Arsip Tag: coronavirus disease 2019

Apkasi Ajak Daerah Siapkan Program Stimulasi Ekonomi Tangani Covid-19

10 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah untuk menyiapkan program pendukung dari kebijakan stimulasi yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah penyebaran virus corona (Covid-19).

”Apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat perlu diperkuat dengan program pendukung di daerah agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat. Toh ujung-ujungnya sasarannya ya untuk masyarakat di daerah,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas pada Rabu, 1 April 2020.

Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi itu mengatakan, ada tiga kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah daerah untuk memperkuat program dari pemerintah pusat yakni :

Pertama, kesehatan sebagai prioritas utama dalam menghadapi masalah Covid-19. ”Soal aspek kesehatan, saya kira sebagian besar daerah sudah melakukan realokasi APBD untuk berbagai kebutuhan, mulai penambahan ruang isolasi, pembelian ventilator, APD tenaga medis, alat rapid test, dan sebagainya,” ujar Anas

Kebijakan kedua, lanjut Anas, adalah menjaga daya beli dan tetap menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, pemda menggelontorkan operasi pasar, mengaktifkan rumah pangan di tingkat desa, melibatkan UMKM dalam berbagai belanja pemerintah, dan stimulus yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal.

”Orientasi utama kebijakan pemulihan ekonomi lokal adalah menjaga penyerapan tenaga kerja. Termasuk UMKM-UMKM harus terus dilibatkan dalam penggunaan belanja pemerintah. Perlu juga stimulus sesuai potensi ekonomi lokal, entah itu yang menyasar petani, pelaku wisata, nelayan, dan sebagainya,” jelasnya.

Ketiga, sambung Anas, adalah penyiapan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak, khususnya pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian, seperti pengemudi becak, PKL, pengemudi ojek, dan sopir angkutan kota. Pendapatan harian mereka turun lantaran semakin banyak orang yang membatasi aktivitas luar rumah. Padahal, tingkat kerentanan mereka sangat tinggi, mengingat sebagian belum masuk program bansos seperti PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Terkait jaring pengaman sosial, Anas mengusulkan 4 (empat) skema yaitu Pertama, bersumber dari APBD. Kedua, dari gotong royong berbasis sekolah dengan sasaran warga terdampak di ekosistem sekolah seperti pengayuh becak yang tak dapat order antar-jemput siswa dan sebagainya.

Ketiga, berbasis lembaga amil zakat dan gotong royong dunia usaha. Keempat, gotong royong berbasis kecamatan dan desa yang difokuskan untuk bantu kebutuhan dasar keluarga Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sehingga mereka optimal dan tenang dalam menjalankan isolasi tanpa harus memikirkan kebutuhan dasar.

”Jaring pengaman sosial itu untuk warga di luar penerima jaring pengaman dari pemerintah pusat, yaitu PKH dan BPNT. Jika skema gotong royong itu dilakukan, kami yakin bisa menjangkau puluhan ribu hingga ratusan ribu warga tiap kabupaten. Ditambah PKH dan BPNT, maka warga miskin dan sangat miskin bisa terjaga kebutuhan dasarnya,” tandas Anas. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi Ajak Kerja Sama Pusat dan Daerah dalam Penanganan Covid-19

8 Views

Batam, Garda Indonesia | Menghadapi dampak pandemi global Covid-19, Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 hingga ke daerah-daerah.

“Yang paling penting menurut saya bagaimana kerja sama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah. Dari yang paling atas, presiden, sampai nanti di kepala desa. Ini penting sekali,” ujarnya selepas meninjau kesiapan rumah sakit darurat penanganan Covid-19 di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, 1 April 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut Presiden dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah agar berada dalam satu garis visi yang sama.

Presiden Jokowi saat memasuki dan melihat dari dekat kesiapan rumah sakit darurat penanganan Covid-19 di Pulau Galang

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi aturan pelaksanaan dan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

“Kita ini bekerja berdasarkan aturan undang-undang yang ada. Kita bekerja juga karena amanat konstitusi. Jadi pegangannya itu saja. Kalau ada Undang-Undang mengenai Kekarantinaan Kesehatan ya itu yang dipakai,” ucapnya.

