Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Kota » SEPE Punggawa, “Program Keroyokan” Keluarga Berkualitas Kota Kupang

SEPE Punggawa, “Program Keroyokan” Keluarga Berkualitas Kota Kupang

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sen, 28 Okt 2024
  • visibility 189
  • comment 0 komentar

Loading

Target jangka pendek dari SEPE Punggawa adalah menekankan angka terdeteksi 4.086 anak stunting Kota Kupang dan keluarga berisiko stunting yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol) hingga 23 (dua puluh tiga) bulan dan anak usia 24—59 bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk dan air minum tidak layak.

 

Kota Kupang | SEPE Punggawa (Sinergitas Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas) dapat mengoptimalkan program Kampung Keluarga Berkualitas yang telah diinisiasi oleh BKKBN dan dapat mengintegrasikan program lain (bermuara sama terkait kualitas keluarga) dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Program ini merupakan inovasi dari drg. Francisca Johana H. Ikasasi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Kupang. Dipaparkan drg. Siska (sapaan akrabnya, red) kepada media ini pada Senin malam, 28 Oktober 2024, program ini dimulai dari masyarakat terkecil dari lingkungan keluarga. Kemudian dapat diintegrasikan program yang mana pada Kampung KB memiliki pokja sehingga tak perlu lagi membentuk pokja baru.

Pada Kampung Keluarga Berkualitas ini, beber drg. Siska, semua OPD dapat masuk melakukan intervensi program hingga bermuara pada keluarga sejahtera. “Selama ini beberapa OPD menganggap bahwa Kampung KB hanya milik Dinas P2KB saja, namun sebenarnya bisa keroyokan dan intervensi program seperti BPBD bisa masuk dalam program mitigasi inklusi kelompok rentan, DLHK dengan Kampung Iklim, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan Kelurahan Ramah Anak,” ungkapnya.

Lingkup Kampung Keluarga Berkualitas, imbuh drg. Siska, harus dimotori oleh kepala desa atau lurah sebagai “Punggawa” dan melibatkan kader pada pokja peningkatan kualitas hidup keluarga di kelurahan melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Perkembangan program ini di tingkat nasional mencakup berbagai indikator peningkatan kualitas hidup keluarga, seperti penanganan stunting yang melibatkan berbagai sektor, serta kemajuan dalam pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

drg. Francisca Johana H. Ikasasi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Kupang saat memaparkan program inovasi SEPE Punggawa

Selain itu, urai drg. Siska, pendekatan percepatan penurunan stunting diarahkan pada dengan memperluas sasaran-sasaran strategis terutama pada sektor hulu melalui sasaran remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, hingga sasaran ibu dan bayi yang memiliki risiko stunting hingga usia 5 (lima) tahun. Untuk memastikan aksesibilitas layanan bagi seluruh sasaran prioritas tersebut koordinasi lintas sektor diperkuat oleh tim pendamping keluarga untuk memastikan seluruh intervensi tidak hanya diterima namun dimanfaatkan oleh sasaran prioritas.

Di samping itu, tandas drg. Siska, diperlukan sistem manajemen data intervensi penurunan stunting guna mengelola data di tingkat kabupaten atau kota sampai dengan tingkat desa/kelurahan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dan digunakan untuk membantu pengelolaan program dan atau kegiatan percepatan penurunan stunting.

Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

Pose bersama drg. Francisca Johana H. Ikasasi, Kadis P2KB bersama Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi, Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, dan pimpinan perangkat daerah

Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, saat membuka kegiatan aksi 5, pembinaan pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan percepatan penurunan stunting dan sinergitas pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas serta kegiatan aksi 6, manajemen data tingkat Kota Kupang pada Kamis, 24 Oktober 2024 menekankan pentingnya peran camat, lurah dan perangkat daerah terkait dalam keberhasilan program penurunan stunting.

