Arsip Tag: megawati soekarnoputri

Presiden Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

500 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 13 Oktober 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelantikan Dewan Pengarah BRIN dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun nama-nama para Dewan Pengarah BRIN yang dilantik tersebut adalah:

  1. (H.C.) Megawati Soekarnoputri sebagai ketua;
  2. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai wakil ketua;
  3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai wakil ketua;
  4. (H.C.) Drs. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, S.H., sebagai sekretaris;
  5. Emil Salim, M.A., Ph.D., sebagai anggota;
  6. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D., sebagai anggota;
  7. Bambang Kesowo, S.H., LL.M., sebagai anggota;
  8. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D., sebagai anggota;
  9. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, sebagai anggota;
  10. Tri Mumpuni sebagai anggota.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada nama-nama tersebut.

Selanjutnya, Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ini akan mengemban tugas selama lima tahun sejak dilantik. Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas lainnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko.(*)

Sumber dan foto (*/BPMI Setpres)

Megawati Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan

400 Views

Bogor, Garda Indonesia | Megawati Soekarnoputri menggapai gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap dari Universitas Pertahanan (Unhan). Pemberian gelar kepada Ketua Umum PDI Perjuangan itu dilakukan di Kampus Universitas Pertahanan pada Jumat, 11 Juni 2021.

Gelar Profesor Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut ditetapkan melalui  Keputusan Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim Nomor 332371/mpk.a/kp.05.00/2021.

Hadir antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menhan Prabowo Subianto, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Mensos Tri Rismaharini, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Kepala BIN Budi Gunawan, Kasad Jenderal Andika Perkasa, Kasal Laksamana Yudo Margono, Kasau Fadjar Prasetyo.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo berpose bersama Megawati Soekarnoputri usai pengukuhan gelar Profesor Kehormatan

Megawati Soekarnoputri dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan, menegaskan terkait amandemen UUD Tahun 1945 dilakukan sekali lagi, agar bisa dihadirkan kembali haluan negara.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sepakat dengan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, tentang diperlukannya amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menghadirkan haluan negara. Haluan negara dibutuhkan agar arah pembangunan nasional berjalan baik, terencana, dan berkesinambungan.

Menurut Bamsoet, berbekal pengalaman memimpin Indonesia sejak 2001—2004, membuat Megawati mendukung agar MPR RI memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan haluan negara. Megawati merasakan sendiri, ketiadaan haluan negara membuat roda pembangunan tidak berjalan lancar. (*)

Sumber berita (*/tim)

Foto utama oleh radarnonstop

Editor (+roni banase)

Petugas Partai, Lumpuhnya Pancasila Tidak Kurang Tidak Lebih!

266 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Petugas partai atau petugas rakyat? Begitu pertanyaan Prof. Franz Magnis-Suseno beberapa tahun yang lalu. Lantaran bukankah seseorang (yang berasal dari kader partai mana pun) saat dilantik jadi presiden, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat apa pun, maka saat itu ia sudah jadi petugas rakyat?

Rakyat mana? Ya, rakyat Indonesia, yang berfalsafah dan berlandaskan Pancasila. Tidak kurang tidak lebih.

Lalu di mana peran atau fungsi parpol?

Parpol adalah mesin politik penggerak dinamika politik yang menjadi semacam ‘kawah candradimuka’ untuk menghadirkan kader-kader terbaiknya. Untuk apa? Agar kader-kader itu bisa menggerakkan dinamika politik ke arah cita-cita bersama bangsa, masyarakat adil makmur berdasar Pancasila. Begitu, tidak kurang tidak lebih.

Kalau melenceng dari itu apa akibatnya? Pancasila lumpuh!

Megawati, Prof.Dr. Ahmad Syafii Maarif dan Prof.Dr. Franz Magnis-Suseno. Tiga nama besar yang trending di seputar peringatan hari kelahiran Pancasila. Megawati lewat pernyataan politiknya, Prof. Syafii Maarif dan Prof. Franz Magnis-Suseno masing-masing menulis artikelnya yang berjudul ‘Lumpuhnya Pancasila’ dan ‘Pancasila, Tidak Kurang Tidak Lebih’.

Petugas partai? Pancasila lumpuh? Ya, tidak kurang tidak lebih!

