Arsip Tag: ganjar pranowo

Presiden Joko Widodo Bertemu Joko Widodo

486 Views

Klaten, Garda Indonesia | Ada kejadian menarik saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, 13 September 2021. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi mengunjungi Dukuh Ngledok, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, untuk meninjau langsung program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat secara pintu ke pintu (door to door).

Saat peninjauan berlangsung, Presiden Jokowi melakukan dialog dengan beberapa peserta yang akan mendapatkan vaksin Covid-19. Namun, Presiden Jokowi sempat terkejut setelah mengetahui salah satu peserta vaksinasi yang berdialog dengannya memiliki nama yang sama dengan dirinya, yaitu Joko Widodo.

“Saudara kembar ternyata ya,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Joko Widodo salah seorang warga Dukuh Ngledok, Desa Segaran, yang sehari-sehari bekerja sebagai pandai besi itu pun tidak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya. Bahkan, ia sempat menangis terharu saat bisa bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Perasaan senang sekali. Kemarin sampai enggak bisa tidur, mau ketemu Pak Presiden. Enggak terasa, gak nyangka,” ujar Joko Widodo saat ditemui pada kesempatan terpisah.(*)

Sumber dan foto (*/BPMI Setpres)

Ganjar Dihajar Malah Berpijar, Satrio Piningit kah Dia ?

574 Views

Oleh: Andre Vincent Wenas

Beberapa skenario pencapresan mulai diuji coba dalam wacana ruang publik. Hipotesa-politik yang perlu dicek-ombak, kira-kira begitulah. Skenario Prabowo-Puan (Gerindra-PDIP), yang saat ini sedang diuji opini publiknya melawan popularitas Ganjar Pranowo (PDIP), ibaratnya sedang masuk tungku pengujiannya.

Atau… bisa saja kalau nanti popularitas Ganjar begitu meroket lantaran awalnya telah dipersepsi “terzalim” oleh faksi Puan, malah bakal berpasangan dengan Puan. Jadinya pasangan GaPura (Ganjar Puan Maharani). Lalu Prabowo bagaimana? Ya, bisa saja jadi saingan, berpasangan dengan tokoh lain lagi.

Soal syarat 20% kursi parlemen untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres, bisa saja PDIP lalu beralih ke parpol lain yang setuju dengan pasangan GaPura itu.

Yang jelas, partai macam Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PKB dan Nasdem tak bakal cuma tinggal diam sambil menunggu arahan PDIP. Mereka juga punya agenda, kepentingan dan strateginya masing-masing. Cair konstelasinya, dan cair pula kesepakatan (deal) tentang berapa dan kapan cairnya… paham kan? Cair…cair…

Sementara, di pihak lain ada figur macam Anies Baswedan yang memang ambisius, ia terus menerus memainkan isu – apa pun itu – tak peduli baik atau buruk (kebanyakan sih buruk), asal saja namanya bisa terus dibicarakan publik. ‘Notorious’ istilahnya.

Baru-baru ini bukannya mengurus DKI Jakarta, tapi Anies malah sibuk dengan agenda Bela-Palestina. Apa hubungannya dengan tupoksi Gubernur Jakarta? Entahlah! Mungkin hanya Rizieq dan Neno yang mampu menjelaskan.

Lainnya ada nama-nama seperti Risma (PDIP), Airlangga (Golkar), Giring (PSI), Ridwan Kamil, LaNyala Mataliti, Erick Thohir, Sandi Uno, AHY, Khofifah, Mahfud MD, Moeldoko, Susi Pudjiastuti, dan lain-lain.

Sekarang masih sangat cair, tahun depan (2022) baru bakal agak mengental, dan masuk ke tahun 2023 seyogianya semakin padat. Pilpres dan pileg sendiri baru akan terjadi sekitar bulan Maret—April 2024. Lalu ada juga perhelatan besar Pilkada Serentak, rencananya di bulan November 2024.

