Sanggar Lopo Gaharu – Komunitas Budaya Berbasis Keluarga

255 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Mencintai Budaya mutlak dan pantas diperjuangkan, juga menanamkan dasar karakter, mental positif dan leadership yang di tanamkan dan di kedepankan terhadap para anak muda dalam Komunitas Budaya Sanggar Lopo Gaharu.

Berdiri 4 September 2010, Sanggar Lopo Gaharu di pelopori oleh Erni Handayani seorang Guru SMA Negeri 1 Kupang dengan dukungan Drs. Floribertus Fono, seorang Maestro Tari dan Budayawan NTT asal Manggarai yang menetap di Yogyakarta, diawali hanya dengan beranggotakan 11 orang Sanggar Lopo Gaharu tetap konsisten dan berkomitmen memajukan dan melestarikan budaya dan seni tari NTT.

Portal Berita Online gardaindonesia.id berkesempatan berkunjung ke Rumah Erni Handayani yang dijadikan sebagai pusat Sanggar Lopo Gaharu di daerah Oebufu, Senin/23 Juli 2018 pukul 17.10 wita dan langsung bertemu dengan Ketua Sanggar Lopo Gaharu Siti Samikna M Usman,S.sos dan Wakil Ketua Ryan R Wake.

Diawali dengan perbincangan santai di sudut rumah bernuansa Bali, Siti dan Rian Wake menuturkan proses berdirinya Sanggar Lopo Gaharu. Tampak anak anak sanggar sedang melaksanakan sesi latihan, mereka rata-rata berusia 16-20 tahun. Aktif dan lincah gemulai dalam gerakan sendra tari daerah NTT.

Sanggar Lopo Gaharu Berbasis Keluarga

Mengawali cerita santai kami (gardaindonesia.id dan pengurus Sanggar Lopo Gaharu), Wakil Ketua, Ryan R Wake menuturkan, sebelumnya anggota Sanggar Lopo Gaharu berasal dari Taman Budaya, berbekal bakat dan minat terus berkarya dengan membentuk wadah dan berkreasi dalam mencintai budaya NTT. Potensi yang dipunyai terus dikembangkan dengan mengajak teman-teman mencintai budaya NTT.

Adapun komposisi kepengurusan Sanggar Lopo Gaharu sebagai berikut: Penasehat: Drs. Floribertus Fono, Pembina : Dra Erni Setyo Handayani, Ketua sanggar : Siti Samikna M Usman S.Sos, Wakil : Ryan R Wake, Sekretaris : Dewi Ayu Amelia Rachmat,S.Pd, Bendahara: Mitfah Djenal,S.Pd, Penata musik: Andre Pada, Penata tari: Dewi Aisyah Rachmat, Penata rias dan busana: Datna Y.Lopo,S.Pd, Perlengkapan : Fajar Hadi.

Saat ditanya tentang Impian terhadap Sanggar Lopo Gaharu, Ketua Sanggar Siti Samikna menuturkan, “Impian kami dapat makin dikenal di seluruh Indonesia dan manca negara dengan karya karya Sanggar Lopo Gaharu dan makin banyak anak-anak muda yang mencintai budaya NTT “.

“Kami juga menampilkan tarian daerah lain di Indonesia namun tetap kedepankan budaya dan tarian daerah NTT “, jelas Siti Samikna yang berprofesi sebagai Guru Seni SMA Negeri 1 Kupang.

Mengenai regenerasi sanggar, dijalankan melalui proses perekrutan saat tahun ajaran baru di SMA Negeri 1 bagi anak-anak yang tertarik dan mau belajar sendra tari. Juga dengan mengajak anak-anak dari luar. Pola regenerasi dan perekrutan tersebut yang menjadikan Sanggar Lopo Gaharu tetap eksis hingga saat ini.

“Kami selalu mengikuti perkembangan jaman, kami ingin anak-anak muda NTT bisa seperti anak muda di Bali dan Jawa. Selalu berkreasi dengan merubah kemasan tarian dengan tetap kedepankan unsur tarian asli daerah “, terang Ryan Wake-Wakil Ketua Sanggar Lopo Gaharu.