Paparan Prof. A. Syafii Maarif dengan lugas dan ringkas membuka wawasan kita. Tatkala Pancasila hanya sekedar jadi etalase politik, alias lips-service, beda kelakuan dengan omongan, maka ia cuma sekadar konsep tanpa daya gerak. Lumpuh.

Siapa yang mesti menggerakkannya? Ya, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) tak pandang suku, agama, ras dan agamanya. Tidak kurang tidak lebih.

Buah dari pendidikan budi pekerti di lingkungan keluarga dan kerabat dekat selama ini telah membentuk kita semua jadi punya kompas moral, etika dan agama. Dari semua nilai-nilai kebaikan yang telah tertanam dalam sanubari, itulah yang memungkinkan kita bisa menerima Pancasila.

Menjadikan kita Manusia Indonesia yang ber-Pancasila karena kelima silanya ternyata amat sesuai dengan nilai budi pekerti yang selama ini terinternalisasi.

Jadi, dalam politik praktis, sikap Parpol yang kadernya sedang duduk di kursi jabatan publik (eksekutif atau legislatif) seyogianya bisa memosisikan dirinya menjadi lembaga yang mampu mendukung kadernya agar tetap berjalan dalam jalur konstitusional serta moral.

Parpol tidak boleh memperlakukan kadernya itu sebagai instrumen oligarki partai semata demi kepentingan sempit berbau egois dan primordialistik. Karena itu, hanya akan menyeret semuanya ke dalam jebakan korupsi, kolusi dan nepotisme belaka. Dan itu sudah terbukti!

Kader yang diperlakukan seperti itu, atau kader yang mau diperlakukan seperti itu, hanya akan membuat Pancasila menjadi lumpuh.

Tidak kurang tidak lebih!

Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2021

Banjarmasin, 2 Juni 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi-Politik.

Foto utama megawati soekarnoputri oleh radarnonstop.co

Ganjar Pranowo Mengulang Kisah Jokowi

236 Views

Oleh : Denny Siregar

“Jokowi tidak akan jadi Capres !” begitu perkataan tegas almarhum Taufik Kiemas, tokoh besar PDIP pada 2014. Di saat itu, Jokowi baru saja jadi Gubernur Jakarta dan muncul desas-desus bahwa dialah calon terkuat untuk menjadi Capres 2014, karena suara Megawati setiap survei selalu di bawah Prabowo.

Memang bukan sesuatu yang umum waktu itu, seorang kader partai jadi Capres, karena Capres itu wilayahnya ketua partai. Apalagi di PDIP, di mana seorang capres haruslah dari trah Soekarno. Jokowi bukan, dia hanya orang biasa yang ideologinya sangat Soekarno, bukan biologisnya.

Tapi mau bagaimanapun, PDIP menghalangi Jokowi, namanya terus naik. Dalam setiap survei, nama Jokowi selalu unggul dibandingkan Prabowo. Ini yang bikin elite PDIP gelisah luar biasa. Seperti buah simalakama, gak nyalonin Jokowi, PDIP bisa kalah, nyalonin Jokowi terus bagaimana perasaan Ibu Mega ?

Untunglah di detik-detik terakhir ‘Bu Mega sangat rasional dan berbesar hati. Jokowi dicalonkan jadi Capres 2014 dan terbukti menang. Dua periode malah. PDIP akhirnya sadar, bahwa zaman sudah berubah. Orang melihat figur atau sosok, bukan lagi partai. Jokowi menyelamatkan PDIP dari kekalahan, seandainya mereka dulu memaksakan Megawati maju perang.

Situasi yang hampir mirip terjadi lagi..

Tiba-tiba terdengar kabar kalau PDIP di bawah kendali Puan Maharani, mencoba menyingkirkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng dari kemungkinan menjadi Capres 2024. Tiba-tiba Ganjar dimusuhi, bahkan tidak diundang di acara Puan di Jateng. Dalam surat undangan itu semua perwakilan dan kepala daerah di Jateng diundang ke acara, kecuali Gubernur.

Ada apa ?

“Ganjar terlalu ambisi jadi Presiden..” kata Bambang Pacul, Ketua Pemenangan PDIP yang juga ketua DPD PDIP Jateng. Alasan lain yang lebih lucu dinyatakan Bambang, “Ganjar terlalu sering main medsos (media sosial, red), bahkan mau aja diundang jadi host di YouTube.”

