Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Budi Arie Tegaskan Projo Bukan Relawan Pro Jokowi

Budi Arie Tegaskan Projo Bukan Relawan Pro Jokowi

  • account_circle melihatindonesia
  • calendar_month Ming, 2 Nov 2025
  • visibility 562
  • comment 0 komentar

Loading

Budi Arie juga mengungkap rencana perubahan logo Projo agar tidak terkesan mengkultuskan seseorang.

 

Jakarta | Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa nama Projo bukanlah singkatan dari Pro Jokowi seperti yang selama ini dikenal publik. Ia menjelaskan, nama Projo berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi.

“Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sansekerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat,” ujar Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo yang digelar di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 November 2025.

Menurutnya, sebutan Pro Jokowi hanya muncul karena penyebutan media yang lebih mudah dilafalkan. “Projo. Memang enggak ada (kepanjangannya). Cuman teman-teman media kan ya Projo, Pro Jokowi, itu kan karena gampang dilafalkan saja,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga mengungkap rencana perubahan logo Projo agar tidak terkesan mengkultuskan seseorang. Saat ini, logo Projo berwarna hitam-merah dengan siluet wajah Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah lingkaran putih dan tulisan “Projo” di bawahnya.

“Logo Projo akan kita ubah, supaya tidak terkesan kultus individu,” beber Budi Arie. Ia menegaskan bahwa perubahan logo ini menjadi bagian dari transformasi organisasi.

“Projo akan melakukan transformasi organisasi, yang salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo. Logo Projo akan kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu. Iya, kemungkinan (bukan logo Jokowi lagi),” katanya.

Meski logonya berubah, nama organisasi tetap akan menggunakan nama Projo.

Projo sendiri merupakan organisasi relawan yang terbentuk sejak 2013 untuk mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014. Nama Projo selama ini kerap disebut sebagai kepanjangan dari “Pro Jokowi”. Organisasi ini berperan besar dalam menggalang dukungan bagi Jokowi pada dua periode Pilpres, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.

Budi Arie yang juga mantan kader PDI-P dikenal sebagai salah satu pendiri dan tokoh sentral Projo. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta periode 1998–2001 serta Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDI-P DKI Jakarta periode 2005–2010.

Pada Pilpres 2024, Projo menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Saat deklarasi pada 2023, Projo menilai Prabowo sebagai sosok yang layak melanjutkan kerja Jokowi.

Budi Arie sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di era Jokowi, lalu menjadi Menteri Koperasi pada kabinet Prabowo. Namun, ia kemudian digantikan oleh Ferry Juliantono pada reshuffle kabinet, Senin, 8 September 2025.

Pada Kongres III Projo yang dihelat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 1–2 November 2025, Budi Arie kembali terpilih sebagai Ketua Umum Projo periode 2025–2030.

“Hasil kesepakatan bersama atau aklamasi seluruh peserta seluruh kongres Projo ke III memutuskan menetapkan Budi Arie Setiadi sebagai Ketum DPP Projo periode 2025 sampai 2030,” kata Freddy Damanik yang memimpin sidang, Minggu, 2 November 2025.

“Sepakat ya,” tambahnya, yang kemudian disambut persetujuan seluruh peserta kongres.(*)

 

  • Penulis: melihatindonesia
  • Editor: Roni Banase

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saraswati: Prostitusi ‘Online’ Melibatkan Anak Harus Dihentikan!

    Saraswati: Prostitusi ‘Online’ Melibatkan Anak Harus Dihentikan!

    • calendar_month Sab, 20 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Prostitusi online menjadi modus baru bagi pelaku perdagangan orang yang rentan terjadi karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah, pengetahuan yang minim, keterbatasan informasi mengenai dampak fisik dan psikis dari perdagangan orang dan juga adanya penyalahgunaan media sosial untuk tindakan pelanggaran hukum. Baca juga : http://gardaindonesia.id/2021/03/19/awas-bujuk-rayu-puluhan-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual/ Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19, […]

  • Putus Mata Rantai Covid-19, Kapolda NTT Tekankan 13 Poin Penting

    Putus Mata Rantai Covid-19, Kapolda NTT Tekankan 13 Poin Penting

    • calendar_month Sel, 31 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Usai Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan telekonferensi antara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dengan Wali Kota dan Bupati se-NTT pada Selasa, 31 Maret 2020 di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, dengan agenda utama pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara (NTT); maka Kapolda NTT, Irjen […]

  • Tahun 2022 & 2024, Bank NTT Raih TOP BUMD Awards

    Tahun 2022 & 2024, Bank NTT Raih TOP BUMD Awards

    • calendar_month Kam, 21 Mar 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 141
    • 2Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Acara puncak penyerahan penghargaan TOP BUMD Awards 2024 bertema “ Penguatan tata kelola dalam membangun kinerja bisnis dan layanan BUMD” dilaksanakan di Jakarta pada Rabu, 20 Maret 2024. Dua tahun sebelumnya, Bank NTT meraih penghargaan sebagai Top BUMD Awards 2022 BPD, Bintang 4. Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Top […]

  • KPU Batalkan Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres

    KPU Batalkan Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres

    • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Loading

    Ketua KPU RI, Afifuddin, menekankan aturan yang kini sudah tak berlaku itu bersifat umum dan tidak dibuat untuk melindungi pihak tertentu, apalagi untuk kepentingan Pemilu 2029.   Jakarta | Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 yang sempat menetapkan 16 dokumen persyaratan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden […]

  • Dua Wartawan Surabaya Hilang Tanpa Jejak

    Dua Wartawan Surabaya Hilang Tanpa Jejak

    • calendar_month Kam, 6 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Loading

    Surabaya,gardaindonesia.id – Dua orang wartawan dari media Koran Memo bernama Alam dan Ridwan, menghilang tanpa jejak, atau tidak diketahui keberadaannya. Sudah 4 hari ini, keduanya tidak pulang dan tanpa kabar. Pihak keluarga juga bingung atas kejadian menghilangnya dua Wartawan yang tidak wajar ini. Berdasarkan surat keterangan nomor: SKET/3009/IX/2018/Restabes Sby/Sek Skm tertanggal 04 September 2018 pukul […]

  • ‘PKBM Obor Timor Ministry’ Wujudkan Impian Anak Putus Sekolah

    ‘PKBM Obor Timor Ministry’ Wujudkan Impian Anak Putus Sekolah

    • calendar_month Jum, 20 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Warga belajar pendidikan kesetaraan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Obor Timor Ministry yang terletak di Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini berjumlah sekitar 500 orang yang datang dari berbagai latar belakang seperti anak jalanan, pekerja, bahkan ibu rumah tangga. Pada tahun 2020, […]

expand_less