Arsip Tag: Kementerian Hukum dan HAM

Kumham Dukung Akselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional

50 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) menghelat Seminar Nasional “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021. Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan seminar nasional ini adalah momentum dalam menyinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.

Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai keynote speaker. Ia menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional. “Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.

Ma’ruf Amin menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya asas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham)

Hari Dharma Karyadhika 2021, Menteri Yasona Tekankan Lima Hal

226 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diperingati pada bulan Oktober setiap tahun. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan peringatan HDKD 2021 harus menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi Kemenkumham, khususnya di bidang pelayanan publik.

“Tunjukkan eksistensi Kemenkumham di bidang pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan citra positif Kemenkumham di masyarakat yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif),” tegas Yasonna, pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Menkumham Yasonna menekankan 5 (lima) hal kepada jajaran Kemenkumham pada acara pembukaan HDKD 2021. Pertama, jajaran Kemenkumham senantiasa melakukan pembenahan secara komprehensif untuk menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

“Pembenahan tersebut termasuk dalam kebijakan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengawasan melekat, serta monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,” lanjut Yasonna menekankan hal kedua.

Berikutnya, Menkumham meminta pegawai Kemenkumham membuat keputusan yang tepat dan akurat. Keputusan yang diambil harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, harus menjunjung tinggi norma/etika sebagai Aparatus Sipil Negara, serta mempertimbangkan norma/martabat masyarakat.

Sehubungan dengan pelayanan publik, jajaran Kemenkumham diharuskan melayani masyarakat secara baik dan ramah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Yasonna mengajak insan pengayoman agar aktif melibatkan diri dalam penanganan Covid-19. “Turut mengedukasi masyarakat untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, serta aktif berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, Satgas COVID-19, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah,” tutur Yasonna.

Tema peringatan HDKD 2021 adalah “Semakin PASTI”. Tema ini menjadi landasan Kemenkumham dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat, sebagai bentuk pengabdian dan ungkapan syukur, serta menjadi suatu renungan yang dapat menumbuhkan semangat baru dan profesionalisme.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, tema HDKD 2021 “Semakin PASTI” memiliki arti adanya keberlanjutan program.

“Tujuan kita adalah dari waktu ke waktu semakin baik dalam hal profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kita lihat dan evaluasi sehingga mempertahankan yang baik dan meningkatkannya sehingga semakin baik,” jelas Andap.

Rangkaian peringatan HDKD 2021 “Semakin PASTI” dimulai pada Jumat, 1 Oktober 2021 dengan pelaksanaan Doa Kumham untuk Negeri yang dirangkaikan dengan Pembukaan HDKD. Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti seminar/lokakarya, bakti sosial dan pelayanan publik, sport game dan skill challenge, ziarah dan tabur bunga, hingga puncak peringatan HDKD pada 30 Oktober 2021. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham)

Editor (+roni banase)

Kumham NTT Siap Bantu Pemda Sumba Barat Wujudkan Perda Berkualitas

247 Views

Waikabubak, Garda Indonesia | Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone bersama tim perancang peraturan perundangan disambut hangat Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade di ruang kerjanya pada Jumat, 24 September 2021. Kunjungan ini guna memenuhi undangan Pemda Sumba Barat untuk melakukan assesment dalam rangka penyusunan naskah akademik dan 4 (empat) draft Ranperda Kabupaten Sumba Barat.

Adapun ranperda yang di- assesment antara lain Ranperda RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021—2026, Ranperda Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Ikatan Belajar, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh, serta Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Usai melakukan audensi, Merci Jone (sapaan akrab Kakanwil Perempuan Pertama di lingkup Kemenkumham NTT, red) melanjutkan pertemuan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah/unit kerja se-Kabupaten Sumba Barat di uula Kantor Bupati. Merci Jone menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumba Barat atas kerja sama yang terjalin antara Pemda Sumba Barat dan Kanwil Kemenkumham NTT dalam mewujudkan pembangunan hukum dan HAM di daerah. Salah satunya penataan regulasi di Kabupaten Sumba Barat.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, Kanwil Kemenkumham NTT memiliki kewenangan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 15/2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, di mana disebutkan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, juga ditegaskan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 51, 52, 53 Tahun 2020 yang mengatur mengenai fasilitasi dan evaluasi Ranperda Kab/Kota harus terlebih dahulu dilakukan harmonisasi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

“Oleh karena itu, keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan merupakan norma wajib yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami siap membantu Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas,” ujar Merci Jone.

