Indonesia – Iran Kerjasama Prioritaskan Masalah Perempuan dan Anak

194 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(PPPA), Yohana Yembise menerima jamuan makan malam Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar di Kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia, Rabu/11 Juli 2018.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya pada 1 Mei 2018 terkait rencana kerjasama dalam upaya menangani masalah perempuan dan anak di kedua negara.

“Indonesia dan Iran sepakat bahwa ketahanan keluarga adalah kunci utama pencegahan masalah perempuan dan anak. Membangun ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan mendorong para perempuan untuk menduduki jabatan strategis,” tegas Menteri Yohana yang saat itu didampingi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Danes.

Menteri Yohana menambahkan bahwa Pemerintah Iran mengapresiasi kebijakan Indonesia dalam melindungi perempuan dan anak. Diantaranya, pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Kami berencana melakukan kerjasama dengan Iran untuk berbagi pengalaman terbaik dalam melindungi perempuan dan anak. Serta saling mempelajari kemajuan masing-masing negara dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Menteri Yohana.

Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar menceritakan capaian-capaian yang telah dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan perempuan di negaranya. Diantaranya, membuat pusat layanan dan penanganan masalah perempuan dan anak yang siaga selama 24 jam. Menteri Yohana juga mengungkapkan ketertarikan Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sistem tersebut.

“Kami berencana untuk melakukan kerjasama dengan Iran kedepan, dalam berbagi pengalaman terbaik untuk melindungi perempuan dan anak. Kami juga akan saling mempelajari kemajuan di masing-masing negara untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutup Menteri Yohana. (PM PPPA +rb)

Ahok Dapat Bebas Bersyarat tapi Tidak Diambil, Kenapa?

138 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Setelah mendekam 1 tahun 2 bulan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebentar lagi bisa menikmati udara bebas. Ahok akan mendapatkan bebas bersyarat pada Agustus mendatang.

Kakak angkat Ahok, Nana Riwayatie, saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (11/7/2018), menyatakan, selama masa bebas bersyarat ini adiknya bisa bekerja selama 4 jam.

Meski demikian, Ahok tidak akan mengambil kesempatan ini untuk keluar sel. Ahok, kata Nana, akan tetap menjalankan hari-harinya di dalam tahanan.

“Ahok enggak mau ambil, riskan, takut. Sekarang dia juga lagi sibuk nulis,” jelas Nana.

Dia juga mengaku melarang Ahok keluar dari sel. Menurut Nana, bisa saja pihak-pihak yang tidak suka dengan Ahok, mencari jalan agar Ahok kembali mendekam di tahanan.

“Bahaya mba, bahaya, ditilang aja bisa 2 tahun lagi (di penjara). Riskan, ngeri,” ucap Nana. “Saya terutama, melarang (Ahok keluar sel). Bahaya,” tegas Nana.
Jalani Hukuman 1 Tahun 2 Bulan

Dia mengaku terakhir mengunjungi Ahok ke Mako Brimob saat mantan suami Veronica Tan itu berulang tahun, 29 Juni lalu. “Juni pas ultah mengunjungi Ahok sama semua teman-teman,” kata Nana.

Ahok mendekam ke Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat karena kasus penistaan agama, yang bergulir menjelang Pilkada DKI 2017.

Pada 9 Mei 2017, hakim memvonis Ahok hukuman 2 tahun penjara. Kini Ahok telah menjalani masa hukuman 1 tahun 2 bulan. Ahok juga mendapat remisi sehingga mendapatkan bebas bersyarat Agustus 2018. (Liputan6.com)

Sumber Foto :Katipol

Bantah Wanprestasi, Kudji Herewilla Cs Akui Telah Bayar Honor 30 Juta Kepada Alex Frans Cs

144 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Dugaan Wanprestasi yang dilakukan oleh Kudji Pellokika Herewila cs selaku klien dari Pengacara Alex Frans Atas Jasa Advokasi kasus pembagian warisan atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 4.456 M2 dan 21.195 M2 di Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, dibantah dengan tegas oleh Kudji.

Kudji Pellokika Herewila yang merupakan Dosen Faperta Undana Kupang tersebut didampingi oleh 6 (enam) orang pengacara diantaranya Yohanes D Rihi, SH, Paulus Seran Tahu, SH, MHum, Meriyeta Soruh, SH, Isak Lalang Sir, SH, Suyary Timbo Tulun, SH, MH dan Henry Sau Sabu, SH, MH, menyatakan dengan tegas bahwa telah menyerahkan honor/fee sebesar 30 (tiga puluh juta) rupiah pada tanggal 2 atau 3 Februari 2014 atas jasa advokasi (pengacara), meski diberikan dibawah tangan atau tanpa ada bukti tanda terima berupa kuitansi atau nota.