Ini alasan kocak sebenarnya, loh kenapa emangnya kalau Gubernur menjalin komunikasi dengan rakyatnya lewat medsos ? Ini kan memang zaman digital ?? Yang salah itu, kalo seorang Gubernur gaptek (gagap teknologi, red) gak ngerti teknologi. PDIP langsung terasa jadoel-nya dengan pernyataan itu. Berasa sebagai partai di zaman purba di kalangan milenial yang hidupnya ada di internet.

Bambang Pacul seperti mengulang kesalahan almarhum Taufik Kiemas. Semakin dihalangi, malah nama Ganjar Pranowo semakin melejit. Sebelum diributkan saja, survei terakhir dari SMRC nama Ganjar ada di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Nama Puan jauh di bawah. Halo, ini kenyataan pahit memang tapi harus ditelan. Puan belum laku dijual, jangan dipaksakan..

Tapi saya kok jadi senyum-senyum sendiri baca pola berulang yang hampir tidak disadari. Siapa pun yang digencet PDIP, malah jadi Presiden.

Bu Mega memecat SBY, SBY malah jadi Presiden. Almarhum Taufik Kiemas menghambat Jokowi, Jokowi malah jadi Presiden..Jangan-jangan ketika Ganjar disingkirkan Puan, Ganjar malah yang jadi Presiden ?

Kalau saya jadi pemimpin partai selain PDIP, saya sih senang Ganjar Pranowo dihajar di internalnya. Karena buat saya emas tetap emas meski dia dibuang ke tempat sampah. Lebih baik saya lamar dia, dan saya memosisikan diri jadi Cawapresnya. Biar PDIP nanti manyun karena gada barang yang bagus untuk ditawarkan..

Takdir Tuhan tak bisa ditentang manusia. Kalau Tuhan memang merencanakan seseorang jadi pemimpin, mau dibuang juga tetap akan jadi. Ada juga yang nafsu banget pingin jadi Presiden. Uang ada. Nama ada. Kendaraan ada. Jaringan ada. Tapi berkali-kali nyapres, gagal lagi gagal lagi..

Ah jadi ingin seruput kopi..(*)

Foto utama (*/istimewa)

Apakah PDI Perjuangan Pecah?

376 Views

Oleh: Josef Herman Wenas

Apakah PDI Perjuangan sedang pecah? Saya pastikan tidak. Apakah PDIP akan pecah? Insting saya meyakini tidak akan. Sewaktu Taufik Kiemas (TK) masih hidup, sudah jadi rahasia umum ada yang disebut faksi TK dan faksi Mega di internal PDIP. Itu bukan perpecahan internal, itu dinamika internal. Sebab, at the end, ketika Ketua Umum memutuskan, semua kader ikut.

Kalau perpecahan, itu seperti Eros Djarot yang keluar dari PDIP mendirikan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK). Seperti Dimyati Hartono, keluar mendirikan Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA), atau Laksamana Sukardi yang mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Dinamika internal itu seperti di Pilkada DKI 2012. TK maunya dukung Fauzi Bowo untuk masa jabatan kedua, dan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tetapi Mega melihat lain, dan mencalonkan Jokowi-Ahok. Sebagai Ketua Umum, Mega tidak patuh pada suaminya. Dia lalu kontak Prabowo Subianto yang kemudian sepakat untuk berkoalisi di Jakarta. The rest is history, Megawati terbukti benar.

Faktanya, ketika Ketua Umum sudah memutuskan, TK pun ikut dan mendukung sepenuhnya. Sebaliknya Megawati pun menuruti nasihat TK di awal 2013 (sebelum berpulang) untuk tidak lagi mencalonkan diri di Pilpres 2014, dan memberikan kesempatan kepada kader-kader muda tampil.

TK belajar dari Pikada DKI 2012, bahwa zaman sudah

****

TK meninggal di bulan Juni 2013, tetapi legacy dinamika internal ini berjalan terus. Mana ada partai besar tanpa dinamika internal? SBY-AHY baru saja mengalaminya. Pengalaman Gokar jangan ditanya. PKB, PPP, PAN, sama saja.

Sejak TK pergi, legacy dinamika internal ini terbagi di antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo, dengan Megawati sebagai “godmotherwho’s standing above all.

Puan Maharani itu gaya berpolitiknya seperti Megawati, sekalipun anak kandung TK. Sedangkan Prananda Prabowo yang anak tiri TK, justru mengikuti gaya berpolitik TK yang dibalik layar.

