Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Regional » Fraksi Hanura DPRD Manggarai Dukung PLTP Ulumbu Poco Leok

Fraksi Hanura DPRD Manggarai Dukung PLTP Ulumbu Poco Leok

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sen, 22 Mei 2023
  • visibility 89
  • comment 0 komentar

Loading

Manggarai, Garda Indonesia | Fraksi  Hanura DPRD Manggarai mendukung langkah pemerintah pusat melalui PT PLN, mengembangkan PLTP Ulumbu di wilayah Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Jemarus menyampaikan dukungannya saat dihubungi pada Sabtu, 20 Mei 2023. Politisi Hanura ini menyebutkan, masih banyak desa di Kabupaten Manggarai belum dialiri listrik. Ia menyebut, saat ini masyarakat sangat membutuhkan penerangan listrik untuk menanak nasi, dan urusan industri rumah tangga lainnya.

Jemarus mengatakan, masyarakat Manggarai boleh mendesak pemerintah untuk menambah jalur kelistrikan ke tiap desa. Namun, di sisi lain, kapasitas listrik  pada sumber energi di PLTP Ulumbu di Kecamatan Satar Mese masih kecil.

Karena itu, kata dia perlu didukung dengan program pemerintah  untuk pengembangan PLTP Ulumbu. “Kita boleh teriak tambah jaringan listrik sementara kapasitasnya terbatas. Teriak boleh, tapi perlu juga dukung hal baik dari pemerintah,” tegas Sekretaris Partai Hanura Manggarai ini.

Komitmen partai Hanura, kata Jemarus, yakni terus mendukung pemerintah melakukan pengembangan PLTP Ulumbu di wilayah Poco Leok. Pihaknya mendorong Pemda Manggarai untuk mendukung program pemerintah pusat mengembangkan potensi energi panas bumi di Poco Leok.

Indonesia saat ini, jelas Jemarus, sedang berada di masa transisi energi. Masa di mana penggunaan energi fosil akan dialihkan menjadi energi bersih yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).

Selain itu sambungnya, pemanfaatan energi panas bumi Ulumbu telah dinikmati masyarakat Manggarai hampir 12 tahun sejak tahun 2011. “Ini kan manfaatnya sudah nyata  bagi kita di Manggarai serta wilayah lain,” ujar Jemarus.

Ia mengakui sudah menelepon keluarga di Poco Leok sembari minta mereka  dukung program pengembangan PLTP di Poco Leok.(*)

Sumber (*/pol/Pos Kupang)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri PPPA Apresiasi Penanganan Korban Bencana Anak, Perempuan & Lansia

    Menteri PPPA Apresiasi Penanganan Korban Bencana Anak, Perempuan & Lansia

    • calendar_month Kam, 9 Jan 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga memberikan apresiasi atas penanganan terpadu yang telah dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di 3 (tiga) provinsi terdampak bencana banjir yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Hal ini disampaikan Menteri Bintang usai meninjau kondisi pengungsi di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, […]

  • NIK Jadi NPWP, Mulai 1 Juli 2024

    NIK Jadi NPWP, Mulai 1 Juli 2024

    • calendar_month Ming, 30 Jun 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang | Penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi dengan format 16 digit akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Juli 2024. Tujuannya adalah untuk mendukung single identitiy number (SIN), di mana hanya dengan satu nomor identitas saja dapat digunakan untuk beragam keperluan administrasi perpajakan dan keperluan pelayanan publik lainnya. […]

  • Kepala BI NTT : Sanksi BI Kepada Bank NTT Bersifat Pembinaan

    Kepala BI NTT : Sanksi BI Kepada Bank NTT Bersifat Pembinaan

    • calendar_month Sel, 17 Jan 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Sesuai dengan tugas Bank Indonesia yakni mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, maka peran bank Indonesia sebagai bank sentral harus memastikan semua layanan digital perbankan berjalan sesuai aturan dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Baca juga: https://gardaindonesia.id/2023/01/deputi-bi-ntt-layanan-digital-bank-ntt-tidak-dibekukan/ Menilik kondisi tersebut, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Stefanus Donny Heatubun […]

  • Polri Bongkar 13 Kasus Pinjaman ‘Online’ Ilegal, 57 Orang Jadi Tersangka

    Polri Bongkar 13 Kasus Pinjaman ‘Online’ Ilegal, 57 Orang Jadi Tersangka

    • calendar_month Jum, 22 Okt 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Polri terus berupaya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan saat ini sudah ada 13 kasus pinjol ilegal yang dibongkar. “Penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran Polri sesuai dengan instruksi Presiden melalui Bapak Kapolri, kita sudah […]

  • Kasih-Nya Satukan Anak Jalan Nangka dalam Natal Oikumene 2024

    Kasih-Nya Satukan Anak Jalan Nangka dalam Natal Oikumene 2024

    • calendar_month Sen, 30 Des 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Loading

    Berjibaku dengan curah hujan tinggi, namun tak mengendurkan semangat dan asa para pemuda-pemudi Jalan Nangka untuk memohon tuntunan dan kasih-Nya agar sedianya Natal bersama yang dicanangkan pada Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 18:00 Wita—selesai dapat terlaksana.   Kupang | Perhelatan Natal bersama saat intensitas curah hujan tinggi menyisihkan kisah dalam rentetan pergumulan anak, pemuda-pemudi, dan […]

  • Tantangan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus & Kelompok Minoritas

    Tantangan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus & Kelompok Minoritas

    • calendar_month Kam, 18 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Loading

    Manokwari,gardaindonesia.id | Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise melakukan dialog bersama dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok minoritas dari 10 provinsi; Merupakan upaya Kemen PPPA untuk melihat lebih dekat masalah, terkait perlindungan ABK dan kelompok monoritas yang masih minim. Saat sesi dialog, […]

expand_less