20 Balon DPD Resmi Mendaftarkan Diri di KPU NTT

140 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur Membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dimulai dari Senin/9 Juli-Rabu/11 Juli 2018.

Hari pertama pendaftaran terdapat 5 (lima) Balon DPD yang mendaftar. Kelima Balon tersebut diantaranya Martinus Siki, Sarah Lery Mboeik, Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe dan Agustinus Lesek.

Hari kedua pendaftaran, ada 15 Balon DPD Dapil NTT yang mendaftar, diantaranya Fransiskus Salem, Bernardus Yohanes Raldy, dr. Asyera Respati A. Wundalero, Flavianus Nestro Embu, Djata Dominikus, Syafrudin Atasoge, Lusia Adinda Dua Nurak, Martinus J.E Medah, Fransiskus Ramli, Ir. Karel Yani Mboeik, Ronny Nubatonis, Johanes F. Riberu, David Sutarto dan Abdullah Mando.

Sehingga telah terdaftar 20 Balon DPD. Masih Ada sekitar 17 balon yang pernah menyerahkan berkasnya yang diperkirakan akan mendaftar pada hari terakhir besok/Rabu, 11 Juli 2018.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, Senin/10 Juli 2018, setelah menerima balon yang mendaftar menyampaikan jika ada persyaratan yang belum dimasukkan agar segera dimasukkan pada hari terakhir Besok/Rabu, 11 Juli 2018 dan akan ditutup pada pukul 24.00 Wita. (TM KPU+rb)

Kadis Pendidikan NTT: Sistem Zona Tetap Diberlakukan Bertahap dan Tak Bisa Dicabut

57 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Kisruh penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) NTT Tahun Ajaran 2018 banyak menuai protes dari ratusan orang tua yangmana anak mereka tidak diterima, ditanggapi oleh Kadis Pendidikan NTT, Johanna E Lisapaly.

Saat diwawancarai oleh para awak media, Senin/10 Juli 2018 siang di ruang kerjanya, di sela sela arus desakan para orang tua yang menuntut agar anak mereka diterima di sekolah yang telah didaftarkan secara online dan sesuai keinginan Lokasi dan adanya desakan untuk mencabut sistem zona, Johanna E Lisapaly menyatakan bahwa penerapan zona sebagai tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB, supaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Sehingga untuk dihapus, tidak, pemberlakuan bertahap, iya “, Jelas Johanna.

“Jujur, secara penuh diterapkan, NTT belum bisa karena penyebaran sekolah belum merata di semua zona, Sehingga kami tentu taat karena filosofi zona untuk pendekatan pelayanan, sehingga kita pasti ikuti “, ungkapnya.

Dinas Pendidikan telah menyampaikan ke Kementrian terkait kendala yang ada di NTT, dilaksanakan secara bertahap untuk pemberlakuan zona dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Kalo sebetulnya jujur, daya tampung Sekolah Negeri telah melebihi daya tampung anak, yang punya daya tampung sekolah swasta. Sekolah Negeri ada tersisa hanya beberapa sekolah.

“Kalo diakomodir semua untuk salah satu sekolah sesuai keinginan orang tua, ada aturan Permendikbud, 1 (satu) SMA hanya menerima 12 (dual belas) rombongan belajar, seperti SMAN 3 Kupang telah mencapai kuota 12 rombel “, papar Johanna.

Saat dikonfirmasi apakah adanya tekanan dari pihak yang inginkan agar anak anak bisa diterima di sekolah favorit, Johanna menegaskan bahwa memang kebanyakan mau sekolah yang katanya sekolah favorit, sehingga kita sampaikan kepada masyarakat jika inginkan tingkatkan kualitas pendidikan ya sekolah di sekolah yang tidak maksimum dipaksakan adanya double sheet (sekolah siang).

