Arsip Tag: dinas pppa ntt

PUSPA NTT Bina Pemulung TPA Alak Kupang Kelola Pupuk Bokashi

304 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Oktober 2018 hingga sekarang telah membina para pemulung di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Alak Kota Kupang.

Pola pembinaan yang dilakukan dengan melatih sekitar 40 pemulung yang setiap hari mengais rezeki dengan memanfaatkan limbah sampah ini dengan mengedukasi mereka cara mengolah Pupuk Bokashi (bahan organik kaya sumber hidup) yang menggunakan kotoran sapi dan cromolaena odorata (semak bunga putih yang tumbuh liar), arang sekam dan dekomposer (starter) EM4 dan ABG-Degra.

Wadah yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA dan memperoleh SK Gubernur NTT ini terus berkiprah sejak dibentuk pada tahun 2018.

Demikian penjelasan Dr. Twen Dami Dato dari Bidang Ketahanan Keluarga PUSPA NTT pada Sabtu, 1 Februari 2020 pukul 15.20 WITA usai mengolah pupuk bokashi bersama para pemulung di TPA Alak Kota Kupang. “Kami bersama Kelompok Pemulung di TPA Alak hari ini mengolah bokashi periode ke-4 yang rencana bakal melakukan panen pada 1 Maret 2020 nanti,” ujar Dr. Twen Dami Dato kepada Garda Indonesia.

Dr Twen Dami Dato (bertopi) sedang mengawasi Kelompok Pemulung TPA Alak mengolah pupuk bokashi

Dosen Fapet Undana Undana Kupang ini menyampaikan bahwa dirinya dan kelompok Pemulung TPA Alak telah mengolah pupuk bokashi sejak Oktober 2018.

“Tahap pertama pada 30 Oktober 2018, dihasilkan pupuk bokashi sebanyak 2,25 ton yang setara dengan Rp.2.230.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Kedua pada 29 Mei 2019 sebanyak 2,3 ton (2,3 juta rupiah); Ketiga pada 26 Juni 2019 dihasilkan 3 ton (3 juta rupiah), dan Keempat 1 Februari 2020 bakal dipanen pada 1 Maret 2020 dengan estimasi sebanyak 2—3 ton,” ungkap Dr. Twen.

Menurut Koordinator Bidang Ketahanan Keluarga PUSPA NTT ini, dari 40 orang yang dilatih sejak awal namun saat ini hanya 3 orang saja yang mau bekerja hingga sekarang. “Namun pada pada periode kelima bakal ikut sekitar 3 orang lagi,” ungkapnya.

Dr Twen Dami Dato menunjukkan pupuk bokashi hasil olahan Kelompok Pemulung TPA Alak Kupang

Lebih lanjut Dr. Twen menyampaikan bahwa pola pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PUSPA NTT adalah untuk membuka cara berpikir para pemulung agar dapat memanfaatkan sampah organik yang ada di TPA Alak untuk dijadikan pupuk.

“Memang susah untuk mengubah cara berpikir (mindset) para pemulung agar berminat menekuni di waktu senggang, namun kami berkomitmen dan konsisten melatih dan membina mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT Sylvia R Peku Djawang, S.P., M.M. melalui Kabid Kelembagaan Gender dan Kemitraan, drg. Maria Silalahi, MPHM. yang dihubungi pada Minggu, 2 Februari 2020 pukul 15.11 WITA menyampaikan bahwa peran Pemprov NTT melalui Dinas PPPA dapat memberikan bantuan sosial kepada para Kelompok Pemulung TPA Alak

“Sebenarnya bansos untuk Kelompok Pemulung TPA Alak dapat segera dicairkan namun terkendala karena mereka belum menyusun proposal dan menyerahkan kepada kami,” beber drg Maria.

Lanjutnya, Semoga dalam minggu ini bisa masuk sehingga minggu depan masuk dananya. drg. Maria menambahkan jika Kelompok Pemulung TPA Alak rajin membuat proposal ke pemprov maka pasti akan dibantu oleh Pemprov sepanjang dalam proposal tersebut tercantum nama dan nomor penanggung jawab yang dapat dihubungi, nomor rekening bank dan fotokopi KTP.