“Capaian dari Sanggar Lopo Gaharu berhasil mengadakan Konser Kompilasi September 2017 yang melibatkan 100 talent, mewakili NTT dalam Pentas Seni yang digelar oleh Pemerintah Berau di Kalimantan, Tampil mengisi acara Pemerintah, tampil dalam Talk Show Najwa Shihab “, jelas Ryan Wake yang Juga berprofesi sebagai PNS pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Berbasis keluarga Sanggar Lopo Gaharu dilandasi dengan pendekatan keluarga. anak-anak diperlakukan seperti saudara dengan mengajarkan etika dan disiplin kepada anak-anak sanggar.

“Anak-anak datang kesini bukan hanya sekedar menari, namun mental, etika dan karakter mereka kami tuntun dan bina “, ungkap Siti Samikna sambil menutup sesi perbincangan santai kami.

Perlu diketahui, Sanggar Lopo Gaharu menjadwalkan Pentas Seni pada Minggu/29 Juli 2018 di Pantai Lasiana kerja sama dengan Hau Kopas dan Pagelaran Lomba Tari Ge Mu Fa Mi Re yang rencananya akan dihelat pada Sabtu/8 September 2018 di Taman Nostalgia Kota Kupang. (+rb)

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Dialog Bersama Presiden Jokowi

79 Views

Bogor, gardaindonesia.id – Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya langkah antisipasi terhadap perubahan-perubahan cepat dunia yang sekarang juga sedang melanda semua negara. Menurut Presiden, revolusi Industri 4.0 yang perubahannya sudah diprediksi, dan menurut McKinsey Global Institute perubahannya 3.000 kali lebih cepat dari revolusi yang pertama ini harus disadari dan diantisipasi. Salah satunya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi.

“Inilah yang kita harus sadar betul bahwa akan terjadi perubahan besar yang sangat cepat sekali. Sehingga kota-kota juga harus menyiapkan diri dalam mengantisipasi, menyiapkan SDM-SDM dalam rangka menghadapi perubahan yang sangat cepat,” tutur Presiden saat bertemu dengan sejumlah wali kota di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin/23 Juli 2018 pagi.

Presiden meyakini semuanya telah mengetahui mengenai perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, internet of things, big data, kemudian penemuan-penemuan yang berkaitan dengan hyperloop, spaceX, dan tesla. Jika menyadari perkembangan tersebut, lanjut Presiden, semua akan memahami hal yang harus disiapkan untuk menghadapinya.

“Yang kita siapkan menurut saya sekarang ini adalah SDM kita. Kalau dalam 4 tahun ini kita konsentrasi dan fokus pada infrastruktur, berikutnya kita memang pada tahapan besar yang kedua adalah persiapan SDM, sumber daya manusia,” ungkap Presiden.

Hadapi Tekanan Ekonomi

Menurut Presiden Joko Widodo, tekanan ekonomi sekarang ini terutama tekanan dari eksternal dirasakan semua negara, bukan hanya Indonesia. Oleh karena itu, Presiden meminta agar Indonesia tidak perlu terlalu khawatir. Presiden pun menekankan

“Baik yang berkaitan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan China, juga yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga The Fed di Amerika, yang kita tidak bisa mengintervensi apapun,” kata Presiden Joko Widodo.

Semua negara, ungkap Presiden, mengalami tekanan tersebut. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta agar para wali kota tidak perlu terlalu khawatir.

“Semua negara, sekali lagi, ini mengalami. Jadi saya kira kita juga tidak perlu terlalu khawatir, tetapi yang paling penting menurut saya kita tahu apa yang sedang terjadi,” ujar Presiden menegaskan.

Diakui Presiden, jika dilihat tingkat kemiskinan saat ini, wilayah kota memang lebih baik dari desa. Kemudian juga, tambah Presiden, kota juga akan lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan itu.