Beberapa survei awal ini memang telah mengindikasikan beberapa nama, namun itu semua masih tinggi tingkat volatilitasnya. Semua masih bergerak, bermanuver ke segala arah. Arah angin politik pun tak lepas dari gerak kipas para bohir-mafia 3C (Cendana, Cikeas, Caplin), jangan lupakan itu.

Belum lagi kemungkinan muncul nama-nama baru yang bisa saja meroket popularitas serta elektabilitasnya di paruh kedua tahun 2023. Seperti nama Gibran Rakabuming yang mulai ditiup-tiup oleh sementara kalangan. Juga Giring Ganesha yang sementara ini survei elektabilitasnya de-facto di atas Puan Maharani. So why not?

Ada waktu 2 tahun lebih untuk unjuk gigi dan sekaligus merebut panggung politik. Semuanya mungkin dalam politik bukan?Kalau persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak itu perlu sekitar 20 bulan, maka tahapan persiapan (administrasi dan teknis) sudah mesti dimulai tahun depan (2022) sekitar bulan Juli—Agustus. Artinya semua pihak sudah mesti ancang-ancang.

Karena itu bisa kita paham kalau parpol dan instansi pemerintahan sudah mulai pasang kuda-kuda. Poles memoles jagonya sudah dimulai. Hipotesa ‘pairing’ (pasangan) pun sudah mulai digatuk-gatukan. Kalau si Polan dengan si Polin, kira-kira gimana ya?

Yang lagi ramai memang fenomena Ganjar Pranowo. Apakah dia si Satria Piningit? Hmm… jawaban paling diplomatis ya, “Dalam politik semua itu mungkin.”

Begitulah masyarakat kita dalam kancah pilpres, ia yang dipersepsi “terzalim” bakal malah terdongkrak popularitasnya (bahkan elektabilitasnya). Walau belakangan baru ketahuan ternyata kapabilitasnya tak seperti yang diharapkan. Seperti kejadian-kejadian yang terdahulu.

Dulu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dizalimi rezim orde baru, sampai akhirnya pecah dan terbentuklah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan Megawati Soekarnoputri dipersepsi oleh publik sebagai pihak yang terzalimi.

Maka, ia mendapat simpati publik, PDI Perjuangan pun menang pileg. Namun, poros tengahnya Amien Rais dan kawan-kawan bermain di tengah euforia reformasi, maka akhirnya Gus Dur yang jadi Presiden.

Dikiranya Gus Dur bisa diatur-atur, nyatanya tidak. Malah Gus Dur tegak lurus dengan Pancasila dan logika akal sehat. Politik jujur dan hati nurani Gus Dur mendapat arus tentangan yang amat kuat dari gerombolan politik kaum oportunis. Pembunuhan karakter dan berbagai siasat licik dihalalkan dan dilancarkan.

Amien Rais dan persekongkolannya membuat rencana untuk ‘Menjerat Gus Dur’ dengan konspirasi politik licik oknum geng anak menteng, sisa orba, dan kaum oportunis lainnya. Dengan begitu baru kemudian Megawati Soekarnoputri bisa menduduki Istana Negara di sisa masa jabatan yang ditinggalkan Gus Dur.

Tanpa prestasi dan malah terkesan arogan oleh publik lantaran ‘perseteruan’ politiknya dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang memang pandai juga memainkan peran terzalimi membuat SBY bisa melenggang ke Istana Negara. Bahkan dua periode bisa diraihnya lewat politik pencitraan yang luar biasa apik. Sampai akhirnya kampanye “Katakan Tidak Pada (hal) Korupsi!” membuat citra dirinya dan Partai Demokrat terpuruk.

Pasca SBY, antena politik publik pun terpasang peka, mencoba mendeteksi siapa satrio piningit yang bisa memimpin Indonesia berikutnya. Maka, parpol pun berlomba-lomba untuk mengelus-elus jagonya.