Sebagai politisi, Puan Maharani berkembang di panggung teritorial. Sudah sejak 2009, dia selalu menang di Dapil Jateng V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali), di mana ada Wali Kota Jokowi saat itu, untuk duduk di DPR RI.

Perolehan suara Puan selalu di atas BPP. Di 2014, BPP Jateng V untuk DPR RI itu 250 ribu, kinerja Puan jauh di atas BPP, sebanyak 369 ribu suara. Di 2019, Puan adalah Caleg DPR RI dengan suara terbanyak se-Indonesia, dengan perolehan 400 ribu suara.

Prananda Prabowo sebaliknya di belakang layar, sebagai Kepala “Situation Room and Analysis” DPP PDIP, itu gampangnya adalah fungsi intelijen yang cair ke mana-mana. Jokowi sendiri menilai Prananda begini: “Potensinya besar. Cara pengorganisasiannya detail. Orangnya memang tak menonjol, tetapi dekat dengan siapa pun.”

Adalah Prananda yang menjadi konseptor pidato Megawati pada Kongres III PDI Perjuangan tahun 2010 yang dipuji secara luas itu, dia mengutip Bhagawad Gita, “karmanye vadhikaraste ma phaleshu kada chana.” Dia ingin menekankan militansi kader untuk “kerjakan seluruh kewajibanmu dengan sungguh-sungguh tanpa menghitung untung-rugi.”

Memang ciri khas PDIP adalah kader-kader mereka yang loyal dengan komando tegak lurus ke atas. Prananda itu “the brains behind” sang Ketua Umum.

****

Ganjar Pranowo itu anak didik TK, gaya politiknya pun TK banget, bergaul ke mana-mana lintas partai.

Embargo terhadap Ganjar yang dilakukan oleh Bambang Wuryanto di Semarang kemarin itu (at the behest of Puan Maharani tentunya), jelas menunjukkan tidak suka “pergaulan ke mana-mana” yang dilakukan oleh Ganjar ini.

Sikap tidak suka itu terkait Pilpres di 2024. Manuver Ganjar terkesan prematur, mendahului keputusan partai. Sedangkan proyeksi mendudukkan Puan ke RI-2 adalah pilihan realistis saat ini, mengingat berbagai survei sejauh ini belum ada yang mengindikasikan kader PDIP bisa “eligible” untuk posisi RI-1.

Ganjar memang yang tertinggi di berbagai survei, tetapi kenyataannya masih di belasan persen. Jauh dari cukup.

Itu sebabnya ada hipotesa Gerindra-PDIP, konkretnya Prabowo-Puan, walaupun masa 3 tahun ke depan dinamika politik di Indonesia masih harus membuktikan kebenarannya. Maka, manuver Ganjar yang tujuannya adalah RI-1 dipandang bisa merusak proses pengujian hipotesa ini.

Coba Anda cek Instagram dengan kata kunci “Ganjar Pranowo”, dan bandingkan dengan kata kunci “Anies Baswedan.” Akun-akun yang intinya mau mengantar ke posisi RI-1 mereka berdua hampir sama banyaknya.

Namun, otak Prananda nampaknya meyakini kalau “ajimat” Bung Karno yang percaya kombinasi “Nasionalis-Islam” masih relevan di 2024 nanti. Dia pasti memantau betul bagaimana kuatnya “Kampanye Arab” di balik reaksi publik Indonesia dalam isu Palestina akhir-akhir ini. Dan “Kampanye Arab” ini juga yang terbukti merusak Pilkada DKI 2017, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019.

Selain itu, PDIP juga tidak bisa bersandar pada satu hipotesa saja. Perlu ada “contingency hypotheses.”

Apalagi sifat survei itu selalu kontemporer, tidak pernah permanen. Oleh karena itu, perlu repetisi untuk melihat konsistensi hasilnya, dan— ini penting diingat— bila dilakukan sedekat mungkin dengan momentumnya (ie. pemilihan umum), maka survei terkait juga semakin mendekati kenyataan. Jadi, perlu waktu!

Pelajaran dari Ahok di Pilkada DKI, dari Jokowi di dua Pilpres lalu, bahkan dari Ganjar sendiri di Pilkada Jateng 2018, adalah fakta bahwa para responden survei itu volatile sifatnya, bahkan bisa melakukan “ghosting.” Masih ingat kan, dalam dua minggu terakhir manuver Sudirman-Ida ternyata mampu merebut 41% suara dari yang awalnya hanya di rentang 14%–18% saja?