Tetapi Presiden Joko Widodo mengingatkan, kalau para wali kota tidak mengantisipasi terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan global tersebut, akan sangat berbahaya sekali bagi negara, juga bagi kota-kota yang ada di negara Indonesia.

Saat bersilaturahmi dengan para wali kota itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Pertemuan ini terbagi dalam 3 sesi dan pada sesi pertama diikuti oleh 32 wali kota, di antaranya Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Wali Kota Tangerang Arief Wimansyah, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bukittinggi, Wali Kota Banjar, dan Wali Kota Cirebon. (*/rb)

Hari Anak Indonesia (HAN) 2018: Anak Indonesia-Anak GENIUS

83 Views

Pasuruan,gardaindonesia.id – Bertempat di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, ribuan anak bergembira merayakan Hari Anak Nasional (HAN) 2018 yang diperingati setiap 23 Juli. Meski tidak dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, namun tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk beraktivitas dalam arena bermain dan belajar yang telah disiapkan.

Disambut tari Gandrung Banyuwangi dan Reog Ponorogo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise didampingi Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, larut dalam kegembiraan merayakan HAN bersama anak-anak perwakilan dari seluruh Indonesia.

“Atas nama Pemerintah Indonesia, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Anak Nasional 2018 kepada seluruh anak-anak Indonesia. Untuk anak-anakku tercinta, kalian adalah masa depan bangsa. Manfaatkan untuk belajar dan bermain. Persiapkanlah diri kalian dalam menyongsong masa depan yang sukses untuk Indonesia yang lebih maju. Jadilah anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia,” tutur Menteri PPPA, Yohana Yembise di Pasuruan, Senin/23 Juli 2018.

Menteri Yohana berharap momentum peringatan HAN 2018 dapat menggugah dan meningkatkan kepedulian setiap individu, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa, dan anak serta pemerintah pusat dan daerah akan pentingnya peran, tugas, dan kewajiban masing-masing dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, HAN harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke tingkat desa, walaupun acara puncaknya dirayakan di Kabupaten Pasuruan ini.

“Kita harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. HAN merupakan hari yang sepenuhnya menjadi milik anak Indonesia sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan positif.
Itulah sebabnya, pada peringatan HAN 2018, anak-anak tidak hanya menjadi peserta, tetapi sekaligus menjadi pelaku utama kegiatan ini. Kita patut mengapresiasi keberanian, semangat, dan partisipasi mereka,” tambah Menteri Yohana.

Meskipun telah banyak kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tetapi sampai saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Maraknya kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus yang belum terpenuhi haknya, maraknya anak yang dijadikan sebagai pelaku terorisme, dan pengedar narkoba, informasi yang belum ramah anak, mudahnya anak mengakses pornografi, dan sebagainya.

Tema yang diangkat pada HAN 2018 adalah Anak Indonesia – Anak GENIUS sebagai singkatan dari anak yang Gesit – Empati – BeraNI – Unggul – dan Sehat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, maka anak Indonesia haruslah anak yang gesit dalam bertindak dan berpikir, punya rasa empati atau keinginan untuk menolong sesama, turut merasakan apa yang orang lain rasakan, menghargai perbedaan dan membangkitkan semangat persatuan, berani dalam bertindak, unggul di bidangnya masing-masing karena setiap anak adalah istimewa, dan tentunya semua anak Indonesia adalah anak yang sehat.

Melalui anak GENIUS diharapkan akan meningkatkan ketahanan diri anak untuk mampu membentengi diri dari berbagai tantangan dan perlakuan negatif yang banyak menghadang gerak langkahnya sehingga mampu mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. Karena ketahanan diri anak menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan perlindungan anak.

Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo mengucapkan terima kasih karena Provinsi Jawa Timur terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan puncak HAN 2018.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak yang hadir dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan HAN 2018. Saya yakin mereka dilahirkan dan dibentuk oleh orang tua yang luar biasa. Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama untuk menghasilkan anak-anak yang hebat dan berkualitas karena mereka merupakan mata rantai generasi emas pada 2045 mendatang,” ujar Soekarwo.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan seluruh anak Indonesia membacakan Suara Anak Indonesia 2018, yaitu :

Kami anak Indonesia menyatakan :

Kesatu, Mendukung pemerintah untuk membuat regulasi terkait musrenbang anak tingkat daerah dan merealisasikan hasil musrenbang anak tersebut;

Kedua, Mudahkan akses pelayanan akta kelahiran di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);

Ketiga, Mengajak keluarga Indonesia untuk meningkatkan pengasuhan terhadap anak dan pengawasan terhadap tayangan yang tidak layak anak;

Keempat, Memohon pemerintah menyelaraskan peraturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia perkawinan;

Kelima, Forum Anak bersama Pemerintah berkomitmen untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendayagunakan sampah plastik untuk di daur ulang di Indonesia;

Keenam, Menolak segala bentuk perundungan di sekolah lingkungan masyarakat, dan media sosial;

Ketujuh, Memohon kepada Pemerintah untuk menyediakan fasilitas peningkatan kebudayaan agar anak Indonesia dapat melestarikan nilai budaya;

Kedelapan, Mendukung Pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun dan mengoptimalkan anggaran Pemerintah serta mempermudah sistem masuk sekolah;

Kesembilan, Memohon kepada pemerintah untuk pemerataan fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat mengurangi diskriminasi;

Kesepuluh, Forum Anak, masyarakat, dan pemerintah bekerja sama untuk menunjang masa depan anak berhadapan dengan hukum. (*/PM PPPA + rb)

Raih Wawasan Internasional Melalui Diplomatic Tour 2018

79 Views

Sorong-Papua,gardaindonesia.id – Masih dalam rangka kegiatan Diplomatic Tour 2018, para peserta yang terdiri dari Duta Besar dan Organisasi Internasional diajak meninjau langsung kondisi perempuan dan anak yang ada di Kota Sorong.

Kegiatan dimulai sejak pagi hari, mereka mengunjungi 3 lokasi berbeda, yakni SD Inpres 09 Perumnas, Kota Sorong, SMPN 1 Model Kota Sorong, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Sorong. Kunjungan dimaksudkan untuk memperlihatkan capaian terbaik serta upaya-upaya yang telah dilakukan, khususnya dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak di Provinsi Papua Barat.

“Masyarakat internasional diharapkan memperoleh wawasan luas mengenai perkembangan pembangunan manusia di Papua. Mereka perlu tahu, langkah konkrit yang telah pemerintah lakukan. Khususnya terkait upaya perlindungan perempuan dan anak, yang terus ditingkatkan oleh pemerintah dan masyarakat,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.

SD Inpres 09 Perumnas Kota Sorong, dan SMPN 1 Model Kota Sorong merupakan sekolah yang menerapkan model Sekolah Ramah Anak (SRA). Di sekolah ini, proses belajar mengajar mengedepankan pemenuhan hak-hak anak. Meski dalam penerapannya diakui Menteri Yohana bukanlah hal yang mudah, sebab menyangkut tentang budaya dan kebiasaan.

“Kami menargetkan setiap sekolah yang ada di Indonesia, mengadopsi sistem Sekolah Ramah Anak. Selain itu, sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan. Adanya Diplomatic Tour membuka potensi masyarakat internasional berkontribusi didalamnya,” jelas Menteri Yohana.

Dalam Kunjungan KemenPPPA yang diwakili oleh Deputi Kesetaraan Gender, Agustina Erni juga memberikan bantuan proyektor, laptop, serta tas sekolah.

Lanjut Menteri Yohana, pemerintah sadar betul bahwa menerapkan kebijakan dan mengawal pembangunan manusia di daerah, tentu bukan menjadi pekerjaan yang mudah. Terutama masalah perempuan dan anak, yang masih kerap terjadi. Sehingga, sinergi antar kementerian dan lembaga sudah menjadi sebuah keharusan. Di Kota Sorong, hal ini telah dilakukan KemenPPPA dengan Polres Kota Sorong sejak lama.