Kala itu figur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama begitu menonjol di belantika politik ibu kota. Banyak kontroversi lantaran gebrakan-gebrakan Jokowi-Ahok yang memang luar biasa. Disrupsi peta perpolitikan Jakarta bergema kuat, spektrumnya menerobos terus merambah arena politik nasional.

Walau sempat ada perbedaan pandangan antara Faksi Megawati dan Faksi Taufik Kiemas di internal PDIP soal cagub DKI Jakarta tahun 2012, namun untuk soal capres di tahun 2014 kedua faksi internal PDIP itu sepakat dengan nama Jokowi.

Lantaran memang popularitas Jokowi mutlak teratas, sehingga PDIP tak punya pilihan lain dan Megawati mesti mengalah daripada babak belur sendiri. Jokowi pun terbukti sukses selama 2 periode kepemimpinannya.

Jokowi menang tanpa perlu dipersepsi sebagai pihak yang terzalim. Ia menang lantaran prestasi dan rekam jejak, serta persepsi publik yang melihat figur Jokowi sebagai representasi  dan personifikasi  rakyat itu sendiri, di luar jejaring geng menteng.

Referensi politik nasional sekarang sudah punya standar acuan baru. Benchmark-nya sudah beda dengan rezim-orba maupun rezim-reformasi (rezim-mangkrak?).

Menuju 2024, apa yang mesti kita pahami dan siapkan?

Dalam suatu kontestasi memang selalu ada nuansa persaingan. Tapi persaingan antar kontestan, ini lebih mirip seperti kontes Miss-Universe, adu-kecakapan, adu-kecantikan. Persaingan adu-pandai. Bukan pertandingan adu-bunuh seperti para gladiator di arena pasir Colloseum yang berdarah-darah itu.

Jadi para kontestan tak perlu saling bunuh (bunuh karakter misalnya), tapi tunjukan saja prestasi diri dan kompetensinya lewat gagasan, kerja politik nyata dan komitmen yang bulat terhadap moral politik.

Kita semua sebagai penonton dan pemilih, bukan untuk memilih siapa yang menang dalam arena adu-bunuh, tapi memilih dengan cerdas yang lebih unggul dalam adu-konsep, adu-rekam-jejak, adu-visi dan program. Mana yang lebih atau paling cerdas, mana yang paling cantik performa dan kinerjanya selama ini.

Tugas kita adalah mempertajam intuisi politik dan kecerdasan dalam mengambil sikap politik. Tidak memberhalakan partai atau orang tertentu, tapi memakai rasionalitas yang kewarasan. Jadi bagaimana? Kita pakai kriteria saja.

Kriteria paling mendasar tentu dasar dan falsafah negara, Pancasila. Sikap dan pandangan politiknya yang Bineka Tunggal Ika serta taat pada UUD’45, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di luar itu? Reject saja.

Kriteria lainnya tentu lebih teknis, soal kepandaian, kesehatan, track-record, keberanian, leadership (kepemimpinan diri, di keluarga dan di organisasi). Menjunjung meritokrasi dan transparansi, tak ada yang perlu ditutupi terutama soal pengelolaan anggaran.

Sampai komitmennya untuk tidak bermain dalam politik-uang (money-politics), serta KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Nepotisme itu artinya perkoncoan atau politik dinasti.(*)

Banjarmasin, 27 Mei 2021

Penulis merupakan Pemerhati Ekonomi-Politik dan Pelintas Alam

Foto utama oleh ayosemarang.com

Ganjar Pranowo Mengulang Kisah Jokowi

224 Views

Oleh : Denny Siregar

“Jokowi tidak akan jadi Capres !” begitu perkataan tegas almarhum Taufik Kiemas, tokoh besar PDIP pada 2014. Di saat itu, Jokowi baru saja jadi Gubernur Jakarta dan muncul desas-desus bahwa dialah calon terkuat untuk menjadi Capres 2014, karena suara Megawati setiap survei selalu di bawah Prabowo.