Presiden memastikan bahwa langkah-langkah yang kini ditempuh oleh pemerintah merupakan langkah yang sebelumnya telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal. Pemerintah bahkan juga telah mempelajari langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh sejumlah negara dalam menangani kasus Covid-19.

“Kita tidak mengambil jalan yang itu (lockdown). Kita aktivitas ekonomi tetap ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting. Kita sampaikan sejak awal, social distancing atau physical distancing, itu yang paling penting,” tuturnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

‘Update Covid-19 NTT’ Hingga 31 Maret 2020, ODP Capai 628 & PDP 6 Orang

128 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT yang juga juru bicara Covid-19, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si meng-update data terkini terkait penanganan Corono Virus Desease (Covid)-19 di Provinsi NTT. Hingga Selasa, 31 Maret 2020 pukul 21.00 WITA, Orang Dalam Pemantauan (ODP) tembus angka 628 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 6 (enam) orang.

“Kami informasikan, hingga malam ini pukul 21.00 WITA jumlah ODP sebanyak 628 orang. Siang tadi berjumlah 596 orang. Itu berarti ada tambahan jumlah ODP sebanyak 70 orang. ODP yang sembuh atau selesai pemantauan 68 orang; yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit 6 orang dan sedang melakukan karantina mandiri sebanyak 533 orang; sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) hingga saat ini mencapai 6 (enam) orang, telah sembuh 4 orang, 1 orang sedang dirawat, dan 1 PDP meninggal di RS Komodo Labuan Bajo,” terang Marius dalam keterangan pers di ruang Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTT.

Mengenai jumlah sampel yang dikirim untuk dilakukan pemeriksaan swab (pemeriksaan swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan untuk menentukan diagnosis COVID-19); beber Marius, hingga akhir Maret 2020 sebanyak 31 sampel, 6 sampel dinyatakan negatif dan 25 sampel belum ada hasil.

Adapun sebaran ODP, Marius merinci, Kota Kupang ODP berjumlah 121 orang (yang sembuh atau selesai pemantauan 12 orang, 107 orang sedang karantina mandiri; 2 orang rawat inap di rumah sakit Prof. Dr. W. Z. Johanes Kupang). Kabupaten Kupang berjumlah 30 ODP, 1 ODP sedang dirawat di RS Siloam dan 29 orang karantina mandiri.

Dr. Jelamu Ardu Marius sedang menyampaikan keterangan pers di Ruang Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTT pada Selasa, 31 Maret 2020 pukul 21.00 WITA Foto Istimewa oleh Valerius Guru

Di daratan Timor yakni di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), mencapai 35 ODP yang sedang melakukan karantina mandiri; TTU 8 orang sedang karantina mandiri; Belu mencapai 31 orang ( 1 orang sedang rawat inap di Rumah Sakit Prof. Dr. W.Z. Johanes Kupang, dan 30 orang yang sedang karantina mandiri); dan Kabupaten Malaka mencapai 3 orang, 1 orang sedang rawat inap di rumah sakit Prof. Dr. W. Z. Johanes Kupang dan 2 orang karantina mandiri.

Kabupaten Rote Ndao mencapai 35 ODP, telah sembuh 8 orang dan 27 orang karantina mandiri; Sabu Raijua mencapai 4 orang, 2 orang telah sembuh dan 2 orang sedang melakukan karantina mandiri; dan Kabupaten Alor mencapai 9 orang, 2 orang telah sembuh, dan 7 orang karantina mandiri.

Sementara di daratan Flores yakni di Kabupaten Flores Timur mencapai 7 ODP, 2 orang telah sembuh dan 5 orang sedang karantina mandiri; Lembata berjumlah 32 orang, sembuh 4 orang dan 28 orang karantina mandiri; Kabupaten Sikka, lanjut Marius, mencapai 79 ODP, sembuh 20 orang dan 59 orang sedang karantina mandiri; Ende mencapai 15 ODP, selesai pemantauan 2 orang, 1 orang sedang dirawat di RS Ende, dan 12 orang sedang karantina mandiri.

