Arsip Tag: kekayaan intelektual komunal

Lestari Tenun Belu, Kumham NTT & Pemda Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal

40 Views

Belu–NTT, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu menghelat workshop ‘temu wicara’ promosi dan diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemda dan masyarakat Kabupaten Belu tentang urgensi pendaftaran indikasi geografis (IG) Tenun Ikat Belu serta mendorong revisi dokumen deskripsi IG, dibuka oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu, Drs. Nikolaus Umbu K. Birri, M.M.

Drs. Nikolaus Umbu K. Birri, M.M. mengatakan, kekayaan intelektual manusia telah menghasilkan berbagai macam karya yang memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai karya hasil pemikiran atau kecerdasan manusia sebagai kekayaan intelektual tentunya memiliki nilai dan manfaat ekonomis, sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial. Untuk itu, setiap hasil karya dari kekayaan intelektual baik secara individual maupun kelompok perlu dihormati, dihargai dan mendapat perlindungan guna menjamin keberlanjutan atas hasil karya tersebut.

“Hasil karya kekayaan intelektual di Kabupaten Belu memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri. Contohnya, kain tenun yang sudah digiatkan di beberapa tempat oleh ibu–ibu Dekranasda. Tahun depan, jika tidak ada halangan, kita bisa membuka tempat–tempat giat baru yang tentunya harus disertai perda dan akta notaris,” ucapnya.

Nikolaus Umbu yang juga adalah Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu menuturkan, setiap hasil karya dari kekayaan intelektual baik komunal/kelompok maupun individual seperti ritual budaya, tari–tarian dan tenunan tradisional yang memiliki corak serta karakteristik khusus akibat pengaruh lingkungan geografis, perlu dilestarikan.

“Kita ketahui bahwa, tais dan tenun ikat Belu telah memiliki reputasi dan karakteristik yang cukup dikenal, baik secara regional, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, kekayaan–kekayaan intelektual itu sudah seharusnya dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan, baik oleh pemda maupun masyarakat umum sehingga mendatangkan keuntungan, baik dari segi ekonomis maupun sosial budaya bagi masyarakat Kabupaten Belu, ”tandas Niko Umbu.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Arvan Faiz  Muhlizi, SH.,M.H. mengatakan potensi kekayaan intelektual yang ada di NTT sangat luar biasa. Kekayaan –kekayaan akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendorong dan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk menginisiasi produk perda yang juga mendukung upaya kekayaan intelektual. Di beberapa kabupaten, ada yang sudah mencantumkan tentang perda terkait dengan penyelenggaraan kekayaan intelektual dan dihubungkan dengan pariwisata daerah ,” terang Kadiv. Pelayanan Hukum.

Adapun narasumber dalam kegiatan workshop promosi dan diseminasi KIK. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi, SH.,M.H dengan materi perlindungan KIK, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li, S.H., M.Hum. membawakan materi pengenalan KIK, dan Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Laurensius Lusi Kleden, S.T. dengan materi peran pemerintah Provinsi NTT dalam upaya perlindungan produk IG tenun tradisional. Kegiatan dipandu oleh sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Yasinta Rinjani Bria, A.Pi, M.Si.

Turut hadir Kadis Pariwisata Kabupaten Belu,  Fredrikus L. Bere Mau, ST, Ketua Dekranasda Kabupaten Belu, Ny. Dra. Freny Indriani Yanuarika dan Wakil Ketua, Ny. Rinawati Br. Perangin Angin, SE., M.M. bersama pengurus, para pemerhati tenun Belu, para pengrajin dan pengusaha tenun Belu, serta masyarakat Kabupaten Belu. (*)

Berita + foto: (*/Kominfobelu – Frans Leki)

Editor: Herminus Halek

Kumham & Dekranasda NTT Diseminasi MPIG Tenun Tradisional Sumba Barat Daya

200 Views

Sumba Barat Daya, Garda Indonesia | Kolaborasi dan sinergi Dekranasda Provinsi NTT dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) melakukan diseminasi dan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal (KIK) di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kakanwil Kumham NTT, Marciana Dominika Jone mendukung penuh upaya pemerintah daerah dengan hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pembentukan Kelompok MPIG Tenun Tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Selasa, 12 Oktober 2021 di aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya.