Lebih lanjut, ia memaparkan terkait tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di daerah yakni di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, serta Pelayanan Hukum dan HAM. Kabupaten Sumba Barat dikatakan memiliki berbagai potensi kekayaan intelektual, baik personal maupun komunal. Terutama kekayaan intelektual komunal meliputi ekspresi budaya tradisional seperti tradisi Pasola, tenun ikat yang sudah terkenal dan berkualitas bagus, serta Indikasi Geografis seperti Kopi Sumba dan Beras Gogo.

Merci Jone pun meminta agar potensi kekayaan intelektual komunal yang luar biasa ini perlu didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. “Khusus kain tenun ikat Sumba, saat ini sedang diproses untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, kerja sama Kanwil Kemenkumham NTT dengan Dekranasda Provinsi NTT,” tuturnya.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Merci Jone saat beraudiensi dengan Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade

Tugas Kanwil Kemenkumham NTT selanjutnya adalah memastikan Pelaporan Aksi HAM dan RANHAM berjalan dengan baik di daerah. Di bidang Pemasyarakatan, Merci Jone memohon dukungan Pemda Sumba Barat dalam memenuhi hak-hak WBP di Lapas. Baik dalam bentuk pelayanan kesehatan maupun program reintegrasi sosial. Di bidang Keimigrasian, Pemda juga dapat memberikan informasi dalam kaitan pengawasan terhadap orang asing. Mengingat, Sumba Barat memiliki banyak potensi pariwisata.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade mengaku sangat terbantu dengan adanya pendampingan Kanwil Kemenkumham NTT khususnya tim perancang dalam penyusunan Ranperda. Untuk mendukung terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas, pihaknya telah meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar terlibat secara aktif memberikan informasi dan data dalam penyusunan naskah akademik.

“Perangkat daerah/unit kerja yang akan membentuk peraturan daerah juga telah kami minta agar segera menyampaikan usulan pembentukan peraturan daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi Propemperda 2022,” ujarnya.

Selain penataan regulasi, Yohanis juga siap menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT dalam kaitan pelaksanaan sebagian tugas pembangunan hukum dan HAM di daerah.

Di dalam pertemuan dengan para pimpinan perangkat daerah/unit kerja se-Kabupaten Sumba Barat, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Yunus P.S. Bureni memaparkan hasil assesment empat Ranperda Kabupaten Sumba Barat sekaligus memfasilitasi penyusunan Propemperda tahun 2022.

Di sela pemaparan tersebut, Yunus memberikan penjelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tataran teritik dan konsep. Berkaitan dengan konsepsi Ranperda, antara lain memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

“Materi tersebut selanjutnya dituangkan dalam naskah akademik,” ujarnya.

Yunus menambahkan, penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda. Penyusunan daftar Ranperda didasarkan pada perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. (*)

Sumber dan foto (*/Humas/rin)

Editor (+roni banase)

Kumham NTT Raih Penghargaan Terbaik II UAPPA dari Dirjen Perbendaharaan

43 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) NTT menerima penghargaan peringkat kedua sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Terbaik dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2021. Piagam Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kakanwil, Marciana Dominika Jone pada Jumat pagi, 17 September 2021 di ruang kerjanya.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Plt. 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Herbudi Adrianto bersama Kabid PPA 2, Vincensia Retnasari dan Kabid PAPK 1,  Eko Hartono Hadi, serta disaksikan juga oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTT, Mulyadi dan Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Mohammad Ridwan.

