Komnas HAM Tindak Lanjuti Penegakan Hukum TPPO NTT, Ketua PADMA Apresiasi

201 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang berencana melakukan pemantauan langsung ke NTT mulai tanggal 23 – 27 Juli 2018 di Kupang dan Nagekeo, diapresiasi oleh Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Jumat/2018 Juli 2018 pukul 19.21 wita.

Kepada gardaindonesia.id Gabriel Goa menyampaikan bahwa Komnas HAM tetap setia mengawal penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) dan langkah-langkah Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT dalam mengatasi permasalahan Darurat Human Trafficking NTT.

Terkait Kunjungan Komnas HAM, gardaindonesia.id menghubungi Pemantau HAM ,Tama Tamba, Sabtu/21 Juli 2018 pukul 00.08 wita, dibenarkan oleh Tama Tamba, 1 (satu) anggota Komnas HAM dan 3 (staf) yang berencana bertemu dengan Polda NTT untuk membicarakan terkait penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah dan sedang ditangani Polda dan Polres-Polres di NTT.

“Untuk Rencana tersebut, Iya “, terang Tama Tamba.

Sedangkan Kepala Biro Penegakan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI, Ir Johan Effendi, MSi belum menjawab pesan Whatsapp yang dikirim oleh gardaindonesia.id terkait kunjungan kerja di NTT.

Selain itu, Komnas HAM juga akan memantau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang sudah dibangun di Kupang, Kabupaten Kupang, Tambolaka dan Sumba Barat Daya tetapi belum beroperasi.

Menurut Gabriel Goa,rencananya Komnas HAM akan menanyakan rencana Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT membangun lagi LTSA di Maumere dan Labuhanbajo serta rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) standar Internasional di Kupang, Tambolaka, Labuhanbajo dan Maumere.

Lanjut Gabriel, Agenda Komnas HAM lainnya adalah memantau realisasi Program Desa Migran Produktif(Desmigratif) dan memantau serta mendengarkan langsung masyarakat Adat Lambo.dan Lape di Nagekeo yang tanah ulayatnya diambil untuk pembangunan Gedung DPRD Nagekeo dan Waduk Lambo.

“Kehadiran Komnas HAM di NTT menunjukkan bahwa mereka.sungguh-sungguh empati dengan korban(rakyat) yang hak-hak eksobnya dirampas oleh kaum kuat kuasa dan kuat modal “, pungkas Ketua PADMA Indonesia asal Pulau Flores tersebut. (+rb)

DR Ganjar Harimansa: Surat adalah Citra Diri

143 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – “Menulis surat merupakan cerminan citra diri “, demikian penegasan DR Ganjar Harimansa, Kabid Perlindungan Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat Penyuluhan dan Lomba Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tata Naskah Surat Dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Kupang, Jumat/20 Juli 2018 di Hotel Papa Jhons Kupang.
Kegiatan Penyuluhan dan Lomba Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tata Naskah Surat Dinas diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Kupang.

“Surat itu perwakilan kita yang tertulis, di dalamnya menggunakan bahasa, menggunakan kertas. Kenapa mewakili kita? surat mewakili kita, berupa bahasa dan bentuk tata tulisan“, tegas DR Ganjar

“Sehingga kalo surat rapi, bahasanya bagus, itu kan citra diri kita, sehingga surat sebagai duta kita berhasil. Kerapihan bahasa dan tata bahasa bisa mewakili kita “, ungkapnya.

Itulah pentingnya surat harus memiliki estetika sehingga penting untuk membuat surat tidak sembarangan. Jaman dulu saja saat menulis surat dan pemakaian kertas tidak sembarangan.

