Arsip Tag: badan pusat statistik

Kenaikan Tarif Transportasi Saat Pandemi di NTT Picu Inflasi 0,12 % pada Mei 2020

182 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Laju inflasi pada Mei 2020 di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,92, dipicu oleh adanya kenaikan indeks harga pada 8 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi yang naik sebesar 3,47 persen.

Demikian penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus dalam sesi konferensi pers virtual pada Selasa siang, 2 Juni 2020.

Menurut Darwis, penyebab terjadinya inflasi pada angkutan udara di Mei 2020, karena dibukanya kembali moda transportasi udara (sebelumnya pelabuhan laut dan udara di Provinsi NTT ditutup sejak 25 April 2020, red).

Khusus di NTT, imbuh Darwis, dibukanya penerbangan PP (Jakarta-Surabaya-Kupang) dan (Bali-Kupang) di tengah pandemi Covid-19, diiringi harga tiket yang melonjak tinggi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang mana sesuai dengan aturan Menteri Perhubungan bahwa penerbangan tersebut hanya dikhususkan untuk pebisnis bukan pemudik.

“Jumlah penerbangan terbatas yang mendorong naiknya harga tiket,” ungkap Darwis.

Selain itu, lanjut Darwis, Kota Kupang mengalami Inflasi sebesar 0,15 persen, Maumere mengalami Deflasi sebesar 0,05 persen dan Waingapu mengalami Inflasi sebesar 0,06 persen.

“Pada Mei 2020, dari 90 kota sampel IHK Nasional, 67 kota mengalami inflasi dan 23 kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 1,20 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang, Bogor, Madiun sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi terbesar terjadi di Kota Luwuk sebesar 0,39 persen dan deflasi terendah terjadi di kota Manado sebesar 0,01 persen,” tandasnya. (*)

Sumber berita (*/BPS Provinsi NTT)
Editor dan foto (+rony banase)

Ironi Ketertinggalan Pulau Timor

383 Views

Oleh: Muhammad Amir Ma’ruf

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020—2024, di mana terdapat 62 kabupaten dari 10 provinsi termasuk kategori tersebut. Nahas, 13 kabupaten di Provinsi NTT merupakan daerah tertinggal. Daerah tersebut tersebar di berbagai gugus pulau.

Jika dijabarkan, seluruh kabupaten di Pulau Sumba termasuk kategori tertinggal. Kemudian, Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, dan Lembata juga disebutkan dalam lampiran perpres. Akan tetapi hal menarik terjadi pada Pulau Flores, di mana hanya 1 dari 8 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.

Anomali justru terjadi di Pulau Timor, dari 6 (enam) kabupaten/kota, 4 (empat) di antaranya adalah daerah tertinggal. Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (T.T.S), Belu, dan Malaka. Kabupaten Timor Tengah Utara (T.T.U) yang semula ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada periode sebelumnya, kini menyusul Kota Kupang sebagai daerah yang tidak dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Bagaimana bisa?

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 (enam) kriteria, yaitu: Perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Indikator perekonomian meliputi persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Pulau Timor pada tahun 2019 mencapai 384.000 jiwa. Sedangkan di Pulau Flores 368.000 jiwa. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kabupaten di Pulau Flores sedikit lebih unggul.

Jika tidak menyertakan Kota Kupang, rata-rata IPM kabupaten di Pulau Timor pada tahun 2019 hanya 62,58; sedangkan rata-rata IPM kabupaten di Pulau Flores mencapai 64,76. Dua indikator ini menunjukkan kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Timor masih tertinggal dibanding kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Flores.

Indikator-indikator tersebut kontras bila dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kedua pulau. Pada tahun 2019, Pulau Timor memiliki PDRB sekitar Rp.34 triliun, sedangkan PDRB kabupaten yang berada di Pulau Flores hanya Rp.21,9 triliun (sumber: BPS). Namun, perlu diketahui bahwa 49 persen PDRB kabupaten/kota di Pulau Timor dihasilkan oleh Kota Kupang.

Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di Pulau Timor, di mana sumber pertumbuhan tidak mampu membuat divergensi ekonomi ke wilayah sekitarnya. Selama ini, pusat pertumbuhan ekonomi Pulau Timor adalah Kota Kupang. Pembangunan infrastruktur dan investasi di wilayah tersebut sangat masif bila dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Timor. Lihat saja jumlah hotel, pusat perbelanjaan, dan fasilitas ekonomi lainnya di Pulau Timor menumpuk di Kota Kupang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses masuk barang dan jasa serta menekan disparitas harga di Bumi Flobamora. Akan tetapi, kenyataan tidak demikian.

BPS menyebut dalam 5 (lima) tahun terakhir, ekonomi Kota Kupang selalu tumbuh diatas 6 persen. Sedangkan daerah lain di Pulau Timor pada periode yang sama tidak lebih dari 5,8 persen. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan semakin lebar. Salah satu akibatnya, investor lebih memilih menanamkan modalnya di Kota Kupang dari pada daerah lain di pulau tersebut. Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini bukan hanya tidak baik bagi kabupaten di Pulau Timor. Bagi Kota Kupang, kegagalan memberikan spillover effect (limpahan aktivitas ekonomi) ke daerah sekitar akan menyebabkan kondisi sosial-ekonomi yang tidak sehat.

Perlu Evaluasi

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah, serta antarsektor (Kuncoro, 2004). Pemerintah Provinsi NTT perlu mengevaluasi rencana pembangunan. Sampai saat ini, data belum menunjukkan adanya aglomerasi yang terjadi akibat pembangunan dan investasi yang masif di Kota Kupang.

Pemerintah perlu melakukan terobosan agar pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Kupang mampu memberikan spillover effect ke daerah sekitar. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah membuat pusat pertumbuhan perekonomian baru di luar Kota Kupang. Seperti yang terjadi pada Pulau Flores, pusat pertumbuhan berada di Labuan Bajo, Ende, dan Maumere.

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT harus mampu mendorong pemerintah kabupaten agar berani menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih kompetitif dibanding UMK Kota Kupang. Selama ini, banyak pemerintah daerah yang mengikuti besaran UMP sebagai acuan standar minimum pengupahan. Padahal, besaran tersebut belum tentu mencerminkan kondisi yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Bisa jadi, besaran UMP malah menjadikan daerah tersebut tidak kompetitif bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Akhirnya, investor lebih memilih Kota Kupang yang memiliki infrastruktur lebih baik yang dapat menekan biaya produksi.

Selain membuat pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan perbaikan sistem pengupahan daerah, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Pulau Timor harus bersinergi untuk mem-branding daerah masing-masing sesuai dengan potensinya. Sehingga setiap daerah memiliki ciri khas yang dapat ditonjolkan.

Melalui pembangunan yang fokus terhadap potensi, proses pembangunan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat daerah. Jangan lupakan juga soal peningkatan kapasitas SDM. Jika pembangunan ekonomi tanpa diikuti peningkatan kualitas SDM, maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai.

Masalah ketimpangan kapasitas SDM di Pulau Timor masih terpampang jelas. Penduduk 25 tahun ke atas di Kota Kupang memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 11,47 tahun, sedangkan daerah lain di Pulau Timor hanya 6—7 tahun.

Permasalahan ketimpangan memang kompleks. Perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Jika upaya-upaya seperti membangun pusat pertumbuhan baru, perbaikan sistem pengupahan daerah, branding daerah, dan peningkatan kualitas SDM masih sulit diwujudkan, setidaknya Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan pembangunan dan pertumbuhan yang pesat di Kota Kupang untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah masing-masing.

Jangan sampai Kota Kupang menjadi derek tak berkail, bergerak sendiri tanpa mampu menarik yang lain.(*)

*/Penulis merupakan Statistisi Ahli BPS Kota Kupang

Foto utama oleh timordaily.com

Sensus Penduduk Online Digeser Hingga 29 Mei 2020, Ayo Manfaatkan Kesempatan

263 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sensus Penduduk 2020 yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020, diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Keputusan perpanjangan tersebut disesuaikan dengan instruksi Presiden terkait masa darurat Covid-19, termasuk Sensus (Pencacahan) Langsung yang bakal dilaksanakan pada Juli 2020 digeser ke September 2020.

