi, jalan yang panjangnya delapan ratus meter ini kita buat hotmix, bukan lapen. Ini gratis, tidak pakai uang negara. Dan untuk jalan ini, kita siapkan seratus delapan puluh ton hotmix. Kalau tidak ada kendala, kita juga bisa pastikan pekerjaan ini akan selesai hanya dalam waktu dua sampai empat hari. Paling cepat dua hari, paling lambat empat hari”, tegas Eng Laka.

Kadis PUPR Kabupaten Belu, Vincent K Laka saat meninjau lokasi pengerjaan jalan hotmix di Dusun Halilulik A

Terpisah, Elpidus Lau yang ditemui di lokasi, menyampaikan betapa senang dan terharu hatinya melihat proses pengerjaan jalan di dusun kelahirannya itu. Katanya, kerinduan masyarakat terhadap pembangunan jalan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun. Baginya, itu sangat luar biasa dan menjadi satu kebanggaan bagi warga desa Naitimu, teristimewa warga Dusun Halilulik A.

Elpi Lau, demikian sapaan akrabnya, atas nama warga Naitimu menyampaikan terima kasih berlimpah kepada Bupati Belu Willibrodus Lay dan Wakil Bupati Belu JT. Ose Luan. “Kami melihat ini sebagai satu bentuk kepedulian, ketulusan dan kerelaan seorang pemimpin untuk melayani masyarakat. Karena itu, saya atas nama pribadi, orang muda dan orang tua, mengucapkan terima kasih kepada bapak bupati dan bapak wakil bupati. Tak lupa, kami juga sampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas PUPR, bapak Eng Laka”, ucap Ketua Forum Peduli Naitimu (FPN) itu.

Ketika jalan itu sudah selesai dikerjakan, lanjut Elpi Lau, maka akan diberikan nama jalan SAHABAT, lantaran jalan itu baru dikerjakan di era kepemimpinan Bupati Belu Wilibrodus Lay dan Wakil Bupati Belu JT. Ose Luan periode 2015—2020, yang mana terpilih pada pilkada 2015 lalu dengan tagline SAHABAT.

“Kami merasa sangat terharu. Karena itu, kalau jalan ini sudah selesai kerja, kami langsung kasih nama jalan SAHABAT. Kami pasang papan besar dengan tulisan besar SAHABAT di sini”, kata pak Guru SMA Terpadu HTM Halilulik itu.

Kebanggaan yang sama juga datang dari perwakilan orang tua, Alex Lau. Menurutnya, jalan di Dusun itu sudah diusulkan semenjak tahun 1980-an, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan dari pihak pemerintah. “Karena itu, saya mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih berlimpah kepada bapak bupati dan bapak wakil bupati Belu. Semoga Tuhan membalas budi baik kedua pemimpin Belu ini”, tandas Alex Lau yang juga adalah bapak kandung dari Pater Godefrido Lau, SVD itu.(*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Cancio De Carvalho: Saya Baru Tahu! Dituduh Lakukan Kejahatan,Tapi Tak Diadili

484 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | ”Saya baru tahu! Kalau di dunia ini, ada orang dituduh melakukan kejahatan, tetapi tidak diproses untuk diadili,” demikian sibak Ketua Paguyuban Pejuang Timor-Timur (PPTT) Cancio Lopes De Carvalho, S.H. kepada wartawan di Atambua, pada Kamis 18 Juni 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/21/21-tahun-pejuang-eks-timor-timur-ditelantarkan-pemerintah-indonesia/

Cancio De Carvalho mengungkapkan, bahwa daftar nama-nama yang dituduh Badan Serious Crime -PBB sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran HAM berat tahun 1999 di Timor-Timur itu sebanyak 401 orang. Lalu, nama- nama itu pun sudah diedarkan ke seluruh dunia.

Cancio De Carvalho menuturkan, bahwa sejak nama-nama itu disebarluaskan, namun hingga saat ini (sudah menunggu 21 tahun) tidak ada satu pun yang diadili. ”Karena itu, kami anggap itu hanya sebuah konspirasi atau hanya sebuah sandiwara saja!” simpul Mantan Komandan Sektor C Pasukan Pejuang Integrasi itu.