“Jangan lupa bahwa surat menjadi simbol atau doktrinasi atau otoritas tertentu”, terang DR Ganjar kepada 35 (tiga puluh lima) ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang

Usai memberikan penyuluhan, gardaindonesia.id  bertanya terkait penggunaan media kertas yang dipakai termasuk penggunaan pena serta karakter tanda tangan, apakah bisa menunjukkan karakter? , DR Ganjar mengatakan, “Ya betul, kalo instansi kebawah sapaan lain hingga pias kiri dan pias kanan bentuknya bermacam-macam, itu kan ada aturannya. Jika aturan aturan kecil dalam tatanan naskah tidak dipedulikan, itu berarti citra diri kita antar instansi tidak dipedulikan “, jelas DR Ganjar

Saat dikonfirmasi terkait perkembangan dari peserta antar instansi? DR Ganjar mengatakan, “Ya saya melihat dari beberapa penyuluhan antara instansi sudah ada perbaikan yang bagus, terutama di daerah daerah dan setiap instansi sudah sangat peduli dengan penggunaan bahasa dan naskah dinas. (+rb)

Kecamatan Maulafa dan Biro Hukum Juara Pertama Lomba Penggunaan Bahasa pada Tata Naskah Surat Dinas

237 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Kecamatan Maulafa dan Biro Hukum Sekretariat Daerah lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang meraih Juara Pertama dalam kegiatan Penyuluhan dan Lomba Penggunaan Bahasa pada Tata Naskah Surat Dinas bagi Perangkat Daerah di Kota Kupang yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa NTT dan dilaksanakan dari tanggal 16-20 Juli 2018 di Hotel Papa Jhon’s Kupang.

Kegiatan Lomba Penggunaan Bahasa Indonesia diinisiasi oleh Kantor Bahasa NTT dan diikuti oleh sekitar 35 (tiga puluh lima) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibagi dalam 2 (dua) kelas yakni Kelas A dan Kelas B dengan hasil juara masing masing Kelas sebagai berikut:

Kelas A Juara Pertama Setda Biro Hukum Pemkot Kupang dengan nilai 476, Juara Kedua Dinas Kemenakertrans nilai 475, Juara Ketiga Dinas Sosial nilai 473, Juara Keempat nilai 472, Juara Kelima Dinas Ketahanan Pangan nilai 471 dan Juara Keenam Dinas Pengendalian Penduduk & KB nilai 470.

Sedangkan Kelas B, Juara Pertama Kecamatan Maulafa dengan nilai 477, Juara Kedua Kecamatan Kota Raja nilai 472, Juara Ketiga Dinas Pariwisata nilai 468, Juara Keempat Dinas Perikanan nilai 467, Juara Kelima Dinas Pelayanan Modal Satu Pintu nilai 466 dan Juara Keenam Dinas Kearsipan & Perpus nilai 465.

Adapun para juri Lomba Penggunaan Bahasa pada Tata Naskah Surat Dinas bagi Perangkat Daerah di Kota Kupang diantaranya Juri 1 Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate,SPd, Juri 2 Hasan E Nirwana, Juri 3 Christina T Weking,SS, Juri 4 Pangkul Ferdinandus,SPd, Juri 5 Rolan Kanahebi,SPd.

Terkait dengan kriteria penilaian lomba dari Tata Bahasa, Juri 4 Pangkul Ferdinandus,SPd menyampaikan soal penulisan alamat dan nomor surat tidak dinilai, yang dinilai terkait pemakaian ejaan, tanda baca, awalan huruf, pemakaian kata.

Juri 3 Christina T Weking,SS, pemaparan kesalahan pada penulisan unsur bahasa asing, seperti penulisan kata Volley, penulisan di sebagai awalan dan di sebagai preposisi. Pilihan kata masih banyak yang memakai “memerintahi dan memerintahkan “ termasuk penggunaan tanda baca masih banyak yang kurang seperti HUT ke 46 tidak memakai tanda garis datar, juga masih ada penulisan kurang huruf.

“Namun sejauh Ini semuanya sudah terdapat peningkatan, kami dewan juri berharap kedepan bisa dipertahankan dan ditingkatkan, kami bersedia dihubungi untuk mengoreksi “, tandas Christina.

Juri 5 Rolan Kanabehi,SPd mengevaluasi hasil lomba dari sisi ejaan paling banyak kesalahan pada pemakaian nama kegiatan yang seharusnya dipakai huruf capital/besar.

