6 Arahan Penting Presiden Jokowi Tentang Penanggulangan Bencana

Surabaya, gardaindonesia.id | Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Bencana tahun 2019 di Jatim Expo, Sabtu (2/2/2019), menyampaikan 6 (enam) arahan penting. Rakernas yang diinisiasi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) ini dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/walikota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya.

Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang kita miliki untuk mengantisipasi bencana.

Baca juga :

http://gardaindonesia.id/2019/02/02/penduduk-miskin-berkurang-8-060-orang-ntt-peringkat-3-termiskin/

6 (enam) arahan penting yang disampaikan Presiden yaitu:

Pertama, Perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya.

Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.

Kedua, Pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.

Ketiga, Apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas. Jangan dikit-dikit naik ke pusat.

Keempat, Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Kepala BNPB mengkoordinasikan K/L terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud dan kita pelihara dan rawat. Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui jalur evakuasi.

Kelima, Lakukan edukasi kebencanaan. Harus dimulai tahun ini yang dilakukan di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan. Segera dikerjakan agar ada kejelasan ke mana evakuasi harus dilakukan saat ada ancaman bencana.

Keenam, Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana. Bencana bukan hanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi dll. Bencana yang banyak menelan korban adalah gempa bumi.

Presiden berpesan kepada Bappenas dan Bappena agar merancang jalur evakuasi dan bangunan untuk melakukan penyelamatan dari tsunami.

“Pemerintah seringkali ketinggalan dari masyarakat, karena perencanaan belum ada, tetapi masyarakat sudah tinggal di sana. Tetapi kita harus tegas dan tidak seperti dulu. Kita harus kerja cepat dan tidak bisa lagi kerja lambat. Sekali lagi, kita harus mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua kekuatan yang dimiliki untuk mengantisipasi bencana alam di Indonesia”, pesan Presiden.

Sumber berita (*/Humas BNPB)
Editor (+rony banase)