Arsip Tag: ketua kpu ntt thomas dohu

Diduga Palsu, Bawaslu Sabu Raijua Telusuri Status Warga Negara Bupati Terpilih

883 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan penelusuran terkait status kewarganegaraan dari Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pilkada 9 Desember 2020, Saudara Orient Patriot Riwu Kore; sejak proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua.

Demikian penegasan Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma kepada Garda Indonesia pada Senin, 1 Februari 2021 pukul 11.41 WITA—selesai. Penelusuran tersebut, ungkap Yudi, dilakukan karena adanya kecurigaan saat pendaftaran bakal calon.

Saat dikonfirmasi, apakah penelusuran tersebut karena adanya  surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) bernomor : 002/AMAPEDO-SR/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 tentang pengaduan terkait identitas diri dari Calon Bupati Terpilih Pasangan Nomor urut 2 (Paket Ie Rai); Ketua Bawaslu Sabu Raijua memastikan bahwa surat itu ada.

“Tetapi sebelumnya, kami Bawaslu telah melakukan penelusuran karena saat pendaftaran ada kecurigaan, meski tidak ada laporan dari masyarakat, namun patut dicurigai dan ditelusuri,” urai Ketua Bawaslu Sabu Raijua.

Dari kecurigaan tersebut, imbuh Ketua Bawaslu Sabu Raijua, pihaknya menyurati ke Imigrasi Klas 1 Kupang, dan bersurat dua kali ke KPU untuk memperingatkan agar berhati-hati dan cermat melihat syarat administrasi calon. “Tujuannya agar calon yang dihasilkan kredibel dan memiliki identitas jelas,” ujarnya seraya mengungkapkan penelusuran dilakukan hanya melalui e-mail karena dalam kondisi pandemi covid.

Selain itu, karena situasi pandemi, Bawaslu Sabu Raijua juga menyurati Bawaslu RI untuk meminta bantuan dan Bawaslu Provinsi NTT agar dapat membantu proses penelusuran itu. “Dari proses tersebut, hingga saat ini belum memperoleh jawaban,” ungkapnya seraya menyampaikan bahwa pihaknya juga bersurat ke Dirsistik Imigrasi, Dirjen  Administrasi Umum (DAU), dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Dari hasil penelusuran karena hanya melanjutkan surat yang ada, terang Ketua Bawaslu Sabu Raijua. “Lalu, kami memastikan e-mail yang telah kami kirim dan memperoleh jawaban dari Kedutaan Besar Amerika Serikat,” ucapnya.

Adapun balasan e-mail dari Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Sabtu, 30 Januari 2021 yang ditujukan kepada Yudi Tagihuma Huma, Bawaslu Kab. Sabu Raijua, Provinsi NTT dan diteruskan kepada amapedohawu@gmail.com isinya sebagai berikut : “Bersama ini, kami menjawab surat Bapak tertanggal 7 Januari 2021, perihal pertanyaan status kewarganegaraan dari Bapak Orient Patriot Riwukore. Kami informasikan bahwa Bapak Orient Patriot Riwukore adalah benar warga negara Amerika. Terima kasih untuk perhatian dan kerja sama Bapak.” American Citizen Services https://id.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Setelah ada, balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait status Orient Patriot Riwu Kore yang masih berstatus aktif sebagai warga negara Amerika, Ketua Bawaslu Sabu Raijua mengungkapkan karena terkait kondisi, maka pihaknya masih melakukan koordinasi. “Sebagai tindak lanjut, saya telah perintahkan kepada anggota untuk melanjutkan tugas ini dengan melakukan koordinasi dengan provinsi,” ulasnya.

Lanjut Ketua Bawaslu Sabu Raijua, memang telah ada penetapan Bupati Terpilih Sabu Raijua, dan jika dilihat secara de facto dan de jure dan legal standing daripada pemerintahan yang sah setelah adanya pelantikan nanti. “Namun, kami juga telah menyampaikan ke Bawaslu Provinsi NTT terkait dengan hasil jawaban dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa status kewarganegaraan dari Saudara Orient Patriot Riwu Kore masih berstatus warga negara Amerika. Sehingga, pihak yang merasa dirugikan dengan kondisi ini, dapat mengajukan komplain,” terangnya.