Untuk di Kabupaten Manggarai, terang Marius, mencapai 11 ODP, 2 orang selesai pemantauan dan 9 orang sedang karantina mandiri; Ngada berjumlah 14 orang sedang melakukan karantina mandiri; Kabupaten Nagekeo sebanyak 22 orang, 5 orang telah sembuh dan 17 orang sedang karantina mandiri.

Lanjut Marius, di Kabupaten Manggarai Timur mencapai 23 ODP, rawat inap 1 orang di Rumah Sakit Ben Mboi Ruteng, dan karantina mandiri sebanyak 22 orang; Manggarai Barat (Mabar) ODP sebanyak 48 orang dan semuanya karantina mandiri.

Selanjutnya imbuh Marius, di Pulau Sumba, yakni di Kabupaten Sumba Timur mencapai 46 ODP, 6 orang selesai pemantauan dan karantina mandiri sebanyak 40 orang; Sumba Barat 5 orang sedang dalam karantina mandiri; Sumba Tengah sebanyak 7 orang, 3 orang telah sembuh dan 4 orang sedang melakukan karantina mandiri; sedangkan di Sumba Barat Daya mencapai 43 ODP sedang menjalankan karantina mandiri.

Penulis, editor dan foto utama (+rony banase)

IMO-Indonesia : Perpu No 1 Tahun 2020 Perkuat Daya Tahan & Ekonomi Lebih Kompetitif

64 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, dapat berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Guna memberikan landasan hukum yang kuat Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, hal tersebut dituturkan oleh Helex Wirawan, S.E.,S.H.,M.H. Dewan Pembina IMO-Indonesia yang juga Praktisi hukum dan Pengacara, kepada awak media pada Selasa, 31 Maret 2020 ketika diminta tanggapannya terkait Perpu No. 1 Th 2020 yang baru saja ditetapkan.

Helex juga mengatakan bahwa salah satu kebijakan keuangan adalah termasuk kebijakan perpajakan. Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi: a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Helex Wirawan juga menyampaikan bahwa melalui Pasal 5 (1) pemerintah melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi 3% persen lebih rendah dibandingkan dengan yang berlaku saat ini.

“Tarif sebesar 22 % (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan sebesar 20 % (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Untuk Wajib Pajak dalam negeri. berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 4O % (empat puluh persen); dan c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang berlaku saat ini,” ungkap Helex Wirawan.

“Filosofinya dari penurunan tarif pajak adalah untuk membuat ekonomi Indonesia kompetitif,” terangnya.

Kebijakan penurunan tarif PPh badan itu untuk membantu dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca terjadinya pandemi. Penurunan tarif PPh sudah lama diinginkan oleh kalangan pengusaha. Rencana penurunan tarif ini sebenarnya juga sudah masuk dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian dari DPR terkait pembahasan RUU tersebut.

Dewan Pembina IMO-Indonesia Helex Wirawan juga berharap kiranya semoga Penurunan tarif PPh diharapkan menjadi solusi untuk memberi daya tahan bagi pengusaha dalam menghadapi masa sulit dan untuk memancing gairah investasi di Indonesia. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Putus Mata Rantai Covid-19, Kapolda NTT Tekankan 13 Poin Penting

219 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Usai Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan telekonferensi antara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dengan Wali Kota dan Bupati se-NTT pada Selasa, 31 Maret 2020 di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, dengan agenda utama pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara (NTT); maka Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin menyampaikan poin penegasan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk menekan penyebaran Virus Corona.

Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin selaku Ketua II Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dipercaya Gubernur NTT untuk membacakan 13 poin penting. “Saya Kapolda NTT selaku Ketua II Satgas, atas nama Gubernur NTT mengajak kita semua dalam menyikapi bahaya Covid-19 yang terus berkembang dengan cepat, maka kita semua bertanggungjawab untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” ujarnya di hadapan awak media.