“Camat dan lurah harus memastikan bahwa kader yang terlibat dalam program ini berfungsi secara optimal dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif,” tekan Linus Lusi sambil menekankan pentingnya data yang akurat untuk merencanakan intervensi yang tepat sasaran.

Adapun peluncuran program inovasi SEPE Punggawa dihelat di Hotel Aston Kupang ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja, para staf ahli Wali Kota Kupang, para asisten Sekda Kota Kupang, para kepala OPD Kota Kupang, direktur perusahaan daerah, para camat dan lurah se-Kota Kupang, narasumber yang berasal dari perwakilan BKKBN Provinsi NTT dan instansi lingkup Pemkot Kupang serta kader-kader yang akan terlibat langsung dalam program tersebut.

Penulis (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2025 Naik 6,5% dari Tahun 2024

    Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2025 Naik 6,5% dari Tahun 2024

    • calendar_month Kam, 12 Des 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Loading

    Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto menegaskan kepada perusahaan dan usaha-usaha sosial yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi NTT, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.   Kupang | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025. Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, […]

  • Bangun Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Bupati Belu Ajak Masyarakat Taat Hukum

    Bangun Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Bupati Belu Ajak Masyarakat Taat Hukum

    • calendar_month Sel, 29 Jun 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Bupati Belu dr. Taolin Agustinus, Sp.PD – KGEH. FINASIM., didampingi Plt. Kabag Hukum Setda Belu, Rosalia Yeani R. Lalo, S.H., membuka kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di aula lantai I Kantor Bupati Belu, pada Selasa, 29 Juni 2021. Bupati Belu menyampaikan, kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar […]

  • Gubernur Viktor : ‘Kita Kembalikan Kab Kupang Sebagai Gudang Ternak!’

    Gubernur Viktor : ‘Kita Kembalikan Kab Kupang Sebagai Gudang Ternak!’

    • calendar_month Kam, 14 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia |Viktor Bungtilu Laiskodat – Gubernur NTT meminta masyarakat untuk membaca berbagai peluang usaha. Masyarakat juga diharapakan ikut berdaya membangun rantai nilai (value chain), untuk menghasilkan berbagai produk pertanian dan peternakan. Permintaan Gubernur NTT itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya di Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Hari Rabu/13 […]

  • Domino Efek Imbas PPN 12 Persen, Siapa Dirugikan?

    Domino Efek Imbas PPN 12 Persen, Siapa Dirugikan?

    • calendar_month Jum, 3 Jan 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Tahun baru telah tiba. Sejuta harapan dan resolusi menyambut 2025 telah dipersiapkan segenap entitas, mulai dari yang miskin hingga yang kaya, juga yang awam hingga yang intelek. Dari beragam harapan dan proyeksi itu, satu hal yang tidak bisa dinafikan saat ini yakni kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang baru saja […]

  • Prabowo “Marah” Terkait Manuver Revisi UU Pilkada

    Prabowo “Marah” Terkait Manuver Revisi UU Pilkada

    • calendar_month Sab, 24 Agu 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Muncul kabar bahwa Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto sangat marah dengan manuver revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang muncul pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kabar tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) zaman Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu Hamid Awaluddin. Hamid menyampaikannya dalam program Gaspol! yang […]

  • Periode Januari—Oktober 2020, BNNP NTT Tangkap Tujuh Penyalahguna Narkotika

    Periode Januari—Oktober 2020, BNNP NTT Tangkap Tujuh Penyalahguna Narkotika

    • calendar_month Jum, 9 Okt 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 278
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam sesi konferensi pers pada Kamis siang, 8 Oktober 2020, menyampaikan capaian kerja dari bidang pemberantasan atas target Laporan Kasus Narkotika (LKN) yang harus dicapai pada tahun 2020. Kepala BNNP NTT, Brigjen Pol. Teguh Imam Wahyudi didampingi Plt. Kabid Pemberantasan, AKP Yulia […]

expand_less