Cancio De Carvalho menekankan bahwa, hal yang mau ditanyakan kepada Menko Polhukam adalah 401 orang pejuang integrasi dibiarkan hidup bebas di Indonesia oleh pemerintah, asalkan tidak diperbolehkan pulang ke Timor Leste, lantaran telah dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. “Tolong pemerintah jelaskan status hukum kami yang masih tergantung. Kami, warga negara Indonesia tetapi dituduh melakukan pelanggaran HAM di Timor- Timur waktu itu,” pintanya.

Terkait tuduhan itu, Cancio De Carvalho sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia, yang hingga saat ini (sudah 21 tahun) belum memastikan status hukum bagi 401 pejuang integrasi itu.

Akibat dari tuduhan itu, terang Cancio, pihaknya merasa sangat dirugikan. Katanya, mau ke Timor-Timur tidak bisa, hidup di Indonesia tidak memiliki apa-apa, negara juga tidak mau membuka mata, betapa susahnya hidup mereka!

Selain itu, Cancio De Carvalho memohon kepada pemerintah Indonesia agar berkenan memberikan kemudahan khusus bagi 4.115 (Empat ribu seratus lima belas) mantan pejuang integrasi Timor-Timur untuk diangkat menjadi Veteran Republik Indonesia. “Kami sudah berjuang, sudah berkorban, tinggalkan tanah air, segalanya sudah ludes, Timor-Timur lepas dari Indonesia, malah kami juga yang paling dikorbankan!” sesal Cancio.

Cancio menjelaskan, bahwa yang menjadi korban itu tidak hanya 4.115 pejuang integrasi itu, melainkan termasuk anak istri dan puluhan ribu para pengikut eks Timor-Timur hingga saat ini.

Selain memohon diangkat menjadi Veteran, Cancio De Carvalho juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar memberikan bantuan kompensasi demi menjamin kelangsungan hidup mereka. “Bantuan apa saja, yang penting kami bisa hidup. Bantuan itu, kami serahkan kepada pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara,” harap Cancio.

Cancio menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Timor Leste, bahwa negara yang baru merdeka seumur jagung itu sangat menghargai para pejuangnya. Katanya, pemerintah Timor Leste sudah mengangkat lebih dari 70.000 (Tujuh puluh ribu) mantan pejuang kemerdekaan menjadi Veteran. ”Sedangkan, kami pejuang integrasi yang cuma 4.000-an saja kok ditelantarkan di negara sebesar ini?” tandasnya kecewa.

Kongres Luar Biasa di Lapangan Terbuka Atambua

Ketika ditanya wartawan, apabila aspirasi ini tidak direspons oleh pemerintah, langkah apa yang akan ditempuh?Menanggapi itu, Cancio De Carvalho menegaskan bahwa jika hal itu terjadi, maka pihaknya akan menggelar Kongres Luar Biasa di Lapangan terbuka Kota Atambua. Yang mana menurut Carvalho, Kongres Luar Biasa itu akan melibatkan banyak pihak demi menentukan sikap politik, kembali ke Timor Leste atau tetap tinggal di Indonesia.

Disebutkannya, penentuan sikap politik itu akan didahului dengan melakukan aksi damai di perbatasan Motaain dan perbatasan Motamasin.

Ketika kongres itu diadakan, pihaknya akan mengundang wartawan dalam dan luar negeri. Pihaknya juga akan membuat surat pemberitahuan kepada Komnas HAM Internasional, Dewan Keamanan PBB, dan Mahkamah Internasional. “Karena kasus kami adalah kasus politik internasional. Kalau tinggal di sini, bagaimana nasib kami? Dan kalau pulang, siapa yang bertanggung jawab? Saya hitung-hitung, perjuangan dan penderitaan kami sudah 45 tahun. 24 tahun berjuang di Timor-Timur, 21 tahun menyatakan kesetiaan kami berintegrasi di Negara Indonesia. Kami minta, dalam tahun 2020 ini tuntas,” urai Cancio.

