Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melki Laka Lena

Jakarta, Garda Indonesia | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola. Kapolri menjelaskan, pengaktifan satgas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia. “Aktifkan lagi Satgas Antimafia Bola untuk mengawal kompetisi Indonesia yang fair dan berkualitas,” kata Kapolri di perayaan Hari Bhayangkara ke-77 di GBK, Jakarta.pada Sabtu, 1 […]

Belu-NTT, Garda Indonesia | Pasal 207 KUHP: ‘barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,’ yang ditambahkan dalam Jawaban Kuasa Hukum Polres […]

NTT, gardaindonesia.id – Pertemuan Orang Muda Katolik (OMK) SeNTT (Nusra Youth Day/NYD) sebagai Pertemuan OMK terjadi setiap 3 tahun sekali, yangmana NYD pertama kali di Keuskupan We’etebula tahun 2015 dan saat ini sebagai NYD kedua di Keuskupan Agung Kupang yang akan berlangsung dari tanggal 30 Juni- 6 Juli 2018. Nusra Youth Day/NYD II mengusung tema […]

Kota Kupang, Garda Indonesia | Beberapa warga Kota Kupang menunjukkan mengumbar rasa senang mereka ke ruang komentar media sosial, karena sekarang dapat melihat perkembangan pendataan warga terdampak Badai Seroja melalui laman atau website http://serojakotakupang.wordpress.co Seperti Yayang (38) yang membalas kiriman informasi pendataan warga terdampak melalui grup whatsapp siar Garda Indonesia pada merasa senang dan beruntung […]

Belu-NTT, Garda Indonesia | Warga masyarakat Desa Raimanus, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluh tentang belum adanya jaringan Telkomsel dan internet. Keluhan lain yang juga diutarakan dalam reses berkelompok anggota DPRD Belu, menyangkut akses jalan, perumahan, air bersih, jaringan listrik, pupuk subsidi, dan gedung sekolah baru. Menanggapi keluhan–keluhan itu, keempat anggota […]

Proses ini harus mengikuti jalur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015).   Pati | Suhu politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencapai titik panas pada Rabu siang, 13 Agustus 2025, ketika Sidang Paripurna DPRD Pati secara resmi menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) […]