Memang bukan sesuatu yang umum waktu itu, seorang kader partai jadi Capres, karena Capres itu wilayahnya ketua partai. Apalagi di PDIP, di mana seorang capres haruslah dari trah Soekarno. Jokowi bukan, dia hanya orang biasa yang ideologinya sangat Soekarno, bukan biologisnya.

Tapi mau bagaimanapun, PDIP menghalangi Jokowi, namanya terus naik. Dalam setiap survei, nama Jokowi selalu unggul dibandingkan Prabowo. Ini yang bikin elite PDIP gelisah luar biasa. Seperti buah simalakama, gak nyalonin Jokowi, PDIP bisa kalah, nyalonin Jokowi terus bagaimana perasaan Ibu Mega ?

Untunglah di detik-detik terakhir ‘Bu Mega sangat rasional dan berbesar hati. Jokowi dicalonkan jadi Capres 2014 dan terbukti menang. Dua periode malah. PDIP akhirnya sadar, bahwa zaman sudah berubah. Orang melihat figur atau sosok, bukan lagi partai. Jokowi menyelamatkan PDIP dari kekalahan, seandainya mereka dulu memaksakan Megawati maju perang.

Situasi yang hampir mirip terjadi lagi..

Tiba-tiba terdengar kabar kalau PDIP di bawah kendali Puan Maharani, mencoba menyingkirkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng dari kemungkinan menjadi Capres 2024. Tiba-tiba Ganjar dimusuhi, bahkan tidak diundang di acara Puan di Jateng. Dalam surat undangan itu semua perwakilan dan kepala daerah di Jateng diundang ke acara, kecuali Gubernur.

Ada apa ?

“Ganjar terlalu ambisi jadi Presiden..” kata Bambang Pacul, Ketua Pemenangan PDIP yang juga ketua DPD PDIP Jateng. Alasan lain yang lebih lucu dinyatakan Bambang, “Ganjar terlalu sering main medsos (media sosial, red), bahkan mau aja diundang jadi host di YouTube.”

Ini alasan kocak sebenarnya, loh kenapa emangnya kalau Gubernur menjalin komunikasi dengan rakyatnya lewat medsos ? Ini kan memang zaman digital ?? Yang salah itu, kalo seorang Gubernur gaptek (gagap teknologi, red) gak ngerti teknologi. PDIP langsung terasa jadoel-nya dengan pernyataan itu. Berasa sebagai partai di zaman purba di kalangan milenial yang hidupnya ada di internet.

Bambang Pacul seperti mengulang kesalahan almarhum Taufik Kiemas. Semakin dihalangi, malah nama Ganjar Pranowo semakin melejit. Sebelum diributkan saja, survei terakhir dari SMRC nama Ganjar ada di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Nama Puan jauh di bawah. Halo, ini kenyataan pahit memang tapi harus ditelan. Puan belum laku dijual, jangan dipaksakan..

Tapi saya kok jadi senyum-senyum sendiri baca pola berulang yang hampir tidak disadari. Siapa pun yang digencet PDIP, malah jadi Presiden.

Bu Mega memecat SBY, SBY malah jadi Presiden. Almarhum Taufik Kiemas menghambat Jokowi, Jokowi malah jadi Presiden..Jangan-jangan ketika Ganjar disingkirkan Puan, Ganjar malah yang jadi Presiden ?

Kalau saya jadi pemimpin partai selain PDIP, saya sih senang Ganjar Pranowo dihajar di internalnya. Karena buat saya emas tetap emas meski dia dibuang ke tempat sampah. Lebih baik saya lamar dia, dan saya memosisikan diri jadi Cawapresnya. Biar PDIP nanti manyun karena gada barang yang bagus untuk ditawarkan..

Takdir Tuhan tak bisa ditentang manusia. Kalau Tuhan memang merencanakan seseorang jadi pemimpin, mau dibuang juga tetap akan jadi. Ada juga yang nafsu banget pingin jadi Presiden. Uang ada. Nama ada. Kendaraan ada. Jaringan ada. Tapi berkali-kali nyapres, gagal lagi gagal lagi..