Siapa pun, termasuk masyarakat Sabu Raijua, tandas Ketua Bawaslu Sabu Raijua, dapat mengajukan komplain. “Karena jika dilihat dari sisi normatif standar utama berwarga negara Indonesia sesuai dengan pasal 7 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Mauritius Djawa saat diminta klarifikasi terkait kondisi tersebut melalui pesan whatsapp pada Senin, 1 Februari 2021 pukul 13.15 WITA tak bisa menanggapi karena sedang mengikuti sidang MK secara virtual. “Kami lagi sidang MK..maaf yach,” tulisnya seraya mengirimkan foto suasana sidang.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu yang dikonfirmasi pada Selasa, 2 Februari 2021 pukul 16.49 WITA, menyampaikan bahwa pada prinsipnya KPU telah melakukan verifikasi terhadap dokumen yang bersangkutan dan ada rekomendasi dari Bawaslu Sabu Raijua yang mempertanyakan status kewarganegaraan.

“Lalu berdasarkan rekomendasi itu, KPU Sabu Raijua melakukan klarifikasi dokumen kependudukan yang bersangkutan ke instansi yang mengeluarkan yaitu Disdukcapil Kota Kupang lalu klarifikasi sudah dilakukan dan dalam bentuk tertulis berita acara ditandatangani bersama. Hasil berita acara itu menerangkan bahwa yang bersangkutan benar Warga Negara Indonesia,” jelas Ketua KPU Provinsi NTT.

Jadi kami, imbuh Thomas Dohu, berdasarkan dokumen kependudukan (KTP) dan hasil klarifikasi lalu menetapkan yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon yang merupakan Warga Negara Indonesia. “Dan itu sudah dilakukan dan telah selesai,” jelasnya.

Saat ini, tandas Ketua KPU Provinsi NTT, Pilkada di Indonesia khususnya NTT telah ditetapkan dan diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pelantikan (khusus bagi yang tidak memiliki perkara di MK). “Jadi, kita tidak lagi kembali ke belakang dan mekanisme itu tidak lagi di KPU karena telah selesai melakukan tahapannya,” pungkasnya.(*)

Sumber berita (*/tim)

Editor (+roni banase)

Foto utama oleh iki.or.id

Pilkada 2020, IMO-Indonesia DPW NTT Helat Webinar Protokol Kesehatan

252 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi COVID-19, segera dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020 dan menjadi atensi IMO-Indonesia untuk turut berpartisipasi menyukseskan hajatan besar di 270 daerah. Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pilkada serentak bakal dilaksanakan di 9 kabupaten yakni Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, dan Sumba Timur.

“IMO-Indonesia melalui Dewan Pimpinan di Wilayah (DPW) NTT, hadir membuka ruang komunikasi publik dengan melakukan webinar protokol kesehatan,” ujar Yakub Ismail Ketua umum IMO-Indonesia, pada Jumat, 27 November 2020 di Jakarta.

Yakub juga menuturkan bahwasanya gelaran webinar perdana tersebut bakal dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 28 November 2020 pukul 14.00 WIB—selesai atau 15.00 WITA—selesai atau 16.00 WT—selesai.

Adapun kegiatan itu mendapat respons baik dari Dewan Penasihat dan Pembina IMO-Indonesia dan Insya Allah akan turut hadir menyampaikan sambutannya.

Untuk itu, Ketua Umum IMO-Indonesia mengimbau pengurus DPP dan DPW serta seluruh anggota IMO-Indonesia untuk dapat mengambil bagian dalam webinar protokol kesehatan tersebut. “Mari bersama kita dapat kawal penerapan protokol kesehatan pilkada serentak serta turut menyukseskannya dengan menjaga kondusif di wilayah,” ajaknya.

Kegiatan webinar tersebut mendapat respon yang luar bisa dari Provinsi NTT, dan hal tersebut dapat terlihat hadirnya para pemangku kebijakan yang akan turut ambil bagian sebagai Narasumber yang di antaranya :

  1. Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu, S.HUT., M.Si.
  2. Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa;
  3. Asisten I Pemerintahan Setda NTT (mewakili Gubernur NTT), Drs. Benyamin Lola, M.Pd.
  4. Danrem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya;
  5. Pjs. Bupati Sabu Raijua, Ir. Fredi Kapitan;
  6. Pjs. Bupati Ngada, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd.
  7. Pjs. Bupati Sumba Barat, Drs. Samuel Pakereng;
  8. Pjs. Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, M.M.

“Giat webinar besok juga akan memberikan E-Certifate serta doorprize, sebagaimana yang dilaporkan bahwa DPW IMO NTT juga mendapat support dari PKBM Bintang Flobamora dan Bank NTT,” ungkap Yakub.

Yakub berharap agar giat yang diinisiasi DPP tersebut juga akan dilaksanakan oleh DPW IMO-Indonesia di berbagai wilayah yang saat ini tengah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna terselenggaranya webinar protokol tersebut.