Turut hadir dan memberikan materi DR Ganjar Harimansa, Kabid Perlindungan Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate, SPd, sebelum menutup penyuluhan, berharap kegiatan tidak sampai disini saja dan berencana akan bertemu dengan Walikota Kupang dan Sekda supaya ada tindak lanjut kedepan.

Tutur Valentina, “Ketika menuju LPMD, melihat dan membaca penulisan surat, saat dibaca awalnya merasa aneh dan tidak segan-segan bertanya karena kami dari Kantor Bahasa. Saya percaya nanti administrasi persuratan di Kota Kupang semakin baik dan menjadi barometer di Provinsi NTT “.

“Kami akan melakukan monitoring pada semua SKPD pada bulan September 2018 dengan teman-teman teknis sehingga bisa tahu sejauh mana penulisan surat tugas “, pungkas Valentina Lovina Tanate, SPd

“Mari kita menggunakan Bahasa Indonesia karena kita Bangsa Indonesia dan tetap melestarikan Bahasa Daerah karena tulang punggung jati diri kita dan menggunakan bahasa asing supaya tidak ketinggalan“, ajak Valentina lalu menutup kegiatan, Jumat/20 Juli 2018. (*/rb)

‘Diplomatic Tour 2018 – Amati Pembangunan Perempuan dan Anak di Papua

166 Views

Sorong-Papua,gardaindonesia.id – Agenda Diplomatic Tour Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri kembali digelar untuk kedua kalinya. Setelah tahun 2016 lalu dilaksanakan di Aceh, kali ini Kota Sorong dan Raja Ampat menjadi tuan rumah Diplomatic Tour 2018.

Mengusung tema “Exhibition of Women Empowerment in Papua Land”, kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kemajuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah timur Indonesia, serta komitmen dan keseriusan Pemerintah dan masyarakat Papua Barat, dalam memajukan perempuan dan anak dalam segala bidang pembangunan kepada masyarakat internasional.

Papua memiliki kekhususan dan keistimewaan dengan latar belakang nilai-nilai adat, budaya dan agama yang berakar kuat pada masyarakatnya. “Pelaksanaan pembangunan di Papua juga tidak dapat dilepaskan dari peran tiga pilarnya atau Tiga Tungku, yaitu Adat, Agama dan Pemerintah. Ini yang menjadi keunikan,” jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise dalam konferensi persnya, Jumat/20 Juli 2018.

Menteri Yohana menambahkan, perempuan Papua atau biasanya dikenal dengan Mama-Mama Papua memiliki andil besar dalam roda perekonomian daerah. Pertumbuhan usaha-usaha kecil dan mikro makin berkembang di kalangan Mama-Mama Papua. Diantaranya, membuat kerajinan tangan khas Papua, seperti Noken, Lukis Kulit Kayu, Anyam Khas Papua.

“Kami sangat berharap, para peserta Diplomatic Tour yang merupakan representasi masyarakat internasional, memperoleh gambaran utuh mengenai Papua. Khususnya terkait capaian kinerja Pemerintah dan Masyarakat Papua dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” jelas Menteri Yohana.

Diplomatic Tour 2018 akan berlangsung dari tanggal 19-21 Juli 2018, dimulai dengan Dengar Pendapat dengan Dewan Adat Papua (DAP) dan Welcome Dinner di hari pertama. Hari berikutnya, peserta akan mengunjungi 3 lokasi (site visit) di SD Inpres 109 Kota Sorong dan SMP Negeri 1 Kota Sorong untuk melihat upaya perlindungan anak dan tumbuh kembangnya. Serta mengunjungi ke UPPA Polres Kota Sorong, untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani persoalan perempuan dan anak.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan mengunjungi Pulau Piaynemo dan Sauwandarek di Raja Ampat. Sekitar 36 Kedutaan Besar (embassy) serta 3 organisasi internasional diantaranya UNHCR, UNICEF dan UN menjadi peserta dalam Diplomatic Tour 2018. (*/PM PPPA +rb)

Indonesia Tolak Kekerasan Pada Anak

193 Views

Sorong-Papua,gardaindonesia.id – Beberapa waktu lalu, kabar duka menyelimuti daerah Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Setelah ditemukannya seorang anak perempuan berinisal “S” (8 tahun) pada Jumat/13 Juli 2018 lalu dalam kondisi meninggal dunia, setelah hilang selama 2 hari.

