Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Prabowo “Marah” Terkait Manuver Revisi UU Pilkada

Prabowo “Marah” Terkait Manuver Revisi UU Pilkada

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 24 Agu 2024
  • visibility 142
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta | Muncul kabar bahwa Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto sangat marah dengan manuver revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang muncul pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kabar tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) zaman Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu Hamid Awaluddin.

Hamid menyampaikannya dalam program Gaspol! yang ditayangkan di kanal YouTube milik Kompas.com, pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Ia mengaku dapat kabar Prabowo sangat marah dengan adanya upaya melakukan revisi atas Undang-Undang (UU) Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Akan tetapi, ia masih belum bisa mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut.

“Saya dengar, pagi ini (Jumat) Pak Prabowo itu marah luar biasa karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang (UU Pilkada). Saya tidak tahu kebenarannya. Saya dengar,” katanya.

Tiada hujan, tiada guntur

Keyakinan Hamid itu dikaitkan dengan sikap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang tiba-tiba mengumumkan bahwa pengesahan UU Pilkada dibatalkan. Menurut Hamid, Dasco berbalik badan tanpa adanya tanda-tanda yang muncul di awal.

“Makanya Dasco sebagai orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan, tiada hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik (badan),” lanjutnya.

Hamid meyakini Prabowo sebenarnya tidak ingin kontroversi RUU Pilkada menjadi beban bagi dirinya yang akan segera dilantik menjadi presiden dalam waktu yang dekat.

“Tentu Anda bertanya? Kenapa ya? Kalau memang cerita itu benar, Pak Prabowo bisa marah begitu. Ya, dia tidak mau (revisi UU Pilkada) jadi beban ke depan,” ujarnya.

Menurut Hamid, permasalahan akan menjadi lebih pelik apabila dinamika RUU Pilkada tidak segera dihentikan. Ia yakin gelombang protes seperti yang terjadi di sekitar kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024)l lalu akan terus berlanjut.

“Dia dilantik kurang dari dua bulan. Ini beban ke depan dia. Gelombang protes pasti berlangsung kalau memang dipaksakan. Tidak akan berhenti,” sambungnya.(*)

Sumber (*/Bayu/Total Politik)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejaksaan Agung Terima Penghargaan dari Wapres RI

    Kejaksaan Agung Terima Penghargaan dari Wapres RI

    • calendar_month Sel, 13 Des 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kejaksaan Agung menerima penghargaan sebagai Instansi yang Responsif Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.HA.02.01.01 TAHUN 2022 tentang Penetapan Penghargaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Tahun 2022. Piagam penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dan […]

  • Wagub NTT Josef Nae Soi Peroleh Nama Baru dari Komunitas Tuli Kupang

    Wagub NTT Josef Nae Soi Peroleh Nama Baru dari Komunitas Tuli Kupang

    • calendar_month Sab, 27 Apr 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat ini telah memperoleh sebuah nama baru dari Komunitas Tuli Kupang (KTK); sebuah komunitas yang beranggotakan 50 orang disabilitas yang berdiri sejak tahun 2016. Pemberian nama baru tersebut diberikan oleh KTK saat kegiatan Pelantikan Forum PRB NTT Periode 2018—2020, di Anjungan Pantai Lasiana Kupang. ‘Kacamata’, […]

  • Menaker Atur Kebijakan bagi Pelaku Usaha dan Pekerja Hadapi Covid-19

    Menaker Atur Kebijakan bagi Pelaku Usaha dan Pekerja Hadapi Covid-19

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan covid-19 yang diatur melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020. Dalam hal ini, Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada tanggal 17 Maret 2020 itu dibuat untuk mendorong agar setiap pimpinan […]

  • Tahun 2020, Kadin Indonesia Bidik 20.000 UMKM Untuk Naik Kelas

    Tahun 2020, Kadin Indonesia Bidik 20.000 UMKM Untuk Naik Kelas

    • calendar_month Ming, 5 Jan 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pelaku usaha di Indonesia berdasarkan data Kemenkop 2017 berjumlah 62,9 juta, di mana 99,99% adalah pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah). Dalam 10 tahun terakhir, secara persentase, jumlah pelaku usaha UMKM tidak menunjukkan peningkatan kelas secara signifikan. Dari jumlah total pelaku usaha UMKM, di mana 98,7% adalah usaha Mikro. […]

  • Keluarga Besar Putra Putri Polri Daftar Anggota Via Aplikasi KBPP Polri

    Keluarga Besar Putra Putri Polri Daftar Anggota Via Aplikasi KBPP Polri

    • calendar_month Sel, 30 Agu 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Pasca-pengukuhan dan pelantikan oleh Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Dr. Evita Nursanty, MSc. bersama Kapolda NTT, Irjen Pol Setyo Budiyanto saat musyawarah daerah (Musda) V yang bertempat di ruang rapat utama Markas Polda NTT pada Sabtu, 20 Agustus 2022, maka kepengurusan KBPP Polri Provinsi NTT dinakhodai Ir. Lay […]

  • Siap Raih WBK, Rudenim Kupang Ikut Evaluasi TPI Inspektorat

    Siap Raih WBK, Rudenim Kupang Ikut Evaluasi TPI Inspektorat

    • calendar_month Sel, 31 Mei 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Pembangunan zona integritas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) memasuki babak baru, Rudenim Kupang menjalani evaluasi penilaian pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh tim penilai internal (TPI) Inspektorat Jenderal Wilayah V pada Selasa, 31 Mei 2022. Evaluasi penilaian berlangsung di aula Lembaga Pemasyarakatan kelas II A […]

expand_less