Arsip Tag: kementerian dalam negeri

Status WNA Orient, Kemendagri Tunggu Konfirmasi Otoritas Berwenang

334 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pada Kamis pagi, 4 Februari 2021, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, memimpin rapat bersama dengan KPU RI dan Bawaslu RI untuk mencermati usulan penundaan pelantikan  Bupati Terpilih Sabu Raijua. Bawaslu memberikan saran atas polemik yang terjadi di Sabu Raijua dan mengusulkan kepada KPU untuk dilakukan penundaan pelantikan. Hadir juga Dirjen Polpum, Dirjen Dukcapil, Kapolda NTT, dan juga ada staf khusus Menteri Dalam Negeri

“Tentunya, usulan Bawaslu ini menjadi bahan laporan bagi kami kepada pimpinan, Bapak Menteri, agar nanti mengambil keputusan yang tepat,” kata Akmal.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/02/04/cermati-usulan-bawaslu-kemendagri-tunda-pelantikan-orient-riwu-kore/

Dikatakan Akmal, para pejabat terkait, dalam kesempatan tersebut menyampaikan masukan berdasarkan perspektif yang hampir sama. Meski demikian, pihaknya mengaku akan menghormati proses demokrasi dan fakta hukum di lapangan, sehingga keputusan Mendagri tidak akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima sejumlah masukan terkait pelantikan Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, yang akhir-akhir ini kemenangannya menuai polemik, karena status kewarganegaraan.

“Kami menghormati proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, tetapi ketika ada fakta hukum yang terjadi sekarang, kita juga harus memperhatikan ini sebagai sebuah langkah yang harus kita antisipasi agar nanti ketika proses Pilkada ini selesai dan bermuara pada pengesahan penetapan pasangan calon melalui keputusan Mendagri, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tandasnya.

Kemendagri, terang Akmal, masih menunggu konfirmasi dari otoritas maupun lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk menentukan status kewarganegaraan Orient P Riwu Kore berdasarkan fakta hukum. Meski demikian, usulan Bawaslu akan menjadi opsi yang dipertimbangkan.

“Nah, kami tentunya harus konfirmasi ulang kepada lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan untuk memastikan kewarganegaraan ini. Solusi yang ditawarkan oleh Bawaslu menjadi opsi yang akan kami jadikan pertimbangan kepada Bapak Menteri untuk diambil. Tetapi, sekali lagi bahwa proses ketetapan, apakah kewarganegaraan adalah WNI atau WNA kami serahkan sepenuhnya nanti kepada otoritas yang berwenang,” jelas Akmal.

Adapun masa jabatan Bupati Sabu Raijua masa bakti 2015—2020 akan berakhir pada 17 Februari 2021. Untuk itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, sehingga diharapkan kebijakan akan diambil sebelum tenggat waktu masa jabatan habis.

“Kemendagri memiliki perhatian dan mencermati permasalahan ini dan segera mengambil keputusan dengan langkah yang tepat. Sekali lagi kami menghormati demokrasi, tapi ada fakta hukum yang harus kami hormati, sehingga langkah-langkah ini akan menjadi sebuah kebijakan yang nanti akan diambil oleh Bapak Menteri dalam waktu sebelum tanggal 17 Februari,” pungkas Akmal. (*)

Sumber berita dan foto (*/Puspen Kemendagri)

Editor (+roni banase)

Cermati Usulan Bawaslu, Kemendagri Tunda Pelantikan Orient Riwu Kore

636 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda pelantikan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua. Pertimbangan ini diambil, setelah Kemendagri menghelat rapat bersama KPU dan Bawaslu yang membahas status kewarganegaraan Bupati Sabu Terpilih saat perhelatan Pilkada 9 Desember 2020.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/02/02/diduga-palsu-bawaslu-sabu-raijua-telusuri-status-warga-negara-bupati-terpilih/

“Tadi pagi, kami memimpin rapat bersama-sama KPU dan Bawaslu RI. Ada Dirjen Polpum, Kapolda NTT. Kami mencermati usulan oleh Bawaslu yang memberikan saran, Bawaslu mengusulkan untuk dilakukan penundaan pelantikan,” kata Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik saat memberikan keterangan pers pada Kamis, 4 Februari 2021.