“S” yang dilaporkan hilang oleh orangtuanya ditemukan dalam keadaan menggenaskan di hutan sekitar tempat tinggalnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise didampingi Kapolres Sorong Selatan, AKBP Romylus Tamtelahitu saat konferensi pers, Jumat/20 Juli 2018, menyampaikan kesedihan sekaligus kekecewaannya atas kejadian tersebut.

“Saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sungguh sangat menyayangkan harus ada lagi anak perempuan di tanah papua yang meregang nyawa dengan tidak wajar,” ujar Menteri Yohana.

“Saya mengecam kejadian ini dan meminta kepada para aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini hingga selesai agar “S” mendapatkan keadilan,” tegasnya lagi.

Menteri Yohana juga menyampaikan ucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya, kepada kedua orangtua korban atas kehilangan putri semata wayang mereka.

Kedatangan Menteri Yohana ke Sorong, Papua Barat dalam rangka agenda Diplomatik Tour 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 19-21 Juli 2018. Kegiatan yang mengikutsertakan perwakilan lebih dari 20 negara ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam hal perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, khususnya wilayah Papua.

“Saya mau membuktikan bahwa Indonesia tidak mentolerir kekerasan terhadap anak dan negara hadir hingga ke ujung Indonesia untuk melindungi anak,” tegas Menteri Yohana.

Memberikan perlindungan bagi anak, bukan hanya urusan Pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab dari setiap individu.

Sebab anak adalah aset Negara.

Pemerintah juga telah berupaya memperkuat kebijakan dan pemberatan hukuman, melalui Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak.

“Kepada seluruh masyarakat dimana pun berada, mari kita tingkatkan kepekaan dan kepedulian kita untuk memperhatikan dan melindungi anak-anak yang ada disekitar kita,” ajak Menteri Yohana. (*/PM PPPA +rb)

957 Bacaleg DPRD Prov Mendaftar, Hasil Penilaian KPU 21 Juli 2018

129 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Sejak KPU Prov NTT membuka pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari 4-17 Juli 2018, telah terdaftar 957 Bacaleg dari 16 Partai Politik. Adapun 16 Partai Politik yang mendaftarkan Bacaleg yakni Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, PSI, Perindo,Demokrat, Hanura, PDIP, PKPI, Golkar, Berkarya, PPP, PKS, Berkarya dan Partai Bulan Bintang.

Dari 957 Bacaleg, kuota perempuan telah memenuhi syarat mencapai 36% yakni 349 Bacaleg dan Sisanya Bacaleg laki laki mencapai 608 orang.

Saat ini KPU NTT sedang melakukan verifikasi dan penilaian keabsahan administrasi semua bacaleg. Komisioner KPU NTT Yosafat Koli, melalui pesan Whatsapp,Rabu/18 Juli 2018, menyatakan, “Ini baru data yang diajukan, masih diteliti keabsahan dokumenya, dengan penilaian MS (memenuhi syarat) dan BMS (belum memenuhi syarat) “.

Jika diperlukan perbaikan administrasi, Ini mekanismenya:

Pertama, Balon yang telah MS tidak boleh diganti

Kedua, Tidak boleh mengganti nomor urut

Ketiga, Balon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) bisa diganti oleh parpol

Keempat, Tidak boleh menambah balon, khusus dalam dapil yang tidak diusulkan saat pengajuan kemarin

Lebih lanjut Yosafat Koli menyampaikan bahwa hasil penilaian akan disampaikan kepada parpol paling lambat Sabtu/ 21 Juli 2018.

Masa Perbaikan Administrasi 22-31 Juli 2018 

Disamping itu, Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe menyampaikan bahwa 16 partai yang telah mendaftarkan bacalegnya, sudah memperoleh surat tanda terima sehingga sah.