“Ya, saya sendiri (Kudji Pellokika Herewila, red) yang menyerahkan sendiri uang tersebut dan disaksikan oleh kedua anak saya saat Alex Frans menerima uang tersebut “, ungkap Kudji kepada para wartawan media cetak, elektronik dan online yang menemui mereka usai Sidang Mediasi yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Rabu/11 Juli 2018 petang di RM Padang Persada di Jalan Herewilla Kota Kupang.

Kudji Pellokika Herewila juga mengakui terkait biaya operasional dikasih terus hingga ke tingkat Mahkamah Agung.
“Operasional saya biayai terus diluar 30 juta, hingga ke Mahkamah Agung “, ungkap Kudji

Kudji Pellokika Herewila mengakui tidak pernah ada lagi hutang piutang usai adanya Putusan Mahkamah Agung, juga tidak pernah ada perjanjian pembayaran fee/honor advokasi sebesar 400 (empat ratus) juta rupiah.

“Kalo saja dia pernah omong, detik itu juga saya titik dengan dia, Itu perjanjian bunuh diri kalo saya mengiyakan dan tidak wajar”, tegas Kudji.

Kronologis Kasus Dugaan Wanprestasi

Dikutip dari metrobuananews.com diposting 2 Juli 2018, Pada Januari 2016 tergugat I yaitu Kudji Herewila mendatangi kantor Kantor Hukum ALF Law Office memohon bantuan agar ALF Law Office membantu para tergugat menangani kasus pembagian warisan atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 4.456 M2 dan 21.195 M2 di Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk dibagi 4 bagian, dibantah dengan tegas oleh Kudji.

Menurut Penggugat, biaya yang disepakati ketika itu berupa dana operasional kantor ALF Law Office Rp25 juta, honorarium kantor ALF Law Office pada Pengadilan Negeri Oelmasi, Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI, Rp100 juta dan sucses fee kantor ALF Law Office apabila berhasil memenangkan gugatan pembagian warisan dan para tergugat mendapatkan haknya lebih kurang tanah seluas 18.000M2 maka kantor ALF Law Office diberikan fee 10% dari nilai obyek sengketa kurang 18.000M2 dengan perhitungan Rp 200 ribu per meter persegi sebagai harga terendah, sehingga dibulatkan Rp.300 juta.

Para tergugat akhirnya menyanggupi untuk membayar biaya operasional sebesar Rp.25 juta, sedangkan honorarium sebesar Rp100 juta dan sucses fee 10% Rp300 juta akan dibayar sekaligus apabila perkara dimenangkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Merasa tak mendapatkan hak advokasi sebagai ALF Law Office, Alex Frans bersama seorang anggota advokat ALF Law Office, Joksan A.D Nau melayangkan gugatan ingkar janji terhadap Kudji Herewila (Tergugat I), Haga Rame Herewila (Tergugat II) dan Bani Yuliana Rame Hawu (tergugat III), ke Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan perkara gugatan Nomor:160/pdt.G/2018/PN.KPG.

Sedangkan dikutip dari Koran Victory News edisi terbit 2 Juli 2018, Alex Frans menuturkan bahwa dirinya mendapat Kuasa dari Kudji Pellokika (KP) untuk menjadi pengacara mereka dalam sidang gugatan pembagian warisan tanah di Tarus.

Ia (Alex Frans) mengungkapkan sejak perkara bergulir dari Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung, kliennya yang kini sebagai tergugat baru membayarkan biaya operasional saja. “Makanya saya gugat wanprestasi atau ingkar janji “tegasnya. (+rb)

20 Balon DPD Resmi Mendaftarkan Diri di KPU NTT

208 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur Membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dimulai dari Senin/9 Juli-Rabu/11 Juli 2018.

Hari pertama pendaftaran terdapat 5 (lima) Balon DPD yang mendaftar. Kelima Balon tersebut diantaranya Martinus Siki, Sarah Lery Mboeik, Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe dan Agustinus Lesek.