“Kalo dipaksakan double sheet, ya tidak baik, karena Mendikbud mengingatkan untuk menghindari hal tersebut “, tegasnya. (+rb)

Pleno KPU NTT: Viktor Laiskodat & Josef Nae Soi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018-2023

206 Views

Kupang-NTT,gardaindonesia.id – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaksanakan mulai 7-9 Juli 2018. Penghitungan suara dimulai Sejak Sabtu/7 Juli 2018 dengan hanya 14 kabupaten yang diplenokan hasil penghitungan suaranya.

“Rapat pleno rekapitulasi dilanjutan untuk 8 (delapan) kabupaten karena delapan kabupaten telah hadir. Kabupaten Sumba Barat Daya juga sudah melakukan PSU (pemungutan suara ulang) dan telah melakukan pleno tingkat kabupaten sehingga kita lanjutkan pleno tingkat KPU NTT sekarang,” ujar Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe saat membuka lanjutan rapat pleno penghitungan suara Senin/9 Juli 2018 pagi.

8 (Delapan) kabupaten yang hasil perolehan suaranya diplenokan diantaranya Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ngada, Nagekeo, Ende, Alor, Sikka dan Manggarai Timur,
Ketua KPU NTT  menyampaikan terima kasih karena proses penghitungan suara di seluruh kabupaten di NTT berjalan aman dan lancar. “Kabupaten SBD juga telah melaksanakan PSU di (2) dua TPS sehingga semuanya berjalan dengan lancar,” terangnya.

Dari hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU NTT, berdasarkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara sah berjumlah 2.354.856, Tempat Pertama diraih oleh pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef A Nae Soi dan terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 dengan raihan perolehan suara 838.213 atau 35,60%

Tempat kedua direbut pasangan Marianus Sae-Emelia Nomleni (603.822 suara) 25, 64%, ketiga pasangan Ir. Esthon L Foenay-Drs. Christian Rotok (469.025 suara) 19,92% dan keempat Dr. Benny Harman-Benny Litelnoni yang meraup 447.796 suara (18, 85%).

Ketua KPU NTT,Maryanti Luturmas Adoe menjelaskan Pleno Penetapan Paslon Terpilih akan dilaksanakan setelah adanya Keputusan dari Mahkamah Konstitusi Jika tidak Ada sengketa Pilgub NTT setelah tanggal 12 Juli 2018. (+rb)

Kisruh PPDB TA 2018: Ratusan Orang Tua Sangsikan Penerapan Sistem Zona

72 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id– Ratusan Orang Calon Murid mendatangi dan menduduki Halaman Kantor Dinas Pendidikan NTT, Senin/9 Juli 2018 Sejak pukul 07.00 pagi, mempertanyakan nasib anak mereka yang telah didaftarkan di beberapa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekokah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Kupang NTT.
Mereka mendatangi kantor dinas pendidikan sebagai bentuk aksi protes karena anaknya tidak diterima saat melakukan pendaftaran online di beberapa sekolah negeri di Kota Kupang.

Salah satu orang tua,Wartini asal Nunbaun Sabu menyatakan anak mereka hanya mau bersekolah di SMA Negeri Unggulan seperti SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 3 Kupang. Saat diajukan SMA lain yang Lokasi dekat tempat tinggal, Mereka menolak dengan alasan bahwa sekolah tersebut sudah tutup dan anak mereka hanya mau bersekolah di Sekolah Favorit.

Lain hal dengan orang tua calon murid, Demitrio Henzi, mengeluhkan dengan sistem Pendaftaran Online yang terkesan menipu karena Data Dapodik sangat jelas Lokasi domisili Calon murid.
“Saya sesalkan karena yang lulus anak diluar zona sekolah “, terang Demitrio Henzi yang berjanji akan menduduki Sekolah tersebut.

Ratusan orang tua tersebut mendesak bertemu dengan Kadis Pendidikan NTT, Johanna E Lisapaly namun pihak Dinas Pendidikan tidak mengijinkan semua orang tua untuk bertemu langsung dengan Kadis Pendidikan. Setelah melalui negosiasi dengan salah satu Koordinator orang tua, hanya beberapa orang tua yang diijinkan bertemu dan rapat bersama dengan para Kepala Sekolah di Ruang Kadis Pendidikan.