“KPU NTT menerima dokumennya, jika ada yang dokumen yang kurang maka akan dilakukan perbaikan selama masa perbaikan dari tanggal 22-31 Juli,” jelas Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, usai menyerahkan surat tanda terima daftar dari partai-partai politik. (+rb)

Pj Gubernur NTT: Hentikan Status NTT Sebagai Sumber Human Trafficking

253 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Penjabat Gubernur NTT, Robert Simbolon saat acara ramah tamah bersama Pimpinan Perangkat Daerah NTT dan Awak Media di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Rabu/18 Juli 2018 siang, menyampaikan keinginannya untuk dapat menghentikan status NTT sebagai sumber Human Trafficking.

Penjelasan tersebut disampaikan terkait adanya pertanyaan wartawan tentang status NTT sebagai penyumbang terbesar Human Trafficking yangmana hingga saat ini, NTT kerap mendapat “Kado” para jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Meski hanya menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTT untuk jangka waktu 2 (bulan) kedepan hingga Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Periode 2018-2023 Viktor B Laiskodat dan Josef Nae Soi pada September mendatang, Pj Gubernur ini punya beberapa rencana kerja salah satunya memperkuat beberapa Balai Latihan Kerja (BLK), seperti yang dibangun pemerintah namun belum berjalan maksimal seperti di Alor dan Tambolaka.

Menjawab pertanyaan wartawan, Robert Simbolon memanggil Kepala Nakertrans NTT, Bruno Kupok untuk ikut memperhatikan tentang Tenaga Kerja dan Human Trafficking.

“Saya tahu bahwa TKI kita dikirim tanpa dokumen. Kita harus pikirkan kemudahan bagi para TKI tersebut, seperti pemeriksaan Kesehatan bagi para TKI yang tinggal di Sumba yangmana harus memeriksakan Kesehatan di Kupang “,ungkap Pejabat Deputi PLBN yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Penjabat Gubernur NTT dan dilantik oleh Mendagri Tahjo Kumolo pada Selasa/17 Juli 2018.

Salah satu angan saya, tegas Robert “Bagaimana menghentikan status NTT sebagai sumber utama Human Trafficking, paling tidak semangat dulu yang kita bangun!“.

Jelas Robert Simbolon, “Saya akrab sekali menjadi bagian dari pengirim jenazah TKI, karena kasus kasus tersebut diselesaikan menggunakan jalur perbatasan. Saya sebagai pejabat yang mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) “

“Tadi malam saya sudah berdiskusi dengan tim Kementrian Ketenagakerjaan salah seorang Staff Khusus Kemenaker. Banyak hal yang harus dibenahi untuk membantu berfungsinya sistem tata kelola ketenagakerjaan dengan merevitalisasi (menghidupkan kembali) Sistem Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) yang lebih baik terkait dengan rekrutmen dan pengiriman TKI“, pungkas Robert Simbolon. (+rb)

Pemkot Kupang Teken MoU dengan Nippon Koei Co Menuju Kupang Smart City

245 Views

Kota Kupang, gardaindonesia.id – Sebagai Persiapan dini Kota Kupang Menuju The Smart City, Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH selaku Pemerintah Kota Kupang dan Mr. Tomonori Kimura dari Perusahaan Nippon Koei Co., Ltd yang mewakili Pemerintah Jepang dalam hal pengembangan Kota Kupang baik dari sarana dan prasarana.

Bertempat di Ruang Rapat Garuda, Lantai 2 Kantor Walikota Kupang, Jalan S. K. Lerik Nomor 1, Kelapa Lima, Kota Kupang pada hari Rabu/18 Juli 2018 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)

Tertuang dalam MoU tersebut, Pemkot Kupang bersedia menyiapkan ijin, jaminan keamanan investasi kepada pihak dari Pemerintah Jepang, sedangkan dari pihak Mr. Tomonori Kimura (Nippon Koei Co., Ltd) berjanji akan menyiapkan master plan pembangunan Kota Kupang sebagai Smart City serta mengusahakan teknologi dalam bidang penyediaan listrik, pertanian dan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang.

