PPP Bukan Partai Milik Islam, Djainudin Lonek: Berlaku Juga di NTT

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTT masa bakti 2022—2026, Djainudin Lonek, S.H., M.H. kepada awak media pada Sabtu malam, 29 Mei 2021 di Restoran Titi Hena; mengungkapkan bahwa musyawarah wilayah (Muswil) IX PPP NTT yang diikuti pengurus DPW dan DPC dari 22 kabupaten/kota bersepakat untuk mengamanatkan dirinya untuk kembali menakhodai Partai Berlambang Ka’bah tersebut.

Sebagai anggota formatur pemilihan pengurus DPW PPP NTT, terang Djainudin Lonek, dirinya berharap jika DPP PPP mengeluarkan surat keputusan (SK), maka akan segera menyelenggarakan musyawarah cabang (Muscab) berdasarkan region seperti wilayah daratan Timor di satu lokasi, daratan Flores dua lokasi, dan Sumba satu region. “Secara otomatis saya menjadi formatur, ketua formatur dari DPP dan 5 orang dari dewan pimpinan cabang,” ucapnya.

Ke depan, urai anggota DPRD Kota Kupang 3 (tiga) periode ini menginginkan agar teman-teman dalam musyawarah cabang tak hanya memiliki ketua, namun melakukan pendalaman program, evaluasi program, dan melakukan kerja-kerja elektoral agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

“Contohnya, saya telah tiga kali terpilih sebagai anggota DPRD dengan partai yang dilihat secara skeptis. Di kepemimpinan saya, PPP bukan hanya milik umat Islam, namun milik seluruh rakyat NTT. Apa pun suku, agama, bisa menjadi bagian dari PPP dengan menjadi anggota DPRD atau calon Kepala Daerah,” tegas Djaunudin Lonek sembari menegaskan bahwa image PPP itu eksklusif hanya milik kelompok Islam itu salah.

Karena, imbuh Djainudin Lonek, sejak PPP berdiri pada 5 Januari 1973 hingga saat ini, melakukan evaluasi dan bekerja membangun bangsa tidak hanya untuk satu agama tetapi secara keseluruhan untuk Bangsa Indonesia. “Saya berharap di setiap cabang di NTT seperti itu dan dalam perekrutan ketua atau pengurus berdasarkan kearifan lokal atau local wisdom. Misalnya di daerah mayoritas saudara-saudara saya dari Katolik maka yang harus pimpin dari Katolik, begitu pun di Rote harus Protestan, dan di Alor Islam cukup banyak ya harus Islam, ya kita lakukan karena partai ini milik kita bersama,” tegasnya.

Djaenudin Lonek juga menekankan kerja elektoral menjadi hal terpenting untuk menggerakkan roda organisasi dan memperoleh kursi di DPRD Kota, Kabupaten, bahkan DPRD Provinsi.

Di samping itu, tandas Ketua PPP NTT, telah melakukan test case seperti Dominggus Dama dapat menjadi anggota DPR Dapil Sumba. “Mengapa Lembata, Flores Timur, dan Alor yang selama ini menjadi lumbung PPP tidak dapat,” tanyanya seraya menjabarkan bisa saja kesalahan partai atau lemahnya penetrasi kandidat calon anggota DPRD dan akan mengaderkan calon dari jauh hari dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para calon.

Penulis, foto dan editor (+roni banase)