Ah jadi ingin seruput kopi..(*)

Foto utama (*/istimewa)

Apakah PDI Perjuangan Pecah?

347 Views

Oleh: Josef Herman Wenas

Apakah PDI Perjuangan sedang pecah? Saya pastikan tidak. Apakah PDIP akan pecah? Insting saya meyakini tidak akan. Sewaktu Taufik Kiemas (TK) masih hidup, sudah jadi rahasia umum ada yang disebut faksi TK dan faksi Mega di internal PDIP. Itu bukan perpecahan internal, itu dinamika internal. Sebab, at the end, ketika Ketua Umum memutuskan, semua kader ikut.

Kalau perpecahan, itu seperti Eros Djarot yang keluar dari PDIP mendirikan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK). Seperti Dimyati Hartono, keluar mendirikan Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA), atau Laksamana Sukardi yang mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Dinamika internal itu seperti di Pilkada DKI 2012. TK maunya dukung Fauzi Bowo untuk masa jabatan kedua, dan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tetapi Mega melihat lain, dan mencalonkan Jokowi-Ahok. Sebagai Ketua Umum, Mega tidak patuh pada suaminya. Dia lalu kontak Prabowo Subianto yang kemudian sepakat untuk berkoalisi di Jakarta. The rest is history, Megawati terbukti benar.

Faktanya, ketika Ketua Umum sudah memutuskan, TK pun ikut dan mendukung sepenuhnya. Sebaliknya Megawati pun menuruti nasihat TK di awal 2013 (sebelum berpulang) untuk tidak lagi mencalonkan diri di Pilpres 2014, dan memberikan kesempatan kepada kader-kader muda tampil.

TK belajar dari Pikada DKI 2012, bahwa zaman sudah

****

TK meninggal di bulan Juni 2013, tetapi legacy dinamika internal ini berjalan terus. Mana ada partai besar tanpa dinamika internal? SBY-AHY baru saja mengalaminya. Pengalaman Gokar jangan ditanya. PKB, PPP, PAN, sama saja.

Sejak TK pergi, legacy dinamika internal ini terbagi di antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo, dengan Megawati sebagai “godmotherwho’s standing above all.

Puan Maharani itu gaya berpolitiknya seperti Megawati, sekalipun anak kandung TK. Sedangkan Prananda Prabowo yang anak tiri TK, justru mengikuti gaya berpolitik TK yang dibalik layar.

Sebagai politisi, Puan Maharani berkembang di panggung teritorial. Sudah sejak 2009, dia selalu menang di Dapil Jateng V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali), di mana ada Wali Kota Jokowi saat itu, untuk duduk di DPR RI.

Perolehan suara Puan selalu di atas BPP. Di 2014, BPP Jateng V untuk DPR RI itu 250 ribu, kinerja Puan jauh di atas BPP, sebanyak 369 ribu suara. Di 2019, Puan adalah Caleg DPR RI dengan suara terbanyak se-Indonesia, dengan perolehan 400 ribu suara.

Prananda Prabowo sebaliknya di belakang layar, sebagai Kepala “Situation Room and Analysis” DPP PDIP, itu gampangnya adalah fungsi intelijen yang cair ke mana-mana. Jokowi sendiri menilai Prananda begini: “Potensinya besar. Cara pengorganisasiannya detail. Orangnya memang tak menonjol, tetapi dekat dengan siapa pun.”

Adalah Prananda yang menjadi konseptor pidato Megawati pada Kongres III PDI Perjuangan tahun 2010 yang dipuji secara luas itu, dia mengutip Bhagawad Gita, “karmanye vadhikaraste ma phaleshu kada chana.” Dia ingin menekankan militansi kader untuk “kerjakan seluruh kewajibanmu dengan sungguh-sungguh tanpa menghitung untung-rugi.”

Memang ciri khas PDIP adalah kader-kader mereka yang loyal dengan komando tegak lurus ke atas. Prananda itu “the brains behind” sang Ketua Umum.