Pertimbangan yang mendasari adanya penandatanganan MoU tersebut antara lain mengingat potensi pengembangan Kota Kupang baik dari sarana dan prasarana, para pihak sepakat untuk berinisiatif merencanakan pengembangan Kota Kupang melalui kerja sama.

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam proyek yang bertajuk Proyek Kupang Jepang, dengan maksud dan tujuan diantaranya :

Pertama, Membuat masterplan yang baik untuk penataan ruang di Kota Kupang, penyediaan listrik dan air bersih serta lahan pertanian.

Kedua, Mendirikan perusahaan kerjasama serta mempersiapkan teknologi untuk pengembangan dan operasional.

Ketiga, Menyiapkan konsultasi dan membantu Pemerintah Kota Kupang dalam mengatasi masalah perkotaan.

Keempat, Mendorong dan mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan mengembangkan sumber energi ramah lingkungan untuk menyelamatkan bumi dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

Dalam nota kesepahaman tersebut kedua pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut 

Pertama, Pemerintah Kota Kupang sebagai pihak pertama sepakat dan setuju untuk bekerja sama dengan pihak Pemerintah Jepang dan pihak Pemerintah Jepang bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang dalam investasi dan pengembangan teknologi proyek di Kota Kupang

Kedua, Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menggunakan teknologi terbaik yang dapat diterapkan di Kota Kupang termasuk pengembangan teknologi.

Ketiga, Dalam perjanjian yang disetujui dan disepakati, kedua belah pihak telah menyelesaikan penelitian dan studi kelayakan proyek melalui berbagai analisis dan evaluasi.

Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing antara lain :
Pemerintah Kota Kupang selaku Pihak Pertama, Mengidentifikasi lokasi pengembangan Kota Kupang menjadi kota pintar (Smart City), Perizinan yang disyaratkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Memastikan keamanan berinvestasi bagi pihak Pemerintah Jepang, Memastikan bahwa proyek yang akan dilakukan oleh Pihak Pemerintah jepang aman dari sengketa atau masalah dari pihak lain, Menyiapkan kerja sama dengan perusahaan lokal dengan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan proyek

Sedangkan Pemerintah Jepang (Mr. Tomonori Kimura / Perusahaan Nippon Koei Co., Ltd) sebagai pihak kedua berkewajiban: Menyiapkan rencana pengembangan proyek lengkap termasuk rencana bisnis untuk pembiayaan proyek, Mencari paten, menggunakan hak dan/atau lisensi teknologi untuk digunakan di Indonesia, Mencari potensi pasar, pembeli dan jaringan distribusi produksi, menyiapkan tim untuk instalasi, sistem terintegrasi dan uji coba dari proyek, mengusahakan manajemen proyek untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan proyek.

Nota kesepahaman tersebut berlaku hingga 1 (satu) tahun dan efektif sejak tanggal penandatanganan serta dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya jika kedua belah pihak tidak menyepakati isi perjanjian karena alasan apapun.

Walikota Kupang, DR. Jefri Riwu Kore berharap Pemkot Kupang lebih diuntungkan melalui kesepakatan ini dan nantinya kerjasama akan menandai dimulainya Pembangunan Kota Kupang sebagai Smart City dan diharapkan pariwisata Kota Kupang dapat lebih berkembang lebih pesat untuk kemajuan Kota Kupang dan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.

Ketika Ditanya oleh awak media apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Jepang melirik Kota Kupang sebagai tempat untuk berinvestasi, Mr. Tomonori Kimura yang didampingi para koleganya antara lain Mr. Masaru Ishikawa dan Mr. Sokhom Seng, menjawab bahwa pihaknya melihat perkembangan Kota Kupang sebagai destinasi wisata karena potensi masyarakat, sosial budaya serta keindahan alamnya serta sebagai tempat singgah menuju destinasi wisata lain di wilayah Nusa Tenggara Timur, menjanjikan iklim berinvestasi yang kondusif sehingga pihaknya memandang baik untuk menjalin kerjasama dengan Pemkot Kupang. (*/humas+rb)