Arsip Tag: Kepala BPS NTT Maritje Pattiwaellapia

Penduduk Miskin Berkurang 8.060 Orang, NTT Peringkat 3 Termiskin

139 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada September 2018 sebanyak 1.134.011 jiwa dari jumlah penduduk NTT sebanyak 5.456.203 jiwa atau berkurang sebesar 8.060 orang (21,03 persen), namun predikat sebagai Provinsi Termiskin No 3 di Indonesia masih disandang (Posisi pertama Papua dan Kedua Papua Barat)

Data tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia dalam sesi konferensi pers bersama awak media cetak, elektronik dan online di Ruang Teleconference BPS NTT, Jumat/1/2/2019 pukul 10.00 WITA—selesai.

Kondisi Maret 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 1.142.017 jiwa (21,35 persen)

Tapi garis kemiskinan NTT mengalami penurunan dari Maret—Sept 2018 sebesar 0,32 persen”,ungkap Maritje.

Maritje menambahkan tentang metodologi yang digunakan oleh BPS cukup lama dan tetap sama yaitu apple to apple yang diadopsi dari konsep garis kemiskinan internasional. Adapun metodologi Kemiskinan yang BPS gunakan yaitu Basic Needs Approach (Kebutuhan Dasar); dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar yakni kebutuhan makanan dan non makanan (perumahan, pendidikan )

“Jadi kalau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, maka seseorang itu dikatakan miskin”, kata Maritje.

Mengenai garis kemiskinan, Maritje menerangkan, “Garis kemiskinan makanan yang kita pake yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilokalori per orang per hari. Jadi kalau kita makan atau konsumsi dibawah 2.100 kilokalori maka dikategorikan miskin. Bukan makan karena diet”, terangnya.

Baca juga : 

https://gardaindonesia.id/2019/02/01/bahan-makanan-makanan-jadi-picu-inflasi-023-persen-pada-januari-2019/

Garis kemiskinan per rumah tangga miskin di NTT sebesar Rp.360.069,- per kapita /orang per bulan (kondisi September 2018).

“Kondisi riil yang dapat dihitung dengan menjumlahkan jumlah orang yang berada di dalam sebuah keluarga, misalnya 1 rumah tangga terdapat 6 orang x Rp.360.069,- = Rp. 2.160.144,-. Kalau pendapatan dibawah 2 juta maka dikatakan miskin”, jelas Maritje

“Sedangkan per kapita kemiskinan nasional sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan per kapita masing-masing daerah berbeda, seperti garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Provinsi DKI Jakarta diatas 3 Juta rupiah”, tutur Maritje.

Penulis dan editor (+rony banase)

Inflasi NTT November 2018, Terjadi di Kota Kupang dan Maumere

32 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id | Inflasi November 2018 terjadi di 3 (tiga) Kota di Provinsi NTT; Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,48% dan Maumere juga mengalami inflasi sebesar 0,48%.

Inflasi November 2018 di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,82% karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 (enam) kelompok pengeluaran dengan kenaikan terbesar pada kelompok transpor sebesar 3,52% dan diikuti oleh bahan makanan sebesar 0,40% sedangkan kelompok makanan jadi mengalami penurunan indeks harga.

Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia,S.E., M.Si., saat konferensi pers bersama wartawan media cetak, elektronik dan online di Ruang Teleconfrence BPS (Senin,3 Desember 2018), menyampaikan terjadi indeks harga konsumen sebesar 132,26. Inflasi NTT tahun kalender 2018 sebesar 1,21%; Kota Kupang sebesar 1,12%; dan Kota Maumere sebesar 1,86%.

“Penyebab inflasi karena adanya kenaikan jasa transportasi, komunikasi (pulsa telepon), dan jasa keuangan. Dari sisi penggunaan pulsa data internet dan telepon meningkat dan mengalami kenaikan harga,” jelas Maritje.

Lanjut Maritje, Kami merasa angka ini masih terkendali walaupun 4 bulan terakhir (Juli-Oktober), NTT mengalami deflasi. Walaupun NTT alami inflasi namun 10 (sepuluh) komoditas menyumbang deflasi yakni daging ayam ras -0,10; ikan kembung -0,07; ikan tongkol -0,03; ikan layang -0,02; kentang -0,02; ikan tembang -0,02; apel -0,01; kacang panjang -0,01; kembang kol -0,01; dan ikan cakalang/sisik -0,01.