Hadir pada kesempatan itu Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, LSM, para Ketua Sanggar dan Pengrajin Tenun.

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Marthen Christian Taka mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham NTT bersama Dekranasda Provinsi NTT atas upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual khususnya pembentukan MPIG Tenun Tradisional.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah perlindungan terhadap setiap hasil tenun. “Kalau diilhami secara budaya, melalui tenun ikat sebenarnya kita diajarkan sejarah, dilihat dari karakteristik motif tenunan menggambarkan mengenai siapa kami sebenarnya,” ujar Marthen

Setiap tenunan yang dihasilkan, imbuh Marthen, merupakan buah tangan para penenun yang luar biasa yang menuangkan ide kreatifnya tanpa meninggalkan unsur budaya di dalamnya. “Ibarat penenun itu seperti seniman yang menjaga kualitas karya ciptaannya,” alasnya.

Untuk itu, tekan Wabup Sumba Barat Daya ini, tenun ikat perlu dilindungi dengan dilakukan pendaftaran. Selain memberikan legitimasi secara hukum, tujuan perlindungan IG tenun ikat akan memberikan peningkatan ekonomi dan pariwisata budaya Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pembentukan MPIG, tandas Wabup SBD, adalah langka awal untuk memberikan manfaat dan pengembangan potensi produk IG yang ada dan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten SBD akan berkomitmen untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual.

“Untuk itu diharapkan kelompok MPIG yang akan dibentuk dapat bekerja secara baik,” tutup Wabup Marthen Christian Taka.

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone saat mengawali materinya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT, Ketua dan Wakil Ketua Dekranasda Provinsi NTT yang sangat peduli akan perlindungan KIK di Provinsi NTT.

Wujud dari kepedulian tersebut, lanjut Merci Jone sapaan akrabnya, Dekranasda Provinsi NTT menginisiasi pembentukan MPIG Tenun Tradisional Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Merci juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten SBD dan Dekranasda Kabupaten SBD yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

Suasana Sosialisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pembentukan Kelompok MPIG Tenun Tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Selasa, 12 Oktober 2021 di aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya

Merci Jone menjelaskan pengenalan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal. Kabupaten SBD memiliki banyak potensi KIK misalnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), dan Indikasi Geografis, serta Tenun Ikat yang memiliki motif yang indah.

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, jelas Merci Jone, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Ia mengatakan, Indonesia secara umum memiliki kekayaan Indikasi yang sangat besar. Lebih dari 200 potensi Indikasi Geografis di Indonesia, namun baru sedikit yang telah terdaftar. Khusus di NTT, terdapat 9 Indikasi Geografis yang sudah mendapat sertifikat IG dan 8 lainnya dalam proses pendaftaran, dan untuk Kabupaten SBD memiliki banyak sekali potensi kekayaan intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal yang harus dilindungi.

“Tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah, menjaga kelestarian budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas daerah,” jelas Merci Jone.

Menurutnya, indikasi geografis perlu dilindungi karena merupakan tanda pengenal dan sebagai indikator kualitas produk yang dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Indikasi Geografis juga memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keorisinalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. Serta IG merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Merci Jone juga menjelaskan, dalam permohonan IG hanya dapat dimohonkan oleh pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat yang pada umunya dikenal dengan masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Kelembagaan Masyarakat ini dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan anggota, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, membuat program kerja, memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan akses permodalan, memberikan advokasi bagi anggota MPIG serta mengawasi proses produksi dan peredaran produk IG.

Salah satu syarat utama untuk mendapatkan pengakuan Indikasi Geografis tersebut adalah terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). MPIG tersebut akan berperan untuk mengembangkan dan membina kegiatan anggota MPIG, menjalin kerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait, memberikan advokasi bagi anggota MPIG, membuat program kerja, administrasi kelembagaan dan keuangan yang teratur, memfasilitasi anggota MPIG untuk mendapatkan akses permodalan, serta mengawasi proses produksi dan peredaran produk IG.