Bupati Belu Willybrodus Lay yang dikonfirmasi Garda Indonesia sejak Sabtu pagi, 20 Juni 2020, baru saja menjawab via pesan Whatsapp pada Minggu pagi, 21 Juni 2020. Bupati Lay membenarkan adanya surat pengaduan dari PPTT itu. Bupati Lay juga mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apa isi surat itu. Akan tetapi, bupati Lay memastikan bahwa surat tersebut sudah diserahkan kepada staf Menko Polhukam.

“Mereka titip surat untuk disampaikan kepada bapak Menko (Polhukam). Dan, surat itu sudah disampaikan melalui staf bapak Menko. Isinya apa saya tidak tahu,” tulis Bupati Willy Lay. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

Mahfud MD & Tito Karnavian Tinjau Kesiapan Pilkada Serentak di NTT

163 Views

Atambua, Garda Indonesia | Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan perbatasan Motaain Timor Leste di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 18 Juni 2020, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan kesiapan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/06/18/menko-polhukam-mendagri-kunjungi-perbatasan-motaain-timor-leste/

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi dalam sambutannya menegaskan, siap mengawal pilkada serentak, agar Pilkada di NTT berjalan tertib dan aman.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD berharap Pilkada Serentak di Provinsi NTT mampu melahirkan pemimpin yang baik. “Pemilu itu merupakan wujud nyata dari asas, sistem dan mekanisme demokrasi. Bahwa pemerintahan itu ditentukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat,” ujar Mahfud MD, di halaman Kantor Bupati Belu, Atambua.

Foto bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Wagub NTT Josef Nae Soi, Bupati Belu Willybrodus Lay dan unsur Forkompinda di depan Kantor Bupati Belu, Atambua

Tujuan bernegara, lanjut Menko Polhukam, adalah menjaga integritas teritori dan ideologi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum.

Terkait pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid 19, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mejelaskan, pelaksanaan Pilkada telah diatur di PKPU. “Sesuai protokol kesehatan. Tidak boleh ada kampanye akbar,” tegas Tito yang juga Mantan Kapolri ini.

Di daerah yang jaringan sistem komunikasinya baik, menurut Tito, semua tahapan didorong virtual. Sedangkan di daerah yang jaringan atau sistem komunikasi kurang baik, tetap dilakukan secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenko Polhukam)
Editor (+rony banase)

Menko Polhukam & Mendagri Kunjungi Perbatasan Motaain Timor Leste

961 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mahfud MD, bersama dengan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian, dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste.

Menko Polhukam RI, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tiba di Bandara El Tari Kupang pada Kamis, 18 Juni 2020 pukul 09.20 WITA, disambut oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL); Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi; Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni; bersama unsur Forkompinda.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT dan unsur Forkompinda menyambut Mendagri dan Menko Polhukam RI di Bandara El Tari Kupang

Rombongan menteri yang selanjutnya akan didampingi oleh Wagub Josef Nae Soi melakukan penerbangan ke Kabupaten Belu.

Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, menyampaikan kedua Menteri akan mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. “Agenda pertama Pak Mahfud dan Pak Tito bersama rombongan akan berkunjung ke PLBN Motaain,” ujarnya di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih No.31, Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 Juni 2020.

Dalam kesempatan tersebut Suhajar mengatakan bahwa kedua Menteri juga direncanakan akan menyerahkan bantuan berupa sembako kepada anggota PLBN Motaain dan menanam pohon di kawasan PLBN Motaain Wisma Negara, mengunjungi Istana Keuskupan Atambua, serta menemui Bupati Belu, Willybrodus Lay di Kantor Bupati.

Perbincangan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Menko Polhukam Mahfud MD

Kawasan Perbatasan Motaain Jadi Sentra Ekonomi, Industri dan Perdagangan 

Dalam kunjungan ke PLBN Motaain tersebut, imbuh Suhajar, Menko Mahfud dan Menteri Tito akan membahas Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Motaain. “Pak Mahfud dan Pak Tito akan membahas Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Motaain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Tito selaku Kepala BNPP bersama dengan jajaran pejabat BNPP telah membahas kehendak Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan kawasan pendukung PLBN yang ada di perbatasan negara menjadi sentra ekonomi, industri, perdagangan yang bisa berpengaruh dan memberikan pengaruh kepada negara tetangga khususnya kawasan pendukung PLBN Aruk, PLBN Motaain, dan PLBN Skouw.