Herbudi mengapresiasi kinerja baik dari Kanwil Kemenkumham NTT selama ini dalam pengelolaan keuangan. “Penghargaan ini sebagai bukti keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT yang sudah menjalankan asas keterbukaan dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Marciana juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Kanwil DJPB Provinsi NTT yang selama ini terus membantu menunjang Kanwil Kemenkumham NTT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat menerima penghargaan dari DJPb NTT

Selain itu, harapan Kakanwil Marciana juga agar sinergitas yang telah ada tetap terjaga serta berharap bahwa masukan dan saran terus diberikan untuk perbaikan dan peningkatan ke depannya.

“Sinergi yang ada kiranya tetap terjaga bahkan perlu terus dibangun bersama. Kami juga berharap adanya masukan dan saran terus diberikan demi perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan yang benar dan sesuai demi kelangsungan setiap program dan kegiatan yang transparan dan akuntabel,” tutur Marciana.

Selain itu, disampaikan pula oleh Kabid PPA 2, Vincensia Retnasari terkait nilai realisasi anggaran pada triwulan III ini yang harus berada pada tataran nilai 76,98%.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Marciana mengatakan bahwa hingga saat ini, realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kemenkumham NTT masih berada pada angka 66,32%, namun semua bidang dan bagian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tusi demi mendongkrak nilai capaian output sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan mengakselerasi realisasi terutama belanja barang dan belanja modal, sesuai dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Marciana menyampaikan harapan agar ke depan, di bawah pengawasan Kanwil Ditjen DJPb Provinsi NTT, dengan diterimanya penghargaan ini, Kanwil Kemenkumham NTT lebih terpacu untuk dapat terus meningkatkan koordinasi dan sinergi internal satker antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator melalui pertemuan dan evaluasi rutin, termasuk meningkatkan kedisiplinan penyampaian data Rekonsiliasi pada Aplikasi E-Rekon-LK agar realisasi penyerapan anggaran lebih maksimal.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

WTP Beruntun 10 Kali, Kemenkumham Raih Penghargaan dari Kemenkeu

381 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih 2 (dua) penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang telah disusun. Penghargaan diberikan untuk kategori opini WTP tahun 2020 dan kategori opini WTP minimal 10 kali berturut pada tahun 2011—2020.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kemenkumham dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Meskipun pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 tidak mudah, namun kementerian di bawah Yasonna H. Laoly ini terus berupaya agar APBN dapat memenuhi tujuannya dalam pelayanan publik.

Salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik adalah melalui opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Kemenkumham.

“Ini komitmen kita agar anggaran negara dikelola secara benar, secara profesional dan akuntabel. Tidak boleh ada penyelewengan,” tutur Andap dari ruang kerjanya, pada Rabu, 15 September 2021.

Selain untuk pelayanan publik dalam bidang Hukum dan HAM, Kemenkumham juga turut mengambil bagian dalam penanganan Covid-19, seperti pelaksanaan vaksin, swab antigen, dan swab PCR bagi pegawai. Kemenkumham juga telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di tahun 2020 dan 2021.

Menurut Andap, penghargaan atas perolehan opini WTP tahun 2020 tidak menjadi garis finis. Kemenkumham akan terus mengelola APBN secara akuntabel dan transparan untuk kepentingan masyarakat. “Itu (APBN) adalah uang rakyat. Pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM akan mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Segenap jajaran Kemenkumham melakukan pengelolaan keuangan secara bersih,” tegas Andap.

Dua penghargaan ini diraih Kemenkumham dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa, 14 September 2021. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19 memiliki tantangan yang tidak mudah. Pasalnya, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang anggarannya harus dipotong, di lain pihak ada (K/L) tiba-tiba mendapatkan anggaran besar untuk menjadi garda terdepan menghadapi Covid-19.

Selain Kemenkumham, penghargaan juga diberikan kepada instansi-instansi lain pada kategori opini WTP tahun 2020, opini WTP minimal 5 kali berturut-turut, , opini WTP minimal 10 kali berturut-turut, dan , opini WTP minimal 15 kali berturut-turut.