“Pengawasannya nanti melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) NTT,” pungkasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto oleh Twen Dami Dato

PUSPA Diharapkan Dapat Menjadi Mitra Pemerintah

293 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) sebagai suatu inisiasi dalam mewujudkan koordinasi fundamental yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menyatukan visi dan misi lembaga-lembaga terkait demi kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia.

Lembaga-lembaga terkait tersebut adalah, Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Masyarakat, Media dan berbagai keterwakilan dan partisipasi masyarakat menyebarluaskan mampu yang menyukseskan program unggulan 3ENDS (Three Ends) yang di dalamnya berisi pesan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia serta akhiri kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

Menyadari kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini, dan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, Kementerian PPPA telah menggalang partisipasi semua pihak, tidak hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, Akademisi, Lembaga Riset, dunia usaha dan media, untuk turut bersama-sama terlibat masing-masing.

Sehubungan dengan itu, telah dibentuk Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forkomwil PUSPA) NTT periode 2018—2020 dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018. Dengan Pergub ini, ditetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Forkomwil PUSPA NTT yang mana PUSPA) mempunyai tugas memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah; melakukan kajian terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Untuk memperkokoh sinergitas dan kolaborasi antara Dinas PPPA NTT dan PUSPA NTT dilakukan Fasilitasi Kemitraan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dalam rangka Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) pada 12—13 Desember 2019 di Hotel Neo Aston Kupang.

Pose bersama Anggota PUSPA NTT dan Para Kabid dari Dinas PPPA NTT

Hadir para anggota PUSPA NTT, Kadis PPPA NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. dan Mewakili Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Kepala Bidang Partisipasi Media Eleksos, Drs. Supriyadi.

Drs. Supriyadi dalam kegiatan fasilitasi tersebut menyampaikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka dibentuklah PUSPA. “PUSPA diharapkan dapat mandiri dengan menggandeng dunia usaha dan kemudian dapat menjadi Mitra Dinas PPPA,” ujar Supriyadi.

Selain itu, tambah Supriyadi, PUSPA dapat menguatkan sinergi dan jejaring antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dan bermitra dan berpartisipasi dengan masyarakat, lembaga masyarakat, Tokoh Adat (Toda), Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Toma).

“Dana stimulan pada 2018 berbeda dengan 2019 berbeda strategi. Untuk 2019, Kementerian PPPA tidak memberikan dana stimulan namun berupa peningkatan SDM Forum PUSPA terkait materi PUHA dan PUG,” ungkap Drs. Supriyadi.

Mewakili Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Kepala Bidang Partisipasi Media Eleksos, Drs. Supriyadi (kiri) dan Kepala Dinas PPPA NTT, Sylvia R Peku Djawang, S.P., M.M (kanan) saat kegiatan fasilitasi PUSPA NTT

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. menyampaikan bahwa Dinas PPPA NTT ingin bersinergi dengan PUSPA NTT dengan melaksanakan rapat (meeting) untuk memfasilitasi meski tidak memiliki anggaran dari APBD namun dapat melaksanakan rapat kecil di Kantor DPPPA NTT dan bukan di hotel mewah.

“Biarkanlah Forum PUSPA difasilitasi oleh Dinas PPPA NTT dengan lebih diarahkan pada penguatan dan pelibatan dunia usaha (swasta) dan itulah salah satu kelemahan dari PUSPA,” beber Sylvia.

“Dukungan APBN diberikan kepada PUSPA NTT pada tahun 2018 untuk dapat membesarkan diri dan mandiri dan harapan Kementerian PPPA, ke depan PUSPA NTT dapat mandiri dengan menggandeng dunia usaha,” ungkap Kadis PPPA NTT sambil menyampaikan dari fasilitasi ini dapat dihasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk Tahun 2020.

Diharapkan ke depan, imbuh Kadis PPPA NTT, dapat terbentuk Forum PUSPA di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kegiatan fasilitasi tersebut, mewakili PUSPA NTT, Dr. Twen Dami Dato menyampaikan praktik-praktik baik (Best Practice) yang telah dilaksanakan berupa pemberdayaan perempuan di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak Kota Kupang berupa pelatihan pembuatan pupuk bokashi, Sehari Bersama Anak Pemulung dan Kampanye Stop Kekerasan Terhadap Anak.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Bimtek APH : Negara Harus Hadir dalam Penanganan Korban KDRT & TPPO

