Arsip Tag: pilkada serentak 2024

Ganti Presiden? Ya Setuju!

358 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Biasa saja dan sederhana. Ganti presiden itu pasti. Pertama-tama, umur orang itu terbatas, tidak ada yang hidup selamanya. Kedua, UU juga sudah mengatur, untuk Indonesia setiap 5 tahun bakal ada pilpres kok. Maksimal 2 kali menjabat, setelah itu ya sudah.

Ketiga, Pak Jokowi juga sudah menegaskan tidak berminat untuk jadi presiden 3 periode, dan juga tidak ada intensi untuk mengamendemen UU pemilu. Jelas ya.

Jadi, nanti tahun 2024 bakal ada pilpres, dan pasti ada pergantian presiden. Sabar saja. Dan, sementara itu…

Sementara itu… tak usah bermimpi untuk ganti presiden di tengah jalan dengan cara tidak konstitusional. Dan apalagi dengan gaya norak untuk terus merongrong dengan cara yang tidak beretika sama sekali. Kebayi-bayian!  Merengek nangis kalau tidak diberi ASI.

Pergantian presiden adalah mekanisme legal formal dalam sistem demokrasi. Harus ada pembaharuan kepemimpinan secara reguler. Ibarat pergantian udara segar setiap kali jendela pemilu 5 tahunan itu dibuka luebar-luebar.

Ya luebar… langsung-umum-etis-bebas-rahasia! Ini hiperbolik dari LUBER, atau pemampatan dari Jurdil (jujur-adil) yang artinya ya juga etis.

Sementara itu… selain tak usah merongrong dengan cara norak dan tidak beretika, justru sebaliknya, seharusnya mendukung. Kalau tak bisa (atau tak mau) mendukung ya lebih baik diam!

Jangan salah kira, mendukung itu bisa dengan cara: ‘kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya dan bantulah sekuat-kuatnya’.

Kalimat barusan itu mesti dipahami dengan suatu pengandaian, bahwa partisipan demokrasi itu adalah mereka yang matang sikap politiknya serta mampu dengan jernih membedakan mana yang kritik dan mana yang nyinyir, hinaan atau malah fitnah atau propaganda kebohongan (hoaks).

Sementara itu… tanpa dinanya dan diduga sebelumnya, dunia diterpa pandemi Covid-19. Siapa sih yang menyangka, dan siapa sih yang siap menghadapinya. Ini peristiwa global yang menerpa serta membuat sakit seluruh penjuru bumi. Tanpa kecuali.

Maka yang penting adalah kebersamaan penghuni planet ini untuk memitigasi bencana. Kerja sama antar bangsa serta solidaritas antar tetangga di sebelah rumah (spektrum makro sampai mikro) dituntut untuk jadi akur dan kompak.

Sedikit saja ada kelompok yang mbalelo, maka virus delta ini tanpa tedeng aling-aling akan siap bermigrasi via udara (aero) ke kita atau kerabat kita sendiri. Alhasil rumah sakit penuh, home-sweet-home bermetamorfosis jadi tempat isolasi mandiri. Dan amit-amit… petugas kuburan pun harus kerja lembur siang dan malam.

Sementara itu… jangan coba-coba untuk mendompleng pandemi ini demi urusan libido kekuasaan yang menggelegak itu. Kita semua sadar betul bahwa ulah para bohir dan gelandangan politik yang menyetir para mahasiswa dungu itu adalah cerminan perilaku pecundang yang hasrat busuknya sudah tercium bahkan oleh mereka yang kena gejala awal virus corona. Naudzubillah min dzaalik!

Masih mau ganti presiden? Ya setuju, kita juga mau ganti presiden kok. Mekanisme legalnya adalah nanti di tahun 2024. Sabar ya…Sementara itu… mari kompak bekerja sama dengan pemerintah, para nakes, dan para relawan yang sudah bekerja keras selama ini.