Perbatasan negara selama ini dianggap kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat, namun dengan hadirnya kedua Menteri di batas-batas negeri telah menegaskan bahwa negara hadir di seluruh penjuru Nusantara termasuk di perbatasan negara. (*)

Sumber berita (*/Humas BNPP)
Foto oleh Sam Babys/Staf Humas dan Protokol Setda NTT
Editor (+rony banase)

Warga Perbatasan Indonesia-Timor Leste Gapai Bantuan Listrik Gratis PLN

283 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Dalam situasi Pandemi Covid 19 tidak menghalangi PLN untuk terus berbakti bagi masyarakat. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah (UIW) NTT menyalakan listrik gratis untuk 89 KK di daerah perbatasan dengan Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) persisnya di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu pada Jumat, 15 Mei 2020.

Bupati Belu, Willybrodus Lay bersama pemilik rumah melakukan input angka token listrik perdana dan menyalakan listrik pada pelanggan Elisabet Minitakilo di Desa Silawan disaksikan General Manager PLN UIW NTT Ignatius Rendroyoko, Senior Manager SDM dan Umum Lukas Tarigan dan Manager UP3 Kupang Arif Rohmatin, Manager UP2K Kupang Cahyo Gunadi serta turut hadir Kadis PU, Komandan Pos Perbatasan Motaain, Kabag Pembangunan, Kabag Protokol, Camat Tasifeto Timur dan Kepala Desa Silawan.

“Yang berbahagia hari ini, masyarakat Desa Silawan ada 89 KK penerima bantuan listrik gratis. Saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Belu mengucapkan banyak terima kasih yang berlimpah untuk PLN yang CSR-nya membantu masyarakat kurang mampu di sini,” ungkap Bupati Willy Lay

Untuk itu, imbuh Bupati Willy, bantuan -bantuan yang diberikan besar sekali manfaatnya untuk mereka dan hanya ada 3 orang yang hadir untuk mewakili 89 KK terkait pandemi Covid-19 seperti ini kita tidak boleh berkumpul.

Elisabet Minitakilo , warga Desa Silawan, yang sehari-harinya bekerja sebagai petani, menyambut haru hadirnya listrik di Motaain Perbatan Timor Leste Desa Silawan “Dengan adanya penyambungan listrik gratis, kami bisa merasakan listrik sendiri yang selama ini kami minta sambung dari tetangga, ” ujarnya.

“Terima kasih PLN sudah hadir dan penantian listrik ini berakhir, hari ini kami langsung lupa masa gelap itu begitu listrik masuk dan menyala, mau beli barang elektronik juga perasaan karena listrik masih dari tetangga, tapi sekarang kami sudah merdeka, bisa bebas mau buat apa saja di rumah karena sudah ada listrik sendiri,” imbuh Elisabet Minitakilo.

GM PLN UIW NTT, Ignatius Rendroyoko juga menyampaikan, PLN melaksanakan tugas pemerintah melayani kebutuhan listrik masyarakat di desa-desa perbatasan negara, sebagai wilayah terdepan. Motaain dan Manamas TTU yang merupakan wilayah terdepan Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste.

“Kami mendapat arahan juga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan secara khusus beliau meminta supaya PLN menyiapkan listrik yang cukup, listrik yang berkelanjutan, listrik yang handal untuk masyarakat di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di pos-pos perbatasan yaitu PLBN Motaain, PLBN Motamasin dan PLBN Wini. Artinya PLN akan menjadi instansi utama yang bertanggung jawab menyediakan kelistrikan untuk pemerintah yang ada di PLBN – PLBN tersebut dan masyarakat di sekitar perbatasan, sehingga kemakmuran, kenyamanan dan fasilitas kehidupan bisa lebih disediakan agar masyarakat bisa lebih berkembang,” tutur Rendroyoko. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas PLN UIW NTT)
Editor (+rony banase)

Bupati Willy Lay Ambil Sumpah & Lantik 222 Anggota BPD Enam Kecamatan di Belu

427 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bupati Belu, Willybrodus Lay mengambil sumpah dan melantik 222 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih periode 2020—2026, yang tersebar di 6 (enam) kecamatan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula Gedung Betelalenok Atambua pada Sabtu, 29 Februari 2020 siang.

