Jokowi Soal Kereta Whoosh, Ini Tahun Pertama dan Bentuk Investasi Bangsa

Selain mengurangi kemacetan, Jokowi menegaskan proyek Whoosh juga memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta | Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi polemik utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang menembus Rp116 triliun melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Proyek yang diresmikan pada 2 Oktober 2023 ini sempat menuai sorotan setelah muncul usulan agar pelunasan utangnya dibayar menggunakan APBN, namun hal itu ditolak tegas oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebagai solusi, pemerintah memperpanjang tenor atau jangka waktu pelunasan hingga 60 tahun, tanpa memakai dana APBN.

Menanggapi isu tersebut, Jokowi menegaskan bahwa masyarakat seharusnya bersyukur atas kehadiran kereta Whoosh, bukan sibuk memperdebatkan soal untung atau rugi.

“Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” ujarnya di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin, 27 Oktober 2025.

Ia mengakui bahwa mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum tidaklah mudah.

“Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” kata Jokowi.

Presiden menilai dampak positif transportasi massal kini mulai terasa.

“MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya.

Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan dan pengoperasian Whoosh dilatarbelakangi oleh kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” jelasnya.

Menurut Jokowi, kerugian akibat kemacetan itulah yang mendorong pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, hingga Whoosh agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” tegasnya.

Jokowi juga mengingatkan bahwa pembangunan transportasi massal bukan proyek bisnis untuk mencari laba.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ujarnya.

Keuntungan sosial yang dimaksud meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” lanjut Jokowi.

Selain mengurangi kemacetan, Jokowi menegaskan proyek Whoosh juga memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” ucapnya.

Ia pun optimistis kondisi keuangan Whoosh akan membaik dalam beberapa tahun mendatang.

“Itu kalau setiap tahun naik, naik, naik, orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan tahun pertama,” kata Jokowi.

Jokowi memprediksi dalam enam tahun ke depan, EBITDA Whoosh akan positif, seiring meningkatnya jumlah penumpang. “Mungkin diperkirakan EBITDA-nya juga sudah positif dan pergerakannya akan lebih turun lagi setelah enam tahun, karena ini tergantung perpindahan orang dari transportasi pribadi ke transportasi umum,” jelasnya.

Selain manfaat transportasi, Jokowi menuturkan Whoosh juga meningkatkan nilai ekonomi di sekitar jalur kereta cepat.

“Adanya Whoosh juga bisa meningkatkan nilai properti. Saya kira kemanfaatannya seperti itu, dan itu bisa jadi pembanding,” katanya.

Ia menegaskan, proyek seperti Whoosh adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek mencari keuntungan.

“Kalau kita lihat transportasi massal di negara lain juga sama. Hitungannya pasti adalah hitungan investasi, baik di Korea, di China, di Jepang, maupun di Eropa,” ujar Jokowi.

Bahkan, lanjutnya, negara maju juga tetap memberi subsidi besar untuk transportasi publik. “Seperti Metro Paris, itu subsidinya hampir 50 persen. Di London Underground, di metronya London juga sama, subsidinya hampir mencapai 50 persen,” pungkasnya.(*)