Sementara itu… para politisi parpol, ya para politisi… tak usah menebar kenyinyiran terus menerus. Kita pastikan bahwa rakyat waras akan terus mendukung pemerintahan yang sah ini. Dan para bohir, saran saja nih, bagaimana kalau dana untuk bikin demo yang tidak jelas juntrungannya itu disalurkan saja untuk donasi program #RiceBoxPSI misalnya. Atau donasi lainnya deh… yang penting berkah.

Maka tak usah repot-repot, mari terus membangun negeri ini. Dan sementara kita mengatasi pandemi ini, kita akan terus…Membuat sarana dan prasarana publik yang belum ada, serta… ini yang juga penting… membereskan yang dulu mangkrak!

Minggu, 25 Juli 2021

Penulis merupakan pemerhati Ekonomi-Politik

Foto utama (*/ilustrasi sindonews.com)

Ganjar Dihajar Malah Berpijar, Satrio Piningit kah Dia ?

572 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Beberapa skenario pencapresan mulai diuji coba dalam wacana ruang publik. Hipotesa-politik yang perlu dicek-ombak, kira-kira begitulah. Skenario Prabowo-Puan (Gerindra-PDIP), yang saat ini sedang diuji opini publiknya melawan popularitas Ganjar Pranowo (PDIP), ibaratnya sedang masuk tungku pengujiannya.

Atau… bisa saja kalau nanti popularitas Ganjar begitu meroket lantaran awalnya telah dipersepsi “terzalim” oleh faksi Puan, malah bakal berpasangan dengan Puan. Jadinya pasangan GaPura (Ganjar Puan Maharani). Lalu Prabowo bagaimana? Ya, bisa saja jadi saingan, berpasangan dengan tokoh lain lagi.

Soal syarat 20% kursi parlemen untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres, bisa saja PDIP lalu beralih ke parpol lain yang setuju dengan pasangan GaPura itu.

Yang jelas, partai macam Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PKB dan Nasdem tak bakal cuma tinggal diam sambil menunggu arahan PDIP. Mereka juga punya agenda, kepentingan dan strateginya masing-masing. Cair konstelasinya, dan cair pula kesepakatan (deal) tentang berapa dan kapan cairnya… paham kan? Cair…cair…

Sementara, di pihak lain ada figur macam Anies Baswedan yang memang ambisius, ia terus menerus memainkan isu – apa pun itu – tak peduli baik atau buruk (kebanyakan sih buruk), asal saja namanya bisa terus dibicarakan publik. ‘Notorious’ istilahnya.

Baru-baru ini bukannya mengurus DKI Jakarta, tapi Anies malah sibuk dengan agenda Bela-Palestina. Apa hubungannya dengan tupoksi Gubernur Jakarta? Entahlah! Mungkin hanya Rizieq dan Neno yang mampu menjelaskan.

Lainnya ada nama-nama seperti Risma (PDIP), Airlangga (Golkar), Giring (PSI), Ridwan Kamil, LaNyala Mataliti, Erick Thohir, Sandi Uno, AHY, Khofifah, Mahfud MD, Moeldoko, Susi Pudjiastuti, dan lain-lain.

Sekarang masih sangat cair, tahun depan (2022) baru bakal agak mengental, dan masuk ke tahun 2023 seyogianya semakin padat. Pilpres dan pileg sendiri baru akan terjadi sekitar bulan Maret—April 2024. Lalu ada juga perhelatan besar Pilkada Serentak, rencananya di bulan November 2024.

Beberapa survei awal ini memang telah mengindikasikan beberapa nama, namun itu semua masih tinggi tingkat volatilitasnya. Semua masih bergerak, bermanuver ke segala arah. Arah angin politik pun tak lepas dari gerak kipas para bohir-mafia 3C (Cendana, Cikeas, Caplin), jangan lupakan itu.

Belum lagi kemungkinan muncul nama-nama baru yang bisa saja meroket popularitas serta elektabilitasnya di paruh kedua tahun 2023. Seperti nama Gibran Rakabuming yang mulai ditiup-tiup oleh sementara kalangan. Juga Giring Ganesha yang sementara ini survei elektabilitasnya de-facto di atas Puan Maharani. So why not?

