Arsip Tag: bps provinsi ntt

Badan Pusat Statistik: Ekonomi NTT Tahun 2019 Tumbuh 5,20 Persen

75 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ekonomi NTT pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,20 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Industri Pengolahan sebesar 9,14 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,40 persen.

Sebelumnya, pada tahun 2018, Pertumbuhan Ekonomi NTT tumbuh 5,13 persen, mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,07 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2019 yang mencapai 5,20 persen (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi selama 2019 dicapai oleh Komponen Konsumsi

Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus, S.Si., M.Si. dalam sesi konferensi pers di Ruang Telekonferensi pada Rabu, 5 Februari 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus, S.Si., M.Si.

Beberapa catatan peristiwa, jelas Darwis, yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni :

  1. Jumlah tamu menginap pada hotel bintang selama 2019 mencapai 418.600 orang dengan rincian 375.506 wisatawan nusantara (wisnus) dan 43.094 tamu mancanegara. Terjadi peningkatan pada jumlah tamu mancanegara dari tahun sebelumnya meningkat sebesar 6,46 persen, sedangkan terjadi penurunan wisnus pada hotel berbintang sebesar 13,09 persen;
  2. Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT pada 2019 mencapai 1.870.343 orang sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 1.763.234 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.019.634 penumpang yang tiba dan 1.853.409 penumpang yang berangkat;
  3. Pada tahun 2019 sempat terjadi kenaikan harga tiket pesawat;
  4. Selama kurun waktu Januari—Desember 2019, NTT mengalami inflasi sebesar 0,67 persen. Inflasi yang terjadi selama tahun 2019 dipicu oleh naiknya indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok sandang yang naik sebesar 2,26 persen;
  5. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif.

Sementara itu, beber Darwis, Ekonomi NTT triwulan IV-2019 tumbuh sebesar 5,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,18 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang bertumbuh sebesar 5,02 persen.

Lanjutnya, Jika dilakukan perbandingan Ekonomi NTT triwulan IV-2019 dan triwulan III-2019 (q-to-q), mengalami pertumbuhan sebesar 2,21 persen. “Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik, Gas sebesar 19,46 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 13,29 persen,” terang Darwis Sitorus.

Mengenai Struktur Ekonomi NTT pada Tahun 2019, jelas Darwis, masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,00 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,93 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,66 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,52 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2019, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,05 persen, diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,01 persen dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,90 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (year-on-year)

Untuk Pertumbuhan Ekonomi NTT secara year on year (y-o-y) triwulan IV-2019 dibandingkan dengan triwulan IV-2018 tumbuh sebesar 5,32 persen.

Pertumbuhan ekonomi positif tersebut, jelas Darwis, terjadi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Kontruksi yaitu sebesar 8,18 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,79 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,74 persen.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada triwulan IV-2019 dengan kontribusi sebesar 27,89 persen. Selanjutnya dikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 13,78 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,69 persen.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh pasardana.id

Pastikan Anda Tercatat Sebagai Penduduk Indonesia di Sensus Penduduk 2020

486 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sensus Penduduk (SP) di Indonesia terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2010 dengan metode tradisional yaitu mengunjungi penduduk satu per satu dari rumah ke rumah (door to door). Petugas pencacah mendatangi setiap orang yang teridentifikasi sebagai penduduk untuk didata.

Namun, pada Sensus Penduduk 2020 yang bakal dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020, untuk pertama kalinya akan digunakan ‘Metode Kombinasi’ yaitu pendataan penduduk yang mengombinasikan antara pencacahan metode tradisional dengan metode baru yang berbasis data dari Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Proses Mencatat Indonesia pada SP2020 dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni :

Pertama, Sensus Penduduk Online dengan cara setiap penduduk dapat mengisi datanya secara mandiri melalui laman (website) yang dapat diakses melalui gawai atau gadget (komputer, telepon genggam, dan laptop). Caranya : masukkan Nomor Kartu Keluarga & Nomor Kependudukan (NIK) pada alamat laman/website  http://sensus.bps.go.id

Kedua, Pencacahan Lansung dengan HP Android pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, kemudian hasil wawancara akan langsung diunggah (di input) ke hape android petugas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI);

Ketiga, Pencacahan Langsung dengan Kertas pada Juli 2020 yaitu Petugas sensus akan mendatangi penduduk satu per satu untuk melakukan wawancara tatap muka, hasil wawancara akan di input ke dalam kuesioner kertas. Metode ini dikenal dengan Pencacahan Metode Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI).