Setelah rapat tertutup dan terbatas antara perwakilan orang tua, para kepala sekolah, akhirnya Kadis Pendidikan, Johanna E Lisapaly dibawah pengawalan ketat aparat keamanan berkenan bertemu dengan para orang tua dan meyampaikan bahwa sejak minggu lalu pihak dinas telah mendata/menginventarisir anak anak yang belum mendapatkan sekolah.

Lisapaly masih memberikan kesempatan untuk mendata anak anak, agar pihak dinas bisa tahu anak anak tersebut berasal dari Kecamatan mana, sehingga bisa diarahkan ke sekolah yang ada di Kecamatan tersebut.

“Kami informasikan ke bapak/ibu sekalian, sekolah sekolah yang berada di kecamatan yang sesuai asal anak anak dan dengan daya tampung yang ada“, jelasnya.

Terang Johanna, “Sudah terinventaris dan terdata nama anak anak yang kurang lebih 5 (lima) hari datang kesini “.

“Besok (Selasa/10 Juli) akan diumumkan beberapa sekolah di Kecamatan masih terbuka ruang untuk bapak/Ibu bisa mendaftar ke sekolah tersebut “, ungkapnya

“Kalopun belum ada yang belum mendapatkan sekolah bisa datang ke Dinas lagi “, tandas Johanna. Usai memberikan penjelasan Kadis Pendidikan tersebut beranjak kembali ke ruang kerjanya.

Merasa tak puas dengan penjelasan Kadis Pendidikan, salah satu Orang tua, Yap Sir, meminta Kadis Pendidikan NTT, Johanna E Lisapaly untuk Kembali menjelaskan mekanisme sistem zona karena anak di lingkungan dekat sekolah tidak diterima namun yang berdomisili jauh dari Sekolah diterima, namun tidak ditanggapi.

Akhirnya sebagian orang tua perlahan mulai meninggalkan lokasi, namun sebagian tetap menunggu di depan Kantor serta di halaman Dinas Pendidikan NTT.

Sistem Zona Sifatnya Wajib

Perlu diketahui, dikutip dari www.pikiran-rakyat.com 14 Nop 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menjatuhkan sanksi kepada pemeritah daerah yang tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Dalam pasal 15 aturan tersebut ditegaskan, sekolah pada setiap zona wajib menyerap 90% dari total daya tampung peserta didik baru yang bertempat tinggal di dekat sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, sistem zonasi seluruh pinas pendidikan se-Indonesia diharapkan dapat konsisten dalam menerapkan kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis zonasi. Menurut dia, sistem zonasi menjadi langkah awal dari pemerintah yang sedang berusaha mewujudkan pendidikan yang mereata dan berkualitas.

“Jadi sekarang zonasi sifatnya wajib. Kalau tahun lalu masih sosialisasi, jadi pemerintah daerah masih diberi kelonggaran untuk menerapkan zonasi atau tidak. Ruh dari penerapan sistem zonasi ini adalah terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas, sebagai wujud merealisasikan kebijakan Bapak Presiden “, jelas Mendikbud RI. (+rb)

HARGANAS XXV: Bangun Indonesia Berkarakter dari Keluarga

64 Views

Manado, gardaindonesia.id – Keluarga merupakan sumber utama dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXV Tahun 2018.

Peringatan HARGANAS XXV diselenggarakan di Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara 2-7 Juli 2018.

“Masyarakat Indonesia harus menjadikan keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter, berkemajuan, dan berjiwa gotong royong berlandaskan Pancasila “, himbau Menteri Puan Maharani pada Acara Puncak HARGANAS di Kawasan Megamas, Manado, Prov. Sulawesi Utara.

“Keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, karena cinta dan seluruh kasih sayang berasal dari keluarga,” ujarnya.

Menteri Puan juga berharap peringatan HARGANAS bukan sebatas seremonial, namun juga mengedepankan dan memperkuat interaksi antara masyarakat antar generasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta petugas pelayanan. Para tokoh berprestasi juga diharapkan dapat terus menjadi pelopor dalam berkontribusi untuk pembangunan keluarga Indonesia.

Senada dengan Menteri Puan Maharani, Menteri Yohana mengatakan bahwa keluarga merupakan tempat yang pertama dalam membentuk karakter seorang anak.

“Bagi seorang anak, keluarga sangat menentukan karakter, pertumbuhan dan perkembangannya “, terang Menteri Yohana Yembise.

“Melalui keluarga, seluruh anggotanya mulai mengenal dan mengalami adanya perbedaan, kerja sama, kasih sayang, dan kehangatan. “Pelopor” dalam keluarga, maupun dalam masyarakat perlu dibangun untuk menjadi “Role Model” yang dapat menumbuhkan karakter seluruh anggota keluarga, khususnya bagi anak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian PPPA telah merintis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada tahun 2016 untuk membantu keluarga dalam mengelola pemenuhan hak-hak anak serta merealisasikan fungsi dan peran masing – masing anggota keluarga agar lahir generasi yang berkarakter. Hingga saat ini, PUSPAGA telah tersebar di 3 Provinsi dan 37 Kabupaten/Kota. Keluarga yang ramah anak juga dapat diwujudkan melalui penguatan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA), yang saat ini telah dirintis di 389 Kabupaten / Kota.

Masih dalam rangkaian HARGANAS XXV, Menteri Yohana juga bersepeda santai dan sarapan Bubur Manado bersama sekitar 5.000 masyarakat, serta menjadi saksi pada Acara Pencatatan Perkawinan Massal sekitar 57 pasangan dari 15 Kab/Kota se – Prov. Sulawesi Utara.

Sebelumnya, pada Jumat/6 Juli 2018, Menteri Yohana mendampingi Menteri Puan Maharani memberikan penghargaan kepada Gubernur, Walikota, Bupati, TP-PKK, Profesi, dan Mitra Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kategori Penghargaan tersebut diantaranya Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya,Manggala Karya Kencana,Wira Karya Kencana,Dharma Karya Kencana,Cipta Karya Kencana. (*/PM P3A + rb)

Jaringan Peduli Anak Bangsa (JPAB) Mengawal Kupang Menuju Kota Layak Anak

148 Views

Kota Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Jaringan Peduli Anak Bangsa (JPAB) bekerja secara nasional dan punya panduan nasional dan menjadi kontributor dengan mengajak para mitra dan stakeholder untuk berkontribusi kepada pemerintah agar terciptanya Kota Layak Anak (KLA).
Program Gerakan Ramah Anak yang menyasar di 3 (tiga) pilar yakni Gereja, Sekolah dan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial) /Panti Asuhan secara kristiani.

gardaindonesia.id berkesempatan mewawancari Ketua Pengurus Nasional JPAB, Haryati, Usai Lokakarya Kupang Menuju Kota Layak Anak berlangsung di Ballroom Hotel Swissbel Kristal, 5-6 Juli 2018, yang diikuti oleh peserta dari unsur Pemerintah termasuk Aparat Keamanan, Agama, Pendidikan, Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS dan LSM

Haryati menuturkan bahwa dampak bagi Program Ramah Anak adalah perubahan pola pikir dan perilaku terhadap anak karena akar masalah dan persoalan anak di Indonesia adalah konstruksi sosial para pemimpin, orang tua dan dewasa yang salah terhadap anak sehingga terjadi isu darurat anak.