****

Ganjar Pranowo itu anak didik TK, gaya politiknya pun TK banget, bergaul ke mana-mana lintas partai.

Embargo terhadap Ganjar yang dilakukan oleh Bambang Wuryanto di Semarang kemarin itu (at the behest of Puan Maharani tentunya), jelas menunjukkan tidak suka “pergaulan ke mana-mana” yang dilakukan oleh Ganjar ini.

Sikap tidak suka itu terkait Pilpres di 2024. Manuver Ganjar terkesan prematur, mendahului keputusan partai. Sedangkan proyeksi mendudukkan Puan ke RI-2 adalah pilihan realistis saat ini, mengingat berbagai survei sejauh ini belum ada yang mengindikasikan kader PDIP bisa “eligible” untuk posisi RI-1.

Ganjar memang yang tertinggi di berbagai survei, tetapi kenyataannya masih di belasan persen. Jauh dari cukup.

Itu sebabnya ada hipotesa Gerindra-PDIP, konkretnya Prabowo-Puan, walaupun masa 3 tahun ke depan dinamika politik di Indonesia masih harus membuktikan kebenarannya. Maka, manuver Ganjar yang tujuannya adalah RI-1 dipandang bisa merusak proses pengujian hipotesa ini.

Coba Anda cek Instagram dengan kata kunci “Ganjar Pranowo”, dan bandingkan dengan kata kunci “Anies Baswedan.” Akun-akun yang intinya mau mengantar ke posisi RI-1 mereka berdua hampir sama banyaknya.

Namun, otak Prananda nampaknya meyakini kalau “ajimat” Bung Karno yang percaya kombinasi “Nasionalis-Islam” masih relevan di 2024 nanti. Dia pasti memantau betul bagaimana kuatnya “Kampanye Arab” di balik reaksi publik Indonesia dalam isu Palestina akhir-akhir ini. Dan “Kampanye Arab” ini juga yang terbukti merusak Pilkada DKI 2017, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019.

Selain itu, PDIP juga tidak bisa bersandar pada satu hipotesa saja. Perlu ada “contingency hypotheses.”

Apalagi sifat survei itu selalu kontemporer, tidak pernah permanen. Oleh karena itu, perlu repetisi untuk melihat konsistensi hasilnya, dan— ini penting diingat— bila dilakukan sedekat mungkin dengan momentumnya (ie. pemilihan umum), maka survei terkait juga semakin mendekati kenyataan. Jadi, perlu waktu!

Pelajaran dari Ahok di Pilkada DKI, dari Jokowi di dua Pilpres lalu, bahkan dari Ganjar sendiri di Pilkada Jateng 2018, adalah fakta bahwa para responden survei itu volatile sifatnya, bahkan bisa melakukan “ghosting.” Masih ingat kan, dalam dua minggu terakhir manuver Sudirman-Ida ternyata mampu merebut 41% suara dari yang awalnya hanya di rentang 14%–18% saja?

Perlu diingat, bagi PDIP tahun 2024 itu bukan saja soal Pilpres. Pada tahun itu juga akan ada pergantian Ketua Umum. Saat itu usia Megawati sudah mencapai 77 tahun.

****

Saya memperkirakan Megawati akan merestui Joko Widodo menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum, untuk mendongkrak elektabilitas PDIP di 2024 nanti.

Maka kedua faksi itu, serta para pendukungnya, perlu menyesuaikan permainan mereka.

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Foto utama oleh pinterpolitik.com

Izin BPOM Keluar, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Siap Vaksinasi 14 Januari

113 Views

Semarang, Garda Indonesia | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terkait vaksin Covid-19. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan segera mendistribusikan vaksin ke kabupaten/kota. Ia juga memastikan penyuntikan vaksin (vaksinasi) di Jawa Tengah siap dimulai pada Kamis, 14 Januari 2021.

