Arsip Tag: Yakub Ismail

Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, IMO-Indonesia Angkat Bicara

43 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Dinamika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR RI sembilan hari yang lalu tepatnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020, menuai kontra dari sejumlah organisasi usaha serta pekerja pada lintas sektor di tanah air.

Tujuan ke depan untuk dapat lebih baik yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja tentunya agar kemaslahatan yang lebih besar dapat segera terwujud di bumi pertiwi yang berbanding lurus dengan perkembangan globalisasi dewasa ini. Agar kiranya Indonesia mampu serta dapat bersaing dan sejajar dengan bangsa lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa selain mengatur soal investasi, RUU Cipta Kerja ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekiranya dua pasal akan diubah terkait modal asing di pasal 11 serta ketentuan pidana di pasal 18.

“Atas kondisi tersebut IMO-Indonesia selaku organisasi badan usaha media online yang berpedoman kepada UU 40 Tahun 1999 dan berafiliasi kepada Dewan Pers Kebon Sirih Jakarta Pusat, juga merasa perlu angkat bicara terkait industri media khususnya online, ujar Yakub Ismail Ketua Umum IMO-Indonesia ketika diwawancara oleh awak media terkait RUU Cipta Kerja, pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Lebih lanjut Yakub menuturkan bahwa sebagaimana Visi & Misi IMO-Indonesia untuk Menjadi Organisasi Media Online Yang Berimbang dalam Pemberitaan dan Pemersatu Kebinekaan serta Menjadikan Media Online Bagian dari Industri Pers Yang Memiliki Nilai Tambah dengan Memperjuangkan Regulasi yang Berpihak Kepada Industri Pers Online untuk Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa Dengan Pemberitaan Yang Benar dan Berimbang.

“Kami ingin sumbang suara serta memberikan masukan terkait Industri Media khususnya online, sebagaimana kesempatan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait RUU Cipta Kerja,” ucapnya.

Seiring dengan arah perubahan, imbuh Yakub, yang didorong oleh Pemerintah tentunya hal tersebut juga harus dapat memberikan rasa keadilan kepada industri media khususnya online, bahwa organisasi media yang terbentuk dan sudah memiliki legalitas harus mendapat perlakuan yang sama terlepas sudah atau belum diverifikasi.

“Kiranya harus ada saluran komunikasi dua arah yang sehat serta harmonis antara industri media online dengan lembaga yang diakui,” imbuhnya

Untuk itu dapat dibuat data base yang baik dengan kualifikasi baru untuk dapat mengakomodir seluruh media baik yang padat karya maupun padat modal, dan kiranya juga bisa diberikan ruang yang cukup besar agar ada pembinaan serta edukasi secara langsung dari lembaga yang diakui kepada perseroan media yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan maupun yang sudah serta kepada seluruh masyarakat pers di Indonesia.

“Industri media khususnya online mampu menjadi sebuah peluang usaha serta kerja di sektor media untuk menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program pemerintah, hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat perubahan dalam menyongsong era globalisasi yang berkeadilan untuk semua, terutama semangat nasionalisme untuk yakin dan percaya bahwa tetap akan menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkas Yakub, yang diamini Sekretaris Jenderal M. Masir Bin Umar dan Bendahara Umum Jeffry Karangan.

Terpisah, Dewan Pembina IMO-Indonesia Tjandra Setiadji, menyampaikan pandangannya. Bagi dia, keberadaan RUU tersebut jangan sampai mengganggu kebebasan media. Ia pun memberi kebebasan untuk proses pengesahannya. “Bagi saya yang penting jangan sampai menyentuh pada Kebebasan Media yang kini telah dimiliki oleh para Pegiat Media. Kalau mengganggu, IMO saya sarankan melawan,” tambah Andy sapaan akrabnya itu.

Andy yang sering menjadi Pembicara pada acara tentang peran media tersebut juga meminta agar RUU menjadi penerus semangat reformasi yang salah satunya soal kebebasan berpendapat. Sehingga, rezim tidak terkesan mundur. “Rezim jangan kembali kepada rezim kegelapan, di mana kebebasan bagi rakyat tidak sejalan dengan reformasi yang kita bangun,” sergah Andy yang juga berprofesi sebagai Praktisi Hukum tersebut.

Oleh karenanya, saran dan masukan Pengurus IMO bagi Andy sudah tepat. Sebagai organisasi yang bergerak di sektor media punya tanggung jawab untuk mengawalnya. Tujuannya, lanjut Andy Tokoh Kelahiran Bagan Siapi-Api itu untuk memberi kontribusi secara akademik.