Adapun persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh pemohon untuk pengajuan permohonan IG, jelas Merci, berupa softcopy dokumen deskripsi, surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, abstrak/ringkasan terkait produk IG yang dimohonkan, label/logo indikasi geografis, bukti pembayaran tarif melalui Simpaki Rp.500.000 sesuai dengan PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019).

“Bagi pemerintah daerah, pendaftaran IG memberikan peningkatan ekonomi, melindungi nama-nama produk lokal yang unik dari pelanggaran, meningkatkan harga produk di pasaran, meningkatkan citra daerah, serta membuka lapangan kerja, agrowisata, dan pelestarian tanah,” jelas Merci Jone.

Keberlanjutan MPIG sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Di antaranya memfasilitasi pembentukan peraturan daerah, pemenuhan sarana prasarana, dan peningkatan SDM bagi anggota MPIG. Oleh karena itu, Merci Jone sangat mengharapkan pemerintah daerah dan DPRD menginisiasi kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang “Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual”. (*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT)

Editor (+roni banase)

Kumham NTT & Unika Santu Paulus Ruteng Diseminasi Kekayaan Intelektual

57 Views

Ruteng, Garda Indonesia | Menindaklanjuti perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dan Universitas Katolik (UNIKA) Indonesia Santu Paulus Ruteng, dilaksanakan Workshop ‘temu wicara’ Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual, bertempat di aula Kampus Unika Santu Paulus Ruteng pada Jumat, 24 September 2021.

Temu wicara yang dihadiri oleh 40 orang Civitas Akademik ini diawali pembacaan laporan ketua panitia oleh Kasubdit Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dientje Elensia Bule Logo, dan kemudian dibuka oleh Wakil Rektor I, Dr. Fransiska Widyawati.

Temu wicara ini menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi, Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li dan Kepala UPT Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering Kepulauan (Akademisi dan Inventor Pemegang Hak Paten atas beberapa Invensi), Prof. Dr.Ir. I Nyoman Widiartha Mahayasa, serta dipandu oleh moderator, Rudolf Ngalu, yang merupakan Dosen Unika Santu Paulus Ruteng.

Wakil Rektor I Unika Santu Paulus Ruteng, Dr. Fransiska Widyawati sangat merasa bangga dan bahagia atas kerja sama dan kunjungan dari Kanwil Kemenkumham NTT serta menekankan pentingnya mengikuti workshop ini kepada para peserta. Ia mengatakan sekiranya Unika Santu Paulus Ruteng dapat menjadi pionir untuk menyosialisasikan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan menjadi pelopor untuk membantu masyarakat mengajukan kekayaan komunal terutama di wilayah Ruteng dan Manggarai.

“Semoga ini menjadi langkah awal bagi Civitas Akademika semua untuk menghasilkan karya Intelektual yang tinggi,” ucapnya.

Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li saat memaparkan materi pengenalan kekayaan intelektual

Temu wicara dilanjutkan dengan penyampaian materi Pengenalan Kekayaan Intelektual Komunal oleh Arfan Faiz Muhlizi yang menjelaskan secara garis besar tentang konsep pokok Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan hasil olah pikir dari kemampuan intelektual seseorang untuk menghasilkan suatu karya atau benda dan produk yang bermanfaat bagi manusia.

Disampaikan Arfan Faiz Muhlizi bahwa dilihat dari aspek kepemilikan, kekayaan intelektual dibagi menjadi dua yaitu kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Kekayaan Intelektual Personal terdiri dari Paten, Cipta, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, serta Perlindungan Varietas Tanaman. Sementara kekayaan intelektual komunal terdiri dari EBT, Pengetahuan Tradisional, Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik, Hak Cipta dan Hak Terkait, serta Hak Milik Industri.

Menurutnya, Potensi Kekayaan Intelektual di Nusa Tenggara Timur sangat luar biasa, terutama Kekayaan Intelektual Komunal. Oleh karena itu, Arfan berharap bahwa Perguruan Tinggi, khususnya Unika Santu Paulus perlu memberikan perhatian tidak saja terhadap pengembangan Kekayaan Intelektual yang bersifat personal, tetapi juga yang bersifat komunal.

Untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya kekayaan intelektual, imbuh Arfan, tentunya ada langkah yang harus diambil, dimulai dari pendaftaran dan atau pencatatan yang menghasilkan bukti berupa sertifikat dan atau surat pencatatan, di mana bukti tersebut menyatakan kepemilikan kita terhadap suatu karya kekayaan intelektual. Sehingga apabila terjadi pencurian atau pembajakan dari negara lain, kita bisa menggugat dan menolak bahwa ini bukan milik mereka karena sudah mendapat perlindungan hukum.

Peserta temu wicara aktif melontarkan pertanyaan terkait kekayaan intelektual

Selanjutnya selaku narasumber kedua, Erni Mamo Li menyampaikan materi terkait pengenalan kekayaan intelektual. Diawali dengan menjelaskan bahwa dengan adanya hak cipta dan hak-hak industri yang terdiri dari merek, paten, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang itu merupakan hak-hak kekayaan intelektual yang bersifat personal.

Menurutnya, merek memang dibutuhkan dalam sebuah produk karena memberi peluang pasar yang sangat baik, selain dari sisi pemasaran dengan adanya merek membuat produk kita menjadi dikenal oleh orang lain.

Sementara itu, narasumber ketiga Prof. Dr.Ir. I Nyoman Widiartha Mahayasa, menjelaskan materi khusus tentang Paten. Ia menjabarkan tentang Paten dan Paten sederhana. Paten sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (inventor) atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pada akhir workshop, antusiasme para peserta terlihat jelas pada sesi tanya jawab di mana peserta mendiskusikan berbagai isu, berkonsultasi, dan turut mengapresiasi berjalannya workshop ini.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

Kemenkumham NTT Bantu Pemda Manggarai Bentuk MPIG Tenun Songke

236 Views

Manggarai, Garda Indonesia | Kepala Kantor wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pembentukan Kelompok MPIG Tenun Tradisional di Kabupaten Manggarai, Selasa 31 Agustus 2021.

Terselenggaranya sosialisasi ini merupakan hasil kerja sama antara Dekranasda Provinsi NTT dan Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yang berlangsung di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Dekranasda Kabupaten Manggarai, Aparatur pemerintah Kabupaten Manggarai, LSM dan para pengrajin Tenun Songke Manggarai.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham NTT bersama Dekranasda Provinsi NTT atas upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual khususnya pembentukan MPIG Tenun Tradisional.

Mengawali penyampaian materi, Marciana menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT serta Ketua dan Wakil ketua Dekranasda Provinsi NTT yang sangat peduli akan perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) di Provinsi NTT. Wujud dari kepedulian tersebut, Dekranasda Provinsi NTT menginisiasi pembentukan MPIG Tenun Tradisional Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Dekranasda Kabupaten Manggarai yang memfasilitasi kegiatan ini.

Marciana Jone menjelaskan pengenalan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal. Kabupaten Manggarai memiliki banyak potensi KIK misalnya EBT, PT, dan Indikasi Geografis, ia mencontohkan Tarian Caci, Ritual Adat Penti, Rumah Adat Mbaru Niang dan alat musik gendang yang terbuat dari kulit manusia yang berada di Desa Todo. Selain Kopi Arabika dan Robusta Kabupaten Manggarai memiliki banyak potensi Indikasi Geografis misalnya Vanili, Kakao, Durian, serta Tenun Songke yang memiliki motif indah.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone saat menyampaikan tentang kekayaan intelektual komunal (KIK)

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Indikasi Geografis (IG) adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah, menjaga kelestarian budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas daerah.

Indikasi geografis perlu dilindungi karena merupakan tanda pengenal dan sebagai indikator kualitas produk yang dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Indikasi Geografis juga memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena orisinal dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain serta IG merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Marci juga menjelaskan dalam permohonan IG hanya dapat dimohonkan oleh Pemerintah Daerah dan kelembagaan masyarakat yang pada umunya dikenal dengan masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Kelembagaan Masyarakat ini dibentuk atas dsar Surat Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan anggota, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, membuat program kerja, memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan akses permodalan, memberikan advokasi bagi anggota MPIG serta mengawasi proses produksi dan peredaran produk IG.

