Arsip Tag: bps provinsi ntt

Kenaikan Tarif Transportasi Saat Pandemi di NTT Picu Inflasi 0,12 % pada Mei 2020

85 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Laju inflasi pada Mei 2020 di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,92, dipicu oleh adanya kenaikan indeks harga pada 8 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi yang naik sebesar 3,47 persen.

Demikian penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus dalam sesi konferensi pers virtual pada Selasa siang, 2 Juni 2020.

Menurut Darwis, penyebab terjadinya inflasi pada angkutan udara di Mei 2020, karena dibukanya kembali moda transportasi udara (sebelumnya pelabuhan laut dan udara di Provinsi NTT ditutup sejak 25 April 2020, red).

Khusus di NTT, imbuh Darwis, dibukanya penerbangan PP (Jakarta-Surabaya-Kupang) dan (Bali-Kupang) di tengah pandemi Covid-19, diiringi harga tiket yang melonjak tinggi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang mana sesuai dengan aturan Menteri Perhubungan bahwa penerbangan tersebut hanya dikhususkan untuk pebisnis bukan pemudik.

“Jumlah penerbangan terbatas yang mendorong naiknya harga tiket,” ungkap Darwis.

Selain itu, lanjut Darwis, Kota Kupang mengalami Inflasi sebesar 0,15 persen, Maumere mengalami Deflasi sebesar 0,05 persen dan Waingapu mengalami Inflasi sebesar 0,06 persen.

“Pada Mei 2020, dari 90 kota sampel IHK Nasional, 67 kota mengalami inflasi dan 23 kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 1,20 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang, Bogor, Madiun sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi terbesar terjadi di Kota Luwuk sebesar 0,39 persen dan deflasi terendah terjadi di kota Manado sebesar 0,01 persen,” tandasnya. (*)

Sumber berita (*/BPS Provinsi NTT)
Editor dan foto (+rony banase)

Sensus Penduduk Online Digeser Hingga 29 Mei 2020, Ayo Manfaatkan Kesempatan

184 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sensus Penduduk 2020 yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020, diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Keputusan perpanjangan tersebut disesuaikan dengan instruksi Presiden terkait masa darurat Covid-19, termasuk Sensus (Pencacahan) Langsung yang bakal dilaksanakan pada Juli 2020 digeser ke September 2020.

Kondisi ini, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara (NTT), Darwis Sitorus dalam keterangannya melalui sambungan telepon pada Rabu, 1 April 2020 pukul 15.50 WITA, menyampaikan bahwa keputusan melakukan perpanjangan bukan karena tidak terpenuhi target partisipasi, namun karena kondisi wabah Covid-19 sejak awal Maret 2020. “Kami telah melakukan tahapan Sensus Penduduk (SP) Online 2020 dan kami tahu bahwa pelaksanaan Sensus Penduduk Online pertama dilakukan di Indonesia,” ungkapnya.

Lanjutnya, tahapan yang dilakukan BPS tak hanya penyusunan daftar penduduk termasuk rekrutmen petugas masih dalam bentuk penyesuaian. “Banyak negara yang menghentikan proses sensus, namun Indonesia tetap melanjutkan dengan menggeser waktu pelaksanaan,” ucap Darwis Sitorus.

Mengenai target sensus penduduk online, beber Darwis, mencapai 15 persen dari target 23,09 persen dari total penduduk Indonesia. “Khusus di NTT, telah terdata sekitar 160 ribu kepala keluarga atau 1 juta penduduk dari total 5 juta penduduk,” terangnya seraya mengimbau agar saat kita bekerja dari rumah (Work from Home) dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengisi SP Online 2020.