“BPS tidak memprediksi inflasi namun memotret inflasi. Posisi yang kami potret sejak minggu ketiga hingga keempat di bulan Oktober 2018, yang kita takutkan kenaikan di bulan Desember,” ungkap Maritje.

Secara Nasional Inflasi 0,27 persen; dari 82 Kota sample Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional, 70 Kota mengalami inflasi dan 12 Kota mengalami deflasi; inflasi tertinggi terjadi di Kota Merauke sebesar 2,05% dan terendah terjadi di Kota Balikpapan dengan inflasi sebesar 0,01%. Deflasi terbesar terjadi di Kota Medan sebesar 0,64% dan terendah di Kota Pematang Siantar dan Pangkal Pinang sebesar 0,01 persen.

Penulis dan editor (+rony banase)

BPS NTT : Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2018 Tumbuh 5,14%

40 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id | Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia,S.E., M.Si., saat preskon bersama wartawan media cetak, elektronik dan online (Senin,5 November 2018) di Ruang Teleconfrence BPS, menyampaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) tumbuh sebesar 5,14% (lebih tinggi 0,14%) dibanding year on year triwulan III 2017 hanya sebesar 5,00%.

Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5,17% (lebih tinggi 0,03% dibanding pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,14%) sedangkan q to q triwulan III 5,11% terhadap triwulan II 2018 4,97% (alami pertumbuhan lebih tinggi 0,14% dibanding pertumbuhan ekonomi q to q nasional hanya sebesar 3,09%.
“Sedikit lebih melamban dibanding year on year triwulan II 2018 sebesar 5,19% sedangkan year on year triwulan III 2017 sebesar 5,00%,”jelas Kepala BPS NTT Maritje Pattiwaellapia.

Lebih lanjut Maritje merincikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT 5,14% triwulan III didasarkan pada catatan peristiwa diantaranya jumlah tamu menginap pada hotel bintang mencapai 128.508 (tamu nusantara 114.923 orang dan tamu mancanegara 13.585 orang); Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT mencapai 577.080 orang sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 555.309 orang; Stock akhir beras sebesar 26.317 ton; Pertumbuhan Produksi Industri Barang Galian Bukan Logam alami kenaikan sebesar 4,40%; Nilai ekspor luar negeri Prov NTT sebesar US$ 4.605.629 dan impor luar negeri sebesar US$ 19.572.541; Dimulainya tahun ajaran baru di triwulan III.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) tertinggi pada sektor lapangan usaha yang alami pertumbuhan tertinggi quarter to quarter pada sektor konstruksi sebesar 8,78%, diikuti jasa pendidikan 8,42% dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,89% sedangkan pertumbuhan year on year tertinggi pada sektor akomodasi dan makan minum 9,60%, diikuti pengadaan listrik 8,06% dan administrasi pemerintahan sebesar 8,02%.

Jelas Maritje, “Kita tahu betul bahwa di triwulan III terjadi belanja pemerintah untuk belanja modal dalam pekerjaan konstruksi yang menggerakan sektor konstruksi tumbuh 8,78% sedangkan year on year sektor akomodasi mendominasi meski share terhadap PDRB tidak terlalu besar”.

“Kalo melihat struktur PDRB sektor Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi dengan share terbesar 28,64% namun hanya tumbuh 2,33%; administrasi pemerintahan dengan share sebesar 13,31% dengan pertumbuhan 8,02%; diikuti perdagangan dengan share 11,14% tumbuh 6,56%; sektor konstruksi dengan share 10,97% tumbuh 6,23%; dan sektor pendidikan share 9,63% tumbuh 4,78%,” terang Maritje. (+ rb)

Meski Alami Deflasi 0,04%, Bahan Makanan Justru Alami Inflasi 0,84%

44 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | NTT (Nusa Tenggara Timur) kembali mengalami deflasi sebesar 0,04% di bulan Oktober 2018 (sebelumnya periode Juli—Sept juga alami deflasi). Kondisi sama juga dialami Kota Kupang dan Maumere dengan tingkat deflasi sebesar 0,005 dan 0,04%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia melalui Demarce M. Sabuna, SST SE..M.Si – Kepala Bidang Statistik Distribusi, saat konfrensi pers bersama awak media dan stakeholder terkait, (Kamis/01/11/18) di Ruang Teleconference BPS NTT, menyampaikan bahwa deflasi terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada 2 kelompok pengeluaran yakni transpor sebesar 1,70 persen dan makanan jadi sebesar 0,01 persen. Sedangkan 4 kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan indeks harga, dimana kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks tertinggi sebesar 0,84%.

