Arsip Tag: kadis pppa ntt

PUSPA Diharapkan Dapat Menjadi Mitra Pemerintah

293 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) sebagai suatu inisiasi dalam mewujudkan koordinasi fundamental yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menyatukan visi dan misi lembaga-lembaga terkait demi kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia.

Lembaga-lembaga terkait tersebut adalah, Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Masyarakat, Media dan berbagai keterwakilan dan partisipasi masyarakat menyebarluaskan mampu yang menyukseskan program unggulan 3ENDS (Three Ends) yang di dalamnya berisi pesan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia serta akhiri kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

Menyadari kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini, dan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, Kementerian PPPA telah menggalang partisipasi semua pihak, tidak hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, Akademisi, Lembaga Riset, dunia usaha dan media, untuk turut bersama-sama terlibat masing-masing.

Sehubungan dengan itu, telah dibentuk Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forkomwil PUSPA) NTT periode 2018—2020 dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018. Dengan Pergub ini, ditetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Forkomwil PUSPA NTT yang mana PUSPA) mempunyai tugas memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah; melakukan kajian terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Untuk memperkokoh sinergitas dan kolaborasi antara Dinas PPPA NTT dan PUSPA NTT dilakukan Fasilitasi Kemitraan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dalam rangka Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) pada 12—13 Desember 2019 di Hotel Neo Aston Kupang.

Pose bersama Anggota PUSPA NTT dan Para Kabid dari Dinas PPPA NTT

Hadir para anggota PUSPA NTT, Kadis PPPA NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. dan Mewakili Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Kepala Bidang Partisipasi Media Eleksos, Drs. Supriyadi.

Drs. Supriyadi dalam kegiatan fasilitasi tersebut menyampaikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka dibentuklah PUSPA. “PUSPA diharapkan dapat mandiri dengan menggandeng dunia usaha dan kemudian dapat menjadi Mitra Dinas PPPA,” ujar Supriyadi.

Selain itu, tambah Supriyadi, PUSPA dapat menguatkan sinergi dan jejaring antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dan bermitra dan berpartisipasi dengan masyarakat, lembaga masyarakat, Tokoh Adat (Toda), Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Toma).

“Dana stimulan pada 2018 berbeda dengan 2019 berbeda strategi. Untuk 2019, Kementerian PPPA tidak memberikan dana stimulan namun berupa peningkatan SDM Forum PUSPA terkait materi PUHA dan PUG,” ungkap Drs. Supriyadi.

Mewakili Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Kepala Bidang Partisipasi Media Eleksos, Drs. Supriyadi (kiri) dan Kepala Dinas PPPA NTT, Sylvia R Peku Djawang, S.P., M.M (kanan) saat kegiatan fasilitasi PUSPA NTT

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. menyampaikan bahwa Dinas PPPA NTT ingin bersinergi dengan PUSPA NTT dengan melaksanakan rapat (meeting) untuk memfasilitasi meski tidak memiliki anggaran dari APBD namun dapat melaksanakan rapat kecil di Kantor DPPPA NTT dan bukan di hotel mewah.

“Biarkanlah Forum PUSPA difasilitasi oleh Dinas PPPA NTT dengan lebih diarahkan pada penguatan dan pelibatan dunia usaha (swasta) dan itulah salah satu kelemahan dari PUSPA,” beber Sylvia.

“Dukungan APBN diberikan kepada PUSPA NTT pada tahun 2018 untuk dapat membesarkan diri dan mandiri dan harapan Kementerian PPPA, ke depan PUSPA NTT dapat mandiri dengan menggandeng dunia usaha,” ungkap Kadis PPPA NTT sambil menyampaikan dari fasilitasi ini dapat dihasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk Tahun 2020.

Diharapkan ke depan, imbuh Kadis PPPA NTT, dapat terbentuk Forum PUSPA di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kegiatan fasilitasi tersebut, mewakili PUSPA NTT, Dr. Twen Dami Dato menyampaikan praktik-praktik baik (Best Practice) yang telah dilaksanakan berupa pemberdayaan perempuan di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak Kota Kupang berupa pelatihan pembuatan pupuk bokashi, Sehari Bersama Anak Pemulung dan Kampanye Stop Kekerasan Terhadap Anak.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Bimtek APH : Negara Harus Hadir dalam Penanganan Korban KDRT & TPPO

248 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap kelompok rentan marginal yakni perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menjadi perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15—64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual; 1 dari 4 perempuan yang sedang/pernah menikah pernah kekerasan berbasis ekonomi; dan 1 dari 5 perempuan yang sedang/pernah menikah mengalami kekerasan psikis sedangkan data kasus KDRT dari Kementerian PPPA menunjukan kasus KDRT di Provinsi NTT meski menurun namun masih intens terjadi dengan rincian pada tahun 2017 terjadi 377 kasus (Kasus KDRT Nasional sebanyak 10.722 kasus); tahun 2018 terjadi 188 kasus (Nasional terjadi 10.251 kasus); dan tahun 2019 terjadi sebanyak 175 kasus (Nasional terjadi 8.262 kasus KDRT)

Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementerian PPPA, Fitri Diawati, S.E., M.M.