Perlu diketahui, untuk pertama kalinya akan digunakan ‘Metode Kombinasi’ yaitu pendataan penduduk yang mengombinasikan antara pencacahan metode tradisional dengan metode baru yang berbasis data dari Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Proses Mencatat Indonesia pada SP2020 dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni :

Pertama, Sensus Penduduk Online dengan cara setiap penduduk dapat mengisi datanya secara mandiri melalui laman (website) yang dapat diakses melalui gawai atau gadget (komputer, telepon genggam, dan laptop). Caranya : masukkan Nomor Kartu Keluarga & Nomor Kependudukan (NIK) pada alamat laman/website http://sensus.bps.go.id

Kedua, Pencacahan Lansung dengan HP Android yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, kemudian hasil wawancara akan langsung diunggah (di input) ke hape android petugas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI);

Ketiga, Pencacahan Langsung dengan Kertas yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, hasil wawancara akan di input ke dalam kuesioner kertas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI).

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Indeks Pembangunan Manusia Sabu Raijua Terendah di Provinsi NTT

312 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

Demikian penyampaian Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi NTT, Matamira.B.Kale, S.Si., M.Si. dalam sesi konferensi pers pada Senin, 2 Maret 2020 di Aula Lantai 2 Kantor Badan Pusat Statistik.

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi NTT, Matamira.B.Kale, S.Si., M.Si.

Pada tahun 2019, beber Matamira, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 56,66—79,55. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 60,23—69,37 tahun.

Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,69—16,24 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 5,96—11,47 tahun. Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 5,354—13,592 juta rupiah.

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2019 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten. Jumlah kabupaten yang berstatus “rendah” berkurang dari 3 (tiga) kabupaten pada tahun 2018 menjadi 1 (satu) kabupaten pada tahun 2019.

“Dua kabupaten yang berstatus ‘rendah’ pada tahun 2018 berubah status menjadi ‘sedang’ pada tahun 2019. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai Timur,” urai Matamira Kale.

“Hingga saat ini, hanya Kota Kupang yang berstatus pembangunan manusia ‘tinggi’. Sementara itu, hingga tahun 2019, masih terdapat 1 (satu) kabupaten yang berstatus pembangunan manusia ‘rendah’, yaitu Kabupaten Sabu Raijua,” ungkap Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi NTT ini.

Berdasar rilis data IPM NTT tahun 2019, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Sabu Raijua pada 2018—2019 (59,53—60,23 tahun), Harapan Lama Sekolah 13,12—13,13 tahun, Rata-rata Lama Sekolah 6,06—6,33 tahun, dan Pengeluaran per kapita Rp.5,245 juta pada 2018 sedangkan pada 2019 sebesar Rp.5,354 juta.

“Capaian IPM Kabupaten Sabu Raijua pada 2018 sebesar 55,79 poin kemudian meningkat menjadi 56,66 poin pada 2019 dengan prosentase pertumbuhan IPM sebesar 1,56 persen,” jelas Matamira.

Meski IPM Kabupaten Sabu Raijua terendah di Provinsi NTT, namun Selama periode 2018—2019, imbuh Matamira Kale, Sabu Raijua tercatat sebagai 1 dari 3 kabupaten di Provinsi NTT yang mengalami kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu sebesar 1,56 persen ( dua kabupaten lain yakni Kabupaten Manggarai Timur 1,65 persen dan Sumba Tengah 1,56 persen).

“Peningkatan IPM di Provinsi NTT (65,23 posisi ‘sedang’ meningkat 0,84 poin dibandingkan IPM NTT pada 2018 sebesar 64,39) juga tercermin pada level kab/kota. Selama periode 2018—2019, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Sabu Raijua dipengaruhi oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak,” tandas Matamira Kale.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh Kementerian PPPA

Sudahkah Anda Mengisi ‘SP Online 2020’? 3.040 KK di Kota Kupang Rampung

392 Views

Kota Kupang, Garda Indonesia | Sekitar 13,95 persen atau sekiranya 3.040 Kepala Keluarga (KK) yang berada di wilayah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah rampung mengisi Sensus Penduduk (SP) Online 2020 yang dilaksanakan sejak 15 Februari 2020.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2020/02/03/pastikan-anda-tercatat-sebagai-penduduk-indonesia-di-sensus-penduduk-2020/

Kepastian jumlah Kepala Keluarga (KK) yang telah berpartisipasi dalam mengisi data kependudukan terkait Sensus Penduduk 2020 secara online tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kupang, Ramly Kurniawan Tirtokusumo, S.P., MAP. Kepada media ini pada Senin, 2 Maret 2020 usai sesi konferensi pers yang dihelat oleh BPS Provinsi NTT.

