Arsip Tag: Provinsi NTT

Ayo ‘Vote’ Nadia Riwu Kaho Miss Indonesia NTT 2020 !

365 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pada Medio Desember 2019 melalui surat dari RCTI, salah satu anak kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil lolos seleksi pemilihan Miss Indonesia 2020, Nadia Riwu Kaho, anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari Uly Riwu Kaho dan Roska Riwu Kaho.

Kini, pemilik nama lengkap Tengah Araminta Nadia Riwu Kaho yang dinobatkan sebagai Miss NTT 2019 telah berangkat ke Jakarta pada 5 Februari 2020 untuk menjalani karantina dan persiapan mengikuti rentetan Miss Indonesia 2020 dari tanggal 7—20 Februari 2020 dan bakal mengharumkan nama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian informasi yang disampaikan orang tua dari Uly Riwu Kaho (ayah Nadia Riwu Kaho, red) pada Rabu, 12 Februari 2020 pukul 17.00 WITA kepada awak media. “Sesuai kesepakatan dengan Pihak RCTI sebelum dilakukan Konferensi Pers pada Rabu, 12 Februari 2020 siang maka kami tidak boleh merilis informasi ini, namun sekarang kita boleh menyebarkan informasi dan meminta partisipasi dari teman, saudara, dan masyarakat NTT untuk mendukung Nadia,” ujar Wakil Rektor III UPG 1945 NTT ini yang didampingi istri tercinta.

Nadia Riwu Kaho dalam sesi konferensi pers yang dihelat oleh RCTI

“Kami berbangga karena dari 5 (lima) kontestan Miss Indonesia 2020 yang mengikuti sesi Konferensi Pers yang diselenggarakan pihak RCTI, Wakil NTT Nadia Riwu Kaho menjadi bagian dari itu dan apa yang telah dijalankan Nadia memenuhi standar yang disiapkan oleh penyelenggara,” imbuh Uly.

Nadia Riwu Kaho, Mahasiswi Fakultas FKM Prodi Psikologi Semester IV di Universitas Nusa Cendana (Undana) ini juga mendapatkan atensi penuh dari Ketua Penggerak PKK NTT, Ibu Julie Sutrisno Laiskodat. Pemilik LeVico Butik ini juga memberikan atensi atas semua keperluan Nadia Riwu Kaho selama menjalani karantina.

Julie Sutrisno Laiskodat, istri dari Gubernur NTT Viktor Laiskodat, menurut Uly, tidak tanggung memberikan dukungan kepada Nadia. “Pemilihan busana bahkan sepatu diurus oleh Ibu Julie Laiskodat,” ungkap Uly.

Nadia Riwu Kaho dalam balutan busana LeVico Butik dari Ibu Julie Laiskodat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Ibu Gubernur NTT, Julie Sutrisno Laiskodat sangat mendukung, beber Uly. “Termasuk bantuan dan dukungan dari Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT), BPR Christa Jaya, BPR Pitoby, dan semua pihak yang tak bisa kami sebutkan satu per satu,” ucap Uly seraya menyampaikan bahwa Talent Challenges bakal ditampilkan Nadia Riwu Kaho merupakan bentuk dukungan semua pihak.

Nadia Riwu Kaho, anak asli NTT kelahiran Kupang, 7 April 2000 akan berkompetisi dan membuat bangga seluruh masyarakat Nusa Terindah Toleransi (NTT) ini. “Kita memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat NTT untuk mendukung Nadia Riwu Kaho yang sejak lahir hingga kuliah menetap di Nusa Tenggara Timur,” pinta Uly.

Dukungan voting dapat dilakukan dengan cara mengunggah aplikasi RCTI+ di appstore dan playstore kemudian memberikan dukungan dengan cara klik pada foto Nadia Riwu Kaho (nomor 23).

Ayo masyarakat NTT, bersama kita jadikan Nadia Riwu Kaho sebagai Miss Indonesia 2020 !

Penulis dan editor (+rony banase)

Provinsi NTT Jadi Contoh Kehidupan Bertoleransi di Indonesia

70 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada Jumat, 3 Januari 2020, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan ke-74 Hari Amal Bakti.

