PLN UIP Nusra Helat Rakor Pembebasan Lahan PLTP Ulumbu 5—6

Manggarai, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Forkopimda Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menghelat rapat koordinasi (rakor) menjelang tahap pertama pembebasan lahan PLTP Ulumbu unit 5—6 (2 X 20 MW) pada Rabu, 17 Mei 2023.

Pada rakor ini dibahas lokasi yang dibebaskan sesuai dengan penentuan lokasi (Panlok) dengan berpegang pada PP Nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah pembangunan kepentingan umum dengan meliputi prosedur sosialisasi, pengumuman, penilaian, musyawarah, pembayaran, dan penyerahan hasil.

Rakor dihadiri oleh Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, Kepala BPN Manggarai, Siswo Hariyono, Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Dede Mairizal, Pemkab Manggarai, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan Kodim  Manggarai, serta segenap pejabat desa.

Kepala BPN Manggarai, Siswo Hariyono, mengharapkan dukungan masyarakat dalam proses pengadaan lahan mengingat bahwa hal ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PNS) yang menanggung visi besar pemerintah pusat.

Siswo Hariyono mengingatkan kembali tujuan dari pertemuan, yakni untuk menyamakan persepsi mengenai proses pengadaan lahan yang akan dilaksanakan BPN yang merupakan lanjutan dari satu kesatuan proses kegiatan persiapan pengadaan lahan yang menghasilkan Panlok.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi  PLN UIP Nusra, Dede Mairizal, menyampaikan pembangunan PLTP Ulumbu ini dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan listrik dan sumber daya yang ada di Pulau Flores.

Guna memberikan yang terbaik dalam prosesnya, khususnya dalam mewadahi rasa skeptis masyarakat, Dede Mairizal menuturkan pihaknya akan menyediakan information center untuk masyarakat yang ingin bertanya mengenai proses pengadaan lahan sampai dengan pembangunan pembangkit.

“Pembangunan PLTP ini dibangun atas pemenuhan kebutuhan listrik dan sumber daya yang ada di Pulau Flores,” kata Dede Mairizal.

Kepala Desa Lungar dan Kepala Desa Mocok yang juga hadir dalam rapat koordinasi menyampaikan pentingnya dukungan dari masyarakat setempat dalam pengembangan PLTP Ulumbu ini. Untuk itu, ia berharap PT PLN (Persero) bisa memastikan dengan valid sehubungan dengan luasan tanah pemilik lahan agar tidak ada pemilik tanah yang tidak memperoleh kompensasi.

Camat Satar Mese menegaskan pentingnya koordinasi dengan para stakeholder mengenai keamanan kondisi di lapangan. Ia juga berharap adanya pertemuan dengan tokoh pemuda dan tokoh adat untuk menyamakan sudut pandang terkait rencana pembangunan.

Kesempatan yang sama, Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, mengatakan investasi dan kemajuan daerah tergantung pada keandalan listrik di suatu daerah. “Mengenai pro dan kontra pembangunan adalah hal yang normal terjadi, dan kita harus sama-sama bijak menyikapinya. Kesuksesan pembangunan ini memerlukan dukungan dari semua pihak,” ucapnya.

Bupati Nabit menuturkan rencana pembangunan PLTP Ulumbu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang mesti didukung, dijaga, dan didampingi setiap prosesnya.

Sementara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Manggarai, membeberkan beberapa aturan terkait pengadaan lahan dan menyampaikan pentingnya untuk tetap menaati aturan yang berlaku dan teknis pengadaan lahan yang ada di dalamnya. Kejari Manggarai mengapresiasi inisiatif PT PLN (Persero) dan BPN Manggarai untuk menyertakan kejaksaan dalam tim pendamping, sebab hal ini merupakan langkah integritas yang harus ada dalam proses pengadaan lahan.

Sementara itu, dari pihak Kapolres dan Komandan Kodim (Dandim) menyampaikan kesiapannya dalam memberikan dukungan, pendampingan, dan pengawalan atas PSN dan berharap prosesnya dapat digarap secara gotong-royong agar para tamu yang hadir ikut mensosialisasikan pembangunan PLTP kepada masyarakat.

Saat ini, PT PLN (Persero) tengah gencar mengupayakan penambahan jaringan di wilayah Poco Leok sebagai lokasi pengembangan PLTP Ulumbu unit 5 dan 6. Hal ini menjadi prioritas PLN dalam meningkatkan suplai listrik kepada masyarakat NTT guna menggerakkan roda perekonomian daerah.

Pengembangan PLTP juga merupakan bentuk manifestasi amanat negara dalam menjalankan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang diresmikan sejak 2015. Kesepakatan Internasional ini berfokus pada penanggulangan permasalahan iklim global yang disepakati oleh 195 negara.

Kesepakatan Paris bertujuan untuk menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Untuk itu, setiap negara perlu memasukkan komitmen mengenai berapa banyak emisi karbon dioksida yang akan dikurangi.

Terlebih lagi, Flores memiliki potensi geotermal yang cukup besar, hampir 1.000 Megawatt (MW) dan cadangan sebesar 402,5 MW. Angka ini mencetus harapan bagi PT PLN (Persero) untuk dapat memberikan pasokan listrik yang memadai untuk seluruh masyarakat NTT.

Melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2021—2030, PT PLN (Persero) ditugaskan untuk menyiapkan suplai energi yang cukup dan andal secara operasional. PLN ditargetkan menyiapkan energi yang ramah lingkungan guna mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari pengembangan PLTP Ulumbu ini merupakan proses transisi energi penyediaan energi tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi baru terbarukan (EBT), sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan merupakan upaya pemerintah mengurangi emisi karbon serta untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% tahun 2025.

Komitmen PLN terhadap pengembangan EBT merupakan wujud transformasi PLN sesuai pilar “Green”, yakni menghadirkan energi yang ramah lingkungan dengan memperhatikan sustainable development untuk masyarakat dan lingkungan yang berada pada ring-1 pembangunan.(*)

Sumber (*/PLN UIP Nusra)