Ada waktu 2 tahun lebih untuk unjuk gigi dan sekaligus merebut panggung politik. Semuanya mungkin dalam politik bukan?Kalau persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak itu perlu sekitar 20 bulan, maka tahapan persiapan (administrasi dan teknis) sudah mesti dimulai tahun depan (2022) sekitar bulan Juli—Agustus. Artinya semua pihak sudah mesti ancang-ancang.

Karena itu bisa kita paham kalau parpol dan instansi pemerintahan sudah mulai pasang kuda-kuda. Poles memoles jagonya sudah dimulai. Hipotesa ‘pairing’ (pasangan) pun sudah mulai digatuk-gatukan. Kalau si Polan dengan si Polin, kira-kira gimana ya?

Yang lagi ramai memang fenomena Ganjar Pranowo. Apakah dia si Satria Piningit? Hmm… jawaban paling diplomatis ya, “Dalam politik semua itu mungkin.”

Begitulah masyarakat kita dalam kancah pilpres, ia yang dipersepsi “terzalim” bakal malah terdongkrak popularitasnya (bahkan elektabilitasnya). Walau belakangan baru ketahuan ternyata kapabilitasnya tak seperti yang diharapkan. Seperti kejadian-kejadian yang terdahulu.

Dulu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dizalimi rezim orde baru, sampai akhirnya pecah dan terbentuklah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan Megawati Soekarnoputri dipersepsi oleh publik sebagai pihak yang terzalimi.

Maka, ia mendapat simpati publik, PDI Perjuangan pun menang pileg. Namun, poros tengahnya Amien Rais dan kawan-kawan bermain di tengah euforia reformasi, maka akhirnya Gus Dur yang jadi Presiden.

Dikiranya Gus Dur bisa diatur-atur, nyatanya tidak. Malah Gus Dur tegak lurus dengan Pancasila dan logika akal sehat. Politik jujur dan hati nurani Gus Dur mendapat arus tentangan yang amat kuat dari gerombolan politik kaum oportunis. Pembunuhan karakter dan berbagai siasat licik dihalalkan dan dilancarkan.

Amien Rais dan persekongkolannya membuat rencana untuk ‘Menjerat Gus Dur’ dengan konspirasi politik licik oknum geng anak menteng, sisa orba, dan kaum oportunis lainnya. Dengan begitu baru kemudian Megawati Soekarnoputri bisa menduduki Istana Negara di sisa masa jabatan yang ditinggalkan Gus Dur.

Tanpa prestasi dan malah terkesan arogan oleh publik lantaran ‘perseteruan’ politiknya dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang memang pandai juga memainkan peran terzalimi membuat SBY bisa melenggang ke Istana Negara. Bahkan dua periode bisa diraihnya lewat politik pencitraan yang luar biasa apik. Sampai akhirnya kampanye “Katakan Tidak Pada (hal) Korupsi!” membuat citra dirinya dan Partai Demokrat terpuruk.

Pasca SBY, antena politik publik pun terpasang peka, mencoba mendeteksi siapa satrio piningit yang bisa memimpin Indonesia berikutnya. Maka, parpol pun berlomba-lomba untuk mengelus-elus jagonya.

Kala itu figur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama begitu menonjol di belantika politik ibu kota. Banyak kontroversi lantaran gebrakan-gebrakan Jokowi-Ahok yang memang luar biasa. Disrupsi peta perpolitikan Jakarta bergema kuat, spektrumnya menerobos terus merambah arena politik nasional.

Walau sempat ada perbedaan pandangan antara Faksi Megawati dan Faksi Taufik Kiemas di internal PDIP soal cagub DKI Jakarta tahun 2012, namun untuk soal capres di tahun 2014 kedua faksi internal PDIP itu sepakat dengan nama Jokowi.

Lantaran memang popularitas Jokowi mutlak teratas, sehingga PDIP tak punya pilihan lain dan Megawati mesti mengalah daripada babak belur sendiri. Jokowi pun terbukti sukses selama 2 periode kepemimpinannya.

Jokowi menang tanpa perlu dipersepsi sebagai pihak yang terzalim. Ia menang lantaran prestasi dan rekam jejak, serta persepsi publik yang melihat figur Jokowi sebagai representasi  dan personifikasi  rakyat itu sendiri, di luar jejaring geng menteng.