Adapun alasan mengapa harus ada SP2020 untuk Mencatat Indonesia yaitu untuk mengetahui karakteristik seluruh penduduk Indonesia tanpa kecuali, sebagai data dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan, dan agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Jumat, 24 Januari 2020 saat Pencanangan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara menyampaikan bahwa kunci utama dari kesuksesan Sensus Penduduk 2020 adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa untuk menuju ‘Satu Data Kependudukan Indonesia’.

Begitu pun dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Instruksi bernomor: BU.470/01/BPS/2020 tanggal 17 Januari 2020, meminta kepada Bupati / Wali Kota, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT, Kepala Kantor/Instansi Vertikal, Kepala BUMN/BUMD, dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-NTT dengan :

  1. Mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)/Karyawan/Mahasiswa pada satuan kerjanya untuk melakukan SP2020 yang akan dilaksanakan pada 15 Februari—31 Maret 2020 dengan mengakses laman http://sensus.bps.go.id
  2. Mewajibkan setiap ASN/ Karyawan/ Mahasiswa pada satuan kerjanya untuk turut menyosialisasikan SP2020 kepada keluarga, tetangga, dan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh twipu.com

Waingapu di Pulau Sumba Jadi Kota Penentu Inflasi di Provinsi NTT

91 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Waingapu Ibu kota Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditetapkan menjadi salah satu kota penentu indeks harga konsumen (inflasi/deflasi) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun dasar 2018.

Penetapan Waingapu yang kaya akan pesona alam dan budaya ini karena faktor geografis yang mewakili Pulau Sumba dan berkembangnya Sumba sebagai destinasi wisata yang dilirik dan Waingapu tepat sekali menjadi Kota Penentu Inflasi Ketiga setelah Kota Kupang dan Maumere.

Demikian penjelasan Kepala BPS Provinsi NTT Darwis Sitorus dalam kegiatan Pemutakhiran Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 2018=100 pada Kamis, 30 Januari 2020 di Aula Lantai II Kantor BPS Provinsi NTT.

Baca juga :

https://gardaindonesia.id/2020/01/30/bps-lakukan-pemutakhiran-tahun-dasar-perhitungan-ihk-nilai-tukar-petani/

Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus (kiri) dan Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Demarce Sabuna (kanan)

“Hampir semua kabupaten di Provinsi NTT minta agar dapat menjadi Kota Penentu Inflasi namun karena penilaian dari unsur-unsur statistik hanya Sumba yang memenuhi persyaratan,” ungkap Darwis Sitorus.

Senada, disampaikan oleh Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Demarce Sabuna, mengapa Waingapu terpilih?, “Karena Waingapu lebih berkembang dibanding Waikabubak (Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat) dan Tambolaka (Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya). Begitu pun mengapa Maumere karena Kota Maumere lebih berkembang dari Ibu Kota Kabupaten lain di Pulau Flores,” jelas Marce sapaan akrabnya.

Di Waingapu, urai Marce, telah disurvei apa pun yang komoditas yang dikonsumsi masyarakat. “Awalnya komoditas ribuan namun dipakai metodologi komoditas yang dikonsumsi rumah tangga di atas 2 persen yang masuk sebagai komoditas. Sehingga Paket Komoditas di Waingapu hanya 249 paket komoditas yang dijadikan penentu Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Inflasi/Deflasi yang terjadi di Waingapu,” tandasnya. (*)

Penulis dan editor (+rony banase) Foto utama oleh ramatours.nl

BPS Lakukan Pemutakhiran Tahun Dasar Perhitungan IHK & Nilai Tukar Petani

63 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga kualitas data, secara rutin memutakhirkan tahun dasar, paket komoditas, dan diagram timbang setiap Indeks Harga untuk perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) dari Tahun Dasar 2012 menjadi Tahun Dasar 2018.

Sosialisasi pemutakhiran diagram timbang tahun dasar perhitungan IHK dan NTP dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2020 pukul 09.00 WITA—selesai di Aula Lantai II BPS Provinsi NTT yang diikuti oleh instansi terkait dan perwakilan media massa cetak, elektronik dan daring (online).