Bagi pemerintah daerah, pendaftaran IG memberikan peningkatan ekonomi, melindungi nama-nama produk lokal yang unik dari pelanggaran, meningkatkan harga produk di pasaran, meningkatkan citra daerah, serta membuka lapangan kerja, agrowisata, dan pelestarian tanah.

Keberlanjutan MPIG sangat membutuhkan peran Pemerintah Daerah di antaranya memfasilitasi pembentukan peraturan daerah, pemenuhan sarana prasarana, dan peningkatan SDM bagi anggota MPIG.
Oleh karena itu, Marsiana sangat mengharapkan pemerintah daerah dan DPRD menginisiasi kebijakan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual.

Marciana Dominika Jone (kanan) bersama Bupati Manggarai, Herybertus Nabit saat sosialisasi MPIG Tenun Tradisional

Usai menyampaikan materi, Marciana menjadi fasilitator dalam pembentukan struktur organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Songke Manggarai.

Bupati Herybertus Nabit menyampaikan bahwa Kabupaten Manggarai memiliki banyak sekali potensi kekayaan intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal misalnya Tarian Caci dan Ritual-ritual adat lainnya. Produk Indikasi geografis yang telah terdaftar asal Kabupaten Manggarai adalah Kopi Arabika dan Kopi Robusta Flores Manggarai.

“Tidak menutup kemungkinan masih banyak potensi-potensi kekayaan intelektual yang ada untuk dilindungi ke depannya,” ujar Bupati Herybertus.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintahan saat ini, ungkap Bupati Herybertus, adalah perlindungan terhadap setiap hasil tenun. “Kalau diilhami secara budaya, melalui tenun ikat sebenarnya kita diajarkan sejarah, dilihat dari karakteristik motif tenunan menggambarkan mengenai siapa kami sebenarnya,” jelasnya.

Ditambah lagi setiap tenunan yang dihasilkan merupakan buah tangan para penenun yang luar biasa yang menuangkan ide kreatifnya tanpa meninggalkan unsur budaya. “Ibarat penenun itu seperti seniman yang menjaga kualitas karya ciptaannya,” urai Bupati Herybertus.

Untuk itu, tenun ikat perlu dilindungi dengan dilakukan pendaftaran. Selain memberikan legitimasi secara hukum, tujuan perlindungan IG tenun ikat akan memberikan peningkatan ekonomi dan pariwisata budaya Kabupaten Manggarai.

Melalui kesempatan yang baik ini, Bupati mengatakan pengurusan pembentukan MPIG adalah langka awal, untuk memberikan manfaat dan pengembangan potensi produk IG yang ada. Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai akan berkomitmen untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual.

“Untuk itu diharapkan kelompok MPIG yang akan dibentuk dapat bekerja secara baik,” tutup Heri.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

Delapan Kabupaten di NTT Catat 58 Kekayaan Intelektual Komunal

787 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Mencatat warisan budaya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh perlindungan hukum secara defensif. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

“Dari sisi teknis pelayanan hukum, Kekayaan Intelektual tersebut dikatakan sudah mempunyai perlindungan hukum ketika telah didaftarkan,” terang Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone, S.H. dalam pers conference akhir tahun bersama wartawan pada Senin, 21 Desember 2020.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, terang Kakanwil Kemenkumham perempuan pertama tersebut, termasuk provinsi yang memiliki banyak potensi indikasi geografis, namun belum semua kabupaten dari 21 kabupaten yang mencatat Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal. “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah NTT yang telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual baik personal dan komunal,” ujar Merci.

Dari kabupaten yang ada, imbuh Merci, Pemda NTT pada tahun 2018 bersama Kemenkumham Provinsi NTT melakukan pendampingan di 8 (delapan) kabupaten agar tenun ikat yang ada dapat dilindungi. “Kabupaten tersebut adalah Flores Timur, Sumba Timur, Alor, Malaka, Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), dan Nagekeo,” terangnya sembari menyampaikan bahwa saat ini sedang berproses dan mudah-mudahan di awal tahun 2021 dapat memperoleh sertifikat indikasi geografis khusus tenun ikat.