“Tujuan program menyasar pada pimpinan kunci dan menggarap leadership dan managemen, Gerakan ini menyasar bagaimana mengubah perspektif kepemimpinan yang mengacu pada perspektif anak, mampu mengembangkan kebijakan perlindungan anak dan mampu membangun sistem perlindungan anak dan mampu mengembangkan strategi yang berpihak pada anak “, terang Haryati.

JPAB telah mempunyai panduan yang dikembangkan dan didampingi oleh 7 Perwakilan Aras Gereja Nasional dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PPPA). Tim JPAB merupahkan Jaringan Volunteer (sukarelawan) dan tersebar di 12 Provinsi di Indonesia diantaranya Sumatera Utara, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

“Itu merupahkan kekuatan kami untuk bergerak secara nasional “, ungkapnya.
Indikator sudah dikembangkan dan ditempelkan pada indikator Kota Layak Anak (KLA). Jadi, Program Kota Layak Anak (KLA) tetap punya pemerintah “, tegas Haryati.

“Kami pada tahap yang bukan mengawasi atau menilai Pemkot/Pemkab namun bermitra pada semua pihak untuk mengatasi persoalan generasi dengan cara membangun leadership dan managemen “, tandas Haryati, Ketua Pengurus Nasional JPAB.

Disamping itu, Ketua JPAB Region NTT, Pdt Anita Amnifu Mooy, STh menyatakan bahwa harapan terlaksanaknya Lokakarya sebagai partisipasi masyarakat dan semua komponen dapat bergerak bersama.

“Kita bersyukur sudah punya RTL (Rencana Tindak Lanjut) . Kita (JPAB Reg NTT) akan menyerahkan kepada Pemkot Kupang untuk mencapai Kupang sebagai Kota Layak Anak “, jelas Pdt Anita.

Pdt Anita Amnifu Mooy juga berharap para pemimpin Pemkot Kupang punya kepemimpinan perspektif anak.

“Kalo tidak hanya tertuang dalam kertas dan hanya berupa deklarasi saja “, tandas Ketua JPAB Reg NTT ini.

Untuk diketahui Pemkot Kupang telah mencanangkan Kupang Kota Layak Anak Sejak 2007 dengan Target 2027 Menjadi Kota Layak Anak. Pemkot Kupang telah memperoleh Penghargaan Level Pratama selama 3 kali. Tahapan Penghargaan dimulai dari Level Pratama, Madya, Utama dan Level Kota Layak Anak. (+rb)

Lapor Kekerasan Perempuan dan Anak Lebih Mudah Dengan Aplikasi LAKER

88 Views

Manado,gardaindonesia.id-Masyarakat saat ini dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat dan mudah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Prov Sulawesi Utara mewujudkannya melalui inovasi Aplikasi Online berbasis Android LAKER (Lapor Kekerasan).
Inovasi ini muncul karena selama ini masyarakat enggan melaporkan kekerasan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

“Aplikasi LAKER seharusnya dipertahankan dan dikembangkan untuk mempermudah masyarakat jika mengalami atau melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Suatu negara tidak bisa maju apabila perempuan dan anaknya belum berada di garis aman. Maka dari itu, dengan adanya inovasi seperti ini, kaum perempuan diharapkan lebih mudah dan berani untuk melaporkan tindak kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual “,ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam acara Pameran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Manado, Prov. Sulawesi Utara, Jumat/6 Juli 2018.

“Saya juga berharap Aplikasi LAKER dapat diadopsi oleh daerah – daerah lainnya,” ujar Mama Yo sapaan akrab Yohana Yembise.

Kepala Dinas PPPA Prov.Sulawesi Utara, Mieke Pangkong, mengatakan Aplikasi LAKER telah diluncurkan sejak Januari 2018 dan mulai efektif digunakan oleh masyarakat sejak Juni 2018.

“Aplikasi LAKER membuat masyarakat lebih berani melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terbukti dari 89 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor di P2TP2A Prov. Sulawesi Utara sejak Januari 2018, 20 kasus diantaranya dilaporkan melalui Aplikasi LAKER “, jelas Mieke.