248 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap kelompok rentan marginal yakni perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menjadi perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15—64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual; 1 dari 4 perempuan yang sedang/pernah menikah pernah kekerasan berbasis ekonomi; dan 1 dari 5 perempuan yang sedang/pernah menikah mengalami kekerasan psikis sedangkan data kasus KDRT dari Kementerian PPPA menunjukan kasus KDRT di Provinsi NTT meski menurun namun masih intens terjadi dengan rincian pada tahun 2017 terjadi 377 kasus (Kasus KDRT Nasional sebanyak 10.722 kasus); tahun 2018 terjadi 188 kasus (Nasional terjadi 10.251 kasus); dan tahun 2019 terjadi sebanyak 175 kasus (Nasional terjadi 8.262 kasus KDRT)

Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementerian PPPA, Fitri Diawati, S.E., M.M.

Demikian penjelasan dari Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA yang diwakili oleh Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fitri Diawati, S.E., M.M. kepada para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Bimtek APH dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilaksanakan pada 9—10 Desember 2019 di Hotel Neo Aston Kupang.

Di hadapan 35 Aparat Penegak Hukum (APH) dari unsur Kejaksaan, Polda NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), TNI AU, KP3 Laut, BP3TKI Kupang, dan Unsur Media; Fitri Diawati menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menangani persoalan KDRT dan TPPO.

“Penyidik merupakan ujung tombak penyidikan kasus KDRT dan TPPO dan negara harus hadir dalam Penanganan korban,”tegasnya sambil menambahkan bahwa Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku.

Selain itu, ujar Fitri, diperlukan Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di tingkat desa dengan menggunakan Dana Desa yang bertujuan Pencegahan KDRT yakni mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak para pelaku.

Adapun bentuk KDRT sesuai dengan pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang PDKRT berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Di samping itu, Kabid Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Kementerian PPPA, Dino Adriana, S.E. memaparkan tentang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan merekomendasikan apa yang harus dibuat untuk meminimalisir TPPO.

Perlu diketahui, hingga 30 November 2019, Sebanyak 113 jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT telah menjadi korban dari TPPO.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. menyampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) NTT sangat serius menangani masalah KDRT dan TPPO.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.

“Kita memang berusaha terus mencegah dalam formulasi aspek pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan aspek hukum dan Akar masalah TPPO yakni ekonomi, pendidikan, kemiskinan, dan aksesibilitas kerja dan ketika semua urusan di dalam rumah tangga beres maka makin sedikit orang yang akan mengalami KDRT dan TPPO,” terang Sylvia.

Sylvia juga membeberkan Fokus dan tantangan terhadap KDRT dan TPPO hingga 2023 di Provinsi NTT yakni :

  • Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan temasuk TPPO (angka kuantitatif) ke Zero Human Trafficking;
  • Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO menyangkut kualitas dan proses penuntasan kasus

“Tantangan bagi DPPPA Provinsi NTT yakni Zero Human Trafficking dan melakukan revisi Perda 14 Nomor 2008,” ungkap Kadis PPPA NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Dinas PPPA NTT Pinta Gubernur Terbitkan Pergub tentang PPRG

275 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT melaksanakan Forum Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dalam kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga di Provinsi NTT, bagi OPD lingkup Provinsi NTT, pada Kamis 24 Oktober 2019.

Kegiatan yang digelar di Hotel Sahid T-More Kupang juga melibatkan organisasi kemasyarakatan, para pengusaha dan para akademisi dari beberapa kampus di Kota Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan membangun pemahaman bersama terkait PPRG serta langkah-langkah dalam pengimplementasian PPRG di masing-masing OPD. Hal tersebut disampaikan oleh Frits Leki, Kepala Seksi PUG, Dinas PPPA Provinsi NTT.

Menurut Frits, PPRG sendiri merupakan kesetaraan penganggaran dalam suatu kegiatan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan. “Dalam merencanakan anggaran melihat pada kebutuhan laki-laki dan perempuan, karena antara kebutuhan laki-laki dan perempuan pasti berbeda”, ujar Frits.

Frits menambahkan bahwa dalam perencanaan harus mengikuti 9 langkah perencanaan yang dikeluarkan oleh Bappenas, yang harus didukung oleh ketersediaan data terpilah terkait kegiatan yang akan dilakukan.