Kepala BPS NTT Darwis Sitorus dalam sambutannya menyampaikan bahwa angka inflasi yang dirilis setiap awal bulan oleh BPS, dihitung berdasarkan Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Dalam proses pemutakhiran tahun dasarnya dilaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2018 yang lalu. Sehingga penyajian IHK 2020 sudah menggunakan tahun dasar 2018=100,” terang Darwis.

Kegunaan IHK, jelas Darwis, sebagai dasar penentuan penyesuaian upah dan gaji, indikator moneter (perkembangan nilai uang), asumsi penyusunan APBN, dan indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Lanjutnya, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi. “NTP diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dikalikan angka 100,” jelas Kepala BPS NTT.

Mengenai cakupan NTP, Kepala BPS NTT memaparkan antara lain Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. “Untuk pemutakhiran tahun dasar NTP dilakukan melalui Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT-NTP) tahun 2017 dan dimutakhirkan pada tahun 2018,” bebernya.

Adapun alasan pemutakhiran tahun dasar, ungkap Darwis Sitorus adalah untuk perubahan Pola Konsumsi Masyarakat, Pemutakhiran Paket Komoditas, Pemutakhiran Diagram Timbang, Perubahan Struktur Sektor Pertanian, dan Penyempurnaan Metodologi sesuai Standar Internasional.

Mengenai apa yang berubah dari dengan IHK Nusa Tenggara Timur, secara gamblang Darwis Sitorus menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun dasar 2012 menjadi 2018 sebagai berikut:

  • Cakupan Kota, 2 kota (Kupang dan Maumere) pada 2012 menjadi 3 kota (tambah Waingapu) di tahun dasar 2018;
  • Paket Komoditas, 430 komoditas pada tahun dasar 2012 menjadi 447 komoditas pada tahun dasar 2018;
  • Cakupan Sampel, 2.800 Rumah Tangga (2012) menjadi 4.000 Rumah Tangga pada tahun dasar 2018;
  • Klasifikasi Internasional, COICOP 1999 Modified (2012) menjadi COICOP 2018;
  • Perhitungan, menggunakan Aritmatik (2012) menjadi Geometri pada tahun dasar 2018;
  • Proporsi Konsumsi, pada tahun dasar 2012, Makanan 38,20% dan Non Makanan 61,97% menjadi Makanan 37,39 % dan Non Makanan 62,61 % pada tahun dasar 2018.

Perubahan yang terjadi dengan NTP Nusa Tenggara Timur yakni :

  • Cakupan Wilayah, 19 kabupaten pada tahun dasar 2012 menjadi 21 kabupaten pada 2018;
  • Jumlah Rumah Tangga Sampel, 1.626 Rumah Tangga (2012) menjadi 6.976 Rumah Tangga pada 2018;
  • Metode Sampling, Purposive Sampling (2012) menjadi Probability Sampling (2018);
  • Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Tidak Memasukkan Jasa Keuangan (2012) menjadi Memasukkan Jasa Keuangan pada tahun dasar 2018.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Perlunya Pengembangan Lembaga Keterampilan di Provinsi NTT

140 Views

Oleh Josephin N. Fanggi, S.ST.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar ketiga di Indonesia sebesar 21,03 persen pada Semester II tahun 2018 [Data Badan Pusat Statistik (BPS)]. Berdasarkan piramida penduduk, sebagian besar penduduk berada pada usia muda.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Bulan Agustus Tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS terdapat 3,01 persen penduduk dari penduduk angkatan kerja yang berstatus pengangguran. Berdasarkan data Sakernas di atas, sebagian besar pengganggur berpendidikan SMA ke atas, yaitu 76,92 persen.

Selain itu, sebagian besar penduduk yang bekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu 56,77 persen. Hal ini berarti tingkat pendidikan pengangguran sudah baik/tinggi, sedangkan tingkat pendidikan sebagian besar penduduk yang bekerja masih rendah. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan lapangan usaha sesuai pendidikan penganggur dan produktivitas bekerja yang rendah. Dengan produktivitas yang rendah maka upah yang diperoleh pekerja juga rendah.