“Kami berharap, dengan adanya kunjungan ini dapat terjalin kerjasama melalui skema bilateral, multilateral maupun triangular untuk pemajuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Papua Barat, dan di seluruh Indonesia pada umumnya,” pungkas Menteri Yohana. (*/PM PPPA + rb)

POLDA NTT Sukses Ungkap Kasus Human Trafficking TKI Asal TTS Almh Adelina Sau

122 Views

So’e-TTS, gardaindonesia.id – Kasus Human Trafficking dengan korban Almarhumah Adelina Sau dan pelaku Sarifudin alias Udin dinyatakan lengkap oleh pihak JPU Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (TTS) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri TTS nomor B- 827 P.3.11 Euh 1/07/2018 tanggal 18 juli 2018.

Proses tahap 2 telah dilaksanakan di hari Kamis/ 19 juli 2018 pukul 10.00 wita, tersangka sarifudin adalah tersangka ke 4 dalam kasus kematian TKI Adelina Sau, asal Desa Abi Kecamatan Oenino Kab Timor Tengah, yangmana korban dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah Sakit Martajam Malaysia, setelah mengalami penyiksaan berat oleh majikannya.

Polda NTT dalam hal ini Polres TTS berhasil mengungkap jaringan perekrut, pengirim, pemalsu dokumen (termasuk sarifudin) dari Jaringan Indonesia, terungkap pula jaringan asal Negara Malaysia. Kasus ini adalah kasus pertama Polda NTT yang dapat mengurai pelaku dari hulu ke hilir (sindikat dari NTT Indonesia hingga Jaringan Malaysia).

Adapun Pelaku dari Indonesia:

Pertama, perekrut desa; Oris Benu
Kedua, pelaku yang menjemput korban ke Kupang; Flora Leoklaran
Ketiga, pelaku pengirim; Habel Pah
Keempat, pelaku pemalsu dokumen; Sarifudi

Semua Pelaku telah di tahan di Rutan So’e

Sedangkan Pelaku yang di tangkap di Malaysia dan di tahan Kepolisian Diraja Malaysia yakni Lim Ching Lee (Cindy), Siti Rahaida Binti Daud, Nooraini binti Hasan.

Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sekaligus Koordinator POKJA MPM (Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia), Sabtu/21 Juli 2018 pukul 23.12 wita melalui pesan Whatsapp dan gardaindonesia.id, menyampaikan Proficiat atas kerja keras Polda NTT khususnya Polres TTS dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Adelina Sau.

“Dengan demikian, kasus alm Adelina Lisau menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat NTT dan khusus bagi Pemimpin NTT agar lebih peka dalam menyikapi permasalahan Human Trafficking “, tandas Gabriel Goa. (+rb)

Komnas HAM Tindak Lanjuti Penegakan Hukum TPPO NTT, Ketua PADMA Apresiasi

113 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang berencana melakukan pemantauan langsung ke NTT mulai tanggal 23 – 27 Juli 2018 di Kupang dan Nagekeo, diapresiasi oleh Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Jumat/2018 Juli 2018 pukul 19.21 wita.

Kepada gardaindonesia.id Gabriel Goa menyampaikan bahwa Komnas HAM tetap setia mengawal penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) dan langkah-langkah Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT dalam mengatasi permasalahan Darurat Human Trafficking NTT.

Terkait Kunjungan Komnas HAM, gardaindonesia.id menghubungi Pemantau HAM ,Tama Tamba, Sabtu/21 Juli 2018 pukul 00.08 wita, dibenarkan oleh Tama Tamba, 1 (satu) anggota Komnas HAM dan 3 (staf) yang berencana bertemu dengan Polda NTT untuk membicarakan terkait penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah dan sedang ditangani Polda dan Polres-Polres di NTT.

“Untuk Rencana tersebut, Iya “, terang Tama Tamba.

Sedangkan Kepala Biro Penegakan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI, Ir Johan Effendi, MSi belum menjawab pesan Whatsapp yang dikirim oleh gardaindonesia.id terkait kunjungan kerja di NTT.