Referensi politik nasional sekarang sudah punya standar acuan baru. Benchmark-nya sudah beda dengan rezim-orba maupun rezim-reformasi (rezim-mangkrak?).

Menuju 2024, apa yang mesti kita pahami dan siapkan?

Dalam suatu kontestasi memang selalu ada nuansa persaingan. Tapi persaingan antar kontestan, ini lebih mirip seperti kontes Miss-Universe, adu-kecakapan, adu-kecantikan. Persaingan adu-pandai. Bukan pertandingan adu-bunuh seperti para gladiator di arena pasir Colloseum yang berdarah-darah itu.

Jadi para kontestan tak perlu saling bunuh (bunuh karakter misalnya), tapi tunjukan saja prestasi diri dan kompetensinya lewat gagasan, kerja politik nyata dan komitmen yang bulat terhadap moral politik.

Kita semua sebagai penonton dan pemilih, bukan untuk memilih siapa yang menang dalam arena adu-bunuh, tapi memilih dengan cerdas yang lebih unggul dalam adu-konsep, adu-rekam-jejak, adu-visi dan program. Mana yang lebih atau paling cerdas, mana yang paling cantik performa dan kinerjanya selama ini.

Tugas kita adalah mempertajam intuisi politik dan kecerdasan dalam mengambil sikap politik. Tidak memberhalakan partai atau orang tertentu, tapi memakai rasionalitas yang kewarasan. Jadi bagaimana? Kita pakai kriteria saja.

Kriteria paling mendasar tentu dasar dan falsafah negara, Pancasila. Sikap dan pandangan politiknya yang Bineka Tunggal Ika serta taat pada UUD’45, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di luar itu? Reject saja.

Kriteria lainnya tentu lebih teknis, soal kepandaian, kesehatan, track-record, keberanian, leadership (kepemimpinan diri, di keluarga dan di organisasi). Menjunjung meritokrasi dan transparansi, tak ada yang perlu ditutupi terutama soal pengelolaan anggaran.

Sampai komitmennya untuk tidak bermain dalam politik-uang (money-politics), serta KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Nepotisme itu artinya perkoncoan atau politik dinasti.(*)

Banjarmasin, 27 Mei 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi-Politik dan Pelintas Alam

Foto utama oleh ayosemarang.com

Sketsa Elektabilitas Parpol di Etalase Politik Nasional: Jakarta!

241 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Ya, ini sekadar sketsa, gambar yang belum jadi, masih coretan awal, meraba-raba. Tapi bukannya tanpa dasar.

Survei elektabilitas yang barusan dilakukan oleh Nusantara Strategic Network (NSN) cukup menarik. Surveinya spesifik di area Jakarta, dan metodenya tatap muka langsung dengan 400 responden.

Biasanya berbagai lembaga survei akan melakukannya dengan metode sambungan telepon kepada sekitar 1200 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia (jadi rata-rata sekitar 35 orang per provinsi) dipilih secara random.

Memang survei ini tidak mewakili gambaran keseluruhan Indonesia. Hanya saja lantaran Jakarta adalah area yang kerap jadi ‘spot-light’ di blantika perpolitikan nasional, maka penting juga untuk dicermati.

Survei dilakukan pada 20—27 Februari 2021. Tatap muka dengan 400 responden yang mewakili seluruh wilayah di Jakarta. Multistage random-sampling, margin-of-error sekitar 4,9%, dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hasilnya, ada tiga besar parpol yang mendominasi Jakarta: PDIP, PSI dan Golkar.

PDIP dengan tingkat elektabilitas 21,3%, disusul PSI dengan tingkat elektabilitas 14,3% dan Golkar yang mencapai 9,8%.

Ranking berikutnya adalah: PKS 8,5%, Gerindra 7,0%, Demokrat 5,5%, NasDem 4,3%, PAN 3,5%, PKB 2,8%, dan PPP 2,0%, Partai Ummat 1,3%, Perindo 1,0%, Partai Berkarya 0,8%, Hanura 0,5%, dan Gelora 0,3%.