Dirinya juga menjelaskan bahwa dari hasil diskusi bersama peserta maka ada satu hal yang menjadi perhatian bersama terutama Dinas PPPA, yaitu meminta kepada Gubernur untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait PPRG agar dapat dijalankan oleh semua OPD.

“Solusi terbaik untuk mengatasi tidak jalannya PPRG di berbagai OPD adalah meminta kepada Gubernur untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang PPRG,” jelasnya.

Selain itu, Dinas PPPA akan melakukan Advokasi terkait PPRG kepada seluruh pimpinan OPD di lingkup Provinsi NTT. Dirinya mengatakan bahwa pimpinan OPD merupakan pengambil kebijakan dan seharusnya advokasi diberikan kepada bagian perencanaan pada masing-masing OPD, sehingga ia berharap dalam advokasi bisa melibatkan staf perencanaan dari masing-masing OPD.

“Beberapa tahun lalu kami (Dinas PPPA) dan Bappeda sudah jalan (PPRG), tapi dalam waktu berjalan belum ada OPD yang mengikuti. Memang ada banyak masalah termasuk teman-teman mempertanyakan tentang dasar PPRG, sehingga penekanannya adalah pembentukan Peraturan Gubernur,” tandas Frits. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Keluarga & Masyarakat Kunci Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

407 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya sangat kompleks, beragam, dengan modus yang terus berkembang.

Hal tersebut disampaikan oleh Vennetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) tahun 2019 yang berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2019 bertempat di Hotel Aston Kupang.

Menurut Vennetia, kasus perdagangan orang bukan hanya sekadar kejahatan kemanusiaan namun merupakan tindakan kriminal luar biasa yang melibatkan sindikat, lantaran banyak korban Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dengan kondisi tubuh penuh jahitan.

Guna memberantas TPPO yang terjadi di Indonesia, terutama NTT sebagai salah satu provinsi penyumbang PMI ilegal terbanyak, diperlukan sinergitas dari seluruh pihak terkait, terutama keluarga dan masyarakat.

“Dalam upaya memberantas TPPO dari hulu sampai ke hilir di Indonesia, diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” jelas Vennetia.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki beberapa program utama dalam memberantas TPPO diantaranya Community Watch (CW) merupakan model pencegahan TPPO ditingkat akar rumput yang melibatkan partisipasi masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, pendidik dan pelajar.

“Tetangga memperhatikan tetangga. Peran keluarga, masyarakat sebagai siskamling. Dari Pusat Jakarta itu jauh sekali, yang paling tahu itu masyarakat di desa atau kelurahan,” ujarnya.

Yang kedua adalah Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BKTKI) yang bertujuan memberikan bimbingan bagi keluarga para Pekerja Migran Indonesia.

“Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya menjadi PMI biasanya tinggal bersama kakek dan neneknya, sehingga terkadang mereka nakal karena kakek atau nenek yang mengasuh sudah tua dan kurang memberikan bimbingan. Mereka terkadang dimanja, kadang juga kesehatan mereka tidak diperhatikan. BKTKI membantu mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka,” jelasnya.

Salah satu hal lainnya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan para Pekerja Migran Indonesia dengan memberikan berbagai pemahaman, maupun melatih mereka dalam meningkatkan keahlian mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hal dan Perlindungan Perempuan, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan bahwa usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur dan saling bersinergi antar sektor.

Lanjutnya, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindakan kejahatan secara umum.

“Walaupun sudah banyak kebijakan dihasilkan, namun implementasinya masih menjadi tantangan dalam pencegahan TPPO, pemberian perlindungan bagi korban, dan penegakan hukum bagi pelaku TPPO. Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pemangku kepentingan di daerah,” jelas Ghafur.

Untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO, Vennetia menjelaskan bahwa Kementrian PPPA juga telah menyediakan layanan Sistem Informasi Online (Simfoni), yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait TPPO di daerahnya masing-masing.

“Untuk sementara Simfoni masih berupa pengaduan terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan, kedepan kita akan usahakan untuk Simfoni dapat merangkum berbagai laporan terkait TPPO yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Wahana Visi Indonesia & Dinas PPPA NTT Inisiasi Kabupaten Layak Anak

442 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 1,87 juta anak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Profil Anak Indonesia,KPPPA, 2018) dan diperkirakan pada 2030—2040, Indonesia bakal mengalami bonus demografi di mana usia produktif akan mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Dan pada persoalan perlindungan anak, berdasarkan data dari DPPPA NTT, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat terdapat 4.542 kasus sepanjang tahun 2013—2017. Data tersebut belum termasuk data yang dihimpun oleh masing-masing lembaga penyedia layanan seperti LBH APIK, Rumah Perempuan, Kepolisian dan lembaga lain.

