Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Human Trafficking » Pokja MPM Serukan Gubernur NTT Terpilih Jadikan Program Prioritas Human Trafficking

Pokja MPM Serukan Gubernur NTT Terpilih Jadikan Program Prioritas Human Trafficking

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 29 Jun 2018
  • visibility 144
  • comment 0 komentar

Loading

NTT, gardaindonesia.id – Koordinator Pokja MPM (Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia), Gabriel Goa, menyerukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih harus menjadikan permasalahan Human Trafficking sebagai prioritas utama dalam program 100 Hari Kerja Pertama.

“NTT terus berdatangan jenazah TKI dan per 1 Juli 2018 Pemerintah Malaysia akan melakukan razia besar-besaran terhadap TKA Non Prosedural termasuk dari NTT sesuai dengan Surat Edaran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kualalumpur Nomor: 00050/WN/06/2018/07 tertanggal 22 Juni 2018“, jelas Gabriel melalui pesan Whatsapp kepada gardaindonesia.id, Kamis/29 Juni 2018.

Gabriel Goa Juga menyerukan untuk segera merealisasikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang sudah dibangun di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Tambolaka, Sumba Barat Daya.

“Ke depan segera bangun lagi LTSA di Maumere dan Labuhanbajo beserta Balai Latihan Kerja Standar Internasional di Kupang, Maumere, Labuhanbajo dan Tambolaka “, tandas Gabriel.

Terkait pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang agar Polda NTT beserta Polres se NTT, Kejati dan Kejari se NTT dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se NTT agar serius tegakkan hukum bukan kongkalikong dengan mafia Human Trafficking.

“Disnaker, Dukcapil, BP3TKI NTT, Perbankan, Kepolisian, Imigrasi, Kesehatan, BPJS dan PPTKIS agar terlibat bersama dalam Layanan Terpadu Satu Atap “, papar Gabriel

“Kami mendesak DPRD Provinsi dan Kabupaten bersama Pers dan LSM untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan LTSA dan BLK di NTT “,Tegas Gabriel yang Juga sebagai Ketua Satgas Anti Human Trafficking Partai Golkar NTT sekaligus Direktur Lembaga PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia). (+rb)

Foto: Gabriel Goa bersama Karo Humas Mabes Polri Brigjen Pol Iqbal dan Kanit Tipiter Polres Sumba Barat Bripka Martin Jurumana,SH

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT ke-56 Partai Golkar, Presiden Jokowi: Ekonomi Indonesia Bakal Pulih

    HUT ke-56 Partai Golkar, Presiden Jokowi: Ekonomi Indonesia Bakal Pulih

    • calendar_month Ming, 25 Okt 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Jokowi Widodo saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar menyebut bahwa pandemi Covid-19 telah membuat kontraksi ekonomi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Di awal sambutan, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-56 bagi Partai Golkar. “Semoga Partai Golkar yang sudah besar […]

  • Lukas Enembe dan WTP 7 Kali Berturut-turut. ‘So What’!

    Lukas Enembe dan WTP 7 Kali Berturut-turut. ‘So What’!

    • calendar_month Sen, 19 Sep 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas Lukas Enembe, Gubernur Papua ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lalu, Partai Demokrat bereaksi, beritanya begini, “Demokrat Bela Lukas Enembe yang Jadi Tersangka di KPK: 7 Kali Dapat WTP Berturut-turut. Kemudian dijawab KPK, “KPK: Penetapan Lukas Enembe sebagai Tersangka Berdasarkan Alat Bukti yang Cukup.” Kita bertanya, apa hubungannya ditetapkan sebagai tersangka korupsi […]

  • Uang Orang Miskin Indonesia Terkuras Beli Beras dan Rokok

    Uang Orang Miskin Indonesia Terkuras Beli Beras dan Rokok

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Loading

    Pada laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025, beras menyedot 21,06 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin di kota dan 24,91 persen di desa.   Jakarta | Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa mayoritas pengeluaran masyarakat miskin di Indonesia masih didominasi oleh pembelian beras dan rokok. Dua komoditas ini menjadi penyumbang utama dalam […]

  • PMI Kota Kupang Terima Bantuan Wastafel dari Pegadaian Syariah

    PMI Kota Kupang Terima Bantuan Wastafel dari Pegadaian Syariah

    • calendar_month Sab, 20 Jun 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Wakil Wali Kota (Wawali) Kupang, dr. Herman Man selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kupang menerima bantuan standing wastafel dari Pegadaian Syariah Cabang Kupang, pada Jumat pagi, 19 Juni 2020, bertempat di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Kupang. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Kupang juga didampingi oleh […]

  • Kemen PPPA Ingatkan Raperda Perempuan & Anak Disertakan Naskah Akademik

    Kemen PPPA Ingatkan Raperda Perempuan & Anak Disertakan Naskah Akademik

    • calendar_month Sab, 24 Nov 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, gardaindonesia.id | Kemen PPPA menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kota Tomohon pada Jumat (23/11/18). Pertemuan tersebut dalam rangka konsultasi draft rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait urusan perempuan dan anak yang tengah disusun oleh kedua daerah. DPRD Prov. Kalimantan Barat tengah merancang Peraturan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sedangkan […]

  • Kejagung & IMO-Indonesia Segera Launching Suara Kejaksaan

    Kejagung & IMO-Indonesia Segera Launching Suara Kejaksaan

    • calendar_month Rab, 15 Feb 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Loading

    Palembang, Garda Indonesia | Semangat inovasi dan kolaborasi demi memperkuat upaya penegakan hukum di tanah air terus dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Kali ini, Kejagung bekerja sama dengan Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia dalam rangka mendesain aplikasi bernama “Suara Kejaksaan”. Suara Kejaksaan rencananya akan dijadikan aplikasi pemberitaan guna mendukung iklim pemberitaan yang kredibel, berimbang […]

expand_less