Dedi Mulyadi Sentil Karakter Serakah Rakyat dan Pejabat
- account_circle Penulis
- calendar_month Sen, 25 Agu 2025
- visibility 200
- comment 0 komentar
Selain menyinggung karakter masyarakat, Dedi juga menekankan pentingnya pembenahan serius di badan usaha milik daerah (BUMD). Ia menyoroti kasus yang melibatkan sejumlah mantan petinggi hingga menimbulkan kerugian daerah.
Bandung | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyoroti persoalan korupsi di Indonesia. Tidak hanya pejabat, menurutnya masyarakat pun sering tanpa sadar melakukan praktik serupa, karena dorongan sifat serakah.
Dalam sebuah acara yang diunggah oleh akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Dedi menegaskan bahwa sifat koruptif bukan hanya milik pejabat.
“Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) menyebut sifat koruptif dan serakah juga dimiliki rakyat, bukan cuma pejabat,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.
Dedi menjelaskan bahwa pada dasarnya karakter manusia sama, hanya berbeda tingkatan dalam kekuasaan. “Karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dirinya mengetahui hal itu karena hidup bersama masyarakat. “Karena apa? Karena saya hidup dengan mereka, saya tahu karakter mereka. Ketika dikasih lapak 1 mereka ambil 5,” tambahnya.
Menurut gubernur yang akrab disapa Kang Dedi ini, rakyat pun memiliki peluang untuk berlaku serakah ketika kesempatan datang.
“Rakyat juga punya karakter itu, karakter serakah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu beragam komentar warganet. Banyak yang mengaku sepakat dengan pandangan Dedi.
“Bener, beda porsinya aja. Semua tentang kesempatan,” tulis akun @mi***.
“Terang sekali fakta ini,” sahut @4l***.
“Alhamdulillah sudah terwakilkan,” komentar @ou***.
“Basicnya sama, cuma beda tempat aja Pak Gub, miris si emang,” ungkap @al***.
Selain menyinggung karakter masyarakat, Dedi juga menekankan pentingnya pembenahan serius di badan usaha milik daerah (BUMD). Ia menyoroti kasus yang melibatkan sejumlah mantan petinggi hingga menimbulkan kerugian daerah.
“Kami mendukung upaya apa pun untuk melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Itu menunjukkan bahwa kalau saya selama ini bicara bahwa BUMD itu banyak sekali tindakan yang diindikasikan merugikan keuangan daerah, kemudian aset-aset daerah menjadi tidak jelas,” pungkasnya.(*)
Sumber (*/melihatindonesia)
- Penulis: Penulis
Saat ini belum ada komentar