Kondisi ini, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara (NTT), Darwis Sitorus dalam keterangannya melalui sambungan telepon pada Rabu, 1 April 2020 pukul 15.50 WITA, menyampaikan bahwa keputusan melakukan perpanjangan bukan karena tidak terpenuhi target partisipasi, namun karena kondisi wabah Covid-19 sejak awal Maret 2020. “Kami telah melakukan tahapan Sensus Penduduk (SP) Online 2020 dan kami tahu bahwa pelaksanaan Sensus Penduduk Online pertama dilakukan di Indonesia,” ungkapnya.

Lanjutnya, tahapan yang dilakukan BPS tak hanya penyusunan daftar penduduk termasuk rekrutmen petugas masih dalam bentuk penyesuaian. “Banyak negara yang menghentikan proses sensus, namun Indonesia tetap melanjutkan dengan menggeser waktu pelaksanaan,” ucap Darwis Sitorus.

Mengenai target sensus penduduk online, beber Darwis, mencapai 15 persen dari target 23,09 persen dari total penduduk Indonesia. “Khusus di NTT, telah terdata sekitar 160 ribu kepala keluarga atau 1 juta penduduk dari total 5 juta penduduk,” terangnya seraya mengimbau agar saat kita bekerja dari rumah (Work from Home) dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengisi SP Online 2020.

Perlu diketahui, untuk pertama kalinya akan digunakan ‘Metode Kombinasi’ yaitu pendataan penduduk yang mengombinasikan antara pencacahan metode tradisional dengan metode baru yang berbasis data dari Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Proses Mencatat Indonesia pada SP2020 dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni :

Pertama, Sensus Penduduk Online dengan cara setiap penduduk dapat mengisi datanya secara mandiri melalui laman (website) yang dapat diakses melalui gawai atau gadget (komputer, telepon genggam, dan laptop). Caranya : masukkan Nomor Kartu Keluarga & Nomor Kependudukan (NIK) pada alamat laman/website http://sensus.bps.go.id

Kedua, Pencacahan Lansung dengan HP Android yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, kemudian hasil wawancara akan langsung diunggah (di input) ke hape android petugas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI);

Ketiga, Pencacahan Langsung dengan Kertas yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, hasil wawancara akan di input ke dalam kuesioner kertas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI).

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Indeks Pembangunan Manusia Sabu Raijua Terendah di Provinsi NTT

765 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

Demikian penyampaian Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi NTT, Matamira.B.Kale, S.Si., M.Si. dalam sesi konferensi pers pada Senin, 2 Maret 2020 di Aula Lantai 2 Kantor Badan Pusat Statistik.

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi NTT, Matamira.B.Kale, S.Si., M.Si.

Pada tahun 2019, beber Matamira, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 56,66—79,55. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 60,23—69,37 tahun.

Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,69—16,24 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 5,96—11,47 tahun. Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 5,354—13,592 juta rupiah.

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2019 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten. Jumlah kabupaten yang berstatus “rendah” berkurang dari 3 (tiga) kabupaten pada tahun 2018 menjadi 1 (satu) kabupaten pada tahun 2019.

“Dua kabupaten yang berstatus ‘rendah’ pada tahun 2018 berubah status menjadi ‘sedang’ pada tahun 2019. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai Timur,” urai Matamira Kale.

“Hingga saat ini, hanya Kota Kupang yang berstatus pembangunan manusia ‘tinggi’. Sementara itu, hingga tahun 2019, masih terdapat 1 (satu) kabupaten yang berstatus pembangunan manusia ‘rendah’, yaitu Kabupaten Sabu Raijua,” ungkap Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi NTT ini.

Berdasar rilis data IPM NTT tahun 2019, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Sabu Raijua pada 2018—2019 (59,53—60,23 tahun), Harapan Lama Sekolah 13,12—13,13 tahun, Rata-rata Lama Sekolah 6,06—6,33 tahun, dan Pengeluaran per kapita Rp.5,245 juta pada 2018 sedangkan pada 2019 sebesar Rp.5,354 juta.