Sambutan tertulis Menteri Agama RI yang dibacakan langsung oleh Gubernur NTT, mengatakan bahwa Kementerian Agama lahir di tengah kancah revolusi fisik bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan, tepatnya tanggal 03 Januari 2020. Kementerian Agama hadir dalam rangka pelaksanaan pasal 29 UUD 1945.

Agama dan Negara saling membutuhkan dan saling menokohkan untuk kebahagiaan hidup manusia. Oleh karena itu penguatan identitas keagamaan dan penguatan identitas kebangsaan tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan, tetapi harus dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2020, yakni Umat Rukun, Indonesia Maju, maka sudah selayaknya seluruh jajaran Kementerian Agama di pusat dan di daerah, agar dapat menjadi agen perubahan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Tanah Air, karena inilah modal kita bersama untuk membangun negara dan menjaga integrasi nasional.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno Laiskodat

Di akhir sambutan tertulisnya, Menteri Agama mengharapkan agar seluruh jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia untuk memperhatikan 6 hal sebagai berikut:

  1. Pahami sejarah Kementerian Agama, regulasi, tugas serta fungsi Kementerian ini;
  2. Jaga idealisme, kejujuran, integritas dan budaya kerja Kementerian Agama;
  3. Tanamkan selalu bahwa bekerja adalah ibadah dan melayani masyarakat adalah kemuliaan;
  4. Perkuat ekosistem pembangunan bidang agama;
  5. Rangkul semua golongan dan potensi umat dalam semangat kebersamaan, kerukunan, persatuan dan moderasi beragama;
  6. Implementasikan Visi dan Misi pemerintah kedalam program kerja Kementerian Agama;

Sementara itu Gubernur yang ditemui usai upacara mengatakan dukungannya atas sambutan tertulis dari Menteri Agama RI. “Saya mendukung penuh apa yang dikatakan oleh Menteri Agama melalui sambutannya, karena dengan menjaga kehidupan beragama dan tetap menjaga keseimbangan antara Agama dan Negara, maka hal ini merupakan sebuah moderasi dalam kehidupan beragama kita, sehingga kita bukan menjadi orang lain dalam memeluk suatu Agama di Indonesia,” ungkap Gubernur.

Sedangkan dalam kehidupan beragama di NTT, mantan anggota DPR RI ini mengatakan bahwa dengan modal sebagai Provinsi dengan nilai toleransi tertinggi kedua di Indonesia, maka kita semua berkewajiban untuk mempertahankannya, sehingga NTT boleh menjadi contoh dalam toleransi kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Drs. Sarman Marselinus dalam sambutan singkatnya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur NTT serta Ketua Dekranasda Provinsi NTT, yang telah berkenan hadir pada Peringatan Hari Amal Bakti ini. “Dengan tema Umat Rukun Indonesia Maju, maka sudah sepantasnya kami mendukung seluruh program Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan masyarakat NTT Bangkit Menuju Sejahtera, melalui kerja cerdas, kerja keras dan kerja tuntas,” ujar Marselinus.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, Danlantamal VII Kupang, Laksma TNI IG. Kompiang Aribawa, perwakilan dari Kodim 161 Wirasakti Kupang, perwakilan dari Polda NTT, serta pejabat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT.(*)

Sumber berita (*/Sam Babys/Staf Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT) Editor (+rony banase)

Perlunya Pengembangan Lembaga Keterampilan di Provinsi NTT

142 Views

Oleh Josephin N. Fanggi, S.ST.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar ketiga di Indonesia sebesar 21,03 persen pada Semester II tahun 2018 [Data Badan Pusat Statistik (BPS)]. Berdasarkan piramida penduduk, sebagian besar penduduk berada pada usia muda.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Bulan Agustus Tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS terdapat 3,01 persen penduduk dari penduduk angkatan kerja yang berstatus pengangguran. Berdasarkan data Sakernas di atas, sebagian besar pengganggur berpendidikan SMA ke atas, yaitu 76,92 persen.