“Meski alami deflasi 0,04%, justru bahan makanan alami inflasi sebesar 0,84% dengan komoditas penyumbang inflasi sebagai berikut : kangkung 0,14%, ikan kembung 0,12, sawi putih 0,07%, buncis 0,03%, ikan teri basah 0,03%, ikan ekor kuning 0,02%, sawi hijau dan kol putih/kubis 0,01%,” ujar Matamira B. Kale.

Lain sisi, komoditas bahan makanan penyumbang deflasi diantaranya ikan tembang -0,10%, daging ayam ras -0,05%, cabai merah -0,04%, semangka -0,02%, tahu mentah -0,01%, ikan kakap merah -0,01%, jagung manis -0,01%, apel dan telur ayam ras -0,01%

Lebih lanjut Matari menyebutkan gejolak harga yang mendorong inflasi pada kelompok bahan makanan tergantung pada beberapa faktor yakni supply , permintaan, distribusi dan spekulasi.

“Kami, BPS hanya memotret dan tidak sampai pada tahapan intervensi bahwa harus lakukan ini dan itu. Kami hanya menggambarkan keadaan sebenarnya bahwa terjadi perubahan harga di level konsumen,” ungkap Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Dari 82 kota sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), 66 kota mengalami inflasi dan 16 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palu sebesar 2,27% dan terendah terjadi di Kota Cilegon dengan inflasi sebesar 0,01%. Sedangkan deflasi terbesar terjadi di Kota Bengkulu sebesar 0,74% dan terendah di Kota Tangerang sebsar 0,01%. (+rb)

Ekspose Data Strategis BPS Sebagai Bahan Pembangunan Daerah

55 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id  Badan Pusat Statistik melaksanakan kegiatan ekspose data dan workshop wartawan; bertema ‘Dengan Data Kita Wujudkan NTT Bangkit Menuju Sejahtera; tahapan perencanaan pembangunan merupakan sebuah siklus yang dimulai dengan pemahaman tentang kondisi daerah, penetapan visi dan misi, perumusan tujuan, identifikasi strategis, penentuan strategi, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan perencanaan pembangunan tersebut tidak akan lepas dari tersedianya data yang berkualitas sebagai acuan dalam penetapan indikator dan target yang hendak dicapai dalam rencana kerja pembangunan.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Ekspose Data Strategis, Indra Sofyan Souri,SST,M.Si., lebih lanjut, Indra Souri menyampaikan, menjawab tuntutan pengguna data akan data statitistik yang berkualitas, diharapkan melalui Expose Data dan Workshop Wartawan, dapat memberikan dukungan pada perbaikan data dan informasi pembangunan daerah.  Namun, dukungan tersebut tidak berhenti hanya pada perbaikan kualitas data saja tetapi juga harus ditunjang oleh pemahaman para perencana dan pewarta / media massa yang akan menginterpretasikan atau mengurai makna dari data dan informasi yang tersedia tersebut.

 

“BPS sebagai penyelenggara data statistik dasar juga memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada para penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat yang diupayakan antara lain dengan meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UU No. 16/1997 tentang Statistik,” ujar Kepala Seksi Desiminasi dan Layanan Strategis BPS NTT.

 

“Untuk meningkatkan pemahaman tersebut maka perlu diselenggarakan Expose Data dan Workshop Wartawan di lingkungan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan dapat mencari solusi yang optimal dalam memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan komprehensif,”pungkas Indra Souri.

 

Peserta kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), Wartawan, Tokoh Masyarakat  dan Akademisi terlibat dalam kegiatan Ekspose Data dan Workshop Wartawan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan pada Selasa/23 Oktober 2018 di Sotis Hotel Kupang Jln. Timor Raya KM 3, Pasir Panjang Kota Lama , Kota Kupang-NTT.