Menurut Ramly, tersisa waktu sekitar 15 (lima belas) hari hingga 31 Maret 2020, sebanyak 4.800 KK telah merespons namun tidak semua datanya lengkap (clean). “Kondisi saat ini sekitar 3.040 data-nya clean atau 13,95 persen,” ungkapnya seraya menyampaikan bahwa BPS Kota Kupang menargetkan 27—28 persen KK di Kota berpartisipasi dalam SP Online 2020.

Untuk menyukseskan SP2020, ujar Ramly, pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi di tingkat kecamatan dengan kepala kelurahan lingkup Kota Kupang dan berharap agar informasi terkait SP2020 dapat diteruskan kepada warga di tingkat RT/RW.

“Kami (BPS Kota Kupang, red) juga menyampaikan sosialisasi terkait SP2020 saat Musrembang dan melakukan pendampingan untuk pengisian data secara online,” beber Ramly sambil mengimbau agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif agar dapat memicu responden di Kota Kupang.

Pada Sensus Penduduk 2020 dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020, untuk pertama kalinya akan digunakan ‘Metode Kombinasi’ yaitu pendataan penduduk yang mengombinasikan antara pencacahan metode tradisional dengan metode baru yang berbasis data dari Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Proses Mencatat Indonesia pada SP2020 dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni :

Pertama, Sensus Penduduk Online dengan cara setiap penduduk dapat mengisi datanya secara mandiri melalui laman (website) yang dapat diakses melalui gawai atau gadget (komputer, telepon genggam, dan laptop). Caranya : masukkan Nomor Kartu Keluarga & Nomor Kependudukan (NIK) pada alamat laman/website http://sensus.bps.go.id

Kedua, Pencacahan Lansung dengan HP Android pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, kemudian hasil wawancara akan langsung diunggah (di input) ke hape android petugas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI);

Ketiga, Pencacahan Langsung dengan Kertas pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, hasil wawancara akan di input ke dalam kuesioner kertas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI).

Adapun alasan mengapa harus ada SP2020 untuk Mencatat Indonesia yaitu untuk mengetahui karakteristik seluruh penduduk Indonesia tanpa kecuali, sebagai data dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan, dan agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Penulis, foto dan editor (+rony banase)

7 Kelompok Pengeluaran Alami Kenaikan Indeks Harga pada Februari 2020

220 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | 7 dari 11 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks harga terbesar pada Februari 2020 yakni pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang naik sebesar 107,92 (1,18 persen) dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran naik sebesar 100,77 (0,75 persen).

Di samping 2 (dua) kelompok pengeluaran di atas, 5 (lima) kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami kenaikan indeks harga yakni Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 105,19 (0,46 persen); Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga sebesar 102,60 (0,12 persen); Pakaian dan Alas Kaki sebesar 104,48 (0,04 persen); Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 102,46 (0,01 persen); dan Pendidikan sebesar 103,36 (0,00 persen).

Kondisi tersebut di atas yang memicu inflasi sebesar 0,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,33 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT (NTT).

Inflasi Februari 2020 di wilayah NTT dipicu oleh Inflasi sebesar 0,49 persen di Kota Kupang, Deflasi 0,25 persen di Kota Maumere, dan Kota Waingapu mengalami Deflasi 0,04 persen.

Sementara, 4 (empat) kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga yakni Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 100,41 (-0,09 persen); Kesehatan sebesar 102,60 (-0,06 persen); Transportasi sebesar 104,10 (-0,72 persen); dan Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 103,42 (0,05 persen).