Hari kedua pendaftaran, ada 15 Balon DPD Dapil NTT yang mendaftar, diantaranya Fransiskus Salem, Bernardus Yohanes Raldy, dr. Asyera Respati A. Wundalero, Flavianus Nestro Embu, Djata Dominikus, Syafrudin Atasoge, Lusia Adinda Dua Nurak, Martinus J.E Medah, Fransiskus Ramli, Ir. Karel Yani Mboeik, Ronny Nubatonis, Johanes F. Riberu, David Sutarto dan Abdullah Mando.

Sehingga telah terdaftar 20 Balon DPD. Masih Ada sekitar 17 balon yang pernah menyerahkan berkasnya yang diperkirakan akan mendaftar pada hari terakhir besok/Rabu, 11 Juli 2018.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, Senin/10 Juli 2018, setelah menerima balon yang mendaftar menyampaikan jika ada persyaratan yang belum dimasukkan agar segera dimasukkan pada hari terakhir Besok/Rabu, 11 Juli 2018 dan akan ditutup pada pukul 24.00 Wita. (TM KPU+rb)

Kadis Pendidikan NTT: Sistem Zona Tetap Diberlakukan Bertahap dan Tak Bisa Dicabut

115 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Kisruh penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) NTT Tahun Ajaran 2018 banyak menuai protes dari ratusan orang tua yangmana anak mereka tidak diterima, ditanggapi oleh Kadis Pendidikan NTT, Johanna E Lisapaly.

Saat diwawancarai oleh para awak media, Senin/10 Juli 2018 siang di ruang kerjanya, di sela sela arus desakan para orang tua yang menuntut agar anak mereka diterima di sekolah yang telah didaftarkan secara online dan sesuai keinginan Lokasi dan adanya desakan untuk mencabut sistem zona, Johanna E Lisapaly menyatakan bahwa penerapan zona sebagai tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB, supaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Sehingga untuk dihapus, tidak, pemberlakuan bertahap, iya “, Jelas Johanna.

“Jujur, secara penuh diterapkan, NTT belum bisa karena penyebaran sekolah belum merata di semua zona, Sehingga kami tentu taat karena filosofi zona untuk pendekatan pelayanan, sehingga kita pasti ikuti “, ungkapnya.

Dinas Pendidikan telah menyampaikan ke Kementrian terkait kendala yang ada di NTT, dilaksanakan secara bertahap untuk pemberlakuan zona dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Kalo sebetulnya jujur, daya tampung Sekolah Negeri telah melebihi daya tampung anak, yang punya daya tampung sekolah swasta. Sekolah Negeri ada tersisa hanya beberapa sekolah.

“Kalo diakomodir semua untuk salah satu sekolah sesuai keinginan orang tua, ada aturan Permendikbud, 1 (satu) SMA hanya menerima 12 (dual belas) rombongan belajar, seperti SMAN 3 Kupang telah mencapai kuota 12 rombel “, papar Johanna.

Saat dikonfirmasi apakah adanya tekanan dari pihak yang inginkan agar anak anak bisa diterima di sekolah favorit, Johanna menegaskan bahwa memang kebanyakan mau sekolah yang katanya sekolah favorit, sehingga kita sampaikan kepada masyarakat jika inginkan tingkatkan kualitas pendidikan ya sekolah di sekolah yang tidak maksimum dipaksakan adanya double sheet (sekolah siang).

“Kalo dipaksakan double sheet, ya tidak baik, karena Mendikbud mengingatkan untuk menghindari hal tersebut “, tegasnya. (+rb)

Pleno KPU NTT: Viktor Laiskodat & Josef Nae Soi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018-2023

388 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaksanakan mulai 7-9 Juli 2018. Penghitungan suara dimulai Sejak Sabtu/7 Juli 2018 dengan hanya 14 kabupaten yang diplenokan hasil penghitungan suaranya.

“Rapat pleno rekapitulasi dilanjutan untuk 8 (delapan) kabupaten karena delapan kabupaten telah hadir. Kabupaten Sumba Barat Daya juga sudah melakukan PSU (pemungutan suara ulang) dan telah melakukan pleno tingkat kabupaten sehingga kita lanjutkan pleno tingkat KPU NTT sekarang,” ujar Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe saat membuka lanjutan rapat pleno penghitungan suara Senin/9 Juli 2018 pagi.

8 (Delapan) kabupaten yang hasil perolehan suaranya diplenokan diantaranya Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ngada, Nagekeo, Ende, Alor, Sikka dan Manggarai Timur,
Ketua KPU NTT  menyampaikan terima kasih karena proses penghitungan suara di seluruh kabupaten di NTT berjalan aman dan lancar. “Kabupaten SBD juga telah melaksanakan PSU di (2) dua TPS sehingga semuanya berjalan dengan lancar,” terangnya.