“Capaian IPM Kabupaten Sabu Raijua pada 2018 sebesar 55,79 poin kemudian meningkat menjadi 56,66 poin pada 2019 dengan prosentase pertumbuhan IPM sebesar 1,56 persen,” jelas Matamira.

Meski IPM Kabupaten Sabu Raijua terendah di Provinsi NTT, namun Selama periode 2018—2019, imbuh Matamira Kale, Sabu Raijua tercatat sebagai 1 dari 3 kabupaten di Provinsi NTT yang mengalami kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu sebesar 1,56 persen ( dua kabupaten lain yakni Kabupaten Manggarai Timur 1,65 persen dan Sumba Tengah 1,56 persen).

“Peningkatan IPM di Provinsi NTT (65,23 posisi ‘sedang’ meningkat 0,84 poin dibandingkan IPM NTT pada 2018 sebesar 64,39) juga tercermin pada level kab/kota. Selama periode 2018—2019, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Sabu Raijua dipengaruhi oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak,” tandas Matamira Kale.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh Kementerian PPPA

Sudahkah Anda Mengisi ‘SP Online 2020’? 3.040 KK di Kota Kupang Rampung

678 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sekitar 13,95 persen atau sekiranya 3.040 Kepala Keluarga (KK) yang berada di wilayah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah rampung mengisi Sensus Penduduk (SP) Online 2020 yang dilaksanakan sejak 15 Februari 2020.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2020/02/03/pastikan-anda-tercatat-sebagai-penduduk-indonesia-di-sensus-penduduk-2020/

Kepastian jumlah Kepala Keluarga (KK) yang telah berpartisipasi dalam mengisi data kependudukan terkait Sensus Penduduk 2020 secara online tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kupang, Ramly Kurniawan Tirtokusumo, S.P., MAP. Kepada media ini pada Senin, 2 Maret 2020 usai sesi konferensi pers yang dihelat oleh BPS Provinsi NTT.

Menurut Ramly, tersisa waktu sekitar 15 (lima belas) hari hingga 31 Maret 2020, sebanyak 4.800 KK telah merespons namun tidak semua datanya lengkap (clean). “Kondisi saat ini sekitar 3.040 data-nya clean atau 13,95 persen,” ungkapnya seraya menyampaikan bahwa BPS Kota Kupang menargetkan 27—28 persen KK di Kota berpartisipasi dalam SP Online 2020.

Untuk menyukseskan SP2020, ujar Ramly, pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi di tingkat kecamatan dengan kepala kelurahan lingkup Kota Kupang dan berharap agar informasi terkait SP2020 dapat diteruskan kepada warga di tingkat RT/RW.

“Kami (BPS Kota Kupang, red) juga menyampaikan sosialisasi terkait SP2020 saat Musrembang dan melakukan pendampingan untuk pengisian data secara online,” beber Ramly sambil mengimbau agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif agar dapat memicu responden di Kota Kupang.

Pada Sensus Penduduk 2020 dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020, untuk pertama kalinya akan digunakan ‘Metode Kombinasi’ yaitu pendataan penduduk yang mengombinasikan antara pencacahan metode tradisional dengan metode baru yang berbasis data dari Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Proses Mencatat Indonesia pada SP2020 dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni :

Pertama, Sensus Penduduk Online dengan cara setiap penduduk dapat mengisi datanya secara mandiri melalui laman (website) yang dapat diakses melalui gawai atau gadget (komputer, telepon genggam, dan laptop). Caranya : masukkan Nomor Kartu Keluarga & Nomor Kependudukan (NIK) pada alamat laman/website http://sensus.bps.go.id

Kedua, Pencacahan Lansung dengan HP Android pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, kemudian hasil wawancara akan langsung diunggah (di input) ke hape android petugas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI);

Ketiga, Pencacahan Langsung dengan Kertas pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, hasil wawancara akan di input ke dalam kuesioner kertas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI).

