DPR Usul Hapus Kata “Gratis” di Program MBG, BGN Lapor Prabowo
- account_circle Penulis
- calendar_month Kam, 2 Okt 2025
- visibility 194
- comment 0 komentar
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Chaniago mengusulkan agar nomenklatur Makan Bergizi Gratis diubah menjadi hanya Makan Bergizi, tanpa kata “gratis”. Menurutnya, istilah itu berkonotasi negatif.
Jakarta | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bakal melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, yang meminta kata “gratis” dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihapus.
“Untuk program yang nanti gratisnya dihilangkan, coba nanti kami akan sampaikan,” kata Dadan dalam Rapat Kerja di DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Oktober 2025.
Dadan menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan Presiden Prabowo. “Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak supaya mungkin ada lebih edukatif,” ungkapnya.
Sebelumnya, Irma Chaniago mengusulkan agar nomenklatur Makan Bergizi Gratis diubah menjadi hanya Makan Bergizi, tanpa kata “gratis”. Menurutnya, istilah itu berkonotasi negatif.
“Makan bergizi gratis ini, sebaiknya yang gratisnya itu dihapus Pak. Makan bergizi saja. Nggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif,” ujarnya.
Irma menilai niat Presiden Prabowo dalam mencetuskan program MBG sangat baik, yakni untuk meningkatkan kecerdasan intelektual (IQ) anak-anak Indonesia.
“Karena apa? Karena niat dari presiden, niat dari pemerintah, memberikan ini kepada anak-anak bangsa ini adalah niat yang sangat baik. Yang sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini punya IQ yang lebih tinggi dari yang ada sekarang,” imbuh politikus Partai NasDem itu.
Selain soal nomenklatur, Irma juga menyoroti pelaksanaan program MBG yang dinilainya bermasalah, khususnya terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai sertifikasi itu rawan diperjualbelikan.
“Saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan, diperjualbelikan,” tegasnya.
Irma mengaku memahami isu tersebut karena sebelum menjadi anggota DPR, ia pernah mengelola tiga usaha katering dengan ribuan porsi. “Makanya saya tahu. Bukan asal ngomong. Saya tidak bicara sampah. Saya bicara berdasarkan fakta dan data,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya tenaga yang kompeten di SPPG. “Untuk tiga orang yang dikontrak oleh BGN di SPPG itu harusnya, satu menangani keuangan dan administrasi. Dua, dia tahu persis soal nilai gizi. Yang ketiga tentang higienis, higienis itu nggak hanya menyangkut tentang makanan tapi menyangkut dengan SPPG di dapur,” jelasnya.(*)
Sumber (*/melihatindonesia+ ragam)
- Penulis: Penulis
Saat ini belum ada komentar