Arsip Tag: Ikatan Media Online

Jurnalis di Rote Ndao Kecewa, Gugus Tugas Covid-19 Tidak Terbuka Terkait Data

136 Views

Rote Ndao, Garda Indonesia | Para jurnalis sangat kecewa dengan kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Rote Ndao karena terkesan tertutup dalam penyampaian informasi penanganan kasus Corona.

Bermula dari jumlah kasus Covid-19 berdasarkan hasil rapid test di Kabupaten Rote Ndao terus bertambah pasca pengumuman dua Orang Dalam Pemantauan (ODP) oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rote Ndao, Sabtu, 11 April 2020.

Jurnalis sudah menanyakan ke Jubir Gugus Tugas pada Senin, 13 April 2020, terkait informasi hasil rapid test dua orang kerabat dekat ODP yang positif, namun dikatakan belum ada perkembangan, hingga media di Rote Ndao tidak mendapatkan penjelasan resmi terkait penambahan satu ODP dan dua ODP ( 3 ODP Positif Hasil Rapid Test) karena Gugus Tugas tidak merespons pertanyaan wartawan di Rote Ndao.

Menyikapi sikap Gugus Tugas Covid-19 Rote Ndao ini, beberapa jurnalis media cetak, elektronik dan online menganggap bertentangan dengan Protokol Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 secara nasional yang mengatur, antara lain memberikan akses media untuk mengetahui informasi terkini terkait virus; harus memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada publik, juru bicara harus bisa ditemui dan bisa dihubungi setiap saat; selalu menyampaikan update informasi secara berkala; memastikan dapat mencantumkan keterangan waktu untuk menjamin ketepatan informasi, dan pada setiap perubahan yang terjadi, harus diinformasikan bahwa ini merupakan perubahan dari informasi sebelumnya.

Mencermati kondisi itu, Ketua Ikatan Media Online (IMO) Provinsi NTT, Rony Banase berupaya membangun komunikasi dan menjembatani kondisi tersebut dengan menghubungi Kabag Humas dan Protokol Setda Pemda Rote Ndao, Handryans Bessie dan Kepala RSUD Ba’a dr Widyanto P Adhy.

Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Rote Ndao menyampaikan bahwa sejak awal telah membuat rilis berita setiap hari terkait perkembangan Covid-19 secara rutin untuk para jurnalis. “Namun, pada perkembangan, usai hasil tes cepat atau Rapid Test dari beberapa ODP dan terkait teknis klinis lainnya agak sulit diperoleh dari Direktur RSUD Ba’a,” ungkap Handri pada Minggu, 19 April 2020 pukul 10.23 WITA.

Lanjutnya, upaya fasilitasi telah dilakukan, dengan menyampaikan beberapa pertanyaan media terkait hal teknis klinis, namun sulit diperoleh penjelasan yang mendetail dan tidak digubris. “Dijawab, namun hanya satu atau dua kata saja, kondisi tersebut sulit bagi teman-teman media untuk mengembangkan pemberitaan dan Direktur RSUD Ba’a tidak mengikuti perkembangan pemberitaan,” beber Handri sembari menyampaikan bahwa upaya membangun komunikasi dan menyampaikan informasi satu pintu dan terarah telah dilakukan dengan dr Adhy.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Rote Ndao, Handri Bessie. Foto oleh roolnews.id

Terpisah, Direktur RSUD Ba’a saat dihubungi via telepon pada Minggu, 19 April 2020 pukul 11.32 WITA, menyampaikan akan berupaya untuk membangun komunikasi dua arah dengan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Rote Ndao.

dr Adhy juga menyampaikan telah berupaya menyampaikan hal teknis klinis kepada teman-teman media melalui Kabag Humas. “Hal tersebut telah dilakukan secara terus-menerus dan disampaikan kepada Kabag Humas,” katanya menjawab pertanyaan Ketua IMO NTT terkait kerja kolaborasi penyampaian update informasi penanganan Covid-19 di Rote Ndao. (*)

Penulis (*/Tim IMO NTT)

IMO-Indonesia : Perpu No 1 Tahun 2020 Perkuat Daya Tahan & Ekonomi Lebih Kompetitif

138 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, dapat berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Guna memberikan landasan hukum yang kuat Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, hal tersebut dituturkan oleh Helex Wirawan, S.E.,S.H.,M.H. Dewan Pembina IMO-Indonesia yang juga Praktisi hukum dan Pengacara, kepada awak media pada Selasa, 31 Maret 2020 ketika diminta tanggapannya terkait Perpu No. 1 Th 2020 yang baru saja ditetapkan.

Helex juga mengatakan bahwa salah satu kebijakan keuangan adalah termasuk kebijakan perpajakan. Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi: a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Helex Wirawan juga menyampaikan bahwa melalui Pasal 5 (1) pemerintah melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi 3% persen lebih rendah dibandingkan dengan yang berlaku saat ini.