Demikian penjelasan dari Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA yang diwakili oleh Kabid Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fitri Diawati, S.E., M.M. kepada para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Bimtek APH dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilaksanakan pada 9—10 Desember 2019 di Hotel Neo Aston Kupang.

Di hadapan 35 Aparat Penegak Hukum (APH) dari unsur Kejaksaan, Polda NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), TNI AU, KP3 Laut, BP3TKI Kupang, dan Unsur Media; Fitri Diawati menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menangani persoalan KDRT dan TPPO.

“Penyidik merupakan ujung tombak penyidikan kasus KDRT dan TPPO dan negara harus hadir dalam Penanganan korban,”tegasnya sambil menambahkan bahwa Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku.

Selain itu, ujar Fitri, diperlukan Sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di tingkat desa dengan menggunakan Dana Desa yang bertujuan Pencegahan KDRT yakni mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak para pelaku.

Adapun bentuk KDRT sesuai dengan pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang PDKRT berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Di samping itu, Kabid Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Kementerian PPPA, Dino Adriana, S.E. memaparkan tentang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan merekomendasikan apa yang harus dibuat untuk meminimalisir TPPO.

Perlu diketahui, hingga 30 November 2019, Sebanyak 113 jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT telah menjadi korban dari TPPO.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. menyampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) NTT sangat serius menangani masalah KDRT dan TPPO.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.

“Kita memang berusaha terus mencegah dalam formulasi aspek pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan aspek hukum dan Akar masalah TPPO yakni ekonomi, pendidikan, kemiskinan, dan aksesibilitas kerja dan ketika semua urusan di dalam rumah tangga beres maka makin sedikit orang yang akan mengalami KDRT dan TPPO,” terang Sylvia.

Sylvia juga membeberkan Fokus dan tantangan terhadap KDRT dan TPPO hingga 2023 di Provinsi NTT yakni :

  • Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan temasuk TPPO (angka kuantitatif) ke Zero Human Trafficking;
  • Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO menyangkut kualitas dan proses penuntasan kasus

“Tantangan bagi DPPPA Provinsi NTT yakni Zero Human Trafficking dan melakukan revisi Perda 14 Nomor 2008,” ungkap Kadis PPPA NTT.

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

Penyedia Layanan Harus Responsif Gender dan Peka pada Korban Kekerasan

258 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Salah satu isu yang belum terpecahkan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah isu kekerasan dan disadari bahwa hingga saat ini masih banyak perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang belum melapor di tempat pelayanan yang tersedia.

Penyebabnya karena rasa takut, terancam keamanan, dan masih menganggap sebagai aib keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain. Sehingga sampe saat ini belum diperoleh data yang valid dan akurat tentang jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Bertolak dari kondisi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi penyedia layanan pada tanggal 13—14 Agustus 2019 di Hotel Neo Aston Kupang

Kepala DP3A NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. saat membuka kegiatan pelatihan (Selasa, 13/08/2019) mengatakan walaupun upaya hukum untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak anak telah banyak dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada banyak kendala dan tantangan yang salah satunya terkait dengan data kekerasan.

Kepala DP3A NTT, Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M. (blus merah mudah dan bersarung tenun sumba merah)  foto bersama para kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Karena menurut Sylvia, kekerasan adalah setiap perbuatan melanggar Hak Azasi Manusia terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Lanjutnya termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi namun kurang mendapatkan perhatian banyak orang baik secara nasional maupun internasional, sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam praktiknya sudah menjadi permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek dari trafficking.

“Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya kekerasan dan trafficking, dimana dapat mengakibatkan terjadi penyiksaan dan bahkan kematian,” tegasnya.

Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, imbuh Sylvia, perlu melakukan Pelatihan SDM Penyedia Layanan di Kupang bagi para pengelola P2TP2A serta lembaga penyedia layanan Iainnya bagi korban yang responsive gender dan

“Penyedia layanan harus peka terhadap kebutuhan korban serta memberikan pengetahuan tentang hak-hak korban dan sistem penyedia layanan Tenaga Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap,”pintanya.

Perempuan dan Anak di Provinsi sehingga masalah ini mendapat perhatian dan penanganan yang maksimal dan sedini mungkin dari semua pihak.

Selain itu, tambah Sylvia Peku Djawang, mengacu dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009), maka ada 2 (dua) target besar yang harus dicapai oleh DP3A Provinsi NTT hingga tahun 2023 yang akan datang.

“Menurunnya jumlah kasus dan korban kekerasan yang ditangani serta menurunnya persentase pencegahan TPPO/Zero Human Trafficking menjadi tugas besar kami dan menyadari bahwa kedua tugas besar ini tidak dapat kami lakukan sendiri secara maksimal tanpa dukungan dari seluruh stackeholder Iainnya,”tandasnya.

Penulis dan editor (+rony banase)