“IMO tentu dalam rangka untuk memberi masukan, sekali lagi biar tidak kembali ke zaman otoriter,” pungkas Andy.

Senada dengan Tjandra Setiadji, Dewan Penasehat IMO-Indonesia Adi Suparto menyampaikan pandangannya telah mengikuti rintisan onmibus law ini sejak Oktober tahun lalu yang tujuan utamanya untuk menggalakkan investasi agar masuk ke Indonesia. Pihak pemerintah menengarai bahwa para investor itu ada keengganan berinvestasi di negeri ini karena terkendala dengan aturan-aturan yang ketat dan terkesan sulit. Maka salah satu upaya untuk mengurangi rasa waswas para investor tersebut dengan menghilangkan atau menyederhanakan pasal-pasal yang dinilai menghambat investasi tersebut yang salah satunya adalah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Agar sebuah peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif seharusnya dimulai sejak awal, sejak menyusun draf pihak pemerintah harus fair. Insan Pers harus dilibatkan agar kami dapat memberi masukan yang tidak merugikan bagi semua pihak.

Menurut Adi, Salah satu bentuk kebebasan pers adalah bahwa UU No.40 tahun 1999 tentang Pers itu adalah satu-satunya Undang-undang yang tidak disertai dengan Peraturan Pemerintah. Segala peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam UU pers tersebut telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Jika saat ini diwacanakan bahwa UU Pers akan direvisi bahkan akan diterbitkan PP oleh Pemerintah, ini sudah merupakan bentuk intervensi dari pemerintah (membelenggu kebebasan pers).

“Tentu saja hal demikian ini kami tolak,” tutur Adi.

Pandangan lainnya juga disampaikan Ketika Pembina IMO-Indonesia DR. Yuspan Zalukhu, SH. MH. diwawancarai media terkait perubahan pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Th 1999 tentang Pers melalui RUU Omnibus Law beliau spontan mengatakan, jadi begini : menurut pemerintah RUU omnibus law ini bermaksud mendorong kemajuan investasi di Indonesia yang tentunya untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Nah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya pasal 11 dan pasal 18 yang akan diubah apakah dirasakan sudah terealisasikan mewujudkan pemajuan peran Pers Nasional dalam menjalankan kontribusinya pada pembangunan nasional dengan segala kondisi yang ada ?

Sekarang silakan masyarakat pers dan setiap warganegara umumnya menyimak bunyi pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 kemudian sandingkan dengan bunyi pasal 11 dan pasal 18 perubahan melalui RUU Omnibus Law, mana yang lebih menguntungkan pemajuan pers nasional untuk berkontribusi mendorong pemajuan investasi di Indonesia ?

“Kita berharap eksekutif dan legislatif sungguh-sungguh bertujuan baik akan mengundangkan Omnibus Law demi kemaslahatan bangsa dan negara, tidak sebaliknya yang akan terjadi kemudian. Karenanya silakan masyarakat bersuara lantang dan elegan melalui saluran-saluran inspirasi yang tersedia secara profesional baik terkait perubahan UU Pers maupun lainnya,” ungkap Yuspan Zalukhu mengakhiri.

Adapun hal yang sama juga disampaikan oleh Helex Wirawan ( Dewan Pembina IMO-Indonesia ) saat dihubungi untuk diminta pandangannya terkait RUU Cipta Kerja, menurutnya bahwa pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah melalui pasal 87, yakni Pasal 11 dan Pasal 18. Pasal 11 UU Pers semula tertulis, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.” Dalam RUU Cipta Kerja, diubah menjadi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”. Dengan masuknya investasi asing melalui penanaman modal asing, hal yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan independensinya.

Sedangkan Pasal 18 UU Pers mengalami perubahan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi berbunyi:

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Helex juga mengatakan bahwa melalui perubahan Pasal 18, pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp.500 juta menjadi Rp.2 miliar. Perubahan Pasal 18 yang penyusunannya tidak melibatkan insan pers ini perlu dipertanyakan apa motifnya.

”Hal dapat memberi celah kepada pemerintah untuk campur tangan lagi urusan pers, dan itu tidak sesuai UU Pers yang mendorong sistem self regulation dalam bentuk Kode Etik Jurnalistik yang merupakan Peraturan Dewan Pers, bukan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolok ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, sehingga tidak perlu diatur lebih lanjut lagi dalam bentuk PP,” ujarnya.