Selain itu, sebagian besar penduduk yang bekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu 56,77 persen. Hal ini berarti tingkat pendidikan pengangguran sudah baik/tinggi, sedangkan tingkat pendidikan sebagian besar penduduk yang bekerja masih rendah. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan lapangan usaha sesuai pendidikan penganggur dan produktivitas bekerja yang rendah. Dengan produktivitas yang rendah maka upah yang diperoleh pekerja juga rendah.

Josephin Fanggi, S.ST

Lalu, apakah kita harus menunggu tersedianya lapangan pekerjaan dan bekerja dengan keterampilan yang kurang baik? Berbagai fasilitas telah disediakan pemerintah untuk bagi warga negara yang ingin berwirausaha. Contoh fasilitas tersebut adalah bantuan modal (bantuan peralatan dan perlengkapan, kredit dana melalui bank dengan bunga rendah (kredit usaha rakyat), dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) untuk penduduk Kota Kupang, dana desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Josephin Fanggi (paling kiri) bersama teman ASN BPS Provinsi NTT

Dengan adanya fasilitas tersebut akan sia-sia jika penduduk yang memperolehnya tidak memiliki keterampilan yang bagus. Dengan keterampilan yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus. Pengembangan keterampilan akan menumbuhkan percaya diri bagi yang mempelajarinya karena telah memberikan gambaran dan ilmu pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukannya.

Selain itu, akan mengasah bakat-bakat terpendam yang sering kali tidak bisa ditempuhnya karena putus sekolah dan tidak tersedia di lembaga pendidikan formal. Bakat yang disertai dengan pelatihan dan proses pembelajaran secara terus-menerus akan menjadikan seseorang ahli untuk hal tersebut. Pendidikan yang ditempuh penganggur sering tidak sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di desanya.

Untuk jenis lapangan usaha industri, modal kecil, tempat usaha kurang strategis, peralatan secukupnya, apabila produknya bagus maka usaha orang tersebut tetap akan sukses. Untuk jenis lapangan usaha perdagangan, modal besar tetapi jika keterampilan marketingnya tidak bagus maka usaha tersebut tidak berlangsung lama.

Banyak cara atau program yang telah dilakukan oleh pemerintah, contohnya adalah program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu program kursus dan pelatihan. Program ini terdiri dari berbagai kursus dan pelatihan di berbagai bidang, seperti pelatihan agrobisnis, tata boga, teknik kelistrikan, teknik otomotif, perikanan, industri, garmen, pariwisata, tata rias, seni, fotografi, administrasi, perpajakan, sekretaris, mengemudi.

Bila dilihat dari data Podes tahun 2018 dalam Publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2018, terdapat 3.184 desa yang tidak memiliki lembaga keterampilan. Karena banyak penduduk yang masih dalam kategori miskin maka diharapkan untuk adanya lembaga keterampilan yang ada di desa untuk menghemat biaya pelatihan (transportasi, penginapan, dan makan minum).

Program yang diadakan oleh pemerintah adalah Desa Vokasi dan 4in 1.

Desa Vokasi
Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Melalui program Desa Vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

4 in 1
Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diselenggarakan melalui pendekatan “4 in 1”, sesuai dengan tahapan :

  1. Analisis peluang kerja
    Pada tahap ini, diidentifikasi lowongan kerja dan peluang usaha;
  2. Kursus dan pelatihan kerja
    Untuk mengisi lowongan kerja diberikan kursus keterampilan. Sedangkan untuk menciptakan usaha diberikan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan;
  3. Uji kompetensi/sertifikasi
    Sebagai jaminan bahwa kursus dan pelatihan yang diberikan dipelajari dengan baik maka diadakan uji kompetensi. Sebagai bukti pernah mengikutinya diberikan sertifikat bagi yang mengikutinya;
  4. Jaminan penempatan lulusan
    Setelah selesai mengikuti kursus dan pelatihan, peserta dapat memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan usaha karena telah adanya identifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia dan peluang usaha yang bisa tercipta terlebih dahulu.

Program pertama di atas cocok diterapkan di desa karena keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan mengingat keterbatasan biaya penduduk di wilayah ini sehingga dapat menyejahterakan penduduk dan mengembangkan desa tersebut secara berkesinambungan. Bahan mentah yang dimiliki di desa tersebut diolah menjadi barang siap dikonsumsi dengan nilai jual yang lebih tinggi dan dipasarkan dengan menggunakan teknologi sehingga memberikan penjualan yang lebih banyak. Selain itu, bisa menjadi sarana konsultasi berkelanjutan bagi warga mengenai pengembangan sumber daya di desa tersebut.

