Harga Migas Melonjak, Eddy Soeparno ‘Warning’ Defisit APBN Melebar

Jakarta | Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menanggapi potensi defisit APBN yang diperkirakan bisa mencapai 3,18 hingga 4 persen akibat meningkatnya beban fiskal karena lonjakan harga minyak dan gas. Ia optimistis tim ekonomi pemerintah akan mencari solusi tepat tanpa membebani masyarakat.

Eddy juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang telah memproyeksikan dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional, termasuk potensi kenaikan defisit APBN pada 2026.

“Sejak awal pecahnya perang di Timur Tengah, saya telah menyampaikan pentingnya kewaspadaan mengantisipasi lonjakan harga migas, melemahnya kurs Rupiah dan tersendatnya pasokan migas yang kita impor. Ketahanan fiskal dan kehandalan pasokan migas merupakan kunci dari upaya Indonesia untuk melalui gejolak geopolitik yang sangat disruptif ini dengan aman,” kata Eddy, Minggu, 15 Maret 2026.

Eddy mengingatkan bahwa gangguan pasokan migas dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi nasional. “Jika pasokan migas terganggu dan Indonesia kesulitan mendapatkan BBM yang selama ini diimpor, maka kegiatan ekonomi akan melambat atau bahkan terhenti. Sudah jelas bahwa tidak ada mobil, pesawat terbang dan kapal laut yang dapat beroperasi jika tidak ada BBM. Begitu pula sektor industri yang bergantung pada bahan baku migas juga akan berhenti beroperasi. Dengan kata lain, mobilitas masyarakat dan proses produksi akan lumpuh seketika,” imbuhnya.

Guna mengantisipasi kondisi tersebut, Eddy menyarankan pemerintah, khususnya Pertamina, mengamankan pasokan migas melalui diversifikasi dari negara yang tidak terdampak penutupan Selat Hormuz. “Saat ini reliability of supply lebih penting dari availability of supply, mengingat seluruh negara yang mengimpor kebutuhan migasnya mencari sumber pasokan dari negara lain yang mampu menjamin ketersediaan pasokan,” ujarnya.

“Dalam situasi seperti ini, Indonesia bisa ‘saling sikut’ dengan negara importir migas besar seperti Cina, India, Jepang dan Korea untuk mendapatkan kepastian pasokan,” lanjutnya.

Ke depan, Eddy juga mendorong percepatan transisi energi dan peningkatan cadangan BBM nasional dari sekitar 20 hari menjadi 90 hari sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Melalui pengembangan energi terbarukan, kita akan mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini diimpor. Selain menghemat devisa dan memperkuat ketahanan energi dalam negeri, kita juga mendapatkan energi bersih dan hijau,” imbuhnya.

Eddy pun berharap Kementerian Keuangan telah ‘sedia payung sebelum hujan’, sehingga kebutuhan pasokan migas Indonesia tetap bisa terpenuhi meski harganya melonjak dan nilai tukar Rupiah melemah.

“Kami di lembaga legislatif tentu akan mendukung berbagai kebijakan untuk menciptakan ketahanan energi yang kuat ke depannya,” tandas Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Sebagai informasi, kegiatan MPR Goes to Campus yang digagas Eddy dihelat di Universitas Hasanuddin dan dihadiri mahasiswa, dosen, serta guru besar. Kampus tersebut menjadi lokasi ke-45 dalam rangkaian program tersebut.(*)