Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Humaniora » Perang Badar Terhadap Korupsi

Perang Badar Terhadap Korupsi

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 23 Jul 2023
  • visibility 4
  • comment 0 komentar

Oleh : H. Firli Bahuri

Penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional, menghasilkan produk hukum yang sarat dengan unsur adil dan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun rakyat Indonesia, sehingga jalannya proses hukum tidak ‘gaduh’ agar stabilitas pembangunan nasional tetap terjaga.

Sabtu 22 Juli 2023, segenap bangsa Indonesia khususnya insan Adhyaksa, tengah bersuka cita memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63.

Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional  yang diusung sebagai tema besar peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 tahun ini sangat tepat, mengingat penegakan hukum yang tegas dalam artian tanpa pandang bulu dan humanis yang bermakna memenuhi setiap unsur atau nilai-nilai HAM, adalah kunci stabilitas pembangunan nasional.

Di usia lebih dari setengah abad, korps Adhyaksa tentunya semakin matang sebagai instrumen negara, dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), memiliki peran sentral dalam setiap penegakan hukum di republik ini, mengingat hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Bukan hanya itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan yang diberikan negara sebagai pelaksana putusan pidana (Executive Ambtenaar), agar proses hukum sebuah kasus dapat benar-benar paripurna dituntaskan.

Eksistensi serta dedikasi luar biasa segenap insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara, dapat kita rasakan dan lihat dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sebagai Pimpinan dan mewakili segenap insan pemberantasan korupsi di KPK, kami mengucapkan syukur alhamdulillah, serta terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena mengirimkan putra-putri terbaik korps Adhyaksa, untuk menjadi bagian dari kami sejak awal KPK berdiri hingga saat ini.

Sama dengan insan-insan pemberantasan korupsi di KPK, kami percaya dan meyakini bahwasanya jaksa-jaksa terpilih telah mewakafkan diri dan keluarganya dalam perang badar memberantas korupsi bersama KPK, mengingat perjuangan penuh risiko ini, bersama kita yakini sebagai ladang ibadah untuk bekal di akhirat kelak.

Saya juga percaya dan meyakini, setiap insan Adhyaksa yang bertugas di KPK memiliki ruh dan semangat Trapsila Adhyaksa, sehingga daya tempur luar biasa dari setiap jaksa-jaksa KPK, dapat kita rasakan dan lihat langsung dalam setiap tugas, salah satunya dalam setiap persidangan tipikor, di mana jaksa KPK  senantiasa tangguh dan berani saat memperjuangkan keadilan dan rasa keadilan masyarakat, bangsa serta negara yang dirampok oleh koruptor.

Beberapa waktu lalu, kami melantik 66 jaksa terpilih setelah mengikuti diklat pendidikan pembentukan dan pelatihan jaksa di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia dan short course yang dilaksanakan oleh Deputi Dikmas KPK, sehingga dapat kami tempatkan sebagai penyidik dan penyelidik tindak pidana korupsi di KPK.

Saya sangat yakin, jiwa Satya (kesetiaan bersumber pada kejujuran), Adi (kesempurnaan dalam bertugas) dan Wicaksana (bijaksana) sebagai cerminan dari Trapsila Adhyaksa, senantiasa terpatri dalam hati sanubari setiap insan Adhyaksa di KPK.

Kita semua tentunya percaya segenap abdi negara di korps Adhyaksa, memiliki integritas tinggi sehingga di mana pun mereka ditempatkan dan bertugas, akan senantiasa menghunus pedang keadilan dalam penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional, sehingga setiap produk hukum tentunya dapat memenuhi semua unsur adil dan rasa keadilan, baik bagi pelaku maupun rakyat Indonesia, sehingga tidak ‘gaduh’ agar stabilitas pembangunan nasional tetap terjaga.(*)

Penulis merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 88 Calon Mahasiswa STIPAS KAK Ikut Ujian Tes Masuk Gelombang I

