Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Periode 5—11 Juni 2023, Polri Terima 190 Laporan TPPO

Periode 5—11 Juni 2023, Polri Terima 190 Laporan TPPO

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sen, 12 Jun 2023
  • visibility 5
  • comment 0 komentar

Jakarta, Garda Indonesia | Dalam hasil analisis penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Satuan Tugas Khusus (Satgas) TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran pada periode 5—11 Juni 2023, terdapat beberapa data yang mencerminkan situasi penanganan TPPO di Indonesia.

Berdasarkan data jumlah Laporan Polisi yang masuk, tercatat sebanyak 190 laporan. Distribusi laporan ini tersebar di berbagai wilayah, dengan jumlah laporan terbanyak tercatat di Polda Jawa Barat sebanyak 36 laporan, diikuti oleh Polda Jawa Tengah sebanyak 25 laporan, dan Polda Kalimantan Barat sebanyak 26 laporan. Selain itu, terdapat beberapa laporan yang melibatkan Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara sebanyak 15 laporan.

“Berdasarkan jumlah laporan, Polri menerima sebanyak 190 Laporan”, jelas Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Dr. Ahmad Ramadhan, saat konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta pada Senin, 12 Juni 2023.

Adapun korban TPPO, terdapat 824 orang yang menjadi korban dengan rincian, 370 korban perempuan dewasa, 42 korban anak perempuan, 389 korban laki-laki dewasa, dan 23 korban anak laki-laki. Data ini mengindikasikan rentang usia dan jenis kelamin yang beragam dari para korban TPPO.

Selanjutnya, terdapat 212 orang tersangka yang terlibat dalam kasus TPPO. Pihak berwenang terus melakukan upaya penegakan hukum dan penangkapan terhadap para tersangka yang terlibat dalam perdagangan orang di berbagai daerah.

Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku TPPO juga terungkap melalui data tersebut. Modus yang paling umum adalah pemanfaatan Pekerja Migran Legal (PMI) atau Pembantu Rumah Tangga (PRT), dengan jumlah terbanyak mencapai 157 kasus. Selain itu, terdapat 24 kasus yang melibatkan Prostitusi (PSK), dengan sebagian besar terjadi di Jawa Barat. Eksploitasi anak juga tercatat dalam 3 kasus.

Perkembangan penanganan kasus TPPO juga terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu proses penyidikan sebanyak 136 kasus dan proses penyelidikan sebanyak 24 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pihak penegak hukum tengah aktif melakukan investigasi dan penyidikan terhadap kasus-kasus TPPO yang dilaporkan.

Dengan adanya data ini, Satuan Tugas TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran terus berupaya mengatasi permasalahan TPPO di Indonesia. Kolaborasi antara Bareskrim Polri, Polda, dan satuan tugas terkait lainnya menjadi penting dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap para korban TPPO.(*)

Sumber (*/Humas Polri)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tepis Isu Kinerja, Ketua KPK Beber Strategi Berantas Korupsi

    Tepis Isu Kinerja, Ketua KPK Beber Strategi Berantas Korupsi

    • calendar_month Kam, 22 Des 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) H. Firli Bahuri menepis tudingan yang dialamatkan kepada institusinya. Ada pun tudingan yang berkembang belakangan ini cenderung menyudutkan kinerja KPK yang dinilai terlalu banyak atau sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Firli menerangkan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK melakukan  3 (tiga) upaya strategi, yakni pendidikan […]

  • Universitas Pertahanan & Pemprov NTT Kolaborasi Atasi Persoalan Perbatasan

    Universitas Pertahanan & Pemprov NTT Kolaborasi Atasi Persoalan Perbatasan

    • calendar_month Sel, 27 Agu 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tim peneliti dari LPPM Universitas Pertahanan diketuai Brigjen TNI Agus Winarma, S.IP. , M.Tr. dengan anggotanya, Kolonel Arm Ridwan Gunawan, S.IP., M.Han. dan Letkol Inf. Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si. melakukan kunjungan kerja kolaborasi ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kunker kolaborasi ke Pemprov NTT, Universitas Pertahanan berniat bertemu dan […]

  • Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya bagi Napi Umum dan Bukan Koruptor

    Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya bagi Napi Umum dan Bukan Koruptor

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi. Hal itu dengan tegas disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari […]

  • Festival Desa Binaan Bank NTT Bergulir, Juri Menilai dan Simak Geliat Ekonomi

    Festival Desa Binaan Bank NTT Bergulir, Juri Menilai dan Simak Geliat Ekonomi

    • calendar_month Rab, 9 Jun 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Ajang Festival Desa Binaan Bank NTT mulai bergulir, 6 (enam) juri mulai turun ke 24 lokasi untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas setiap desa binaan yang tersebar di seluruh NTT. Keenam juri yakni ketua tim, Dr. James Adam (Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ISEI NTT), berkunjung ke Kampung Adat Bena, lokasi binaan kantor […]

  • ATENSI OJK, Bank Wajib Blokir Rekening Kejahatan & Judi Online

    ATENSI OJK, Bank Wajib Blokir Rekening Kejahatan & Judi Online

    • calendar_month Sel, 19 Des 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa menjaga integritas sistem keuangan dengan membersihkan penggunaan perbankan dari kegiatan kejahatan seperti memfasilitasi judi online ataupun sarana pencucian uang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan […]

  • J&D Production Raih KADIN Awards 2024

    J&D Production Raih KADIN Awards 2024

    • calendar_month Kam, 23 Mei 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Kupang, Beragam perusahaan menerima penghargaan (award) dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) usai perhelatan rapat pimpinan provinsi Nusa Tenggara Timur (Rapimprov NTT) pada Selasa malam, 21 Mei 2024 di salah satu hotel di Kota Kupang. Ini merupakan Kadin NTT Awards ke-2 pasca-perhelatan pertama kali pada tahun 2018. KADIN Awards 2024 dipersembahkan kepada puluhan perusahaan penerima […]

expand_less