Khusus Kekayaan Intelektual Personal, ungkap Merci Jone, dukungan datang dari Bank NTT. “Bank NTT selalu berkomunikasi dengan Kemenkumham untuk melakukan percepatan pelayanan perlindungan Kekayaan Intelektual Personal seperti merek dan sebagainya khusus untuk kelompok UMKM,” ungkapnya seraya mengucapkan terima kasih kepada Bank NTT.

Adapun 8 (delapan) kabupaten yang telah mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunal di antaranya :

  1. Kabupaten Ngada berupa Tarian Ja’I, Ritual Wete Muri, Upacara Reba, Tinju Tradisional Sagi, Permainan Tradisional Wela Maka, Permainan Ketangkasan Larik, Simbol Leluhur Ngadhu Bhaga, Alat Musik Tradisional Bombardoom, Kampung Adat Bena, Penangkapan Ikat Tradisional Logang, Pengetahuan Tibo / Nujum, Kerajinan Gerabah “Bhogi” dan Satwa Endemic “Mbou”.
  2. Kabupaten Sabu Raijua berupa Tari Pe Do’a, Tarian Ledo / Lendo Hawu, Alat Musik Ketadu Mara, Alat Musik Ketadu Haba, Ritual Tangi Pali, Seni Beladiri Peluru Hawu.
  3. Kabupaten Sumba Barat berupa Tarian Kataga, Ritual Adat Tarik Batu Kubur, Tinju Tradisional Pajurra, Parang Katopo, Pernikahan Adat Sumba, Upacara Kematian dan Penguburan, Ritual Rawina Uma, Busana Adat Pria Sumba Barat, dan Busana Adat Wanita Sumba Barat.
  4. Kabupaten Belu berupa Tarian Tei Ipi Lete, Tarian Tebe, Tarian Plai, Tarian Asuen, Tarian Likurai, Tarian Tei Gubul Hiliq, Upacara Adat Lakumerin, dan Teater Ta Ulu Kutubaba Duasale.
  5. Kabupaten Alor berupa Tarian Lego-lego, Prosesi Adat Ela Ma, dan Ritual Ala Baloe.
  6. Kabupaten Ende berupa Tarian Gawi dan Ritual Pati Ka Du’a Bapu Ata Mata.
  7. Kabupaten Nagekeo berupa Alat Musik Go Laba dan Pengetahuan Tradisional Tua Bha.
  8. Kabupaten Sikka berupa Tarian Bebing, Makanan Tradisional Bola Plagar, Barase, Lepa; Pengobatan Tradisional Hu’i Uwon,  Molan, Remong; Pengetahuan Tradisional Tua / Moke, Kuwu; Ritual Logu Senhor,  Legen Alan, Huler Wair; Upacara Adat Gren Mahe, Alat Musik Tradisional Gong Waning, dan Pakaian Tradisional “Labu Gete”.

Penulis, editor dan foto (+roni banase)

Tak Semua Pemda di NTT Respons Informasi Kekayaan Intelektual

387 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali kekayaan khas produk daerah NTT yang memang benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang sangat besar dari merek suatu barang atau jasa dan indikasi geografis suatu daerah seperti dampak perlindungan hukum dan dampak ekonomis.

“Indikasi geografis ini sangat bermanfaat dan penting untuk dilindungi karena memperjelas identifikasi produk, menetapkan standar produksi, menghindari praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen, dan menjamin kualitas produk,” jelas Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone dalam sesi dialog interaktif yang disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Kupang pada Kamis pagi, 11 Juni 2020.

Dialog yang berdurasi 1 jam ini (pukul 09.00—10.00 WITA) membahas mengenai Pengenalan Merek dan Indikasi Geografis dalam rangka menyebarluaskan informasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

Mercy Jone, sapaan akrab dari Kakanwil perempuan pertama di lingkup Kemenkumham Provinsi NTT ini didampingi oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yakni Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li dan Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dientje Bule Logo.

Menurut Mercy, reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat apabila indikasi geografis tersebut sudah didaftarkan, misalnya Kopi Bajawa, Vanili Alor dan Tenun Ikat Sikka yang sudah didaftarkan untuk mendapat perlindungan secara hukum. “Walaupun harganya tinggi, tapi konsumen akan tetap membelinya karena tahu bahwa kualitasnya terjamin, itulah pentingnya pendaftaran indikasi geografis,” ungkapnya.