Perlu diingat, bagi PDIP tahun 2024 itu bukan saja soal Pilpres. Pada tahun itu juga akan ada pergantian Ketua Umum. Saat itu usia Megawati sudah mencapai 77 tahun.

****

Saya memperkirakan Megawati akan merestui Joko Widodo menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum, untuk mendongkrak elektabilitas PDIP di 2024 nanti.

Maka kedua faksi itu, serta para pendukungnya, perlu menyesuaikan permainan mereka.

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Foto utama oleh pinterpolitik.com

Puan Maharani dan AHY Bertemu, Bahas Pandemi Covid-19 & Pilkada 2020

718 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua DPR RI, Puan Maharani. Salah satu pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

AHY mengaku, Demokrat dan PDIP banyak bersama di beberapa Pilkada lalu. Putra sulung Presiden RI keenam ini juga memberi sinyal partainya bakal berkoalisi dengan PDIP di beberapa daerah.

“Tadi bicara ternyata banyak kebersamaan PDIP dan Demokrat di berbagai Pilkada. Mudah-mudahan kerja sama dan sinergi ini bisa terus dipelihara dan upaya untuk bangsa ini,” ujar AHY usai pertemuan dengan Puan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2020.

AHY mengatakan, sudah lama berencana untuk bertemu dengan Puan dan memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum Demokrat terpilih. Namun rencana itu sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan itu, AHY juga menitipkan salam untuk Ketua Umum PDIP sekaligus ibunda Puan yaitu Megawati Soekarnoputri. “Karena memang ini pertemuan pertama, saya sampaikan salam hormat untuk Ketum PDIP, Megawati semoga beliau selalu sehat walafiat,” kata AHY.

Di kesempatan yang sama, Puan pun mengamini kebersamaan Demokrat dan PDIP di Pilkada 2020. Bahkan, kata Puan, AHY sendiri menyampaikan bakal ada koalisi PDIP-Demokrat di beberapa wilayah.

Seperti diketahui, Puan merupakan salah satu Ketua DPP PDIP yang mendapat tanggung jawab untuk mengurus Pilkada 2020. “Di beberapa tempat di Pilkada 2020, di 270 daerah, alhamdulillah di beberapa tempat antara PDIP dengan Demokrat lakukan kerja sama untuk dukung calon di beberapa tempat,” ujar Puan.

Puan berharap pertemuan silaturahmi antara dirinya dan AHY tidak berhenti di sini saja. “Kami berharap ini bukan pertemuan pertama dan terakhir tapi tetap lakukan silaturahmi untuk bangsa ini bersama-sama,” tutup Puan.

Selain membicarakan Pilkada 2020, keduanya juga membahas soal percepatan penganan pandemi Covid-19 yang berdampak di berbagai aspek baik kesehatan maupun ekonomi.(*)

Sumber berita dan foto (*/lahendra)
Editor (+rony banase)

Bertemu Megawati, Pimpinan MPR RI Bahas Rekomendasi Tentang Amandemen

243 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI menemui Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Kamis, 10 Oktober 2019. Ini merupakan kunjungan resmi pertama Pimpinan MPR RI ke para tokoh bangsa, khususnya yang pernah memimpin Indonesia.

“Selain silaturahmi mengantarkan undangan pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 di MPR RI, di mana tadi Ibu Mega akan meluangkan waktu untuk hadir, kami juga berdiskusi banyak hal tentang kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai Presiden Mandataris MPR terakhir dimasa transisi reformasi serta pelaksana konstitusi pertama hasil amandemen keempat yang sampai saat ini memimpin partai politik terbesar di Indonesia, sepak terjang dan integritas kenegarawanan Ibu Mega tak perlu diragukan. Kita perlu banyak mendengar dan belajar dari beliau,” ujar Bamsoet usai bertemu Megawati Soekarnoputri.

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet, umur konstitusi kita telah memasuki usia 17 tahun sejak amandemen keempat atau terakhir tahun 2002. “Apakah nanti perlu disempurnakan secara terbatas atau tidak, sangat tergantung pada keinginan rakyat. Yang pasti kami akan sangat cermat dan hati-hati,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menegaskan bahwa MPR akan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya terkait rekomendasi Amandemen terbatas dari MPR periode 2014—2019.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pimpinan MPR RI banyak mendapat pandangan dari Megawati tentang rekomendasi MPR RI periode 2014—2019  mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945. Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, diperlukan dibuatnya blueprint pembangunan Indonesia ke depan.

“Konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun kedepan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya. Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” jelas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga ini memastikan, blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

“Jangan sampai karena tidak ada blueprint, pembangunan yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden tertentu tidak dilanjutkan di masa pemerintahan presiden selanjutnya. Dengan adanya blueprint, pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Menghindari terjadinya salah konsep atau salah sasaran pembangunan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, usai bertemu Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR RI juga akan menemui Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Tak lupa kita juga akan silaturahim dengan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno. Serta khususnya kepada Pak Joko Widodo dan KH Maruf Amin yang pada 20 Oktober 2019 nanti akan dilantik menjadi Presiden – Wakil Presiden 2019—2024. Dengan memperkuat silaturahim, MPR RI ingin memperkuat kebangsaan, memperkecil jurang perbedaan, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cintai,” pungkas Bamsoet. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

Presiden Jokowi Harap Kongres V PDIP Hasilkan Keputusan Terbaik

353 Views

Denpasar-Bali, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian Pembukaan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang digelar di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

Presiden berharap kongres tersebut bisa menghasilkan keputusan terbaik bagi partai, bangsa, dan negara.

“Saya sungguh berharap kiranya di Kongres V PDI Perjuangan ini dapat dihasilkan keputusan yang terbaik bagi partai, bagi bangsa, dan bagi negara. Semakin mengukuhkan PDI Perjuangan sebagai partai yang mendukung penuh pemerintah, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang prorakyat,” kata Presiden saat memberikan sambutan.

Di awal sambutannya, Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada PDIP yang berhasil menjadi pemenang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurut Presiden, hal ini membuktikan bahwa PDIP adalah partai pelopor yang matang secara ideologi.

“Tidak perlu meragukan mengenai ini. Yang kuat dan besar mengakar sampai ke akar rumput, yang kadernya loyal dan militan,” imbuhnya.

Di hadapan ribuan kader PDIP, Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan PDIP dalam lima tahun pemerintahannya. Ia berharap, dukungan dan kerja sama yang serupa bisa diberikan untuk lima tahun ke depan.

“Kita telah berjuang bersama, bergerak bersama, dan kita akan berjuang bersama dan bergerak bersama untuk mewujudkan nilai-nilai kerakyatan untuk mewujudkan nilai-nilai nasionalisme demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Pada periode kedua pemerintahannya nanti, Presiden Jokowi menyebut, tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Mulai dari isu intoleransi, radikalisme, perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dinamis.

“Persaingan antarnegara juga semakin ketat. Semua negara ingin menjadi pemenangnya. Tidak ada pilihan lain, kita harus bekerja ekstra cepat, bekerja ekstra inovatif, bekerja ekstra efisien. Kita harus melakukan lompatan-lompatan kemajuan, membuat terobosan-terobosan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Kita harus siap terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak populer sekalipun tetapi itu penting untuk rakyat. Yang jelas ujungnya yaitu keberpihakan kita untuk kebaikan rakyat,” tegasnya.

Presiden memberi contoh beberapa kebijakan yang tidak populer yang pernah ia lakukan, misalnya saat ia memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2014 lalu. Ia menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut yaitu karena 70 persen subsidi BBM itu justru dinikmati oleh kelompok menengah dan kelompok atas.

Ke depannya, Presiden ingin ada percepatan investasi untuk membuka peluang lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Tetapi, hal ini juga terkendala banyak hal, misalnya regulasi ketenagakerjaan yang belum ramah investasi.

“Oleh karena itu kita harus berani memperbaiki diri secara total, memperbaiki iklim investasi, memperkuat daya saing kita, dan menggairahkan ekonomi kita agar kita mampu membuka lapangan kerja, peluang kerja yang sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Pada kongres tersebut, Presiden Joko Widodo bersama-sama dengan Presiden ke-5 RI yang sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memukul kentongan sebagai tanda peresmian dibukanya kongres. Keduanya tampak didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 K.H. Ma’ruf Amin, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, dan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Tampak hadir juga dalam kongres tersebut sejumlah ketua umum partai politik, yaitu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie, dan Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)