Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Polri : Pemilu Tahun 2024 Ada 322 Kasus Tindak Pidana

Polri : Pemilu Tahun 2024 Ada 322 Kasus Tindak Pidana

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 28 Feb 2024
  • visibility 46
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Satgas Gakkumdu Polri mencatat adanya penurunan laporan dan temuan soal dugaan tindak pidana selama proses pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Kasatgas Gakkumdu sekaligus Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyebut penurunan kasus cukup drastis.

“Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun Kepolisian sampai dengan proses penyidikan ini angka yang cukup drastis turun,” kata Djuhandhani di Kantor Bawaslu, Jakarta, pada Selasa, 27 Februari 2024.

Djuhandani menjelaskan, pada pemilu lima tahun silam (tahun 2019), ditemukan 849 laporan maupun temuan soal dugaan pelanggaran pidana pemilu. Dari angka itu ada 367 kasus diteruskan ke Kepolisian dan 482 kasus dihentikan. Sementara di tahun ini, ada 322 laporan maupun temuan soal dugaan pelanggaran pemilu.

“Kemudian 149 proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh Kepolisian dalam hal ini kepolisian baik itu di Bareskrim maupun di polda jajaran,” kata dia.

Djuhandani menambahkan dari 65 kasus yang ditangani di Polri ada 16 perkara yang dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau SP3. Kemudian 37 perkara sudah di tahap II, dan sudah ada beberapa sudah vonis dan inkrah.

“Kemudian kalau kita bandingkan tahun 2019. Perkara yang naik sampai dengan tahap 2 ada sekitar 314 kasus,” ucapnya.

Lebih lanjut, Djuhandani menganalisis penurunan kasus terjadi akibat sejumlah faktor yakni adanya dukungan seluruh masyarakat dalam mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran. Selain itu, masyarakat dan peserta pemilu yang sudah sadar akan hukum dan waktu kampanye yang relatif singkat.

“Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu,” tuturnya.(*)

Sumber (*/Humas Polri)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • “Indonesia-China Business Forum” PLN Kerja Sama 7 Perusahaan China

    “Indonesia-China Business Forum” PLN Kerja Sama 7 Perusahaan China

    • calendar_month Sel, 24 Okt 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Loading

    Beijing, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) Grup mengantongi peluang kerja sama dengan 7 (tujuh) perusahaan asal China. Kerja sama ekspansi bisnis kelistrikan dan akselerasi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ini disepakati pada Indonesia – China Business Forum di Beijing pada Rabu, 18 Oktober 2023. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan pihaknya telah banyak melakukan […]

  • Polisi Bekuk Pelaku Modus Tawaran Kerja Ilegal ke Kamboja

    Polisi Bekuk Pelaku Modus Tawaran Kerja Ilegal ke Kamboja

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Loading

    Tangerang | Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta (Polresta Soetta) kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan orang. Dalam operasi yang berlangsung pekan ini, polisi menangkap dua pria yang diduga akan mengirimkan 14 Warga Negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Kamboja dengan modus tawaran pekerjaan menggiurkan. “Para korban diberi iming-iming pekerjaan di Kamboja, seperti bekerja di perusahaan, restoran, hingga […]

  • Luhut Tanya Apa Kontribusi Pembuat Gaduh Ijazah Palsu Jokowi

    Luhut Tanya Apa Kontribusi Pembuat Gaduh Ijazah Palsu Jokowi

    • calendar_month Rab, 30 Jul 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Loading

    Luhut menilai diskursus semacam itu justru memperkeruh situasi dan menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang lebih substantif, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi.   Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat […]

  • Kumham Raih Penghargaan Kinerja Anggaran dari Kemenkeu

    Kumham Raih Penghargaan Kinerja Anggaran dari Kemenkeu

    • calendar_month Kam, 14 Apr 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) memperoleh penghargaan kinerja anggaran tahun anggaran 2021 dengan predikat sangat baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kumham mendapatkan peringkat kedua dengan nilai 96,57 pada kategori pagu besar. Penghargaan Kinerja Anggaran dari Kemenkeu diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan kinerja anggaran terbaik dan dibagi dalam kategori pagu besar, sedang, […]

  • dr Domi Mere : NTT Tambah 1 Kasus Positif Covid-19

    dr Domi Mere : NTT Tambah 1 Kasus Positif Covid-19

    • calendar_month Sen, 4 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bertambah lagi 1 (satu) kasus Positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara (NTT), sehingga kasus positif Covid-19 tercatat hingga Senin, 4 Mei 2020 sebanyak 11 kasus (1 kasus telah sembuh, 7 kasus dirawat di RS Bhayangkara Kupang, 2 kasus di Labuan Bajo, dan 1 kasus baru). Kepastian penambahan kasus […]

  • Saraswati: Prostitusi ‘Online’ Melibatkan Anak Harus Dihentikan!

    Saraswati: Prostitusi ‘Online’ Melibatkan Anak Harus Dihentikan!

    • calendar_month Sab, 20 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Prostitusi online menjadi modus baru bagi pelaku perdagangan orang yang rentan terjadi karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah, pengetahuan yang minim, keterbatasan informasi mengenai dampak fisik dan psikis dari perdagangan orang dan juga adanya penyalahgunaan media sosial untuk tindakan pelanggaran hukum. Baca juga : http://gardaindonesia.id/2021/03/19/awas-bujuk-rayu-puluhan-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual/ Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19, […]

expand_less