“Tarif sebesar 22 % (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan sebesar 20 % (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Untuk Wajib Pajak dalam negeri. berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 4O % (empat puluh persen); dan c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang berlaku saat ini,” ungkap Helex Wirawan.

“Filosofinya dari penurunan tarif pajak adalah untuk membuat ekonomi Indonesia kompetitif,” terangnya.

Kebijakan penurunan tarif PPh badan itu untuk membantu dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca terjadinya pandemi. Penurunan tarif PPh sudah lama diinginkan oleh kalangan pengusaha. Rencana penurunan tarif ini sebenarnya juga sudah masuk dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian dari DPR terkait pembahasan RUU tersebut.

Dewan Pembina IMO-Indonesia Helex Wirawan juga berharap kiranya semoga Penurunan tarif PPh diharapkan menjadi solusi untuk memberi daya tahan bagi pengusaha dalam menghadapi masa sulit dan untuk memancing gairah investasi di Indonesia. (*)

Sumber berita dan foto (*/@yfi–Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

‘Untukmu Negeri’ IMO-Indonesia Support Pemberitaan Covid-19 di Tanah Air

39 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Sehubungan dengan wabah Covid-19 di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah Johnny G. Plate telah menerbitkan surat perihal penayangan iklan masyarakat nomor : S209/M.KOMINFO/PI.01.03/ 03/2020 tanggal 21 Maret 2020 dengan klasifikasi segera yang ditujukan kepada direktur utama dan ketua asosiasi lembaga penyiaran.

Mengingat perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin masif, berdasarkan dari situs resmi pemerintah per tanggal 21 Maret 2020 adalah positif Covid-19 ; 450 orang, sembuh (positif Covid-19) ; 20 orang dan meninggal (positif Covid-19) 38 orang.

Dengan kondisi ini Kemenkominfo mengajak seluruh lembaga penyiaran televisi dan radio untuk lebih intensif (setiap satu jam) menyampaikan pemberitahuan dan iklan layanan masyarakat untuk mematuhi social distancing dan tetap berada di rumah kecuali untuk keperluan sangat mendesak.

Surat edaran yang ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut menjadi atensi bagi IMO-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yakub Ismail di Jakarta pada Minggu, 22 Maret 2020, saat diminta tanggapannya oleh awak media terkait peran serta industri media online atas situasi saat ini

Untuk diketahui IMO-Indonesia adalah organisasi badan usaha media online yang dideklarasikan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan Visi ; Menjadi Organisasi Media Online Yang Berimbang dalam Pemberitaan dan Pemersatu Kebinekaan. Dengan Misi, Menjadikan Media Online Bagian Dari Industri Pers yang Memiliki Nilai Tambah, Memperjuangkan Regulasi yang Berpihak Kepada Industri Pers Online, Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa dengan Pemberitaan Yang Benar dan Berimbang.

“Pada tanggal 16 Maret 2020, Dewan Pimpinan Pusat telah menerbitkan imbauan kepada seluruh pengurus dan anggota IMO-Indonesia secara nasional. “Pandemi Covid-19, IMO-Indonesia Imbau Sampaikan Informasi Update Kepada Masyarakat Serta Memperhatikan Aspek K3,” beber Yakub Ismail.

Terkait kondisi saat ini, kembali Dewan Pimpinan Pusat IMO-Indonesia menyampaikan agar seluruh pengurus dan anggota media online IMO-Indonesia secara nasional untuk lebih intensif mempublikasi pemberitaan perihal perkembangan dan informasi mutakhir terkait COVID-19 kepada masyarakat secara lebih luas di tanah air.

“Agar kiranya pengurus dan anggota IMO-Indonesia secara nasional menjalin komunikasi lebih intens dengan kehumasan secara berjenjang untuk mendapatkan informasi update yang sumbernya dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan,” pinta Ketua Umum IMO Indonesia.

“Hal tersebut tentunya menjadi kontribusi IMO-Indonesia kepada Negeri dalam bentuk support pemberitaan agar kiranya seluruh informasi terkait pencegahan serta penanganan COVID-19 dapat lebih terpublikasi dan bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas,” ujar Yakub yang diamini oleh Sekretaris Jenderal M. Nasir Bin Umar dan Bendahara Umum Jeffy Karangan.