Pada program yang kedua terdapat identifikasi lowongan kerja dan jaminan penempatan lulusan. Selain itu, adanya uji kompetensi/sertifikasi yang merupakan jaminan bagi perusahaan yang memperkerjakannya dan usaha sendirinya. Mengingat bermanfaatnya lembaga keterampilan dan cocok dengan kondisi di wilayah ini maka diperlukan perhatian serius mengenai keberadaan lembaga keterampilan secara konsisten dan berkesinambungan di wilayah ini oleh pemerintah. (*)

Penulis merupakan ASN BPS Provinsi NTT
Editor (+rony banase)

DIPA Provinsi NTT Tahun 2020 Total Pagu Rp.12,9 Triliun

226 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bertempat di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT pada Selasa, 19 November 2019 pukul 13.00 WITA—Selesai, dilaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2020.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana dalam laporan/ komposisi DIPA kementerian/lembaga dan TKDD NTT Tahun 2020 menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penyerahan dokumen terkait yang diserahkan oleh Presiden Jokowi pada 14 November 2019 di Istana Negara.

“Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran lingkup kerja Provinsi NTT satu bulan lebih awal karena penyerahan tahun lalu (2018) diserahkan pada bulan Desember. Diharapkan dengan penyerahan otorisasi lebih awal maka proses pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dapat dilaksanakan lebih awal,” jelas Lydia Kurniawati di hadapan Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Wakil Ketua DPRD NTT, Danrem 161/WS, Danlanud, Danlantamal, Kapolda, dan Wali Kota/Bupati Se-NTT.

“Hari ini akan diserahkan sebanyak 612 DIPA satuan kerja vertikal dengan total pagu sebesar Rp.12,9 Triliun dan akan diserahkan Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.25,3 Triliun,” beber Kakanwil Perbendaharaan Provinsi NTT.

Penyerahan secara simbolis DIPA NTT Tahun 2020 oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat kepada Santer di lingkup Provinsi NTT

Adapun rincian Alokasi TKDD tahun 2020 dengan rincian :

  • Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.14,44 Triliun.
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.3,53 Trilliun.
  • DAK Non Fisik Rp.3,69 Triliun.
  • Dana Desa Rp.3,09 Triliun.
  •  DID Rp.234,3 Miliar.
  •  Dana Bagi Hasil Pajak Rp.239,1 Miliar.
  •  Dana Bagi Hasil SDA Rp.18,7 Miliar.

Sementara itu, 10 (sepuluh) alokasi dana terbesar untuk pembangunan infrastuktur yakni:

  1. SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara II sebesar Rp.1,4 Triliun.
  2. Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi NTT sebesar Rp.648,41 Miliar.
  3. Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi NTT sebesar Rp.623,83 Miliar.
  4. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT sebesar Rp.537,73 Miliar.
  5. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi NTT sebesar Rp.531,91 Miliar.
  6.  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTT sebesar Rp.390,42 Miliar.
  7.  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT sebesar Rp.258,78 Miliar.
  8.  Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo sebesar Rp.214,23 Miliar.
  9. Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Bajo sebesar Rp.204,21 Miliar.
  10.  SNVT Penyedia Perumahan Provinsi NTT sebesar Rp.203,82 Miliar.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepada Satker Pengguna KKP Teraktif, Desa dengan Tax Collection Ratio Tertinggi dan Komitmen Peningkatan Kualitas LKPD melalui FGD dengan rincian sebagai berikut:

Satker Pengguna KKP Teraktif :

  • Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) NTT.
  • Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SPSDKP) Kupang.
  •  TVRI Stasiun NTT

Desa dengan Tax Collection Ratio Tertinggi :

  • Desa Oenunu Utara Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
  • Desa Ternate Selatan Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
  • Desa Buidokfoho Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.