Di sektor pemenuhan hak anak atas kesehatan, Provinsi NTT menjadi penyumbang angka tertinggi anak dengan stunting sebanyak 80.727 anak dan di sektor pendidikan, pada tahun ajaran 2017/2018, NTT memiliki jumlah sekolah sebanyak 5.056 sekolah dengan jumlah peserta didik sebanyak 776.844 siswa (*Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Sementara itu, jumlah siswa putus sekolah di NTT menduduki urutan ke-24 dari 34 provinsi di Indonesia (0,15%).

Diharapkan salah satu strategi komprehensif yang dapat dilakukan dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang membutuhkan keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), legislatif, pihak swasta dan masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pose bersama Kadis PPPA NTT, Sylvia Peku Djawang, S.Pt. (Baju tenun merah); Kabid Pemenuhan Hak Anak, Sumarni (Baju kedua dari kanan); Perwakilan WVI NTT, Irene (baju tenun sumba, ketiga dari kiri); dan Manajer Hotel Neo Aston, Freddy Otovianus Kowal (baju tenun merah dan celana hitam, kedua dari kiri)

Menjawab berbagai persoalan pemenuhan hak anak tersebut maka Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) NTT menginisiasi dan menghelat Pelatihan Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Analisis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Neo Aston Kupang pada 28—31 Agustus 2019.

Dibuka dengan resmi oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi pada Kamis, 29 Agustus 2019, kegiatan pelatihan gugus tugas dengan PUHA yang diikuti oleh para Ketua Tim Penggerak PKK Kab/Kota, Kepala Dinas DP3A Se-NTT, Kepala Desa Se-NTT, dan unsur OPD; ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang pengembangan ekonomi menuju NTT Sejahtera dan Percepatan Kabupaten Layak Anak oleh Wagub Josef Nae Soi dan Eben Ezer Sembiring, General Manajer Zona NTT dari Wahana Visi Indonesia dan disaksikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Julia Sutrisno Laiskodat; Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Dra. Eko Novi Ariyanti, RD., M.Si. dan Kadis PPPA NTT, Sylvia Peku Djawang, S.Pt., M.M. Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, S.H., M.Hum.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Kabupaten Layak Anak oleh Wagub NTT Josef Nae Soi

Wagub Josef Nae Soi dalam sambutannya menyampaikan bahwa setiap anak punya hak seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Wagub Josef, zaman sebelumnya pada tahun 1950-an, anak pada zaman tersebut memperoleh perlakuan tindak kekerasan namun kondisi sekarang tidak seperti itu. “Jangan menyamaratakan pola didik dahulu dengan zaman sekarang,” pinta Wagub Josef Nae Soi.

Pria asal Bajawa Kabupaten Ngada ini juga menceritakan masa kecilnya yang sangat sulit dan menderita termasuk masa kecil Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

“Terima Kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendidik anak-anak NTT,” ucap Josef sambil menceritakan kehidupan masa kanak-kanak yang sangat susah dan miskin.

Sementara itu, dalam sesi konferensi pers usai pembukaan, Kadis PPPA NTT, Silvia Peku Djawang, S.Pt., M.M. mengatakan bahwa komitmen di daerah sangat jelas bahwa target DPPPA di RPMJD hingga 2023 cukup ketat dengan 250 desa layak anak dari sekitar 3.026 desa dan 318 kelurahan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita bergandengan tangan dan ada WVI yang ada bersama kami dan dengan dukungan kabupaten/kota,” pinta Silvia.

Sedangkan, Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Dra. Eko Novi Ariyanti, RD., M.Si. mengatakan Kementerian PPPA telah memulai Kota Layak Anak menjadi program prioritas sejak tahun 2010—sekarang.

“Untuk mendukung komitmen Kemen PPPA, kami meminta kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk mewujudkan Kota/kabupaten Layak Anak (KLA), Provinsi Layak Anak (PROVILA) dan kelak menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030,” pinta Eka Novi Ariyanti.