Dari hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU NTT, berdasarkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara sah berjumlah 2.354.856, Tempat Pertama diraih oleh pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef A Nae Soi dan terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 dengan raihan perolehan suara 838.213 atau 35,60%

Tempat kedua direbut pasangan Marianus Sae-Emelia Nomleni (603.822 suara) 25, 64%, ketiga pasangan Ir. Esthon L Foenay-Drs. Christian Rotok (469.025 suara) 19,92% dan keempat Dr. Benny Harman-Benny Litelnoni yang meraup 447.796 suara (18, 85%).

Ketua KPU NTT,Maryanti Luturmas Adoe menjelaskan Pleno Penetapan Paslon Terpilih akan dilaksanakan setelah adanya Keputusan dari Mahkamah Konstitusi Jika tidak Ada sengketa Pilgub NTT setelah tanggal 12 Juli 2018. (+rb)

Kisruh PPDB TA 2018: Ratusan Orang Tua Sangsikan Penerapan Sistem Zona

138 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id– Ratusan Orang Calon Murid mendatangi dan menduduki Halaman Kantor Dinas Pendidikan NTT, Senin/9 Juli 2018 Sejak pukul 07.00 pagi, mempertanyakan nasib anak mereka yang telah didaftarkan di beberapa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekokah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Kupang NTT.
Mereka mendatangi kantor dinas pendidikan sebagai bentuk aksi protes karena anaknya tidak diterima saat melakukan pendaftaran online di beberapa sekolah negeri di Kota Kupang.

Salah satu orang tua,Wartini asal Nunbaun Sabu menyatakan anak mereka hanya mau bersekolah di SMA Negeri Unggulan seperti SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 3 Kupang. Saat diajukan SMA lain yang Lokasi dekat tempat tinggal, Mereka menolak dengan alasan bahwa sekolah tersebut sudah tutup dan anak mereka hanya mau bersekolah di Sekolah Favorit.

Lain hal dengan orang tua calon murid, Demitrio Henzi, mengeluhkan dengan sistem Pendaftaran Online yang terkesan menipu karena Data Dapodik sangat jelas Lokasi domisili Calon murid.
“Saya sesalkan karena yang lulus anak diluar zona sekolah “, terang Demitrio Henzi yang berjanji akan menduduki Sekolah tersebut.

Ratusan orang tua tersebut mendesak bertemu dengan Kadis Pendidikan NTT, Johanna E Lisapaly namun pihak Dinas Pendidikan tidak mengijinkan semua orang tua untuk bertemu langsung dengan Kadis Pendidikan. Setelah melalui negosiasi dengan salah satu Koordinator orang tua, hanya beberapa orang tua yang diijinkan bertemu dan rapat bersama dengan para Kepala Sekolah di Ruang Kadis Pendidikan.

Setelah rapat tertutup dan terbatas antara perwakilan orang tua, para kepala sekolah, akhirnya Kadis Pendidikan, Johanna E Lisapaly dibawah pengawalan ketat aparat keamanan berkenan bertemu dengan para orang tua dan meyampaikan bahwa sejak minggu lalu pihak dinas telah mendata/menginventarisir anak anak yang belum mendapatkan sekolah.

Lisapaly masih memberikan kesempatan untuk mendata anak anak, agar pihak dinas bisa tahu anak anak tersebut berasal dari Kecamatan mana, sehingga bisa diarahkan ke sekolah yang ada di Kecamatan tersebut.

“Kami informasikan ke bapak/ibu sekalian, sekolah sekolah yang berada di kecamatan yang sesuai asal anak anak dan dengan daya tampung yang ada“, jelasnya.

Terang Johanna, “Sudah terinventaris dan terdata nama anak anak yang kurang lebih 5 (lima) hari datang kesini “.

“Besok (Selasa/10 Juli) akan diumumkan beberapa sekolah di Kecamatan masih terbuka ruang untuk bapak/Ibu bisa mendaftar ke sekolah tersebut “, ungkapnya

“Kalopun belum ada yang belum mendapatkan sekolah bisa datang ke Dinas lagi “, tandas Johanna. Usai memberikan penjelasan Kadis Pendidikan tersebut beranjak kembali ke ruang kerjanya.