Helex menuturkan secara umum terdapat 4 teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu . Teori Otoritarian, Teori Liberatarian, Teori Tanggung Jawab Sosial dan Teori Soviet Komunis. Pada masa pemerintahan Order Baru, Indonesia lebih cenderung menganut sistem Otoritarian, kemudian pada masa reformasi sistem pers di Indonesia berubah menjadi Sistem Tanggung Jawab Sosial. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa.

“Dalam sistem pers ini, Pers harus mempunyai rem sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Rem itu berupa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan aturan-aturan yang menjadi batasan-batasan pers dalam membuat berita, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah seperti yang diamanat dalam RUU Cipta kerja,” tutupnya.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO-Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO Indonesia: Semakin Dewasa, Pers Jadi Sumber Informasi dan Edukatif

62 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Saat ini, zaman semakin terbuka sehingga tidak alasan lagi bagi siapa pun untuk membuka akses informasi, baik dari segi waktu maupun jarak. Inilah sesungguhnya cita-cita pers dalam menjalankan perannya untuk mengawal peradaban umat manusia.

Demikian disampaikan Tjandra Setiadji atau yang biasa disapa Andy menanggapi pertanyaan para insan pers pada peringatan Hari Pers Nasional.

Andy yang saat ini menjadi Dewan Pengawas IMO-Indonesia merasa bangga dengan peran sosialnya saat ini yang bersinggungan langsung dengan dunia media. Karena menurutnya, peran itulah yang dapat ia perbuat pada sektor pembangunan bangsa dan negara.

“Peran pers sudah tidak diragukan lagi, pers yang membentuk informasi saat ini jadi terbuka. Maka saya ucapkan selamat Hari Jadi Pers Nasional pada 9 Februari 2020,” terang Andy di Jakarta.

Andy pun berharap untuk terus memperbaiki peran pers pada masa-masa yang akan datang. Dan hal tersebut tergantung kepada insan pers terutama para wartawan dan pemilik media.

“Tentu masih banyak yang perlu diperbaiki, karena tantangan akan selalu muncul di kemudian hari, seperti godaan politik, ancaman atas sebuah pemberitaan dan lain-lain,” sambung Andy tokoh kelahiran Bagan Siapi-Api itu.

Ia menjelaskan, tantangan politik saat ini yang dianggapnya potensi merusak citra media ialah kepentingan seorang politisi yang kadang tidak ingin diberitakan atas kejadian-kejadian politik di negeri ini.

Maka, lanjut Andy yang juga berprofesi sebagai Praktisi Hukum itu, media harus siap menghadapi godaan tersebut. “Rayuan manis politik sebagai tantangan bagi media hari ini. Kalau media bisa bertahan maka jayalah media kita,” tegas Andy.

Terpisah, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2020 kepada seluruh masyarakat pers di Tanah Air, Peringatan Puncak Hari Pers Nasional 2020 di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan pada Minggu, 9 Februari 2020 namun terjadi perubahan dan akhirnya maju pada Sabtu, 8 Februari 2020 karena adanya penyesuaian agenda Presiden.

Sebagai organisasi badan usaha pemilik media online/daring, IMO-Indonesia mendorong agar industri media khususnya online untuk menjalankan fungsinya yang strategis agar dapat mengedukasi masyarakat, ujarnya via gawai, pada Minggu, 9 Februari 2020 pagi.

Yakub juga berharap semoga Hari Pers Nasional 2020 menjadi momentum dalam memperkuat komitmen sebagai pilar demokrasi untuk dapat mengawal pembangunan di lintas sektor yang dapat dipercaya sekaligus menjadi pemersatu bangsa. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

IMO-Indonesia Dukung Menteri Erick Thohir Benahi BUMN

58 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pasca-pelantikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Kerja jilid 2 Periode 2019—2024, Erick Thohir mulai bergelut dengan 142 perseroan besar milik negara serta 800-an anak dan cucu turunannya di berbagai sektor.

Hal tersebut diungkap Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail saat diwawancara oleh media yang tergabung dalam IMO-Indonesia, pada Minggu, 15 Desember 2019.

“IMO-Indonesia sebagai organisasi badan usaha media online yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah tanah air terus melakukan pemberitaan dalam perkembangannya,”ujar Yakub.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dinilai banyak kalangan sebagai sosok yang berintegritas, Leadership-nya yang kuat serta pengalaman menjalankan berbagai usaha nasional dan multinasional dengan didukung aspek jaringan yang luas menjadi paduan lengkap dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi harapan baru bagi masyarakat secara luas untuk dapat menata kembali BUMN Indonesia .