Willy Lay dalam sambutannya mengatakan, sebagian dari total 222 anggota BPD yang diambil sumpah dan dilantik itu merupakan anggota baru. Karena itu, ujarnya, anggota yang baru harus belajar. Yang lama jangan merasa diri senior dan menganggap yang baru tidak tahu. Yang lama harus berbagi pengalaman dengan yang baru.

Willy Lay menuturkan, perasaan anggota BPD yang baru dilantik itu, pertama- tama harus bahagia. Beban, ketika sudah ada pekerjaan yang datang bertubi- tubi. “Seperti kata pengukuhan dari romo dan pendeta, Aku datang untuk melayani dan jangan tengok ke kiri dan tengok ke kanan. Anggota BPD harus mandiri dan tidak membuat jarak dengan kepala desa,” jelas Lay.

Anggota BPD bekerja dengan mendengarkan suara hati lantaran, menurut Lay, suara hati itu tidak akan pernah berbohong. Anggota BPD mewakili kepentingan- kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan. “BPD yang terpilih, bekerja sama dengan kepala desa. Duduk baik- baik, bicarakan untuk kepentingan masyarakat,” sarannya.

Suasana pelantikan 222 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih periode 2020–2026 yang tersebar di enam kecamatan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula Gedung Betelalenok Atambua pada Sabtu, 29 Februari 2020 siang

Bupati Lay juga meminta kepada seluruh anggota BPD terpilih untuk mengawasi penggunaan dana desa yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah (Rp.143.813.788.480/ Seratus empat puluh tiga miliar, delapan ratus tiga belas juta, tujuh ratus delapan puluh delapan ribu, empat ratus delapan puluh rupiah).

“Dana desa itu tidak simpan di rumah bendahara atau simpan di rumah kepala desa. Uang itu, bukan punya kepala desa, bukan punya bendahara, dan bukan punya BPD. Uang itu milik negara yang dititipkan kepada kita untuk dikelola secara baik bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, tempat simpan paling aman itu ada di bank,” tandasnya.

Untuk diketahui, dari total 222 anggota BPD yang diambil sumpah dan dilantik itu tersebar di enam kecamatan, yakni: Kecamatan Lamaknen Selatan (Desa Loonuna dan Desa Debululik); Kecamatan Raihat (Desa Maumutin, Desa Raifatus, Desa Aitoun dan Desa Asumanu); Kecamatan Lasiolat (Desa Lakanmau, Desa Maneikun, Desa Fatulotu, dan Desa Raiulun); Kecamatan Tasifeto Timur (Desa Bauho, Desa Fatubaa, Desa Umaklaran, Desa Tulakadi, Desa Dafala, Desa Sadi, Desa Manleten, Desa Sarabau, Desa Silawan, Desa Halimodok dan Desa Takirin); Kecamatan Kakuluk Mesak (Desa Dualaus, Desa Kenebibi, Desa Fatuketi, Desa Leosama, Desa Kabuna, dan Desa Jenilu); dan Kecamatan Raimanuk (Desa Mandeu Raimanus, Desa Renrua, Desa Duakoran, Desa Tasain, Desa Rafae, Desa Teun, Desa Mandeu, Desa Faturika, dan Desa Leuntolu).

Turut hadir dalam kegiatan itu forkopimda plus, pimpinan OPD lingkup Belu, para camat, para kepala desa, dan saksi rohaniwan/wati (romo dan pendeta). (*)

Penulis (*/HH)
Editor (+rony banase)

Berantas Judi, Pemda Belu Gelar Rapat Tindak Lanjut Perintah Gubernur NTT

425 Views

Belu-NTT, Garda Indonesia | Sebagai upaya menindaklanjuti perintah Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dalam kunjungan kerjanya di Belu beberapa waktu lalu untuk memberantas judi, Pemkab Belu menggelar pertemuan bersama Kapolres Belu, Dandim Belu/1605, Kajari Belu, Satgas Yonif 744, tokoh agama (pastor, suster, pendeta), dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Belu di Ruang Rapat Bupati pada Jumat, 28 Februari 2020 siang.