“Semoga apa yang menjadi giat IMO-Indonesia di seluruh wilayah menjadi manfaat positif sebagai upaya preventif dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, sehingga suksesnya Pilkada serentak yang kita harapkan dapat berbanding lurus dengan kesehatan seluruh masyarakat dalam pelaksanaannya nanti,” tandas Yakub.

Sementara itu, Ketua DPW IMO NTT, Rony Banase menyampaikan inisiasi Webinar Protokol Kesehatan dari DPP IMO-Indonesia disambut baik dan menjadi kegiatan perdana sekaligus wahana edukasi bagi para pemilih di sembilan kabupaten.

“Kami berharap agar webinar yang ini dapat memberikan pemahaman dan dapat menjadikan para pemilih yang berliterasi serta dapat menerapkan protokol kesehatan saat pemilihan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, imbuh Rony, semoga pemahaman mengenai penerapan protokol kesehatan saat pilkada serentak dapat diterapkan secara konsisten, sehingga tak menimbulkan kasus positif Covid-19 atau klaster Pilkada.

“Semoga saat pelaksanaan pilkada serentak 9 kabupaten di Provinsi NTT, tak menimbulkan klaster baru (klaster Pilkada, red),” tandas Ketua DPW IMO NTT.

Sumber berita dan foto (*/tim)

4 Calon Perseorangan dari 4 Kabupaten di NTT Jalani Verifikasi Faktual

391 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sesuai undang-undang pemilihan Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 8 tahun 2015, dan UU No. 10 tahun 2016, calon perseorangan harus memenuhi dukungan minimal pencalonan dari data pemilih terakhir di daerah tertentu dengan klasifikasi sebagai berikut: (i) pemilih 250.000 jiwa sebanyak 10%, (ii) pemilih 250.000 – 500.000 sebanyak 8.5%, (iii) pemilih 500.000—1.000.000 sebanyak 7,5%, dan (iv) pemilih lebih dari 1.000.000 sebanyak 6.5%. Dukungan minimal tersebut harus tersebar di lebih dari 50% dari Jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota.

Dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ada 9 (sembilan) daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 yakni Kabupaten Belu, Malaka, T.T.U, Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Timur dan Sumba Barat.

Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu kepada Garda Indonesia pada Selasa, 7 Juli 2020 menyampaikan saat ini tahapan yang sedang berjalan khusus 4 kabupaten yang memiliki calon perseorangan yakni Kabupaten Ngada, Sabu Raijua, T.T.U dan Belu.

Menurut Thom, saat ini sedang dilaksanakan verifikasi faktual hingga 12 Juli 2020. Sementara, untuk proses coklit data pemilih dimulai pada Rabu, 15 Juli 2020.

“Sedangkan untuk jadwal pendaftaran calon baru mulai pada Rabu, 2 September 2020,” urainya.

Adapun 4 calon perseorangan, tandas Thom di antaranya :

  1. Agustinus Talan, S.Sos., dan Drs. Yosef Akoit dari T.T.U;
  2. Drs. Vinsensius Brisius Loe dan Arnaldo da Silva Tavares dari Belu;
  3. Dorothea Dhone, S.Sos., dan Arnoldus Keli Nani, A.md;
  4. Taken Radja Pono dan Herman Radja Habu.

Penulis dan editor (+rony banase)
Foto utama oleh radioidola.com

Belum Tanda Tangan NPHD, KPU Manggarai Belum Bisa Lakukan Tahapan Pilkada

264 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebanyak 9 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 antara lain Kabupaten Sabu Raijua, Timor Tengah Utara (TTU), Malaka, Sumba Timur, Belu, Ngada, Sumba Barat, Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tahapan Pilkada terbagi atas 2 bagian yaitu tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan.

Pada tahap persiapan KPU Kabupaten yang akan melaksanakan pilkada wajib melakukan penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

“Sebanyak 8 Kabupaten di Provinsi NTT sudah menandatangani NPHD,” jelas Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu kepada awak media pada acara jumpa pers di Aula KPU Provinsi NTT, pada Senin, 14 Oktober 2019.

Sesuai Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 5 Agustus 2019 itu, setiap Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada sudah harus menandatangani NPHD paling lambat pada 1 Oktober 2019.

Namun dalam perjalanannya sampai pada tanggal 1 Oktober lalu, baru 4 Kabupaten yang sudah menemui kesepakatan antara KPU dan Pemda, serta melakukan penandatanganan NPHD. Sementara 4 Kabupaten lainnya melakukan penandatanganan NPHD dalam rentang waktu dari 2—11 Oktober 2019.

Menyikapi sejumlah Kabupaten/Kota di Indonesia yang cukup signifikan belum menandatangani NPHD, Kemendagri pada 7 Oktober 2019 lalu melakukan rapat koordinasi evaluasi pendanaan Pilkada tahun 2020 dengan mengundang para Bupati, Walikota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota yang belum menandatangani NPHD. Dan khusus NTT dihadiri KPU Manggarai Barat dan Manggarai.