Provinsi NTT, jelas Eko, menjadi prioritas dari Kemen PPPA karena KLA belum berkembang maksimal (*Dari 22 kab/Kota di NTT, 13 kabupaten belum melaksanakan KLA, 8 kabupaten telah menuju KLA, dan Kota Kupang telah memperoleh predikat KLA Pratama) dan memang komitmen kami dengan WVI Pusat untuk membuat MoU bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

General Manajer WVI Zona NTT, Eben Ezer Sembiring menyampaikan saat ini WVI di Provinsi NTT, mendampingi 159 desa untuk program yang terkait langsung dengan anak-anak yaitu kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak sedangkan yang mendukung kebutuhan langsung anak yakni pemberdayaan ekonomi keluarga ada di 3 (tiga) kabupaten tambahan termasuk Kota Kupang.

“WVI digerakkan oleh visi dan berharap semua pihak dapat bergerak bersama dan WVI memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan KLA dari level desa hingga nasional,” beber Eben Ezer.

Salah satu kabupaten yang didampingi WVI, terang Eben, yaitu Kabupaten Manggarai Timur dengan komitmen tinggi dengan daya ungkit untuk menuju Kabupaten Layak Anak. Selain itu, tambah Eben, WVI juga mendampingi Kabupaten Alor, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Se-Flores, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya.

Penulis dan editor (+rony banase)

NTT Provinsi Layak Anak? — DP3A Inisiasi Pelatihan Gugus Tugas KLA

404 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dari 22 kab/kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya ada 7 (tujuh) kab/kota yang sedang berproses menuju Kota Layak Anak (KLA) yakni Kota Kupang, Kabupaten Ende, Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Timur, Manggarai Timur, Sikka, dan Kabupaten Ngada (*Sumber : Wahana Visi Indonesia).

Mencermati dan menyikapi kondisi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT melalui Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak menginisiasi pelatihan bagi gugus tugas lintas sektoral dan dari berbagai latar belakang organisasi dan pemerintah pada 11—12 Juli di Neo Aston Hotel Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pelatihan Gugus Tugas Kota Layak Anak berorientasi pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan hakekat ketentuan normatif yaitu terbentuknya pemahaman bersama tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang melibatkan berbagai stakeholder terkait agar dapat menjamin hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA).

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT, Idda Yuni Astuti, SH,M.Hum., saat membuka pelatihan (Kamis, 11 Juli 2019) menyampaikan tentang pentingnya pelatihan gugus tugas agar dapat dimanfaatkan secara baik untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran dan strategis cerdas guna menjamin sinergitas pemenuhan hak anak serta penanganan masalah kekerasan terhadap anak secara terpadu.

“Pelatihan Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Provinsi NTT yang dilaksanakan saat ini, sesungguhnya sebagai bentuk perhatian serius yang diberikan kepada anak sehingga memiliki suasana nyaman dan aman untuk bertumbuh, berkembang, berpartisipasi termasuk berekspresi dalam mengembangkan berbagai kecerdasan anak”, ujar Yuni Astuti.

Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A NTT, Dra.Maria Patricia Sumarni,M.M., saat mendampingi Plt. Kadis PPPA NTT, Idda Yuni Astuti,SH.,M.Hum., dalam Pelatihan Gugus Tugas Kota Layak Anak

Sedangkan, Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A NTT, Dra.Maria Patricia Sumarni,M.M., menyampaikan contoh penerapan Kota Layak Anak di Kota Kupang yang memiliki Forum Anak di 51 kelurahan Layak Anak

“Apakah benar 51 Kelurahan di Kota Kupang telah tergabung dalam indikator Layak Anak?, Belum..belum!. Nanti kita kupas bersama dengan 2 (dua) orang fasilitator kita (Irene Koernia Arifajar Specialist Child Protection dari Wahana Visi Indonesia Final NTT dan Merciana Djone,SH dari Kanwil Kemenkuham NTT)”, terang Maria Sumarni.

Lanjutnya, “Kami dari DP3A NTT berinisiatif untuk pertemuan selama 2 (dua) hari untuk menyatukan persepsi yang sama, Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan menghasilkan rekomendasi kepada Gubernur NTT untuk intervensi kita di Kab/kota. Kita memang tak punya wilayah karena yang bekerja Kab/kota yang memiliki tataran wilayah”.