Kapolda NTT menekankan kepada masyarakat wajib untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :

  1. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan rajin mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir dan atau menggunakan cairan antiseptik;
  2. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup dan hindari stres dan panik;
  3. Menerapkan etika batuk. Menutup mulut, hidung saat bersin atau batuk dengan menggunakan tisu, atau lengan bagian dalam;
  4. Menghindari tempat keramaian atau kerumunan orang banyak;
  5. Menjaga jarak (Social Distanting) dengan tidak bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain dengan jarak minimal 2—3 meter;
  6. Sebisa mungkin melaksanakan pekerjaan dari rumah;
  7. Memindahkan setiap aktivitas belajar dari sekolah ke rumah dan memastikan proses belajar dari rumah tetap efektif;
  8. Menunda perjalanan dalam atau ke luar negeri, berwisata, pulang kampung dan sebagainya yang memudahkan penularan;
  9. Menunda semua aktivitas berupa pertemuan atau sejenisnya yang melibatkan banyak orang;
  10. Memantau setiap orang yang baru tiba di wilayah masing-masing untuk segera melapor diri di fasilitas kesehatan terdekat dan Pemerintah setempat;
  11. Tidak menyebarkan informasi yang meresahkan masyarakat;
  12. Tetap tenang dan tekun berdoa;
  13. Segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat celcius, batuk, sakit tenggorokan dan sesak nafas.

Kapolda NTT juga menyampaikan pihaknya akan melakukan himbauan secara maksimal dan tidak menerapkan jam malam. “Yang kita lakukan adalah mengimbau. Setiap kegiatan yang mengumpulkan banyak orang kita akan larang,” tegasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Valeri Guru–Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)
Editor (+rony banase)

Gubernur VBL Tegaskan Tidak Ada Kewenangan Pemda Tutup Bandara

169 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Provinsi Nusa Tenggara, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) usai memimpin Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan telekonferensi  dengan Wali Kota dan Bupati se-NTT pada Selasa, 31 Maret 2020 di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, menegaskan bahwa bandara tidak boleh ditutup.

Penegasan Gubernur VBL tersebut disampaikannya saat menanggapi pernyataan awak media. “Karena itu kewenangan Pemerintah Pusat dan kita perlu obat-obatan, perlu APD (Alat Pelindung Diri), karena itu fasilitas yang kita butuh untuk menangani segala hal,” ujarnya didampingi Wagub Josef Nae Soi, Sekda NTT, Ir. Ben Polo Maing; Ketua DPRD NTT, Ir. Emi Nomleni; Kapolda NTT, Irjen. Pol. Hamidin; Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Syaiful Rahman; Kabinda NTT, Staf Khusus Gubernur bidang politik, Dr. Imanuel Blegur dan sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.

Lebih lanjut Gubernur VBL menegaskan bahwa tidak ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk menutup bandara. Dan mengenai Karantina Daerah, imbuhnya, belum bisa dilaksanakan karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. “Khusus untuk bencana sampai pada darurat sipil, semua merupakan kewenangan pemerintah pusat,” terangnya.

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem ini menekankan Pemda mengikuti keputusan Pemerintah Pusat karena ini negara kesatuan. “Jadi yang darurat sipil itu negara dan kita mengikuti karena merupakan kesatuan politik dan kesatuan hukum,” ucapnya.

Ia pun melanjutkan apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi yakni pencegahan penyebaran virus corona dengan Physical Distancing dan Social Distanting. “ Kita menyiapkan seluruh fasilitas jika terjadi karantina wilayah (lockdown), maka kita mampu melayani masyarakat dengan baik. Uangnya, ruang isolasinya dan seluruh rumah sakit disiapkan dengan baik,” bebernya.

Jika dampak sosial dan ekonomi menimpa seluruh pekerja harian seperti buruh yang oleh karena Covid-19, mereka tidak bisa kerja, jelas Gubernur VBL, Pemprov NTT akan memberikan bantuan sosial.