“Imbauan ini selaras dengan pandangan-pandangan dari Ketua Dewan Penasehat IMO-Indonesia Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto Kepala Staf Umum TNI dalam kesempatan dialog Nasional “PERS PEMERSATU BANGSA” beberapa waktu yang lalu di Jakarta yang juga dihadiri oleh segenap Jajaran Dewan Penasehat diantaranya Bachtiar Ravenala Ujung Ketua Dewan Pembina Yayasan Konstruksi dan Infrastruktur Indonesia (YAKIN) yang juga sebagai dewan pengawas lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional, Edy Ganefo Ketua Umum Kadin-Indonesia, Adi Suparto Dewan Pakar Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara serta Dosen Senior Fakultas Hukum yang juga pemegang sertifikat utama wartawan serta Dewan Pembina Tjandra Setiadji Advokat kenamaan Nasional, Yuspan Zalukhu Dosen Fakultas Hukum, Helex Wirawan Praktisi Hukum, Maskur Husain Praktisi Hukum sekaligus entertainer dengan nama panggung Alex Gamalama dan para ketua serta pengurus Dewan Pimpinan Wilayah di 20 Provinsi,” pungkas Yakub.(*)

Sumber berita (*/@yfi–Tim IMO Indonesia) Editor (+rony banase)

Bedah Buku ‘Kuasa Media di Indonesia’, Media & Warganet Tangkal Isu Intoleransi

181 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Komunitas Peacemaker Kupang (KOMPAK) menghelat Diskusi dan Bedah Buku ‘Kuasa Media di Indonesia—Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital’ karya Ross Tapsel pada Sabtu, 22 Februari 2020 pukul 09.00—selesai di Luy Pung Cafe areal Ruko Friendship.

Menghadirkan 5 (lima) pemantik diskusi yakni Anna Djukana dari Aliansi Jurnalis Independen, Beverly Rambu dari media Victory News, Pengelola Portal Berita Daring Garda Indonesia, Rony Banase yang mewakili Ikatan Media Online Indonesia (IMO-Indonesia) DPW Provinsi NTT, Novermy Leo dari media Pos Kupang dan Jurnalis detik indonesia, Yoseph Mbete Wangge yang mewakili Organisasi Jurnalis Muda NTT.

Turut hadir dalam Diskusi dan Bedah Buku, Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni, Aktivis Perempuan untuk Kemanusiaan, Pdt.Emy Sahertian; Ketua Majelis Agama Buddha Theravada (Megbudhi) Provinsi NTT, Indra Effendy; dan perwakilan organisasi mahasiswa lintas agama.

Suasana Diskusi dan Bedah Buku “Kuasa Media di Indonesia’ karya Ross Tapsell di Luy Pung Cafe

Hasil bedah buku menunjukkan dua sisi antara Kaum Oligarki dan Warganet dimana Oligarki mengontrol ranah media media arus utama (mainstream) dan mendorong struktur kekuasaan elite terpusat di sektor politik dan media, sedangkan Warganet menggunakan media digital untuk membangun basis komunitas warga dengan tujuan aktivitas dan pembebasan yang dapat digunakan untuk menantang struktur kekuasaan elite melalui penggunaan media digital efektif.

Dari dua kelompok ini (Oligarki dan Warganet) akan memiliki intervensi dan dampak dengan tendensi luas dan jauh ke dalam politik dan budaya Indonesia ke depan. Kondisi ini, menurut Koordinator KOMPAK, Zarniel Woleka, media dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan kampanye toleransi, gender, disabilitas, lingkungan inklusi yang adil bagi masyarakat Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Zarniel berharap agar didorong sebuah Gerakan Toleransi Warganet (nitizen) karena 70 persen populasi daring (online) berada di bawah usia 35 tahun (Generasi Milenial atau Generasi Y) dan sekitar 71,6 persen penduduk Indonesia mengonsumsi berita melalui media sosial.

“Dengan adanya Gerakan Toleransi Warganet, dapat dilakukan pemahaman akan pentingnya isu keberagaman dan dapat mengedukasi nitizen tentang pentingnya kampanye toleransi, gender, disabilitas, lingkungan inklusi yang adil,” harap Zarniel.

Menyikapi kondisi di atas, Ketua IMO Indonesia Wilayah NTT, Rony Banase menyampaikan perlunya edukasi berupa Literasi Media Digital bagi Warganet untuk menggunakan internet secara positif dan sehat. “Diperlukan pembekalan bagi Warganet yang berada pada usia rentan dan dapat dipengaruhi dengan memberikan edukasi berupa Literasi Media Digital,” imbuh Rony Banase.

Menurut Rony, Sejalan dengan Visi Organisasi IMO Indonesia yang telah mengokohkan prinsip untuk tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoaks, ujaran kebencian dan SARA Provokatif, maka merupakan kerja bersama untuk mengedukasi warganet yang merupakan citizen journalism (jurnalis warga).