Menteri BUMN Erick Thohir saat ini terus melakukan berbagai upaya pembenahan seraya menempatkan figur-figur yang kompeten sebagai komisaris dan direksi dalam berbagai perseroan milik negara tersebut, sikapnya yang tegas dan terukur menjadikannya tidak ragu dalam mengambil sebuah keputusan.

Menteri BUMN Erick Thohir juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menjadi pesan tegas akan komitmen good corporate governance di tubuh BUMN. Langkah tegas yang diambil Menteri BUMN Erick Thohir sudah sepatutnya menjadi alarm bagi para Bos BUMN Indonesia.

Sebagaimana diketahui dalam gebrakan perdana Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan terobosan dengan membentuk satuan tugas untuk segera dapat merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada November yang lalu, task force dibentuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra. Diharapkan dengan hadirnya satgas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat beroperasi sesuai time schedule yang ditargetkan yaitu pada tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir juga tengah melakukan sederet aksi bersih-bersih di tubuh BUMN yang diawali dengan memangkas jumlah deputi dari tujuh menjadi tiga di Kementerian BUMN. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Ketua umum IMO-Indonesia Yakub Ismail yang menilai Aksi restrukturisasi di Kementerian BUMN tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan efisiensi birokrasi demi mempercepat langkah membangun bangsa.

“Adapun saat ini Menteri BUMN Erick Thohir sedang melakukan evaluasi terhadap anak serta cucu perseroan yang dibuat oleh berbagai BUMN Indonesia,” pungkas Yakub.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Kilas Balik Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri

213 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Nama Komjen Pol. Firli Bahuri ramai diperbincangkan usai terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2019—2023. Keberhasilan Komjen Pol. Firli dalam melewati semua tahapan seleksi tidak terlepas dari upaya serta doa yang selalu ia panjatkan kepada Allah SWT, yang kiranya memohon untuk diberikan yang terbaik baginya serta Bangsa dan Negara.

Komjen Pol. Firli Bahuri Insya Allah akan dilantik pada Jumat, 20 Desember 2019 merupakan salah satu figur penting dengan sederet prestasi luar biasa. Namun rasanya banyak yang belum tahu bagaimana dan seperti apa perjalanannya hidupnya sejak kecil yang penuh inspirasi dan patut untuk diketahui publik khususnya generasi muda Indonesia.

Dalam kesempatan silaturahmi Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail dengan Kabaharkam Komjen Pol. Firli Bahuri di Mabes Polri pada Kamis, 28 November 2019; saat berbincang dan ditanya bagaimana dan seperti apa sehingga bisa seperti sekarang ini, Komjen Pol. Firli tersenyum sejenak seraya berkata Alhamdulilah barokah, Komjen Pol. Firli Bahuri kemudian menuturkan beberapa kisah perjalanannya.

Komjen Pol. Firli Bahuri lahir di sebuah kampung terpencil bernama Desa Lontar di Sumatra Selatan pada 8 November 1963, dari seorang Ibunda yang bernama Tamah dan Ayahanda bernama Bahuri, dan ia adalah anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara.

Sebagaimana kehidupan di desa, Komjen Pol. Firli Bahuri tumbuh dengan keterbatasan sarana publik namun hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk dapat berhasil sekolah layaknya anak-anak pada umumnya.

Dalam usia 5 tahun, Sang Ayah telah meninggal dunia, dan hal tersebut menjadi masa-masa kelam bagi Komjen Pol. Firli Bahuri beserta saudara lainnya, hidup dengan seorang Ibunda dan lima saudara lainnya yang sudah tidak memiliki Ayah (Yatim -red ) menjadikan Komjen Pol. Firli Bahuri mengenal apa itu kerja keras dengan sarat perjuangan keras. Namun semangat tak pernah luntur untuk menggapai cita-citanya.

Meski baru duduk di bangku sekolah dasar, Komjen Pol. Firli Bahuri sudah harus bekerja ekstra untuk dapat membantu meringankan beban Sang Ibunda yang telah mengambil peran sebagai kepala keluarga.

Tekadnya yang sudah bulat untuk dapat bersekolah tersebut membuat masalah jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah tidak menyurutkan niatnya untuk belajar, dan untuk dapat sampai ke sekolah Komjen Pol. Firli Bahuri harus menempuhnya dengan berjalan kaki sejauh belasan kilometer.