Penghargaan WTP Tahun 2020 diberikan kepada 1 Bendahara Umum Negara (BUN), 84 K/L, 33 Provinsi, 88 Kota, dan 365 Kabupaten. Selanjutnya penghargaan WTP minimal 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016 s.d. 2020 diberikan kepada 1 BUN, 39 K/L, 22 Provinsi, 52 Kota, dan 235 Kabupaten.

Kemudian penghargaan WTP minimal 10 kali berturut-turut periode 2011—2020 diberikan kepada 25 K/L, 5 Provinsi, 13 Kota, dan 16 Kabupaten. Sementara itu, kategori terakhir yaitu penghargaan WTP minimal 15 kali berturut-turut sejak tahun 2006—2020 diberikan kepada 3 Lembaga Negara.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham)

Editor (+roni banase)

Kunker Mendadak, Merci Jone Apresiasi Rutan Maumere Bersih & Asri

349 Views

Sikka-NTT, Garda Indonesia | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone mengapresiasi kinerja Karutan Maumere dan jajaran karena mampu menciptakan kondisi Rutan yang bersih, asri dan kondusif.

“Saya apresiasi Karutan Maumere karena sangat cepat membuat perubahan di Rutan Kelas II B Maumere,” kata Merci Jone sapaan akrab Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT saat melakukan kunjungan kerja mendadak di Rutan Maumere, pada Sabtu, 4 September 2021.

Kakanwil Merci Jone yang didampingi Karutan Maumere, Antonius Semuki kemudian berkeliling meninjau seluruh area bangunan Lapas mulai dari area perkantoran, tempat ibadah, dapur blok serta perkebunan Lapas.

Salah satu sudut taman di Rutan Maumere

Marci Jone mengaku saat pergantian Karutan beberapa waktu lalu ia menekankan kepada Karutan Maumere, Antonius Simoki untuk berupaya membuat lahan kering menjadi hijau serta meningkatkan program pemberdayaan kepada warga binaan.

“Rutan Maumere harus menjadi hijau dan asri, hal itu saya sampaikan kepada Karutan beberapa waktu lalu. Karutan Maumere responsnya sangat cepat. Perubahan signifikan sangat terlihat pada Rutan Maumere. Lahan yang awalnya kosong juga telah diperdayakan menjadi lahan perkebunan sayur,” ujar Merci Jone.

Menurut Merci Jone, warga binaan yang ada benar-benar diberdayakan dengan meningkatkan keterampilan mereka. Ia juga mengapresiasi taman bacaan ceria yang dibuat Karutan Maumere sangat baik untuk menjadi hiburan dan sumber pengetahuan bagi WBP saat menjalani masa pidana.

Kemudian, Merci Jone menekankan kepada Karutan agar selalu mempertahankan kebersihan lingkungan kantor terutama area dapur tempat mengolah dan menyediakan makanan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) harus bergizi dan sesuai dengan menu yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan.

“Saya melihat makanan yang disediakan Rutan Maumere sudah sangat baik. Pertahankan kualitas makanan dan ketersediaan air bersih bagi WBP karena makan, minum dan kesehatan adalah hak dasar WBP yang harus selalu kita penuhi, ” ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone (tengah berbusana batik bunga coklat) berpose bersama Karutan Maumere dan jajaran

Selanjutnya Kakanwil Perempuan di lingkup Kemenkumham Provinsi NTT ini juga mengimbau kepada Karutan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun mes di lahan kosong bagi pegawai.

Mengakhiri kunjungan kerja dadakannya, Marci berpesan kepada Karutan dan jajaran untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan baik terhadap WBP maupun masyarakat. Dengan mempertahankan kualitas, Merci Jone yakin Rutan Maumere akan meraih predikat WBK.