Akmal Malik mengungkapkan, untuk menanggapi pemberitaan yang cukup ramai terkait Bupati Terpilih Sabu Raijua (berpasangan dengan Wakil Bupati Terpilih Tobias Uly, Paket Ie Rai), diduga berwarga negara Amerika Serikat (AS), maka posisi Kemendagri harus mencermati permasalahan tersebut dengan saksama untuk mengambil langkah cepat dan komprehensif.

“Hari ini kami mengundang pihak yang terkait dengan dinamika yg terjadi di Kabupaten Sabu Raijua untuk membicarakan perspektif mereka, saran dan langkah yang harus dilakukan,” ujar Akmal Malik.

Dikatakan Dirjen Otda) Kemendagri, usulan Bawaslu tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam mengambil keputusan yang tepat. Apalagi, masukan dari KPU, Polda dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri memiliki perspektif yang hampir sama dengan Bawaslu. “Kami menghormati proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua tetapi kita ada fakta hukum yang terjadi seperti sekarang. Kita harus memperhatikan hal ini sebagai sebuah kerangka yang harus diantisipasi,” terang Akmal Malik.

Sehingga, lanjutnya, ketika proses Pilkada ini selesai dan bermuara pada pengesahan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Agar nanti ketika proses pilkada ini selesai dan bermuara pada pengesahan penetapan paslon melalui SK Mendagri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Meski Ditjen Dukcapil, Bawaslu dan KPU menyampaikan semua proses demokrasi sudah selesai. Bahkan Bawaslu sudah melakukan pengawasan yang cukup efektif dan Ditjen Dukcapil juga sudah memberikan data-data, namun ada fakta yang tidak dapat dihindari terkait warga negara asing dari Bupati Sabu Raijua.

“Kami tentu harus konfirmasi ulang pada lembaga atau otoritas yang punya kewenangan akan kewarganegaraan ini,” tandas Akmal Malik.(*)

Sumber berita (*/berisatu.com)

Foto utama (*/istimewa/facebook/kelaradui)

Editor (+roni banase)

Dorong Peran Serta, IMO-Indonesia Sodor Surat ke Dirjen Polpum Kemendagri RI

265 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Seiring bertumbuh dengan eksistensinya pada industri media online di tanah air, sejak berdiri pada tahun 2017, kini; Ikatan Media Online (IMO) Indonesia telah memiliki 20 DPW dengan 300-an anggota yang tersebar di seluruh nusantara.

Maka, untuk lebih mengembangkan organisasi serta mendapat pembinaan, pada Rabu, 23 September 2020, Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail bersama Dewan Pembina Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H. menyampaikan surat serta copi legalitas IMO-Indonesia kepada Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI.

“Adapun, perihal penyampaian surat kepada Dirjen Polpum tersebut kiranya agar bisa tercatat dan masuk dalam data base dan dapat terintegrasi dengan agenda-agenda Kemendagri, sehingga IMO-Indonesia dapat turut berpartisipasi baik di tingkat nasional maupun regional, “ujar Ketum IMO Indonesia, Yakub Ismail.

Selanjutnya, Yakub berharap. IMO-Indonesia bisa mendapatkan pembinaan, agar apa yang menjadi Visi & Misi Organisasi untuk dapat “mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan pemberitaan yang benar dan berimbang” dapat terus diwujudkan oleh seluruh pengurus dan anggota secara berjenjang.

DPP IMO-Indonesia juga menghimbau kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang belum menyampaikan keberadaannya di wilayah, kiranya untuk segera menyampaikannya kepada Kesbangpol tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kedudukannya.

Hal tersebut dimaksudkan, tandas Yakub, agar keberadaan serta eksistensi IMO-Indonesia di seluruh wilayah dapat tercatat sehingga memudahkan dalam berkomunikasi terkait perkembangan informasi terkini di wilayah.