Adapun pada saat Komjen Pol. Firli Bahuri hendak melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP Bhakti), hanya ada satu sekolah swasta terdekat yang ada yaitu di Kecamatan Pengandongan dengan jarak yang sangat jauh dan sulit bagi ukuran anak seusianya ( 8 km atau 16 km pulang pergi) dari kediamannya (pulang-pergi) harus ditempuh dengan berjalan kaki, namun hal itu semua tidaklah menyurutkan niat dan semangatnya untuk bisa bersekolah.

Bersekolah tidak membuat Komjen Pol. Firli Bahuri lupa untuk tetap berjuang membantu Sang Ibunda, maka untuk dapat terus mengejar cita-citanya setelah tamat SMP Komjen Pol. Firli Bahuri merantau jauh meninggalkan kampung halaman untuk dapat melanjutkan sekolahnya di SMAN 3 Palembang.

Dari penuturan kalangan rekan-rekannya bahwa tidak sulit untuk menemukan Jenderal Bintang Tiga tersebut di sekolah karena dalam kesehariannya hanya ada dua tempat yang menjadi Favorit dari Komjen Pol. Firli Bahuri yaitu Perpustakaan dan kelas belajar.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Dialog Kebangsaan IMO Indonesia ‘Pers Pemersatu Bangsa’

105 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia pada Sabtu siang, 16 November 2019 menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Pers Pemersatu Bangsa” di Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail mengatakan tujuan diadakannya dialog tersebut tiada lain untuk meneguhkan peran dan fungsi pers sebagai perekat bangsa.

“Sesuai dengan tema dialog kita hari ini (Pers Pemersatu Bangsa), bahwa tujuan utama kita adalah mempertegas peran dan fungsi pers (IMO-Indonesia) sebagai bagian penting dalam menjaga sekaligus memperkuat semangat keutuhan bangsa,” ujar Yakub saat memberikan sambutannya di hadapan ratusan peserta dialog.

Sebagai salah satu organisasi badan hukum media online terbesar di Indonesia, IMO-Indonesia hadir sebagai pilar penting demokrasi sekaligus ikut mendorong industri pers tanah air dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan dialog dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi turut hadir dalam kegiatan dialog tersebut termasuk perwakilan 20 pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) se-Indonesia.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut di antaranya, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto, Ketua Umum Kadin M. Eddy Ganevo, Dewan Pembina LPJK Nasional, Bachtiar Ujung, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail, dan Pembina IMO-Indonesia Yuspan Zalukhu.

Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina IMO Indonesia

Dalam paparannya, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto mengungkapkan pentingnya membangun sinergisitas antara intitusi kemiliteran, terutama dunia intelijen dengan pers.

“Intelijen dan pers adalah dua hal yang sulit terpisahkan. Meski keduanya punya perbedaan dalam hal analisa dan prediksi (peristiwa/kejadian), hubungan keduanya sangatlah penting,” ujar Jenderal bintang tiga itu.

Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat itu mengakui betapa penting peran pers saat ini. “Kita harus akui bahwa kehadiran pers saat ini sangatlah penting. Sebab, pers merupakan bagian penting dalam semangat demokratisasi,” cetusnya.

Hanya saja, mantan Pangdam Jaya itu menyesalkan dinamika pers yang kerap tidak mencerminkan etika dan semangat jurnalisme. “Beberapa kejadian, khususnya pada peristiwa politik kemarin terkesan media terjebak dalam menyebarkan pemberitaan hoaks. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dievaluasi,” ungkap mantan Wakil Badan Intelijen Strategis (Bais) itu.

Meski begitu, dirinya menyebutkan jika kasus serupa hanya terjadi pada beberapa media saja. Sehingga hal itu cukup menjadi bahan evaluasi bagi insan pers ke depan yang semakin baik.

Selain itu, Joni Supriyanto juga sangat mengapresiasi dan turut bangga setelah dirinya didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat IMO-Indonesia.

“Terus terang saya sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh IMO untuk menjadi Ketua Dewan Syuro (Dewan Penasehat),” ucap Jenderal bintang tiga itu.

Di akhir acara, atas nama IMO-Indonesia, Ketum IMO Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Sekjen LPSK Noor Sidharta yang telah memfasilitasi kegiatan dialog IMO-Indonesia. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Audiens ke Mabes TNI, Kepala Staf Umum TNI Apresiasi IMO-Indonesia

36 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sebagai organisasi badan usaha media online, Ikatan Media Online ( IMO )-Indonesia sejak dideklarasikan tahun 2017 terus melakukan konsolidasi dalam rangka pengembangan, sikap organisasi yang konsisten dalam menjaga pemberitaan yang berimbang dan berkhebinekaan.