“Pemerintah Provinsi menyiapkan Rp.270 miliar untuk membantu masyarakat seperti itu. Setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota saya telah perintahkan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp.13 miliar hingga 6 bulan ke depan guna mengatasi kondisi tersebut,” tandasnya.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

BPOM Keluarkan Edaran Cara Membuat ‘Hand Sanitizer’

136 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan edaran cara membuat hand sanitizer yang sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga:

https://gardaindonesia.id/2020/03/30/pakar-gugus-tugas-covid-19-penggunaan-hand-sanitizer-jangan-berlebihan/

Hand Sanitizer dalam hal ini merupakan antiseptik dalam bentuk cair yang berfungsi menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan tubuh hidup. Salah satunya adalah kulit.

Antiseptik dapat digunakan untuk mencuci tangan, membersihkan permukaan kulit yang terluka, dan mengobati infeksi di rongga mulut.

Ketua Tim Pakar Gugur Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Prof. drh. Wiku Adisasmito, MSc. Ph.D. dalam keterangannya di Media Center Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan bahwa, hand sanitizer bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang telah direkomendasikan BPOM dari WHO.

Adapun bahan-bahan tersebut meliputi etanol 96 persen, gliserol 98 persen, hidrogen peroksida tiga persen, dan air steril atau aquades. Dalam hal ini, penggunaan hand sanitizer diharapkan tidak berlebihan karena dapat menimbulkan iritasi.

“Dalam rangka pencegahan Covid-19, penggunaan antiseptik seperti hand sanitizer dapat digunakan tetapi tidak berlebihan agar tidak menimbulkan iritasi kulit,” kata Wiku Adisasmito sapaan akrabnya di Graha BNPB, Jakarta, pada Senin, 30 Maret 2020.

Meski penggunaan hand sanitizer dianjurkan, namun mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir masih menjadi cara paling ampuh untuk membunuh virus. Apabila tidak terdapat sabun, hand sanitizer bisa digunakan.

Dalam hal ini, imbuh staf pengajar di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah mengoptimalkan upaya pencegahan penyebaran virus corona penyebab COVID-19 melalui berbagai langkah.

“Diantaranya adalah dengan menganjurkan kampanye mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan langsung mandi setelah beraktivitas di luar rumah,” tutup Wiku.(*)

Sumber berita dan foto (*/Agus Wibowo–Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi : “Fokus Kita Mencegah Meluasnya Covid-19”

60 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Mudik saat Idulfitri atau Lebaran merupakan tradisi yang melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak di Indonesia. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia.

Saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi bersama jajarannya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa di tengah pandemi virus korona atau Covid-19, mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19.

“Bahkan, laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 Maret 2020.

Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, ujar Presiden, telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta ke Provinsi Jawa Timur. Selama delapan hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bus antar-provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke empat provinsi tersebut.

“Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainnya misalnya kereta api maupun kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi,” imbuhnya.

Karena itu, Kepala Negara menekankan beberapa hal, yaitu pertama, fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, demi keselamatan bersama, Presiden juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Menurutnya, imbauan-imbauan saja tidak cukup untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Saya melihat sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya imbauan-imbauan seperti itu juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini,” paparnya.

Ketiga, Presiden melihat bahwa arus mudik yang terlihat lebih dini bukan karena faktor budaya, tetapi karena memang terpaksa. Misalnya, banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.

“Karena itu saya minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal, para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil agar betul-betul segera dilaksanakan di lapangan sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” jelasnya.

Keempat, untuk keluarga yang sudah terlanjur mudik, Presiden meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya. Menurutnya, pengawasan di daerah masing-masing merupakan hal yang sangat penting.

“Saya juga menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di desa maupun di kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira juga inisiatif yang bagus,” ungkapnya.

Presiden juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tersebut dilakukan secara terukur, tidak sampai menimbulkan langkah-langkah penapisan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung.

“Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa,” tandasnya.(*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Foto oleh Muchlis Jr.
Editor (+rony banase)