“Berdasarkan laporan dari KPU Manggarai Barat kepada KPU Provinsi NTT, KPU setempat bersama Pemda telah membahas bahkan menandatangani NPHD tanggal 11 Oktober 2019,” jelas Thomas.

Sebelumnya pada 27 September 2019, Pemda Provinsi memfasilitasi pertemuan antara 9 KPU Kabupaten dengan pihak Pemerintah Kabupaten masing-masing dengan dihadiri oleh KPU Provinsi, dengan agenda yang sama terkait pendanaan Pilkada.

“Salah satu kesepakatan yang diajukan Pemda Provinsi adalah KPU Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) masing-masing untuk segera membahas bersama-sama kebutuhan anggaran pemilihan dan menandatangani NPHD paling lambat 10 Oktober 2019, “ujar Thomas.

Dalam laporan ke KPU Provinsi NTT, KPU Kabupaten Manggarai menyebutkan, sepulang dari Jakarta, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemda Manggarai untuk menyampaikan poin-poin kesepakatan pada rakor di Kemendagri, termasuk batas waktu (deadline) jadwal penandatanganan NPHD paling lambat pada Senin, 14 Oktober 2019.

“Pihak Pemda Manggarai telah menerima rincian kebutuhan anggaran yang diajukan KPU Manggarai, bahkan KPU Manggarai sudah 2 kali berinisiatif mengundang TPAD untuk membahasnya, “ujar Thomas sesuai laporan KPU Kabupaten Manggarai.

Dari hasil pertemuan tersebut, KPU Manggarai menyiapkan 2 skenario pendanaan, yakni Rp.34 Miliar untuk 750 TPS dan Rp.29 Miliar untuk 700 TPS. Pada pertemuan tanggal 11 Oktober 2019, pihak Pemda Manggarai menyatakan menyanggupi Rp.15.225.000.000-, dengan rincian kebutuhan tahun 2019 sebesar Rp.225.000.000-.

“Untuk kebutuhan tahun 2020 belum dibahas bersama antara TPAD dengan KPU Manggarai. Akibatnya sampai saat ini belum dilakukan penandatanganan NPHD,” ungkap Thomas.

NPHD sendiri merupakan rancangan terkait pendanaan Pilkada yang bersumber dari APBD sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada kesempatan yang sama, anggota komisioner KPU Provinsi NTT, Lodowyk Fredik mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah, karena Bupati dan Wakil Bupati saat ini juga merupakan hasil dari Pilkada.

“Tidak ada alasan untuk tidak ada persiapan pelaksanaan Pilkada, “jelas mantan Ketua KPU Kota Kupang itu.

Kendati belum melakukan penandatanganan NPHD maka sudah dipastikan bahwa pelaksanaan persiapan Pilkada di Kabupaten Manggarai tidak berjalan. (*)

Penulis (*/Joe Tkikhau)
Editor (+rony banase)

Hari Pertama, 8 Kab di NTT Papar Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019

159 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai digelar pada Selasa, 7 Mei 2019 pukul 09.00 WITA di Aula Sahid T More Hotel Kupang, dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dan dihadiri oleh Wakapolda NTT, Brigjen Pol Joni Asadoma dan Unsur Forkompinda NTT

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar mulai tanggal 7—10 Mei 2019 pukul 09.00—18.00 WITA di Hotel Sahid T More Kupang

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak, terutama kepada Pemprov NTT, Pemda/Pemkot, Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai pada tingkat RT/RW dan terima kasih kepada pihak keamanan

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah menyukseskan Pemilu Serentak 17 April 2019”, ujar Thomas Dohu.

Kemudian, Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 dibuka secara resmi setelah memenuhi kuorum oleh Ketua KPU NTT, Thomas Dohu sekitar pukul 10.45 WITA yang diikuti oleh saksi dari 11 partai politik yakni PKB, Gerindra, PSI, Nasdem, Demokrat, Perindo, PAN, Golkar, Partai Berkarya, PDIP, dan PKPI

Sementara itu, Untuk saksi DPD terdapat 11 saksi calon DPD yang menyampaikan mandat sedangkan Saksi Pasangan Calon Presiden 01 dan 02 lengkap

Sesuai jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi untuk 8 kabupaten yang telah hadir yakni Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Tengah, Rote Ndao, Sumba Tengah, Belu, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.

Sebelumnya dibacakan Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTT, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Kabupaten Manggarai Timur.

Penulis dan editor (+rony banase)