Selain itu, Komnas HAM juga akan memantau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang sudah dibangun di Kupang, Kabupaten Kupang, Tambolaka dan Sumba Barat Daya tetapi belum beroperasi.

Menurut Gabriel Goa,rencananya Komnas HAM akan menanyakan rencana Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT membangun lagi LTSA di Maumere dan Labuhanbajo serta rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) standar Internasional di Kupang, Tambolaka, Labuhanbajo dan Maumere.

Lanjut Gabriel, Agenda Komnas HAM lainnya adalah memantau realisasi Program Desa Migran Produktif(Desmigratif) dan memantau serta mendengarkan langsung masyarakat Adat Lambo.dan Lape di Nagekeo yang tanah ulayatnya diambil untuk pembangunan Gedung DPRD Nagekeo dan Waduk Lambo.

“Kehadiran Komnas HAM di NTT menunjukkan bahwa mereka.sungguh-sungguh empati dengan korban(rakyat) yang hak-hak eksobnya dirampas oleh kaum kuat kuasa dan kuat modal “, pungkas Ketua PADMA Indonesia asal Pulau Flores tersebut. (+rb)

DR Ganjar Harimansa: Surat adalah Citra Diri

89 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – “Menulis surat merupakan cerminan citra diri “, demikian penegasan DR Ganjar Harimansa, Kabid Perlindungan Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat Penyuluhan dan Lomba Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tata Naskah Surat Dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Kupang, Jumat/20 Juli 2018 di Hotel Papa Jhons Kupang.
Kegiatan Penyuluhan dan Lomba Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tata Naskah Surat Dinas diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Kupang.

“Surat itu perwakilan kita yang tertulis, di dalamnya menggunakan bahasa, menggunakan kertas. Kenapa mewakili kita? surat mewakili kita, berupa bahasa dan bentuk tata tulisan“, tegas DR Ganjar

“Sehingga kalo surat rapi, bahasanya bagus, itu kan citra diri kita, sehingga surat sebagai duta kita berhasil. Kerapihan bahasa dan tata bahasa bisa mewakili kita “, ungkapnya.

Itulah pentingnya surat harus memiliki estetika sehingga penting untuk membuat surat tidak sembarangan. Jaman dulu saja saat menulis surat dan pemakaian kertas tidak sembarangan.

“Jangan lupa bahwa surat menjadi simbol atau doktrinasi atau otoritas tertentu”, terang DR Ganjar kepada 35 (tiga puluh lima) ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang

Usai memberikan penyuluhan, gardaindonesia.id  bertanya terkait penggunaan media kertas yang dipakai termasuk penggunaan pena serta karakter tanda tangan, apakah bisa menunjukkan karakter? , DR Ganjar mengatakan, “Ya betul, kalo instansi kebawah sapaan lain hingga pias kiri dan pias kanan bentuknya bermacam-macam, itu kan ada aturannya. Jika aturan aturan kecil dalam tatanan naskah tidak dipedulikan, itu berarti citra diri kita antar instansi tidak dipedulikan “, jelas DR Ganjar

Saat dikonfirmasi terkait perkembangan dari peserta antar instansi? DR Ganjar mengatakan, “Ya saya melihat dari beberapa penyuluhan antara instansi sudah ada perbaikan yang bagus, terutama di daerah daerah dan setiap instansi sudah sangat peduli dengan penggunaan bahasa dan naskah dinas. (+rb)

Kecamatan Maulafa dan Biro Hukum Juara Pertama Lomba Penggunaan Bahasa pada Tata Naskah Surat Dinas

146 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Kecamatan Maulafa dan Biro Hukum Sekretariat Daerah lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang meraih Juara Pertama dalam kegiatan Penyuluhan dan Lomba Penggunaan Bahasa pada Tata Naskah Surat Dinas bagi Perangkat Daerah di Kota Kupang yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa NTT dan dilaksanakan dari tanggal 16-20 Juli 2018 di Hotel Papa Jhon’s Kupang.