“Kami sudah siap semuanya. Jadi begitu BPOM mengeluarkan izin maka Dinkes tinggal menyebarkan. Sebenarnya rantai dingin sampai ke tingkat Puskesmas di Jawa Tengah sudah siap semua,” ujarnya saat ditemui usai rapat koordinasi sosialisasi vaksin dengan Menteri Kesehatan secara virtual di Rumah Dinas Puri Gedeh, pada Senin, 11 Januari 2021.

Sebanyak 62.560 vaksin Covid-19 telah sampai di Semarang, Jawa Tengah pada 4 Januari 2021. Sejak saat itu, vaksin disimpan di gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Vaksin tidak langsung didistribusikan ke kabupaten/kota karena masih menunggu izin penggunaan atau EUA dari BPOM.

“Kita tinggal men-deliver saja, kemarin kita hanya menunggu izin BPOM karena kalau terlanjur dikasih ke sana (kabupaten/kota) terus sampai sana masih belum ada izin kita khawatirkan perawatannya nanti berbeda-beda. Jadi kita keep dulu di sini karena peralatan bagus. Begitu izin ini keluar maka langsung kami siapkan (pendistribusian),” imbuh Gubernur Pranowo.

Berdasarkan arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, MUI sudah memberikan sertifikasi halal dan BPOM juga sudah memberikan izin penggunaan vaksin Covid-19. Maka dari itu setiap daerah harus menyiapkan tempat vaksinasi dan vaksinator untuk mulai menyuntikkan vaksin pada Kamis, 14 Januari 2021 atau Jumat, 15 Januari 2021.

“Arahan Menteri Kesehatan tadi sudah sangat jelas agar kita menyiapkan untuk vaksinasi. Tanggal 13 Januari untuk Presiden. Diharapkan Gubernur dan seluruh forkopimda termasuk para dokter dan perawat (nakes), kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat pertama di tanggal 14 Januari. Kita sudah siapkan secara teknis,” urai Ganjar.

Ia pun menyatakan siap untuk divaksin. “Tanggal 14 itu sudah siap suntik. Vaksinator sudah siap semuanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan distribusi vaksin ke kabupaten/kota akan dilakukan setelah izin dari BPOM keluar. Setelah sampai di daerah, domain distribusi akan berada di bawah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota, kemudian disalurkan ke fasilitas kesehatan.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim relawan ganjar)

Editor (+roni banase)

Sosok Cornelis Lay di Mata Ganjar : Beliau Sahabat Sekaligus Guru Politik Saya

903 Views

Depok, Garda Indonesia | Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Cornelis Lay meninggal dunia. Sosok Cornelis yang juga politisi senior PDI Perjuangan itu meninggalkan banyak kesan, salah satunya pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2020/08/05/prof-dr-cornelis-lay-ma-duka-cita-bagi-guru-sahabat-cendekiawan-soekarnois/

Saat melayat ke rumah duka di Perum Cemara Blok F-13 Maguwoharjo, Depok, pada Rabu, 5 Agustus 2020; Ganjar sangat kehilangan sosok Cornelis. Baginya, Cornelis Lay adalah sahabat baik sekaligus guru politik politisi PDI Perjuangan itu.

“Beliau itu teman, senior sekaligus guru saya. Beliau orang yang membuat saya yakin untuk terjun ke dunia politik,” kata Ganjar.

Cornelis lanjut Ganjar merupakan sosok yang selalu memberikan semangat bagi anak muda. Sosoknya selalu memberikan inspirasi bagi anak muda, khususnya yang ingin terjun ke dunia politik.

“Beliau selalu mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang nasionalis. Beliau pemikir, intelektual dan sampai sekarang masih peduli pada adik-adiknya di organisasi GMNI,” terangnya.

Ada kesan mendalam antara Ganjar dengan Cornelis. Saat itu, dia ditelepon oleh seseorang dan diminta gabung dalam Badan Diklat PDI Perjuangan. Ternyata, orang yang menelepon itu adalah Cornelis Lay.

