KPP Kupang Bina 100 Pelaku Usaha via UMKM Kemenkeu Satu

Kupang, Garda Indonesia | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang menghelat Business Development Services (BDS) bagi pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) pada Kamis, 25 Mei 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring di aula Gedung Keuangan Negara Kupang.

Kegiatan dimulai pukul 14.00 WITA, dihadiri lebih dari 100 UMKM yang tergabung dalam UMKM binaan Bank Mandiri, Kontak Kerukunan Sosial (K2S) Keluarga Jawa Kupang, UMKM binaan Kementerian Keuangan di wilayah Kupang dan peserta UMKM yang mendaftar secara mandiri melalui media sosial KPP Pratama Kupang.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi unit vertikal Kementerian Keuangan yang terdiri dari KPP Pratama Kupang, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kupang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program UMKM Kemenkeu Satu.

Adapun kegiatan BDS tahun ini mengusung tema “Bersama Kemenkeu, UMKM Nusa Tenggara Timur Makin Maju”.

Kepala KPP Pratama Kupang Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi, dalam sambutannya menyampaikan, pelatihan bertujuan memberikan wawasan kepada pelaku UMKM terkait regulasi, kualitas produk, modal, dan pemasaran sehingga dapat meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi para pelaku UMKM sehingga dapat berdampak meningkatnya omset penjualan,” jelas Ayu.

Selain itu, Ayu juga mengungkapkan, program BDS ini merupakan wadah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam pengembangan usahanya secara berkesinambungan serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak.

KPP Pratama Kupang menggandeng beberapa narasumber yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur, La Moringa, Bank Mandiri, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang.

Pada sesi pemaparan materi, Perseroan Perorangan oleh Erni Mamo Li, S.H., M.Hum dari Kemenkumham NTT, Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Penina N.A. Lauata, SSTP, M.M. dari DPMPTSP Kota Kupang, dan dilanjutkan oleh dr. Andree Hartanto, Sp.OG selaku CEO La Moringa Indonesia tentang kewirausahaan dan motivasi.

“Kita sebagai wirausaha harus melihat sesuatu memakai kacamata entrepreneur. Semua hal bisa menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi jika kita dapat mengolah, mengemas, dan memasarkan produk tersebut dengan baik,” tutur Andree.

Selain itu, Zuzy Popyani, Micro Banking Cluster Manager PT Bank Mandiri Area Kupang turut menyampaikan materi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan materi terakhir tentang Lelang UMKM oleh Asmatriadi Anwar, Fungsional Pelelang KPKNL Kupang.

Pada acara BDS tersebut KPP Pratama Kupang juga menyampaikan informasi sekaligus mengajak peserta untuk dapat bergabung dalam Program Lopo UMKM KPP Pratama Kupang yang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun.

Saat ini, produk-produk dari UMKM yang telah bergabung dengan Lopo UMKM dipajang di Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Kupang dan dapat diakses oleh masyarakat secara daring melalui Situs Layanan Online Satu Pintu KPP Pratama Kupang pada laman :

http://instabio.cc/pajakkupang

UMKM yang bergabung pada program ini akan memperoleh sejumlah fasilitas seperti promosi produk secara luring dan daring, akses memperoleh informasi kegiatan sharing session yang diadakan KPP Pratama Kupang, kerja sama pada kegiatan-kegiatan KPP Pratama Kupang, menjadi Wajib Pajak role model, hingga fasilitas lainnya untuk mendukung kemudahan usaha UMKM.

“Program Lopo UMKM, kegiatan BDS, dan kegiatan lain nantinya yang melibatkan pelaku UMKM  merupakan wujud komitmen KPP Pratama Kupang dan bentuk dukungan nyata kepada pelaku UMKM selaku penggerak ekonomi nasional agar terus mengembangkan usahanya,” ujar Ayu.

Selain itu, pada kegiatan BDS ini, Ayu turut menyosialisasikan upaya KPP Pratama Kupang dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM). Ayu menuturkan upaya tersebut bertujuan untuk mempercepat road map reformasi birokrasi.

“Kami berkomitmen mencapai tujuan ini melalui pencegahan korupsi dan pengingkatan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Ayu pun turut meminta dukungan dan kerja sama dari para peserta, para Wajib Pajak, seluruh stakeholder KPP Pratama Kupang untuk membantu KPP Pratama Kupang mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.(*)

Sumber (*/KPP Pratama Kupang)