“Terus lakukan pembenahan mulai dari sekarang untuk meraih predikat WBK karena WBK bukan hanya sekadar pemenuhan dan keakuratan data dukung, namun lebih dari itu kesiapan UPT dalam memberikan pelayanan publik yang prima, ramah serta representatif menjadi keunggulan satker untuk meraih predikat tersebut,” tandas Merci Jone. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

Simak! Informasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Kemenkumham 2021

578 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mulai memasuki tahap berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). SKD CPNS Kemenkumham akan diikuti oleh 317.629 peserta yang telah memenuhi seleksi administrasi. Jumlah ini terdiri dari 281.546 peserta SLTA sederajat dan 36.083 peserta Non SLTA.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan jadwal SKD akan diselenggarakan mulai tanggal 19 September hingga 31 Oktober 2021.

“Panitia telah menetapkan pelaksanaan SKD Kemenkumham mulai 19 September hingga 31 Oktober 2021 nanti,” tutur Andap dari Ruang Kerjanya di Kawasan Kuningan Jakarta, pada Jumat, 3 September 2021.

Andap berharap setiap peserta SKD dapat memperhatikan jadwal ujian nantinya karena setiap daerah berbeda tanggal pelaksanaannya. Adapun kepastian jadwal dan lokasinya akan diumumkan tanggal 10 September 2021.

“Insya Allah, jadwal dan lokasi pelaksanaan akan diumumkan pada tanggal 10 September minggu depan.” ujarnya.

Para peserta seleksi CPNS, imbuh Andap Budhi, diminta untuk memperhatikan secara baik jadwal dan lokasinya, baik pelamar non-SLTA dan SLTA. Bagi pelamar Non SLTA, lokasi ujian sesuai dengan pilihan pelamar pada saat pendaftaran. Sementara itu lokasi ujian bagi pelamar SLTA adalah sesuai wilayah formasi jabatan yang dipilih.

“Saya harapkan para peserta SKD untuk memperhatikan baik-baik jadwal dan lokasi ujian pada pengumuman. Jangan sampai miss, jangan sampai salah, karena akan merugikan diri sendiri. Misalnya pelamar SLTA formasi jabatan penjaga tahanan di Aceh, maka seluruh tahapan tes dilaksanakan di Aceh,” jelasnya.

Di samping Kemenkumham, beberapa instansi lain telah lebih dahulu melaksanakan SKD. Penentuan jadwal bagi Kemenkumham ini mempertimbangkan tingginya jumlah pendaftar CPNS sehingga membutuhkan koordinasi dan persiapan yang lebih panjang. Selain itu, rekrutmen CPNS dilakukan serentak sehingga penggunaan tempat tes harus dilakukan secara bergilir oleh semua instansi.

Selama menunggu jadwal tes, Andap meminta agar para peserta seleksi CPNS memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar semaksimal mungkin. “Masih ada waktu sampai pelaksanaan tes, ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk lebih mempersiapkan diri. Manfaatkan waktu ini dengan baik,” paparnya.

SKD Kemenkumham tahun ini akan diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama BKN dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem ini dipilih untuk menjamin transparansi hasil tes dan menghindarkan kecurangan. Dengan sistem CAT, masyarakat bisa memantau skor peserta secara real time.

Andap kembali mengingatkan kepada para peserta dan keluarga peserta untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan bantuan kelulusan atau joki, karena seluruh tahapan seleksi CPNS dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel. Setiap peserta dinilai menurut kemampuan dan hasil tesnya sendiri.

Peserta dan masyarakat dapat turut mengawasi jalannya seleksi CPNS Kemenkumham dengan memberikan laporan pengaduan melalui aplikasi SIAP KUMHAM yang bisa diunduh melalui PlayStore.

“Jika ada masyarakat curiga adanya pelanggaran atau kecurigaan dalam proses seleksi ini, silakan laporkan melalui aplikasi SIAP KUMHAM. Semua jenis pelanggaran akan ditindaklanjuti dan diberi sanksi jika terbukti,” tegas mantan Kapolda tiga kali itu.