Atas konsistensi tersebut IMO-Indonesia mendapat apresiasi langsung dari Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto pada saat Ketua Umum beserta Dewan Pembina dan Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia yang pada hari Rabu siang, 7 Agustus 2019 beraudiensi di Mabes TNI Cilangkap dan diterima langsung oleh KASUM TNI di ruangannya.

Dalam sambutannya, jelas Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail kepada awak media pada Rabu 7 Agustus 2019 sore di Jakarta, KASUM TNI Letjen Joni Supriyanto yang didampingi oleh tiga orang stafnya, menyampaikan bahwa kiranya IMO-Indonesa sebagai organisasi badan usaha media online yang sedang berjalan saat ini dapat terus konsisten dalam pemberitaan yang berimbang dan berkehebinekaan, dengan begitu IMO-Indonesia dapat turut menjadi salah satu garda dalam menjaga kedaulatan bangsa, ujarnya

“KASUM menuturkan bahwa maraknya berita hoaks dan pemberitaan yang tidak berimbang sangat merugikan masyarakat dan bangsa, untuk itu negara hadir dalam menegakan aturan”, ujar Ketum IMO-Indonesia.

“KASUM juga mendorong agar IMO-Indonesia dapat lebih berperan serta dalam membantu pemberitaan di daerah agar seluruh potensi lintas sektor yang positif di wilayah dapat diangkat secara nasional. nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut dalam bentuk sinergitas”, pungkas Yakub Ismail.

Dewan pimpinan pusat mengucapkan terima kasih stas dukungan yang diberikan oleh Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal Joni Supriyanto kepada IMO-Indonesia.

Hadir dalam kesempatan audiensi tersebut Dewan Pembina IMO-Indonesia Dr. Yuspan Zaluku serta Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia M. Nasir Bin Umar yang juga menyampaikan beberapa hal kepada Kasum TNI. (*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO-Indonesia) Editor (+rony banase)

Ketua IMO Indonesia : “Media Massa Wajib Menebar Edukasi”

49 Views

Denpasar, gardaindonesia.id | Ketua Umum Ikatan Media Online Indonesia (IMO-Indonesia) Yakub F Ismail menekankan pentingnya peranan media massa, seyogyanya tidak hanya sekedar menjadi ajang menyebarkan informasi belaka.

“Justru media massa dituntut untuk mampu menebarkan edukasi, baik bagi masyarakat atau pelajar sehingga warga menjadi lebih berwawasan dan siap bersaing di era global,” ujar Yakub ketika dijumpai di Quest San Hotel Denpasar, Kamis (3/1/2019) siang.

Atas pengharapan untuk berperan secara optimal, lanjut pria kelahiran Banten, maka sudah saatnya digagas untuk membangun museum jurnalistik, yang sangat mungkin direalisasikan di Bali.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F Ismail

“Bali adalah etalase Indonesia. Maka IMO Indonesia bisa berperan sebagai duta pariwisata atau duta bidang lain, untuk menyebarkan segala informasi positif yang dibutuhkan masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke Bali,” ujarnya.

IMO Indonesia, ujar Yakub, sebagai ‘rumah’ bagi media online Indonesia, dapat menempatkan diri di garda terdepan untuk memberi pemahaman dunia jurnalistik dan menjadi menyambung informasi serta literatur atas kondisi terkini di suatu daerah masing-masing.

Apabila museum jurnalistik mampu direalisasikan, maka IMO Indonesia dapat menjadi rujukan ataupun inspirasi bagi jurnalis. Baik bagi jurnalis yang bernaung di bawah IMO Indonesia maupun tidak. Sedangkan bagi pelajar, hal ini dapat menjadi pusat edukasi yang sangat berarti, sebagai referensi jika suatu saat ada generasi muda bangsa ingin menjadikan profesi jurnalis sebagai pilihan hidup.

“Bersinergi dengan Himpunan Pewarta Indonesia (HPI), ke depan kita adakan uji kompetensi yang mengacu aturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kita jangan menjadi katak di dalam tempurung, melainkan harus berpikir besar dengan membangun kualitas agar mampu bersaing di pasar global. Jangan bicara soal persaingan lokal lagi, tidak lama lagi kita sudah di level global,” tegas Yakub.

Penulis (*/IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)