“Sekitar 2003 kalau tidak salah, saya ditelepon beliau dan ikut di Badiklat PDI Perjuangan. Saya diajak ngajar ke mana-mana. Di situlah saya pertama gabung secara intens dengan PDI Perjuangan, meskipun sejak mahasiswa saya sudah ikut partai itu. Beliau pula yang mendorong saya terjun ke politik, maka saya katakan, beliau adalah guru politik saya,” terangnya.

Sosoknya yang ngayomi dirasakan betul oleh Ganjar. Sejak menjadi anggota DPR RI dua periode dan Gubernur Jateng dua periode, Cornelis lanjut Ganjar selalu memberikan masukan. Kritik, saran, solusi dan informasi selalu diberikan.

“Maka setiap ada acara di Jogja, saya pasti menyempatkan mampir untuk ngobrol banyak dengan beliau. Itu yang membuat saya sangat dekat, bahkan dengan keluarganya,” pungkasnya.

Cornelis Lay dilahirkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 6 September 1959. Selain sebagai Guru Besar Fisipol UGM, Cornelis juga dikenal sebagai Politisi Senior PDI Perjuangan.

Dalam Pemilu Presiden 2014, Cornelis dipercaya sebagai Ketua Tim Ahli dan Pakar Politik Tim Pemenangan dan Perumus Joko Widodo-Jusuf Kalla. Cornelis juga pernah ditunjuk untuk menyusun teks pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada pelantikan 20 Oktober 2014 lalu.(*)

Sumber berita dan foto (*/lahendra)
Editor (+rony banase)

PSBB di Jawa Tengah ala Gubernur Ganjar Pranowo

300 Views

Jakarta, Garda Indonesia | Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi penyebaran Covid-19, diterapkan dengan pendekatan berbeda, seperti Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kunci dari pengaturan di tengah pandemi ini adalah kontrol pemerintah dan kesadaran masyarakat. Ia mencontohkan Bupati Banyumas melakukan kontrol dengan hadir langsung di antara warga masyarakat.

“Bupati keliling setiap siang dan malam. Kehadiran pemimpin untuk melakukan kontrol,” ujar Ganjar melalui ruang digital pada Selasa, 19 Mei 2020.

Ia menambahkan bahwa upaya lain untuk menekan penyebaran dengan dukungan penuh banyak pihak. Apa pun bentuk kebijakannya, seperti PSBB atau PKM, membutuhkan dukungan dari warganya. “Membangun kesadaran bersama. Kunci ada di sana,” ujarnya.

Ganjar menyampaikan bahwa upaya mengedukasi kepada masyarakat sangat perlu dilakukan sehingga mereka memiliki literasi cukup tentang Covid-19. “Sebenarnya yang dibutuhkan hari ini literasi cukup tentang Covid, bagaimana sikap masyarakat bisa berubah,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif untuk melakukan upaya-upaya pendekatan terhadap masyarakatnya, seperti dua pendekatan. Pendekatan yang dimaksud yakni persuasi atau edukasi dan regulasi. Menurutnya, regulasi yang diterapkan sebagai perangkat untuk social engineering.

Sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, Ganjar menyampaikan kepada bupati dan wali kota untuk berkreasi. Prinsip yang harus dilakukan yaitu warga selalu memakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan memakai sabun.

“Intinya harus imun, sehat,” tambahnya.

Menyikapi apakah daerahnya akan melakukan PSBB atau tidak, Ganjar meminta untuk kepala daerah menghitung betul segala aspek, seperti anggaran, keamanan dan transportasi. Di sisi lain, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota menyangkut aspek sosial.

“Apabila PSBB ini merupakan langkah yang baik, saya meminta mereka untuk betul-betul menghitung segala aspek yang ada di sekitarnya, terutama aspek sosial, orang di rumah, work from home, stay at home, kemudian juga tidak bekerja itu klenger, bosen, njelehi. Guru-guru juga memberi PR kebanyakan, muridnya stres, orang tua juga stres karena pelajarannya sulit tidak seperti dibayangkan orang tuanya,” ucapnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Editor (+rony banase)