 

Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia,S.E., M.Si., mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, secara khusus memiliki fungsi penting sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan statistik seperti sensus atau survei-survei nasional dan sebagai lembaga non-kementerian, kedudukan BPS terhadap  lembaga pemerintah atau kementerian lain adalah independen. Kondisi tersebut menjadikan BPS dapat berperan sebagai check and control semua angka statistik lembaga pemerintah.

 

Adapun Survei –survei BPS, diantaranya: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa, Survei Ubinan, Survei Pertanian Hortikultura, Survei Perusahaan Perkebunan, Survei Perusahaan Hak Penguasaan Hutan, Survei Statistik Rumah Potong Hewan, Survei Perusaan Migas dan Non-Migas, Survei Usaha Penggalian, Survei Perusahaan Listrik,  Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan, Survei Harga Konsumen, Survei Harga Perdagangan Besar dan sebagainya (+rb)

 

Juli-September Alami Deflasi; Kepala BPS Akui Andil TPID & Satgas Pangan

41 Views

Kupang-NTT, Gardaindonesia.id-Selama kurun waktu Juli-September 2018, Provinsi NTT mengalami deflasi yangmana Juli deflasi 0,13 persen; Agustus deflasi 0,45 persen; dan September 2018 alami deflasi sebesar 0,69 persen karena adanya penurunan Indeks harga pada 3 kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan, kesehatan dan transportasi. Komoditas yang mendorong deflasi diantaranya kangkung -0,17 angkutan Udara -0,11 Ikan tongkol -0,10 tahu mentah -0,09 sawi putih -0,07 cabai rawit -0,05 ikan cakalang/sisik -0,05 bayam -0,04.

Kepala BPS NTT Maritje Pattiwaellapia menjelaskan kepada para awak media cetak, elektronik dan online, dalam sesi jumpa pers di Aula Konferensi Kantor Badan Pusat Statistik NTT, Senin/1 Oktober 2018 pukul 12.30 wita. “Untuk September 2018, pantauan kami secara umum di 2 Kota yakni Kota Kupang dan Maumere, harga-harga mengalami penurunan, dengan demikian gabungan 2 kota tersebut NTT mengalami deflasi 0,69 persen atau Inflasi Negatif,“ jelas Maritje.

Lebih Lanjut Maritje menyampaikan inflasi sangat terkendali dan berharap Oktober-Desember 2018 NTT tetap alami deflasi. “Deflasi terus meningkat dan berharap 3 bulan di akhir tahun tetap deflasi tetapi di akhir tahun; namun ada fenomena gejolak karena adanya hari raya, “ujarnya

Saat ditanya media ini mengenai peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Maritje menyampaikan bahwa andil besar Tim Pengendali Laju Inflasi Daerah (TPID) NTT dalam mengendalikan laju Inflasi. Di semua daerah TPID ada dan diprakarsai oleh Bank Indonesia dan dibentuk oleh Gubernur sebagai Ketua TPID.

“Saya rasa andil TPID sangat besar. Tim TPID rutin melakukan pertemuan dengan Tim Satgas Pangan; Selalu kita antisipasi, apalagi saat menyongsong Hari Raya dan Hari Raya Besar Agama,“ terang Maritje.

Selebihnya Maritje memberi contoh, seperti saat Lebaran diadakan Operasi Pasar dan Pasar Murah termasuk mengecek semua sektor yang terkait penyediaan pangan seperti di Pelabuhan “Gimana barang sudah dibongkar atau belum, pihak pertanian; beras dan panen seperti apa?, peternakan; posisi ternak (ayam atau sapi) tersedia atau harus diambil dari luar?, semua sudah dibagi tanggung jawab dan tinggal dipantau. Memang semua punya andil untuk menjaga dan mengendalikan laju inflasi,“ ungkap Maritje.