Aplikasi LAKER Juga dapat digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia yang menggunakan gawai android. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi LAKER melalui Google Play Store untuk melakukan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh P2TP2A dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di wilayah tersebut. (PM+rb)

 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Peroleh Bantuan 7 Titik Akses Internet BAKTI

217 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) terus mengembangkan program Pemerintah yaitu USO (Universal Service Obligation). Program USO tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan informatika RI (Kemkominfo) melalui BAKTI memberikan pelayanan universal di bidang telekomunikasi dan informatika kepada publik untuk mengurangi kesenjangan digital di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang secara ekonomi sulit dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi komersial.

Kerjasama BAKTI dengan Pemda/Kementrian beserta profil pengguna diantaranya Kementrian Pendidikan (sekolah), Badan Karantina Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan (Pelabuhan Perikanan), Kantor Staf Presiden (Kantor Desa), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Posisi Lintas Batas Negara), Kementrian Ketenagakerjaan (Balai Latihan Kerja), Kementrian Pariwisata (Layanan Publik), Kementrian Kesehatan, Kementrian Desa PDTT dan Kementrian Perindustrian (Layanan Publik/Sentra UMKM)

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sebagai salah satu lembaga yang peroleh Pemanfaatan Program Akses Internet Bakti/BP3TI Kementrian Kominfo, telah menggunakan akses internet untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan akses Internet warga sekeliling.

Untuk mengevaluasi dan melihat Lebih dekat fungsi dan aksesibilitas akses internet BAKTI, Kamis/5 Juli 2018, Anggota Komisi I DPR RI diantaranya Ketua Komisi I Mayjend Asry Tanjung, Hugo Parera, Jacky Uly dan beberapa anggota Komisi I mengunjungi Balai Karantina Kelas IA Kupang.

Ditemui para Anggota DPR RI, Kepala Balai Karantina Kelas I Kupang, Heru Nur Hartanto, mengucapkan terima kasih kepada Direktur BAKTI karena telah memperoleh bantuan akses Internet untuk Balai Karantina Pertanian bantuan akses internet BAKTI ditempatkan di 7 titik diantaranya Tenau, El Tari, Rote, Wini, Atambua, Waingapu dan Waikelo.

“8M akses internet optik untuk Tenau, 4M di Bandara El Tari, 1M di Pelabuhan Wini, 2M Pelabuhan Atapupu, 2M di Rote, Waingapu dan Waikelo “, jelas Heru.

Saat ditanya Komisi 1 DPR RI mengenai kesempatan masyarakat sekitar apakah dapat mengakses internet, Heru Hartanto menyampaikan bahwa bisa diakses oleh masyarakat, seperti di Waikelo

“Semua masyarakat bisa mengakses free (secara gratis), kebanyakan anak muda yang mengakses Internet dari pagi hingga malam hari“, ungkap Heru.

Kepada Komisi 1 DPR RI, Heru Hartanto menyampaikan untuk Wilayah Kerja Alor, Sabu dan Bolok belum memperoleh akses internet karena terkendala listrik dan jaringan sementara dibangun. Khusus wilayah perbatasan Wini, Mota Ain dan Motamasin yang mengelola PLBN belum maksimal dan karena jaringan masih kecil.

“Akses belum maksimal untuk melakukan pelayanan secara digital di daerah perbatasan “, ungkap Nur Hartanto

Perwakilan BAKTI menyampaikan akses internet di seluruh Indonesia mencapai 2.717 lokasi, 260 di NTT, salah satunya di Karantina. Sektor terbesar di Pendidikan sekitar 65%.

Terkait Merdeka Jaringan di Tahun 2020 BAKTI menyatakan kesiapan untuk memperbaiki pelayanan dan menargetkan 5000 BTS di 2019 yangmana saat ini hanya sekitar 800 BTS dan berencana Bebas Jaringan di 2020. (+rb)

Bersama Mengawal NKRI