Merasa tak puas dengan penjelasan Kadis Pendidikan, salah satu Orang tua, Yap Sir, meminta Kadis Pendidikan NTT, Johanna E Lisapaly untuk Kembali menjelaskan mekanisme sistem zona karena anak di lingkungan dekat sekolah tidak diterima namun yang berdomisili jauh dari Sekolah diterima, namun tidak ditanggapi.

Akhirnya sebagian orang tua perlahan mulai meninggalkan lokasi, namun sebagian tetap menunggu di depan Kantor serta di halaman Dinas Pendidikan NTT.

Sistem Zona Sifatnya Wajib

Perlu diketahui, dikutip dari www.pikiran-rakyat.com 14 Nop 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menjatuhkan sanksi kepada pemeritah daerah yang tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Dalam pasal 15 aturan tersebut ditegaskan, sekolah pada setiap zona wajib menyerap 90% dari total daya tampung peserta didik baru yang bertempat tinggal di dekat sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, sistem zonasi seluruh pinas pendidikan se-Indonesia diharapkan dapat konsisten dalam menerapkan kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis zonasi. Menurut dia, sistem zonasi menjadi langkah awal dari pemerintah yang sedang berusaha mewujudkan pendidikan yang mereata dan berkualitas.

“Jadi sekarang zonasi sifatnya wajib. Kalau tahun lalu masih sosialisasi, jadi pemerintah daerah masih diberi kelonggaran untuk menerapkan zonasi atau tidak. Ruh dari penerapan sistem zonasi ini adalah terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas, sebagai wujud merealisasikan kebijakan Bapak Presiden “, jelas Mendikbud RI. (+rb)

HARGANAS XXV: Bangun Indonesia Berkarakter dari Keluarga

119 Views

Manado, gardaindonesia.id – Keluarga merupakan sumber utama dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXV Tahun 2018.

Peringatan HARGANAS XXV diselenggarakan di Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara 2-7 Juli 2018.

“Masyarakat Indonesia harus menjadikan keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter, berkemajuan, dan berjiwa gotong royong berlandaskan Pancasila “, himbau Menteri Puan Maharani pada Acara Puncak HARGANAS di Kawasan Megamas, Manado, Prov. Sulawesi Utara.

“Keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, karena cinta dan seluruh kasih sayang berasal dari keluarga,” ujarnya.

Menteri Puan juga berharap peringatan HARGANAS bukan sebatas seremonial, namun juga mengedepankan dan memperkuat interaksi antara masyarakat antar generasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta petugas pelayanan. Para tokoh berprestasi juga diharapkan dapat terus menjadi pelopor dalam berkontribusi untuk pembangunan keluarga Indonesia.

Senada dengan Menteri Puan Maharani, Menteri Yohana mengatakan bahwa keluarga merupakan tempat yang pertama dalam membentuk karakter seorang anak.

“Bagi seorang anak, keluarga sangat menentukan karakter, pertumbuhan dan perkembangannya “, terang Menteri Yohana Yembise.

“Melalui keluarga, seluruh anggotanya mulai mengenal dan mengalami adanya perbedaan, kerja sama, kasih sayang, dan kehangatan. “Pelopor” dalam keluarga, maupun dalam masyarakat perlu dibangun untuk menjadi “Role Model” yang dapat menumbuhkan karakter seluruh anggota keluarga, khususnya bagi anak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian PPPA telah merintis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada tahun 2016 untuk membantu keluarga dalam mengelola pemenuhan hak-hak anak serta merealisasikan fungsi dan peran masing – masing anggota keluarga agar lahir generasi yang berkarakter. Hingga saat ini, PUSPAGA telah tersebar di 3 Provinsi dan 37 Kabupaten/Kota. Keluarga yang ramah anak juga dapat diwujudkan melalui penguatan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA), yang saat ini telah dirintis di 389 Kabupaten / Kota.

Masih dalam rangkaian HARGANAS XXV, Menteri Yohana juga bersepeda santai dan sarapan Bubur Manado bersama sekitar 5.000 masyarakat, serta menjadi saksi pada Acara Pencatatan Perkawinan Massal sekitar 57 pasangan dari 15 Kab/Kota se – Prov. Sulawesi Utara.

Sebelumnya, pada Jumat/6 Juli 2018, Menteri Yohana mendampingi Menteri Puan Maharani memberikan penghargaan kepada Gubernur, Walikota, Bupati, TP-PKK, Profesi, dan Mitra Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kategori Penghargaan tersebut diantaranya Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya,Manggala Karya Kencana,Wira Karya Kencana,Dharma Karya Kencana,Cipta Karya Kencana. (*/PM P3A + rb)