Sisanya tidak dapat suara, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 16,8%.

Melihat sketsa seperti ini, sampai-sampai Riandi, Direktur Program Nusantara Strategic Network diawal bulan Maret, mengambil kesimpulan sementara, “Jika digelar pemilu saat ini diprediksi PDIP dan PSI bakal menguasai Jakarta disusul Golkar.”

Memang politik itu sangat dinamis, tergantung ‘political behavior’ (perilaku politik) partai maupun para kadernya. Kader yang sudah ada di parlemen maupun yang di luar parlemen atau pemerintahan.

Jikalau tidak ada skandal, dan kerja politiknya (turun ke bawah, menyampaikan kritik dan saran yang bermutu, dlsb) itu bisa “diterima” oleh rakyat (konstituen), maka akan sangat mempengaruhi popularitas, persepsi kapabilitas serta akhirnya ke tingkat elektabilitas partai, maupun sang kader itu sendiri.

Ambil contoh PSI misalnya. Walaupun PSI belum berhasil menembus parliamentary-threshold di tingkat DPR-RI, akan tetapi kinerja politiknya di DPRD-DKI Jakarta dengan 8 kadernya di sana telah berhasil menaikan tingkat popularitas dan elektabilitas PSI di ibu kota.

Dan ini, oleh beberapa pengamat, diprediksi bakal – sedikit banyak – mempengaruhi elektabilitas PSI di tingkat nasional. Lantaran Jakarta, sekali lagi, adalah ‘spot-light’ blantika perpolitikan nasional.

Sementara itu, diamati pula bahwa keunggulan PDIP sementara ini tidaklah dapat dilepaskan dari faktor ‘cocktail-party’ di mana kemenangan dua periode berturut di tingkat nasional sangatlah mempengaruhi tingkat elektabilitasnya, bahkan diprediksi masih bisa tetap memimpin sampai pemilu 2024 nanti.

Hanya saja, peristiwa skandal dana bansos yang dilakukan kadernya Juliari Peter Batubara (Mensos) baru-baru ini, serta terkatung-katungnya kasus Harun Masiku bakal menjadi batu sandungan yang cukup berarti. Ini mesti segera diatasi dengan kerja politik yang lebih bersih lagi demi memperbaiki citranya.

Sementara itu Riandi juga menilai, gebrakan PSI yang bekerja dengan sungguh-sungguh di parlemen Jakarta terbukti telah menyedot perhatian publik, bahkan sampai ke tingkat nasional.

“Dari awal masuk DPRD, wakil rakyat dari PSI gencar memelototi penggunaan anggaran oleh eksekutif serta bersikap sangat kritis terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.”

Ia menilai bahwa sikap vokal PSI dalam keseriusannya mengawal uang rakyat terbukti efektif mendulang elektabilitas yang terus meningkat.

Golkar sebagai partai paling senior tentu punya kiat tersendiri dalam menyiasati dinamika politik, di ibu kota bahkan sampai ke pelosok negeri.

Walau ditengarai pula kasus walk-outnya Jamaludin (fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta) ketika PSI menolak kenaikan tunjangan jumbo waktu itu bakal mencoreng kredibilitas partai itu.

Dinamika perpolitikan ibu kota masih terus bergolak, semakin mendekati 2024 bakal semakin menggelegak.

Siapa yang bisa mengatalisasi setiap peristiwa menjadi kinerja politik yang sungguh-sungguh, bukan yang abal-abal, pasti bisa mengambil hati rakyat.

Rakyat Jakarta semakin hari semakin cerdas, mata mereka terus mengamati, lalu pikiran mereka terus menimbang-nimbang segala perkaranya.

Coretan sketsa politik ini belum selesai. Berbagai program politik mesti terus dikerjakan.

Dan ingat, kiprah seperti apa yang masuk akal dan berkenan di hati rakyat itulah yang akan memperolah simpati dan kepercayaan, sampai akhirnya menjadi pilihan.

Itulah elektabilitas.

Senin, 8 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama oleh sindonews.com