Kegiatan Lomba Penggunaan Bahasa Indonesia diinisiasi oleh Kantor Bahasa NTT dan diikuti oleh sekitar 35 (tiga puluh lima) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibagi dalam 2 (dua) kelas yakni Kelas A dan Kelas B dengan hasil juara masing masing Kelas sebagai berikut:

Kelas A Juara Pertama Setda Biro Hukum Pemkot Kupang dengan nilai 476, Juara Kedua Dinas Kemenakertrans nilai 475, Juara Ketiga Dinas Sosial nilai 473, Juara Keempat nilai 472, Juara Kelima Dinas Ketahanan Pangan nilai 471 dan Juara Keenam Dinas Pengendalian Penduduk & KB nilai 470.

Sedangkan Kelas B, Juara Pertama Kecamatan Maulafa dengan nilai 477, Juara Kedua Kecamatan Kota Raja nilai 472, Juara Ketiga Dinas Pariwisata nilai 468, Juara Keempat Dinas Perikanan nilai 467, Juara Kelima Dinas Pelayanan Modal Satu Pintu nilai 466 dan Juara Keenam Dinas Kearsipan & Perpus nilai 465.

Adapun para juri Lomba Penggunaan Bahasa pada Tata Naskah Surat Dinas bagi Perangkat Daerah di Kota Kupang diantaranya Juri 1 Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate,SPd, Juri 2 Hasan E Nirwana, Juri 3 Christina T Weking,SS, Juri 4 Pangkul Ferdinandus,SPd, Juri 5 Rolan Kanahebi,SPd.

Terkait dengan kriteria penilaian lomba dari Tata Bahasa, Juri 4 Pangkul Ferdinandus,SPd menyampaikan soal penulisan alamat dan nomor surat tidak dinilai, yang dinilai terkait pemakaian ejaan, tanda baca, awalan huruf, pemakaian kata.

Juri 3 Christina T Weking,SS, pemaparan kesalahan pada penulisan unsur bahasa asing, seperti penulisan kata Volley, penulisan di sebagai awalan dan di sebagai preposisi. Pilihan kata masih banyak yang memakai “memerintahi dan memerintahkan “ termasuk penggunaan tanda baca masih banyak yang kurang seperti HUT ke 46 tidak memakai tanda garis datar, juga masih ada penulisan kurang huruf.

“Namun sejauh Ini semuanya sudah terdapat peningkatan, kami dewan juri berharap kedepan bisa dipertahankan dan ditingkatkan, kami bersedia dihubungi untuk mengoreksi “, tandas Christina.

Juri 5 Rolan Kanabehi,SPd mengevaluasi hasil lomba dari sisi ejaan paling banyak kesalahan pada pemakaian nama kegiatan yang seharusnya dipakai huruf capital/besar.

Turut hadir dan memberikan materi DR Ganjar Harimansa, Kabid Perlindungan Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate, SPd, sebelum menutup penyuluhan, berharap kegiatan tidak sampai disini saja dan berencana akan bertemu dengan Walikota Kupang dan Sekda supaya ada tindak lanjut kedepan.

Tutur Valentina, “Ketika menuju LPMD, melihat dan membaca penulisan surat, saat dibaca awalnya merasa aneh dan tidak segan-segan bertanya karena kami dari Kantor Bahasa. Saya percaya nanti administrasi persuratan di Kota Kupang semakin baik dan menjadi barometer di Provinsi NTT “.

“Kami akan melakukan monitoring pada semua SKPD pada bulan September 2018 dengan teman-teman teknis sehingga bisa tahu sejauh mana penulisan surat tugas “, pungkas Valentina Lovina Tanate, SPd

“Mari kita menggunakan Bahasa Indonesia karena kita Bangsa Indonesia dan tetap melestarikan Bahasa Daerah karena tulang punggung jati diri kita dan menggunakan bahasa asing supaya tidak ketinggalan“, ajak Valentina lalu menutup kegiatan, Jumat/20 Juli 2018. (*/rb)

Bersama Mengawal NKRI