Senada dengan Ketua Umum, Dewan Pembina IMO-Indonesia Yuspan Zalukhu juga menyampaikan agar seluruh tingkatan wilayah kepengurusan untuk dapat segera menyampaikan keberadaannya kepada pemerintah setempat melalui Kesbangpol.

Yuspan juga mengharapkan peran serta aktif anggota IMO-Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam pemberitaan perkembangan Pandemi Covid-19.

“Hal tersebut tentunya juga berfungsi sebagai informasi sekaligus kontrol positif agar penanganan Covid-19 ini menjadi atensi semua regulator dan juga masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan,” pungkasnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim media)
Editor (+rony banase)

Lomba Inovasi Daerah Libatkan Pemda, Tersedia Dana Penghargaan 168 Miliar

119 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru harus tetap dilaksanakan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan produktif dan aman dari potensi penularan Covid-19.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Gugus Tugas Nasional untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan. Ini tidak hanya menjadi suatu peraturan yang harus dipatuhi namun menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat sebagai adaptasi kebiasaan baru.

Mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19 dengan adaptasi kebiasaan baru, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan program Lomba Inovasi Daerah sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru secara bersama-sama oleh setiap daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Lomba Inovasi Daerah merupakan suatu sarana untuk mengedukasi dan mensosialisasikan protokol kesehatan di berbagai sektor pada masa adaptasi kebiasaan baru.

“Lomba Inovasi Daerah yang melibatkan pemerintah daerah merupakan sarana untuk mengedukasi dan mensosialisasikan bagaimana adaptasi kebiasaan baru di berbagai sektor dan aktivitas kehidupan,” ujar Tito.

Tito berharap Lomba Inovasi Daerah ini bisa menjadi gerakan yang dilakukan secara masif sehingga masyarakat menjadi paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan demi keselamatan bersama.

“Melalui kegiatan ini (Lomba Inovasi Daerah), dapat menjadi gerakan yang dilakukan secara masif sehingga seluruh masyarakat jadi paham dan tahu apa yang sebaiknya harus dilakukan demi keselamatan bersama,” ungkap Tito.

Sementara itu, hal tersebut diperjelas kembali oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayaan Kemendagri Safrizal bahwa tujuan utama Lomba Inovasi Daerah adalah memberikan edukasi yang diharapkan menjadi pengetahuan lebih baik untuk menekan potensi penularan Covid-19.

“Tujuan utamanya memberikan edukasi dengan harapan pemberian edukasi yang semakin baik, masyarakat juga memperoleh pengetahuan dengan lebih baik,” jelas Safrizal dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2020.

Selanjutnya, Safrizal mengatakan bahwa Lomba Inovasi Daerah juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat paham tentang protokol kesehatan. “Kalau masyarakat teredukasi, mengetahui cara hidup yang aman dan menerapkannya, akan terhindari dari potensi terpapar risiko penularan Covid-19,” katanya.

Safrizal turut menjelaskan mengenai dana 168 miliar sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang sempat menjadi perbincangan. Dana tersebut merupakan dana negara yang termasuk dana insentif daerah yang sebelumnya telah ada dan dianggarkan.

“Dana 168 miliar ini merupakan dana negara, bukan dana pribadi Mendagri. Ini termasuk dana transfer daerah yang disebut dana insentif daerah. Sebelumnya juga sudah ada dan dianggarkan Kementerian Keuangan, hanya saja di masa pandemi ini dibuat suatu kategori baru yaitu kategori inovasi dalam pra kondisi hidup di tengah pandemi Covid-19 yang harapannya tentu digunakan untuk menolong masyarakat,” ungkap Safrizal.

Terakhir, Safrizal kembali mengimbau pemerintah daerah dapat mengedukasi publik, melakukan pengawasan dan kontrol secara ketat, menggerakkan serta berkolaborasi bersama masyarakat untuk saling peduli dan mengingatkan dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin sehingga upaya menekan penularan Covid-19 tidak hanya menjadi keberhasilan suatu daerah saja namun menjadi keberhasilan bangsa Indonesia.(*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)