Ada pun indikasi geografis yang berada di Provinsi NTT dan sudah didaftarkan sekitar 8 antara lain 2 tenun ikat dan 6 lainnya merupakan komoditi pertanian, yakni Kopi Manggarai dan Jeruk Keprok Soe. Sedangkan untuk merek, sudah ada sekitar 30-an, contohnya Roti Borneo dan Beras Nona Kupang dan lagu Gemu Famire yang sudah memiliki hak cipta.

Selain Indikasi Geografis, imbuh Mercy, Merek yang termasuk kekayaan Intelektual personal dapat didaftar adalah individu/perseorangan, sedangkan Indikasi Geografis yang termasuk Kekayaan Intelektual Komunal harus didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

“Ketika dilihat dari sisi teknis pelayanan hukum, Kekayaan Intelektual tersebut dikatakan sudah mempunyai perlindungan hukum ketika telah didaftarkan,” terang Mercy.

Dalam sesi dialog interaktif tersebut, terlontar pertanyaan dari para pendengar via telepon termasuk Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Mercy menegaskan, Pemerintah daerah harus berperan aktif.

“Kami hanya bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi. Pada tahun 2018 kami bersama Ditjen Kekayaan Intelektual sudah punya MoU dengan hampir semua kepala daerah di kabupaten NTT, tapi sampai saat ini belum semua merespons hal tersebut dan di lain pihak ketika ada masalah misalnya tenun ikat yang dijiplak, ramai-ramai mereka menuntut untuk dilindungi,” urai Mercy.

Padahal prinsip Kekayaan Intelektual, terang Mercy, siapa pendaftar pertama, itulah yang akan dilindungi. “Lewat kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada Pemprov NTT yang pada tahun 2019 lalu telah memfasilitasi untuk pembentukan MPIG di 8 kabupaten/kota, bahkan sampai menyiapkan biaya pendaftaran, tapi dalam perjalanannya itu pun tidak semua merespons baik hal tersebut,” ucapnya.

Karena itu, tegas Mercy yang mulai menjabat Kakanwil Kemenkumham NTT sejak 17 Maret 2020 lalu, menegaskan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi karya anak budaya di daerah, terutama indikasi geografis dan ekspresi budaya tradisional. “Jadi memang sangat penting sekali Kekayaan Intelektual tersebut didaftarkan agar mempunyai perlindungan hukum yang kuat,” jelas Mercy saat menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengar.

Terkait tenun ikat dari Sumba Timur yang sudah sangat terkenal, Mercy juga menyarankan untuk didaftarkan secara benar sesuai prosedur resmi. “Kami juga sampaikan terima kasih karena Pemkab Sumba Timur sudah membentuk MPIG pada tahun 2019 lalu, di mana sudah kami daftarkan, kita tinggal menunggu tim peneliti untuk pemeriksaan substantifnya. Tapi sebelum keluar sertifikat MPIG, harus tolong dipastikan keberlangsungan motif tenun ikat tersebut, agar ketika tenun ikat yang sudah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat indikasi geografis, produksinya tidak semakin berkurang. Di situlah peran pokja-pokja MPIG, sehingga penting sekali untuk dibuat Perda-nya, agar intervensi-intervensi programnya bisa berjalan, sehingga dalam perjalanannya tidak mengalami mati suri seperti MPIG beberapa daerah lain, karena tidak dikawal oleh pemerintah dalam suatu kebijakan yang baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li mengajak untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di Provinsi NTT, dengan mendaftarkannya secara tepat sesuai prosedur yang ada agar tidak diklaim oleh pihak lain.

“Kami di Kanwil Kemenkumham NTT siap membantu masyarakat yang ingin mendapatkan legalitas. Dengan kita mendaftar, kita akan mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan dari negara atas hak milik kita sendiri,” pungkas Erni dalam closing statement sebagai narasumber.(*)

Sumber berita dan foto pendukung (*/Feby Asadoma—Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT)
Foto utama oleh nalar.id
Editor (+rony banase)