Demikian pemaparan Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Demarce Sabuna dalam sesi konferensi pers pada Senin, 2 Februari 2020 pukul 12.00 WITA—selesai di Lantai 2 Kantor BPS Provinsi NTT.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari presentasi perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Badan Pusat Statistik: Ekonomi NTT Tahun 2019 Tumbuh 5,20 Persen

205 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ekonomi NTT pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,20 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Industri Pengolahan sebesar 9,14 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,40 persen.

Sebelumnya, pada tahun 2018, Pertumbuhan Ekonomi NTT tumbuh 5,13 persen, mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,07 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2019 yang mencapai 5,20 persen (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi selama 2019 dicapai oleh Komponen Konsumsi

Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus, S.Si., M.Si. dalam sesi konferensi pers di Ruang Telekonferensi pada Rabu, 5 Februari 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus, S.Si., M.Si.

Beberapa catatan peristiwa, jelas Darwis, yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni :

  1. Jumlah tamu menginap pada hotel bintang selama 2019 mencapai 418.600 orang dengan rincian 375.506 wisatawan nusantara (wisnus) dan 43.094 tamu mancanegara. Terjadi peningkatan pada jumlah tamu mancanegara dari tahun sebelumnya meningkat sebesar 6,46 persen, sedangkan terjadi penurunan wisnus pada hotel berbintang sebesar 13,09 persen;
  2. Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT pada 2019 mencapai 1.870.343 orang sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 1.763.234 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.019.634 penumpang yang tiba dan 1.853.409 penumpang yang berangkat;
  3. Pada tahun 2019 sempat terjadi kenaikan harga tiket pesawat;
  4. Selama kurun waktu Januari—Desember 2019, NTT mengalami inflasi sebesar 0,67 persen. Inflasi yang terjadi selama tahun 2019 dipicu oleh naiknya indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok sandang yang naik sebesar 2,26 persen;
  5. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif.

Sementara itu, beber Darwis, Ekonomi NTT triwulan IV-2019 tumbuh sebesar 5,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,18 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang bertumbuh sebesar 5,02 persen.

Lanjutnya, Jika dilakukan perbandingan Ekonomi NTT triwulan IV-2019 dan triwulan III-2019 (q-to-q), mengalami pertumbuhan sebesar 2,21 persen. “Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik, Gas sebesar 19,46 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 13,29 persen,” terang Darwis Sitorus.

Mengenai Struktur Ekonomi NTT pada Tahun 2019, jelas Darwis, masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,00 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,93 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,66 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,52 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2019, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,05 persen, diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,01 persen dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,90 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (year-on-year)

Untuk Pertumbuhan Ekonomi NTT secara year on year (y-o-y) triwulan IV-2019 dibandingkan dengan triwulan IV-2018 tumbuh sebesar 5,32 persen.

Pertumbuhan ekonomi positif tersebut, jelas Darwis, terjadi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Kontruksi yaitu sebesar 8,18 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,79 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,74 persen.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada triwulan IV-2019 dengan kontribusi sebesar 27,89 persen. Selanjutnya dikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 13,78 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,69 persen.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh pasardana.id

Pastikan Anda Tercatat Sebagai Penduduk Indonesia di Sensus Penduduk 2020

853 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sensus Penduduk (SP) di Indonesia terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2010 dengan metode tradisional yaitu mengunjungi penduduk satu per satu dari rumah ke rumah (door to door). Petugas pencacah mendatangi setiap orang yang teridentifikasi sebagai penduduk untuk didata.

