Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Anggaran Endap di Bank 170 Triliun, Presiden : Percepat Belanja Daerah

Anggaran Endap di Bank 170 Triliun, Presiden : Percepat Belanja Daerah

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Kam, 16 Jul 2020
  • visibility 50
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mempercepat belanja pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi ini. Menurutnya, pembelanjaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan satu-satunya cara untuk dapat bertahan sekaligus memulihkan ekonomi nasional.

“Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini yaitu belanja pemerintah,” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada para gubernur yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 15 Juli 2020.

Presiden mengingatkan bahwa anggaran pemerintah daerah yang masih mengendap di bank saat ini sebesar Rp.170 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut masih tergolong besar.

Tiap harinya, Presiden kini memantau penyerapan anggaran kementerian dan saat ini Kepala Negara juga memegang informasi mengenai penyerapan anggaran pemerintah daerah.

“Uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp.170 triliun, besar sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memerinci penyerapan belanja modal sejumlah daerah yang menurutnya masih tergolong rendah.

“Birokrasi kita harus kita ajak agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya,” kata Presiden.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan kepada jajaran di Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa dalam situasi saat ini manajemen pemerintahan yang harus digunakan ialah manajemen dalam konteks krisis. Maka itu diperlukan kerja-kerja luar biasa pemerintah daerah untuk dapat menangani dampak pandemi di daerahnya masing-masing baik dari sisi kesehatan maupun ekonominya.

“Saya meyakini para kepala daerah, utamanya para gubernur, bisa mengontrol manajemen pengendalian Covid ini sehingga benar-benar kita dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola negara ini,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres) Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tiga Rumah Tuhan Gershom Soetopo

    Tiga Rumah Tuhan Gershom Soetopo

    • calendar_month Jum, 29 Jul 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 86
    • 1Komentar

    Loading

    Oleh Dahlan Iskan Namanya Gershom Soetopo. Usianya 102 tahun. Pendiri Gereja Bethel Tabernakel. Pendeta unggul di Surabaya. Anaknya lima orang: semuanya jadi pendeta. Cucunya 11 orang. Semua jadi pendeta. Cicitnya 9 orang: masih kecil-kecil. Kalau semua cicitnya kelak juga jadi pendeta apa harus dikata. Mungkin satu-satunya di dunia. Sabtu lalu, Pendeta Gershom meninggal dunia. Saya […]

  • Pasca-Badai Siklon Tropis Seroja, Kota Kupang Lumpuh

    Pasca-Badai Siklon Tropis Seroja, Kota Kupang Lumpuh

    • calendar_month Sen, 5 Apr 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | BMKG memprediksi 24 jam ke depan pada Selasa, 6 April 2021 pukul 07.00 WIB atau 08.00 WITA, Siklon Tropis Seroja berada pada posisi di Samudra Hindia Samudra Hindia sebelah barat daya Pulau Rote, 12.2LS, 120.1BT (sekitar 260 km sebelah barat daya Sabu, kecepatan 7 knots (12 km/jam) bergerak menjauhi wilayah Indonesia. […]

  • Dewan Pers Larang PWI Helat Uji Kompetensi Wartawan

    Dewan Pers Larang PWI Helat Uji Kompetensi Wartawan

    • calendar_month Sel, 1 Okt 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Dewan Pers mengeluarkan keutusan terbaru terkait larangan terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menggunakan kantor yang berada di Gedung Dewan Pers hingga tidak memberikan izin menggelar uji kompetensi wartawan (UKW). Keputusan Pleno Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 tersebut dikeluarkan menyikapi dualisme kepengurusan PWI yang belum menemukan titik terang, yakni antara kepemimpinan Hendri CH Bangun […]

  • Ranperda RPMJD TTU Harmonis, Pemda: Terima Kasih Kemenkumham NTT

    Ranperda RPMJD TTU Harmonis, Pemda: Terima Kasih Kemenkumham NTT

    • calendar_month Kam, 12 Agu 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (RPJMD Kabupaten TTU) Tahun 2021—2026 dinyatakan telah harmonis dari aspek prosedural dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari aspek substansi, perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi dari Gubernur sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Usai Ranperda RPJMD […]

  • PMPB NTT: Advokasi Kebijakan Sekolah /Madrasah Aman Bencana

    PMPB NTT: Advokasi Kebijakan Sekolah /Madrasah Aman Bencana

    • calendar_month Jum, 29 Jun 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Loading

    NTT, gardaindonesia.id – NTT (Nusa Tenggara Timur) dilihat dari Aspek Klimatologi, topografi, geologis, demografi dan sosiologi, sangat berpotensi terhadap ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, gempa, tsunami, abrasi, konflik, wabah penyakit dan lain-lain. Setiap kejadian bencana selalu menimbulkan dampak berbeda bagi setiap sektor termasuk sektor pendidikan. Karenanya tantangan dalam mengelola risiko bencana di […]

  • Jabat Pj Wali Kota Kupang 5 Bulan, Linus Lusi Fokus 5 Agenda

    Jabat Pj Wali Kota Kupang 5 Bulan, Linus Lusi Fokus 5 Agenda

    • calendar_month Rab, 28 Agu 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang | Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi minta seluruh kepala perangkat daerah Kota Kupang sebelum akhir tahun 2024 ini, bekerja lebih keras dan cepat, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri dan memastikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Lanjut Linus Lusi, seluruh ASN dan pimpinan perangkat daerah harus fokus pada 5 (lima) agenda prioritas, antara […]

expand_less