Andap juga kembali mengingatkan agar setiap peserta berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi seputar seleksi CPNS Kemenkumham. Panitia hanya memberikan informasi resmi terkait seleksi CPNS di laman http://cpns.kemenkumham.go.id , akun IG @cpns.kumham dan @kemenkumhamri, serta akun Twitter @cpnskumham dan @Kemenkumham_RI. (*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenkumham NTT)

Optimis Raih WBK 2021, Kemenkumham NTT Dapat Pendampingan & Penguatan

337 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Enam Pokja memaparkan Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT pada Jumat, 20 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA—selesai di ruang rapat Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT.

Simak cuplikan video Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT :  https://youtu.be/lN8laweygpo

Pantauan Garda Indonesia, hadir 4 (empat) orang terdiri dari Budi, Penanggung Jawab; Ari Prambudi, Pengendali Teknis; Ketua Tim Ardiles Ricky Susilo; anggota Nindra Wahyu Hapsari dan Indah Wıdyasari merupakan Tim Inspektorat Jenderal, guna melakukan monitoring dalam rangka Penguatan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT Tahun 2021.

Pemaparan Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone beserta enam pokja kemudian ditelaah dan dikaji oleh tim Tim Inspektorat Jenderal lalu diberikan pendampingan dan penguatan berupa koreksi dan perbaikan informasi yang perlu dibenahi agar siap untuk diajukan ke Kementerian PAN RB.

Tim Inspektorat Jenderal saat melakukan monitoring dalam rangka Penguatan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT Tahun 2021

Kakanwil Marciana Dominika Jone kepada Garda Indonesia menyampaikan bahwa pada tahun 2020, Kemenkumham NTT belum memperoleh WBK karena banyak kekurangan dan belum dibenahi maksimal. Kakanwil Perempuan ini pun yakin bahwa untuk tahun 2021 akan menggapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Tahun lalu (2020, red) Kemenkumham NTT hingga pada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN RB. Namun, tahun ini (2021) terus melakukan perbaikan-perbaikan dan kami berusaha semaksimal mungkin (before and after) dan berkeyakinan dapat menggapai WBK,” ungkap Merci Jone sapaan akrabnya.

Dan bagi kami, imbuh Merci Jone, WBK itu merupakan sebuah penghargaan. Tetapi yang terpenting bagi kami adalah WBK harus terpatri dalam sanubari aparatur sipil negara (ASN) Kanwil Kemenkumham NTT. “Kinerja harus ditingkatkan dari hari ke hari dan masyarakat harus memperoleh pelayanan publik terbaik dari Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT. Itu esensi WBK,” tegasnya.

Adapun pembenahan yang dilakukan pada 6 (enam) area yakni Manajemen Perubahan dengan komitmen bersama dengan Ombudsman dan Kejaksaan Tinggi menuju WBK; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Prinsip utama dalam pelayanan Kemenkumham NTT yakni kemudahan kepada pengguna layanan berupa pelayanan satu pintu kepada masyarakat dan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan menciptakan inovasi unggulan antara lain Manual Book atau pelayanan P3KRPHD (Pengharmonisasian Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah), Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Lapas/Rutan, Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, Talkshow Hukum dan HAM, Aplikasi SONDE (Sistem Operasional Layanan Dapur Elektronik), dan E-Survey Layanan Keimigrasian.

Apresiasi pun digapai oleh Kemenkumham NTT dari Bupati Manggarai dan DPRD Kabupaten Nagekeo untuk kinerja Tim Perancang Produk Hukum Daerah. Juga  memperoleh penghargaan terbaik ketiga penyelenggaraan bantuan hukum kategori kecil dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Satker Teladan dari KPKNL Kupang.

Secara khusus, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi pun menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone yang memberikan perhatian lebih terhadap penyusunan  rancangan peraturan daerah, kerja sama bidang Lapas dan Imigrasi.

Wagub Nae Soi juga berharap agar kekayaan alam dan kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Timur dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis dan dapat menjadi perhatian Kanwil Kemenkumham NTT.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)