Namun, pada Sensus Penduduk 2020 yang bakal dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020, untuk pertama kalinya akan digunakan ‘Metode Kombinasi’ yaitu pendataan penduduk yang mengombinasikan antara pencacahan metode tradisional dengan metode baru yang berbasis data dari Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Proses Mencatat Indonesia pada SP2020 dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni :

Pertama, Sensus Penduduk Online dengan cara setiap penduduk dapat mengisi datanya secara mandiri melalui laman (website) yang dapat diakses melalui gawai atau gadget (komputer, telepon genggam, dan laptop). Caranya : masukkan Nomor Kartu Keluarga & Nomor Kependudukan (NIK) pada alamat laman/website  http://sensus.bps.go.id

Kedua, Pencacahan Lansung dengan HP Android pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, kemudian hasil wawancara akan langsung diunggah (di input) ke hape android petugas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI);

Ketiga, Pencacahan Langsung dengan Kertas pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, hasil wawancara akan di input ke dalam kuesioner kertas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI).

Adapun alasan mengapa harus ada SP2020 untuk Mencatat Indonesia yaitu untuk mengetahui karakteristik seluruh penduduk Indonesia tanpa kecuali, sebagai data dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan, dan agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Jumat, 24 Januari 2020 saat Pencanangan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara menyampaikan bahwa kunci utama dari kesuksesan Sensus Penduduk 2020 adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa untuk menuju ‘Satu Data Kependudukan Indonesia’.

Begitu pun dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Instruksi bernomor: BU.470/01/BPS/2020 tanggal 17 Januari 2020, meminta kepada Bupati / Wali Kota, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT, Kepala Kantor/Instansi Vertikal, Kepala BUMN/BUMD, dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-NTT dengan :

  1. Mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)/Karyawan/Mahasiswa pada satuan kerjanya untuk melakukan SP2020 yang akan dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020 dengan mengakses laman http://sensus.bps.go.id
  2. Mewajibkan setiap ASN/ Karyawan/ Mahasiswa pada satuan kerjanya untuk turut menyosialisasikan SP2020 kepada keluarga, tetangga, dan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh twipu.com

Waingapu di Pulau Sumba Jadi Kota Penentu Inflasi di Provinsi NTT

242 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Waingapu Ibu kota Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditetapkan menjadi salah satu kota penentu indeks harga konsumen (inflasi/deflasi) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun dasar 2018.

Penetapan Waingapu yang kaya akan pesona alam dan budaya ini karena faktor geografis yang mewakili Pulau Sumba dan berkembangnya Sumba sebagai destinasi wisata yang dilirik dan Waingapu tepat sekali menjadi Kota Penentu Inflasi Ketiga setelah Kota Kupang dan Maumere.

Demikian penjelasan Kepala BPS Provinsi NTT Darwis Sitorus dalam kegiatan Pemutakhiran Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 2018=100 pada Kamis, 30 Januari 2020 di Aula Lantai II Kantor BPS Provinsi NTT.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2020/01/30/bps-lakukan-pemutakhiran-tahun-dasar-perhitungan-ihk-nilai-tukar-petani/

Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus (kiri) dan Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Demarce Sabuna (kanan)

“Hampir semua kabupaten di Provinsi NTT minta agar dapat menjadi Kota Penentu Inflasi namun karena penilaian dari unsur-unsur statistik hanya Sumba yang memenuhi persyaratan,” ungkap Darwis Sitorus.

Senada, disampaikan oleh Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Demarce Sabuna, mengapa Waingapu terpilih?, “Karena Waingapu lebih berkembang dibanding Waikabubak (Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat) dan Tambolaka (Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya). Begitu pun mengapa Maumere karena Kota Maumere lebih berkembang dari Ibu Kota Kabupaten lain di Pulau Flores,” jelas Marce sapaan akrabnya.

Di Waingapu, urai Marce, telah disurvei apa pun yang komoditas yang dikonsumsi masyarakat. “Awalnya komoditas ribuan namun dipakai metodologi komoditas yang dikonsumsi rumah tangga di atas 2 persen yang masuk sebagai komoditas. Sehingga Paket Komoditas di Waingapu hanya 249 paket komoditas yang dijadikan penentu Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Inflasi/Deflasi yang terjadi di Waingapu,” tandasnya. (*)

Penulis dan editor (+rony banase) Foto utama oleh ramatours.nl