PSI Minta Menteri Perdagangan Tunjuk Hidung Mafia Minyak Goreng

Jakarta, Garda Indonesia | Menyikapi kebijakan Menteri Perdagangan yang mengeluarkan Permendag No.11 Tahun 2022 tentang pencabutan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) kemasan ini; PSI menyambut baik. Kebijakan HET migor kemasan selama ini terbukti di lapangan tak efektif menjamin pasokan di pasar konsumen ritel.

“Pertama kita menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah. Kita segera melihat pasokan migor kemasan di outlet ritel mulai lancar, semoga availability ini bisa terus terjaga. Karena percuma harga murah (subsidi) tapi tak ada yang jual, rak toko tetap kosong. Kita jadi seperti kucing-kucingan dan main petak umpet terus!” begitu kata Andre Vincent Wenas, juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia bidang ekonomi.

Ia menambahkan agar kebijakan ini dibarengi pengawasan ketat dari seluruh aparat negara (dinas kementerian, pemda, dan kepolisian) agar peredaran migor yang curah tetap taat aturan.

“Pemerintah lewat seluruh aparatnya tetap mesti mengawal ketat kebijakan untuk tetap menyubsidi migor curah di harga Rp 14 ribu per liter itu. Jangan sampai ada yang nakal mengoplos, atau mengemas ulang dengan botol plastik lalu menjualnya dengan harga yang di atas HET. Padahal isinya itu migor curah bersubsidi,” kata Andre mengingatkan.

PSI juga menghargai upaya pemerintah untuk mengintensifikasi pungutan ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) bagi eksportir CPO dari yang semula USD 375 per ton menjadi USD 675 per ton atau naik sekitar 80%. Dana ini dimaksudkan juga untuk menyubsidi migor curah yang diperuntukkan bagi rakyat kebanyakan.

Ditekankan Andre, “Kita tahu migor curah bersubsidi itu untuk rakyat kebanyakan, dan migor kemasan lebih untuk kalangan menengah ke atas. Maka kebijakan segregasi ini jangan sampai disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.”

PSI juga mengimbau agar komunikasi antar-instansi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian bersama Polri bisa memitigasi risiko kebocoran migor curah bersubsidi itu merembes ke industri selain UMKM. Juga soal transparansi dana subsidi serta siapa mafia migornya.

“Harus ada koordinasi yang rapih antar instansi di bawah Kemenko Perekonomian serta Polri. Jangan sampai bocor juga itu migor curah bersubsidi ke industri yang bukan UMKM. Selain itu, pertanggung-jawaban soal dana subsidi yang kemarin sekitar Rp 6—7 triliun itu ke mana saja mengalirnya, mesti transparan dong. Mendag Lutfi juga menyinggung soal mafia migor, maka segera saja tunjuk hidungnya, siapa saja mereka itu?” ujar Andre Vincent Wenas.

Menjelang bulan puasa konsumsi migor bisa naik sekitar 20% dan semasa libur lebaran bahkan bisa naik sampai sekitar 40%.

“Maka jangan sampai ada pihak tertentu yang mengkhianati niat baik pemerintah ini, mari sama-sama kita jaga!” demikian pungkas Andre. (*)

Sumber (*/PSI)