    88 Calon Mahasiswa STIPAS KAK Ikut Ujian Tes Masuk Gelombang I

    • calendar_month Sen, 5 Agu 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sekretaris Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIPAS KAK, Fr. Ignatius Meol, S.Fil mengatakan ujian tes masuk merupakan tes tertulis gelombang I dari 2 (dua) gelombang yang dijadwalkan untuk penerimaan calon Mahasiswa Baru Kampus STIPAS KAK Tahun Akademik 2019/2020. Sebanyak 88 calon mahasiswa mengikuti tes tertulis hari pertama di Kampus Sekolah Tinggi Pastoral […]

  • Kredit Mikro Merdeka Bank NTT Tak Terbatas Bagi Sektor Peternakan

    Kredit Mikro Merdeka Bank NTT Tak Terbatas Bagi Sektor Peternakan

    • calendar_month Rab, 17 Agu 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Kupang, Garda Indonesia | Skim kredit mikro Merdeka dihadirkan Bank NTT bagi masyarakat yang ingin agar usahanya lebih cepat bangkit dan bersaing dengan usaha lainnya di era sulit ini. Menarik, jenis kredit ini diperuntukkan bagi warga yang sudah memiliki usaha, akan diberi modal awal 5 juta rupiah tanpa agunan, tanpa bunga, dan tanpa rentenir. Setiap […]

  • Gua Jepang di Kupang Dilirik Menteri Kebudayaan, Bakal Jadi Cagar Budaya

    Gua Jepang di Kupang Dilirik Menteri Kebudayaan, Bakal Jadi Cagar Budaya

    • calendar_month Sen, 28 Apr 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon bersama Wagub NTT dengan menggunakan peralatan pengaman safety helmet dengan senter serta sepatu bot bersama petugas kemudian masuk menyusuri setiap ruangan lorong gua Jepang.   Kupang | Gua Jepang Fatusuba di Kampung Bonen, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), berusia kurang lebih kurang 80 tahun, memiliki nilai […]

  • Lonjakan Kasus di Kota Kupang Karena Vaksinasi Dianggap Obat Covid-19

    Lonjakan Kasus di Kota Kupang Karena Vaksinasi Dianggap Obat Covid-19

    • calendar_month Sel, 6 Jul 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat mendampingi Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore dalam rapat penanganan Covid-19 di Kota Kupang, pada Senin, 5 Juli 2022 di ruang Rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang; mengatakan lonjakan kasus Covid-19 terjadi pada Juni 2021 atau dikatakan minggu ke-20 dalam tahun […]

  • 4 Calon TKI Nonprosedural Diamankan & Dipulangkan ke Kab Belu

    4 Calon TKI Nonprosedural Diamankan & Dipulangkan ke Kab Belu

    • calendar_month Sen, 10 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Kupang-NTT,gardaindonesia.id-Hari ini, Senin/10 September 2018 pukul 04.30 Wita, Bertempat di Bandara El Tari Kupang, telah diamankan 4 (empat) orang Calon Tenaga Kerja (TKI) Non Prosedural oleh Satgaspam Bandara El Tari Kupang. 4 Calon TKI tersebut tidak dilengkapi dengan AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dari Disnakertrans Provinsi NTT; Menurut rencana, mereka akan berangkat menuju Medan via […]

  • “Terjadi Ledakan Covid di Rutan Kupang?” Ini Klarifikasi Kemenkumham NTT

    “Terjadi Ledakan Covid di Rutan Kupang?” Ini Klarifikasi Kemenkumham NTT

    • calendar_month Rab, 27 Jan 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Beredar luas di media sosial dan media daring terkait terpaparnya warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana dan tahanan di rumah tahanan (Rutan) Klas IIB Kupang; bahkan informasi yang disebarkan bahwa terjadi ledakan kasus positif corona virus disease (Covid-19); diklarifikasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam […]

expand_less