Adapun alasan mengapa harus ada SP2020 untuk Mencatat Indonesia yaitu untuk mengetahui karakteristik seluruh penduduk Indonesia tanpa kecuali, sebagai data dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan, dan agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Penulis, foto dan editor (+rony banase)

Perlunya Pengembangan Lembaga Keterampilan di Provinsi NTT

293 Views

Oleh Josephin N. Fanggi, S.ST.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar ketiga di Indonesia sebesar 21,03 persen pada Semester II tahun 2018 [Data Badan Pusat Statistik (BPS)]. Berdasarkan piramida penduduk, sebagian besar penduduk berada pada usia muda.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Bulan Agustus Tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS terdapat 3,01 persen penduduk dari penduduk angkatan kerja yang berstatus pengangguran. Berdasarkan data Sakernas di atas, sebagian besar pengganggur berpendidikan SMA ke atas, yaitu 76,92 persen.

Selain itu, sebagian besar penduduk yang bekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu 56,77 persen. Hal ini berarti tingkat pendidikan pengangguran sudah baik/tinggi, sedangkan tingkat pendidikan sebagian besar penduduk yang bekerja masih rendah. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan lapangan usaha sesuai pendidikan penganggur dan produktivitas bekerja yang rendah. Dengan produktivitas yang rendah maka upah yang diperoleh pekerja juga rendah.

Josephin Fanggi, S.ST

Lalu, apakah kita harus menunggu tersedianya lapangan pekerjaan dan bekerja dengan keterampilan yang kurang baik? Berbagai fasilitas telah disediakan pemerintah untuk bagi warga negara yang ingin berwirausaha. Contoh fasilitas tersebut adalah bantuan modal (bantuan peralatan dan perlengkapan, kredit dana melalui bank dengan bunga rendah (kredit usaha rakyat), dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) untuk penduduk Kota Kupang, dana desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Josephin Fanggi (paling kiri) bersama teman ASN BPS Provinsi NTT

Dengan adanya fasilitas tersebut akan sia-sia jika penduduk yang memperolehnya tidak memiliki keterampilan yang bagus. Dengan keterampilan yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus. Pengembangan keterampilan akan menumbuhkan percaya diri bagi yang mempelajarinya karena telah memberikan gambaran dan ilmu pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukannya.

Selain itu, akan mengasah bakat-bakat terpendam yang sering kali tidak bisa ditempuhnya karena putus sekolah dan tidak tersedia di lembaga pendidikan formal. Bakat yang disertai dengan pelatihan dan proses pembelajaran secara terus-menerus akan menjadikan seseorang ahli untuk hal tersebut. Pendidikan yang ditempuh penganggur sering tidak sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di desanya.

Untuk jenis lapangan usaha industri, modal kecil, tempat usaha kurang strategis, peralatan secukupnya, apabila produknya bagus maka usaha orang tersebut tetap akan sukses. Untuk jenis lapangan usaha perdagangan, modal besar tetapi jika keterampilan marketingnya tidak bagus maka usaha tersebut tidak berlangsung lama.

Banyak cara atau program yang telah dilakukan oleh pemerintah, contohnya adalah program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu program kursus dan pelatihan. Program ini terdiri dari berbagai kursus dan pelatihan di berbagai bidang, seperti pelatihan agrobisnis, tata boga, teknik kelistrikan, teknik otomotif, perikanan, industri, garmen, pariwisata, tata rias, seni, fotografi, administrasi, perpajakan, sekretaris, mengemudi.

Bila dilihat dari data Podes tahun 2018 dalam Publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2018, terdapat 3.184 desa yang tidak memiliki lembaga keterampilan. Karena banyak penduduk yang masih dalam kategori miskin maka diharapkan untuk adanya lembaga keterampilan yang ada di desa untuk menghemat biaya pelatihan (transportasi, penginapan, dan makan minum).

Program yang diadakan oleh pemerintah adalah Desa Vokasi dan 4in 1.

Desa Vokasi
Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Melalui program Desa Vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

4 in 1
Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diselenggarakan melalui pendekatan “4 in 1”, sesuai dengan tahapan :

  1. Analisis peluang kerja
    Pada tahap ini, diidentifikasi lowongan kerja dan peluang usaha;
  2. Kursus dan pelatihan kerja
    Untuk mengisi lowongan kerja diberikan kursus keterampilan. Sedangkan untuk menciptakan usaha diberikan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan;
  3. Uji kompetensi/sertifikasi
    Sebagai jaminan bahwa kursus dan pelatihan yang diberikan dipelajari dengan baik maka diadakan uji kompetensi. Sebagai bukti pernah mengikutinya diberikan sertifikat bagi yang mengikutinya;
  4. Jaminan penempatan lulusan
    Setelah selesai mengikuti kursus dan pelatihan, peserta dapat memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan usaha karena telah adanya identifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia dan peluang usaha yang bisa tercipta terlebih dahulu.