Terang Maria Sumarni, “Mengapa kami mengundang semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, BUMN dan Pers yang mempunyai keterkaitan dalam tugas dan tanggung jawab apa yang kita inginkan?”

Selain itu, menurut Maria Sumarni, “Sudahkah kita menuju Provinsi Layak Anak (PLA)?, Belum..masih jauh sekali karena pada tahun ini (2019,red) masih dalam tahap assessment (=proses penulusuran kompetensi dan bukti)”, ungkapnya.

Penulis dan editor (+rony banase)

Maksimalkan Peran PUSPA NTT, Kemen PPPA Lakukan Pendampingan

170 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) sebagai inisiasi dari Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) memiliki peran strategis dalam mendukung dan mensinergikan sekaligus mengkolaborasi, baik peran Kemen PPPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Masyarakat (LM) maupun antar LM dalam menangani persoalan dan meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia.

PUSPA merupakan wadah berkumpulnya berbagai LM yang mencakup berbagai bidang, yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan Dinas PPPA dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka akan berkumpul untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman seputar persoalan perempuan dan anak dalam menyatukan semangat pergerakan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu kini menjadi strategi utama Kemen PPPA untuk mengakhiri 3 hal (Three Ends) yakni :
Pertama, Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak,
Kedua, akhiri perdagangan orang, dan
Ketiga, Akhiri Kesenjangan Akses Ekonomi Terhadap Perempuan

Untuk memaksimalkan peran PUSPA sendiri di masing-masing Provinsi maupun di Kab/Kota maka Kementerian PPPA berinisiatif melakukan pendampingan dengan memberikan edukasi kolaboratif dengan mengadakan Workshop Kemitraan Berkelanjutan Sektor Bisnis dan Lembaga Masyarakat untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Berlokasi di Ballroom Hotel Sotis Kupang, Kamis, 9 Mei 2019 pukul 08.00—16.00 WITA, PUSPA NTT dari berbagai unsur diberikan edukasi oleh Konsil LSM Indonesia tentang bagaimana menjalin kemitraan berkelanjutan di Sektor Bisnis dan Lembaga Masyarakat dengan memanfaatkan potensi CSR (Coorporate Social Responsibility) yang dimiliki oleh BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Deputi Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Indra Gunawan kepada Garda Indonesia menyampaikan bahwa workshop ini diharapkan dapat melihat dan mengidentifikasi resources (sumber daya) apa yang dapat membantu dan mendukung kegiatan PUSPA

“Telah banyak yang dilakukan oleh PUSPA dan diluar PUSPA, Lembaga Masyarakat (LM) telah banyak melakukan kegiatan dan program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”, ujar Indra Gunawan

Deputi Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Indra Gunawan

Lanjutnya, Pemerintah membutuhkan teman-teman di PUSPA, LM, Dunia Usaha, dan Media untuk bersama menangani isu-isu perempuan dan anak

“Saya optimis jika melihat apa yang telah dilakukan PUSPA dan banyak potensi bisa digarap bersama dengan bantuan Dunia Usaha yang dapat disinergikan dengan membangun kekuatan bersama PUSPA dan LM di daerah khususnya di Provinsi NTT”, pungkas Indra Gunawan

Sedangkan Direktur Eksekutif Konsil LSM Indonesia, Misran Lubis di sela-sela workshop menyampaikan pentingnya peran CSR, menyamakan persepsi di dalam PUSPA tentang CSR, memahami konsep program PUSPA yang menjadi alat tawar bagi perusahaan, BUMD dan BUMN

“Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan CSR, dan menjadi tugas PUSPA untuk menyadarkan dan mengingatkan kewajiban mereka”, jelas Misran

Selain itu, lanjut Misran, membenarkan praktek kewajiban CSR tersebut dilakukan, meningkatkan kualitas bersama (kualitas perusahaan, masyarakat dan pembangunan daerah) dan mendorong regulasi agar berkelanjutan

“PUSPA harus memperluas jangkauan kerjasama dengan dinas atau instansi lain, sektor swasta, dan kerjasama di tingkat desa. PUSPA tidak harus eksklusif namun menjadi inklusif dengan membuka kerjasama dengan berbagai pihak untuk percepatan pembangunan perempuan dan anak”, pungkas Misran Lubis yang juga menjabat sebagai Ketua FK PUSPA Sumatera Utara.

Penulis dan editor (+rony banase)