“Buktinya 3 (tiga) bulan berturut-turut semakin terkendali Inflasi kita (alami deflasi) . Walaupun kita tak bisa pungkiri bahwa menjelang natal atau lebaran; fenomena itu terjadi, misalnya dari sisi angkutan, suka atau tidak suka harus pulang menggunakan transportasi berupa angkutan udara,“ pungkas Kepala BPS NTT. (+rb)

Neraca Perdagangan Luar Negeri NTT Defisit 30 Juta US Dollar

40 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Neraca perdagangan luar negeri provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018 secara kumulatif mengalami defisit sebesar US $ 30.212.590. Besaran defisit ini diperoleh dari perbandingan kumulatif nilai ekspor sebesar US $ 10.238.458 terhadap nilai impor sebesar US $ 40.451.048.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia, menjelaskan ekspor provinsi NTT pada Juli 2018 senilai US $ 1.399.826 dengan volume ekspor sebesar 5.892,21 ton, mengalami kenaikan 19,8 persen dari ekspor bulan Juni 2018, sebesar 1.173.525. Nilai ekspor tersebut, kata Pattiwaellapia, terdiri dari ekspor migas dengan total US $ 194.163 dan ekspor non migas senilai US $ 1.205.213.

“Periode Juli 2018, komoditas ekspor NTT dikirim ke negara Timor Leste senilai US $ 1.399.826. Sedangkan komoditas terbesar yang diekspor NTT ke negara Timor Leste pada bulan Juni 2018, adalah kendaraan senilai US $ 326.291,” sebut Maritje Pattiwaellapia, dalam keterangan pers di aula BPS NTT, Senin (3/9).

Lanjut Maritje Pattiwaellapia, dari sisi impor NTT pada Juli 2018 senilai US $ 7.794.276 dengan volume sebesar 5.884,20 ton, yaitu impor terbesar berupa mesin dan peralatan listrik yang didatangkan dari Jerman. Kendati begitu, jelas Pattiwaellapia, secara kumulatif perbandingan nilai ekspor dan impor maka neraca perdagangan luar negeri NTT tahun 2018 mengalami defisit sebesar US $ 30.212.590. (*/humas)

BPS: “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT 2017 Turun 6,98 persen“

79 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id– Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit/gabungan yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Adapun metodologi penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan 4 sumber data, yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perkembangan IDI NTT Periode 2009-2017 berada pada kategori sedang dengan kisaran 71,64 poin sejak tahun 2009 hingga Tahun 2015, Namun meningkat 82,49 poin di tahun 2016; bahkan Pemprov NTT pernah mendapat Penghargaan dari Kemenkopulhakam sebagai Provinsi dengan Kategori IDI Baik.

“NTT di Tahun 2016 masuk Kategori Terbaik diatas 82,49 dan peroleh penghargaan, saya juga ikut menerima Penghargaan dari Kemenkopulhakam, “ jelas Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) NTT, Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si saat Konferensi Pers bersama wartawan cetak, elektronik dan Online; Senin/3 Agustus 2018 Pukul 12.00 wita di Ruang Tele Konferensi BPS NTT.

Namun IDI NTT tahun 2017 mengalami penurunan 6,98 persen dan hanya mencapai 75,51 poin.

“Indeks Demokrasi tergantung peristiwa dan suasana demokrasi di daerah. Tahun ini kita tidak peroleh penghargaan. Perlu kita kaji dan kawal terhadap aspek penurunan Indeks Demokrasi,“ ungkap Maritje

Lebih lanjut, Maritje, menambahkan tentang 3 (tiga) aspek demokrasi yang mempengaruhi perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT 2016/2017 yakni:

Pertama, Indeks Kebebasan Sipil pada 2017 sebesar 79,69 turun 16,56 poin dibanding 2016 dan masuk kategori sedang (variabel kebebasan berkumpul & berserikat turun 87,50 poin, kebebasan berpendapat turun 50 poin, kebebasan dari diskriminasi turun 22,15 poin);

Kedua, Indeks Hak-Hak Politik tahun 2017 sebesar 69,75 turun 11,93 poin dibanding 2016 dan masuk kategori sedang, (variabel hak memilih & dipilih turun 0,49 poin, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan Pengawasan Pemerintahan turun 23,37 poin); dan

Ketiga, Lembaga-lembaga Demokrasi naik 12,98 poin (variabel Peran DPR naik 23,30 poin, peran partai politik naik 66,69 poin, peran birokrasi pemerintah daerah turun 21,14 poin). (+rb)