“Karena warganet membentuk basis komunitas di era digital seperti grup facebook, grup whatsapp, dalam bentuk media jurnalis warga lainya, kita dapat melakukan panetrasi dan memberikan atensi berupa pemahaman akan keberagaman dan penyadaran akan isu Intoleransi,” imbuh Rony Banase sembari menyampaikan bahwa IMO NTT konsisten dan kontinu menyuarakan prinsip dasar kerja organisasi IMO-Indonesia.

Senada, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen Anna Djukana, mengatakan masih banyak media yang tidak mendukung isu keberagaman dan gender bahkan banyak yang mengeksplorasi perempuan “Media tidak mendukung keberagaman dan isu – isu gender, banyak mengeksploitasi perempuan.” ungkap Anna.

Begitu pula dikatakan oleh perwakilan Pos Kupang, Novermy Leo menyatakan bahwa banyak media saat ini memilih pemberitaan dengan rating tinggi untuk kepentingan bisnis, dan mengesampingkan pesan pesan edukasi bagi masyarakat.
“Media hari ini memilih pemberitaan – pemberitaan dengan rating tinggi untuk tujuan bisnis. Sebenarnya kita bisa menyisipkan pesan – pesan dan edukasi bagi masyarakat melalui berita – berita dengan rating tinggi.” ujar Novermy Leo.

Perwakilan Victory News Beverly Rambu, menegaskan bahwa masyarakat sebagai kekuatan media, harus memiliki kecerdasan yang bijak untuk mengikuti perkembangan zaman dan dapat memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan pendapat, fakta, peristiwa dengan bijak, tanpa harus disebarkan dengan sistem hoaks dan memprovokasi.

“Dalam berpendapat perlu diperjuangkan nilai-nilai positif yang berguna dan penuh tanggung jawab. “Berpendapatlah dan perjuangkan nilai-nilai positif yang berguna melalui berbagai platform digital dan media sosial dengan penuh tanggung jawab moral serta beretika sehingga benar-benar menjadi kekuatan bangsa yang membanggakan dan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia.” ungkapnya.

Ketua II Jurnalis Muda NTT, Yoseph Mbete Wangge menyampaikan perlu ada kecerdasan dalam menyiapkan strategi berkampanye di media sosial, sehingga hasil ke depan dapat dihitung dengan baik serta memiliki nilai yang positif. “Cerdas menyiapkan strategi kampanye medsos misalnya, konsolidasi wacana merupakan salah satu solusi karena untuk menjadikan sebuah isu terakumulasi algoritma dan menjadi tranding, ”pungkasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)

Ketua IMO Indonesia : “Media Massa Wajib Menebar Edukasi”

70 Views

Denpasar, gardaindonesia.id | Ketua Umum Ikatan Media Online Indonesia (IMO-Indonesia) Yakub F Ismail menekankan pentingnya peranan media massa, seyogyanya tidak hanya sekedar menjadi ajang menyebarkan informasi belaka.

“Justru media massa dituntut untuk mampu menebarkan edukasi, baik bagi masyarakat atau pelajar sehingga warga menjadi lebih berwawasan dan siap bersaing di era global,” ujar Yakub ketika dijumpai di Quest San Hotel Denpasar, Kamis (3/1/2019) siang.

Atas pengharapan untuk berperan secara optimal, lanjut pria kelahiran Banten, maka sudah saatnya digagas untuk membangun museum jurnalistik, yang sangat mungkin direalisasikan di Bali.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F Ismail

“Bali adalah etalase Indonesia. Maka IMO Indonesia bisa berperan sebagai duta pariwisata atau duta bidang lain, untuk menyebarkan segala informasi positif yang dibutuhkan masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke Bali,” ujarnya.

IMO Indonesia, ujar Yakub, sebagai ‘rumah’ bagi media online Indonesia, dapat menempatkan diri di garda terdepan untuk memberi pemahaman dunia jurnalistik dan menjadi menyambung informasi serta literatur atas kondisi terkini di suatu daerah masing-masing.

Apabila museum jurnalistik mampu direalisasikan, maka IMO Indonesia dapat menjadi rujukan ataupun inspirasi bagi jurnalis. Baik bagi jurnalis yang bernaung di bawah IMO Indonesia maupun tidak. Sedangkan bagi pelajar, hal ini dapat menjadi pusat edukasi yang sangat berarti, sebagai referensi jika suatu saat ada generasi muda bangsa ingin menjadikan profesi jurnalis sebagai pilihan hidup.

“Bersinergi dengan Himpunan Pewarta Indonesia (HPI), ke depan kita adakan uji kompetensi yang mengacu aturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kita jangan menjadi katak di dalam tempurung, melainkan harus berpikir besar dengan membangun kualitas agar mampu bersaing di pasar global. Jangan bicara soal persaingan lokal lagi, tidak lama lagi kita sudah di level global,” tegas Yakub.

Penulis (*/IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)