Josephin Fanggi, S.ST

Lalu, apakah kita harus menunggu tersedianya lapangan pekerjaan dan bekerja dengan keterampilan yang kurang baik? Berbagai fasilitas telah disediakan pemerintah untuk bagi warga negara yang ingin berwirausaha. Contoh fasilitas tersebut adalah bantuan modal (bantuan peralatan dan perlengkapan, kredit dana melalui bank dengan bunga rendah (kredit usaha rakyat), dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) untuk penduduk Kota Kupang, dana desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Josephin Fanggi (paling kiri) bersama teman ASN BPS Provinsi NTT

Dengan adanya fasilitas tersebut akan sia-sia jika penduduk yang memperolehnya tidak memiliki keterampilan yang bagus. Dengan keterampilan yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus. Pengembangan keterampilan akan menumbuhkan percaya diri bagi yang mempelajarinya karena telah memberikan gambaran dan ilmu pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukannya.

Selain itu, akan mengasah bakat-bakat terpendam yang sering kali tidak bisa ditempuhnya karena putus sekolah dan tidak tersedia di lembaga pendidikan formal. Bakat yang disertai dengan pelatihan dan proses pembelajaran secara terus-menerus akan menjadikan seseorang ahli untuk hal tersebut. Pendidikan yang ditempuh penganggur sering tidak sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di desanya.

Untuk jenis lapangan usaha industri, modal kecil, tempat usaha kurang strategis, peralatan secukupnya, apabila produknya bagus maka usaha orang tersebut tetap akan sukses. Untuk jenis lapangan usaha perdagangan, modal besar tetapi jika keterampilan marketingnya tidak bagus maka usaha tersebut tidak berlangsung lama.

Banyak cara atau program yang telah dilakukan oleh pemerintah, contohnya adalah program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu program kursus dan pelatihan. Program ini terdiri dari berbagai kursus dan pelatihan di berbagai bidang, seperti pelatihan agrobisnis, tata boga, teknik kelistrikan, teknik otomotif, perikanan, industri, garmen, pariwisata, tata rias, seni, fotografi, administrasi, perpajakan, sekretaris, mengemudi.

Bila dilihat dari data Podes tahun 2018 dalam Publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2018, terdapat 3.184 desa yang tidak memiliki lembaga keterampilan. Karena banyak penduduk yang masih dalam kategori miskin maka diharapkan untuk adanya lembaga keterampilan yang ada di desa untuk menghemat biaya pelatihan (transportasi, penginapan, dan makan minum).

Program yang diadakan oleh pemerintah adalah Desa Vokasi dan 4in 1.

Desa Vokasi
Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Melalui program Desa Vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

4 in 1
Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diselenggarakan melalui pendekatan “4 in 1”, sesuai dengan tahapan :

  1. Analisis peluang kerja
    Pada tahap ini, diidentifikasi lowongan kerja dan peluang usaha;
  2. Kursus dan pelatihan kerja
    Untuk mengisi lowongan kerja diberikan kursus keterampilan. Sedangkan untuk menciptakan usaha diberikan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan;
  3. Uji kompetensi/sertifikasi
    Sebagai jaminan bahwa kursus dan pelatihan yang diberikan dipelajari dengan baik maka diadakan uji kompetensi. Sebagai bukti pernah mengikutinya diberikan sertifikat bagi yang mengikutinya;
  4. Jaminan penempatan lulusan
    Setelah selesai mengikuti kursus dan pelatihan, peserta dapat memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan usaha karena telah adanya identifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia dan peluang usaha yang bisa tercipta terlebih dahulu.

Program pertama di atas cocok diterapkan di desa karena keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan mengingat keterbatasan biaya penduduk di wilayah ini sehingga dapat menyejahterakan penduduk dan mengembangkan desa tersebut secara berkesinambungan. Bahan mentah yang dimiliki di desa tersebut diolah menjadi barang siap dikonsumsi dengan nilai jual yang lebih tinggi dan dipasarkan dengan menggunakan teknologi sehingga memberikan penjualan yang lebih banyak. Selain itu, bisa menjadi sarana konsultasi berkelanjutan bagi warga mengenai pengembangan sumber daya di desa tersebut.

Pada program yang kedua terdapat identifikasi lowongan kerja dan jaminan penempatan lulusan. Selain itu, adanya uji kompetensi/sertifikasi yang merupakan jaminan bagi perusahaan yang memperkerjakannya dan usaha sendirinya. Mengingat bermanfaatnya lembaga keterampilan dan cocok dengan kondisi di wilayah ini maka diperlukan perhatian serius mengenai keberadaan lembaga keterampilan secara konsisten dan berkesinambungan di wilayah ini oleh pemerintah. (*)

Penulis merupakan ASN BPS Provinsi NTT
Editor (+rony banase)