Komitmen Peningkatan Kualitas LKPD melalui FGD :

  • Pemkot Kupang
  • Pemda Rote Ndao
  • Pemda Alor
  • Pemda Ende
  • Pemda Sabu Raijua

Penulis, editor dan foto (+rony banase)

BNNP NTT Ungkap 7 Kasus Peredaran Gelap Narkoba Kurun Waktu 2018

55 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT selama kurun waktu tahun 2018 berhasil mengungkap 7 (tujuh) kasus perdagangan gelap Narkoba di wilayah Provinsi NTT diantaranya di Mall Flobamora Kupang dan Jalan Perintis Kemerdekaan 16/2/18; Jalan Perintis Kemerdekaan Walikota 8/10/18; Jalan A Yani Waingapu-Sumba Timur 22/11/18; Jalan Radamata Matawai dan Jalan Kamalaputi Waingapu Sumba Timur 22/11/18.

Hasil Press Release pada Rabu,19 Desember 2018 di Kantor BNN Provinsi NTT, dari 7 Kasus tersebut ditetapkan 7 tersangka dengan barang bukti narkoba yang disita petugas BNN.

Kepala BNNP NTT, Brigjenpol Teguh Iman Wahyudi,S.H.,MM, mengatakan dari kasus di Mall Flobamora dan Jalan Perintis Kemerdekaan Kayu Putih diperoleh 3 tersangka yakni AD, AAS, dan RT dengan barang bukti berupa 1 paket Shabu seberat 0,0815 gram; shabu seberat 0,0555 gram; shabu seberat 1,0620 gram; dan 1 paket ganja kering seberat 0,4586 gram. Dari kasus di Jalan Perintis Kemerdekaan Walikota ditetapkan 1 tersangka berinisial AM dengan barang bukti berupa 22 ranting ganja kering dan 2 pak kertas linting tembakau.

Kepala BNN Provinsi NTT Brigjenpol Teguh Iman Wahyudi, S.H., MM

“Kasus di Jalan A Yani Waingapu ditetapkan 1 tersangka berinisial F dengan barang bukti berupa 1 botol liquid vape yang berisikan cairan 5F-ADB 15 ml dan 1 botol 5F-ADB 5 ml. Sedangkan kasus di Jalan Radatama Matawai Waingapu Sumba Timur dan Jalan Kamalaputi Waingapu Sumba Timur ditetapkan tersangka 2 tersangka berinisial UMK dan AG dengan barang bukti berupa 1 botol liquid vape yang berisikan cairan 5F-ADB 10 ml dan 1 paket ganja kering seberat 0,6553 gram,” jelas Teguh Iman Wahyudi.

BNN Provinsi NTT juga melakukan tes urine kepada 10.598 orang dengan hasil positif pengguna 9 orang. Sedangkan jumlah penggiat yang sudah mendapatkan pengembangan kapasitas ataupun TOT di Instansi Pemerintah sebanyak 36 orang, lingkungan swasta 26 orang. Iingkungan pendidikan 40 orang dan Iingkungan masyarakat sebanyak 58 orang.

“Jumlah penyalahguna narkoba di NTT sekitar 36 ribu, jika dibandingkan dengan Provinsi lain; NTT menempati posisi kedua dari bawah karena masyarakat lebih banyak mengonsumsi miras (minuman keras),” ungkap Teguh

Teguh Iman Wahyudi yang baru saja memimpin BNN Provinsi NTT sekitar 3 (tiga) bulan sangat peduli terhadap kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Masyarakat di NTT tidak dapat menjangkau untuk membeli shabu yang berharga diatas 2,5 juta per gram, kalo masyarakat atau pejabat lebih sering menggunakan narkoba di luar NTT,” terang Teguh.

Dari bidang rehabilitasi sebanyak 110 klien mendapatkan layanan rehabilitasi dimana rehabilitasi rawat jalan 60 orang di Klinik Pratama BNN Provinsi NTT, Pasca Rehabilitasi Regular dan rawat lanjut memberikan pelayanan tahap 1—5 kepada 50 orang klien dan Layanan Assement Terpadu (Kasus Hukum) oleh Tim Assament Terpadu (TAT) Nusa Tenggara Timur sebayak 12 orang.

Penulis dan editor (+rony banase)