Agenda pembahasan yang disampaikan Bupati Belu Wilibrodus Lay dalam pertemuan itu, selain perjudian yang menjadi sorotan utama VBL, juga dampaknya bagi kehidupan masyarakat luas; Masalah virus ASF yang menyerang ternak babi; Curah hujan yang tidak menentu; dan Air bersih.

“Pak Gubernur minta dua hal menyangkut judi dan anak putus sekolah. Terkait judi dalam rapat bersama gubernur, judi di Kabupaten Belu sangat marak. Di Belu juga angka anak tidak bersekolah sangat tinggi,” kata Bupati.

Willy Lay menuturkan, perlu ada kesepakatan untuk membentuk satuan petugas (satgas) agar perjudian di Kabupaten Belu bisa diberantas secara lebih baik. “Kita tidak bisa mencabut (perjudian,red) sampai ke akar- akarnya, karena ini menyangkut peradaban manusia,” alas Bupati Belu lagi.

Willy Lay meminta kerja sama semua pihak untuk memberantas judi di Belu secara bersama. Bahkan menurutnya, ada yang sudah menjadikan judi ini sebagai mata pencarian hingga mengakibatkan dampak ikutan, seperti anak tidak bersekolah dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Judi yang merajalela di Belu ini BG (Bola Guling) dan Sabung ayam,” ulasnya menambahkan.

Kapolres Belu Cliffry S Lapian mengatakan, dari pihak kepolisian akan komitmen dan konsisten dalam memberantas perjudian ini. Cliffry mengusulkan, untuk memberantas judi, perlu mengubah terlebih dahulu mindset-nya masyarakat bahwa judi bukan budaya.

“Saya masih di tempat lain, saya sudah mendengar ada judi di Belu. Ada yang mengatasnamakan budaya (kalau mau berjudi,red). Kita beri dulu pemahaman kepada masyarakat. Tapi kalau judi sudah disepakati bersama sebagai budaya, maka kita akan lakukan penyesuaian. Jika ada kearifan lokal akan disesuaikan,” urainya.

Tampak Tokoh agama (pastor, suster, pendeta), dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Belu di Ruang Rapat Bupati pada Jumat, 28 Februari 2020 siang 

Kajari Belu, Alfons Loe Mau mengutarakan, kalau berbicara tentang masalah judi, sudah ada sejak manusia ada. Karena itu, harus dibahas lantaran dampaknya banyak seperti anak tidak sekolah dan KDRT. Yang namanya budaya itu, lanjut Loe Mau, sebenarnya satu kebiasaan baik. Tetapi, kalau kebiasaan yang buruk itu bukan budaya.

“Yang makin marak di sini sabung ayam dan terjadwal yang melibatkan banyak orang; Bola guling; Kupon putih. Kami sepakat untuk kita sama- sama berantas. Kita satukan komitmen untuk berantas judi. Karena itu, kami mohon dukungan dari berbagai stakeholder dalam upaya berantas judi,” sebutnya.

Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan menegaskan bahwa judi itu dilarang. Semua komponen harus sepakat untuk tidak boleh ada. “Yang bisa tangkap itu polres. Paling tidak berikan instruksi ke bawah untuk judi dalam bentuk apa pun tidak boleh ada. Nomor handphone (hp) harus dikasih ke masyarakat. Tolong (dilaporkan) kalau ada orang judi . Jaringan itu yang dibentuk menjadi tim, termasuk camat dan kepala desa. Orang Belu itu harus ditindak! Kalau dikasih arahan saja, mereka tidak takut,” beber Ose Luan.

JT Ose Luan pun berujar tentang apa bedanya judi dan curi. Menurutnya, keduanya sama- sama jahat. “Dan kalau camat mana yang masyarakatnya judi, kita periksa dan copot. Kalau ada judi, kasih informasi lewat SMS, WA dan Inbox (messenger), ” pintanya.

Di akhir pertemuan itu, forum bersepakat untuk dibentuk segera satuan petugas (satgas) pemberantasan judi. Selain itu, kesempatan diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim, Danion Satgas Yonif 744 untuk menyebutkan nomor telepon dan disimpan oleh semua peserta yang hadir. Dengan harapan, jika ada tindakan perjudian segera dilaporkan, terutama kepada pihak kepolisian. (*)

Penulis (*/HH)
Editor (+rony banase)