Program pertama di atas cocok diterapkan di desa karena keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan mengingat keterbatasan biaya penduduk di wilayah ini sehingga dapat menyejahterakan penduduk dan mengembangkan desa tersebut secara berkesinambungan. Bahan mentah yang dimiliki di desa tersebut diolah menjadi barang siap dikonsumsi dengan nilai jual yang lebih tinggi dan dipasarkan dengan menggunakan teknologi sehingga memberikan penjualan yang lebih banyak. Selain itu, bisa menjadi sarana konsultasi berkelanjutan bagi warga mengenai pengembangan sumber daya di desa tersebut.

Pada program yang kedua terdapat identifikasi lowongan kerja dan jaminan penempatan lulusan. Selain itu, adanya uji kompetensi/sertifikasi yang merupakan jaminan bagi perusahaan yang memperkerjakannya dan usaha sendirinya. Mengingat bermanfaatnya lembaga keterampilan dan cocok dengan kondisi di wilayah ini maka diperlukan perhatian serius mengenai keberadaan lembaga keterampilan secara konsisten dan berkesinambungan di wilayah ini oleh pemerintah. (*)

Penulis merupakan ASN BPS Provinsi NTT
Editor (+rony banase)

Penduduk Miskin Berkurang 8.060 Orang, NTT Peringkat 3 Termiskin

350 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada September 2018 sebanyak 1.134.011 jiwa dari jumlah penduduk NTT sebanyak 5.456.203 jiwa atau berkurang sebesar 8.060 orang (21,03 persen), namun predikat sebagai Provinsi Termiskin No 3 di Indonesia masih disandang (Posisi pertama Papua dan Kedua Papua Barat)

Data tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia dalam sesi konferensi pers bersama awak media cetak, elektronik dan online di Ruang Teleconference BPS NTT, Jumat/1/2/2019 pukul 10.00 WITA—selesai.

Kondisi Maret 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 1.142.017 jiwa (21,35 persen)

Tapi garis kemiskinan NTT mengalami penurunan dari Maret—Sept 2018 sebesar 0,32 persen”,ungkap Maritje.

Maritje menambahkan tentang metodologi yang digunakan oleh BPS cukup lama dan tetap sama yaitu apple to apple yang diadopsi dari konsep garis kemiskinan internasional. Adapun metodologi Kemiskinan yang BPS gunakan yaitu Basic Needs Approach (Kebutuhan Dasar); dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar yakni kebutuhan makanan dan non makanan (perumahan, pendidikan )

“Jadi kalau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, maka seseorang itu dikatakan miskin”, kata Maritje.

Mengenai garis kemiskinan, Maritje menerangkan, “Garis kemiskinan makanan yang kita pake yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilokalori per orang per hari. Jadi kalau kita makan atau konsumsi dibawah 2.100 kilokalori maka dikategorikan miskin. Bukan makan karena diet”, terangnya.

Baca juga : 

https://gardaindonesia.id/2019/02/01/bahan-makanan-makanan-jadi-picu-inflasi-023-persen-pada-januari-2019/

Garis kemiskinan per rumah tangga miskin di NTT sebesar Rp.360.069,- per kapita /orang per bulan (kondisi September 2018).

“Kondisi riil yang dapat dihitung dengan menjumlahkan jumlah orang yang berada di dalam sebuah keluarga, misalnya 1 rumah tangga terdapat 6 orang x Rp.360.069,- = Rp. 2.160.144,-. Kalau pendapatan dibawah 2 juta maka dikatakan miskin”, jelas Maritje

“Sedangkan per kapita kemiskinan nasional sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan per kapita masing-masing daerah berbeda, seperti garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Provinsi DKI Jakarta diatas 3 Juta rupiah”, tutur Maritje.

Penulis dan editor (+rony banase)