Lonjakan Harga LPG, Winston Rondo : Pertamina Perlu Transparan Suplai

Kupang | Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada dua bulan terakhir (Januari—Februari 2026) mengeluhkan lonjakan harga tabung LPG. Kondisi ini diperparah dengan kelangkaan tabung gas produksi Pertamina ini di outlet maupun pengecer.

Lonjakan harga tabung LPG diungkapkan warga Oebufu, Prisha (32), menyebutkan di salah satu pengecer menjual Rp470.000. Sejurus dikatakan Wiwik (42), di lokasi tempat biasa ia berbelanja, tabung pink tersebut dijual seharga Rp335.000.

Merespons kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, Selasa,10 Maret 2026, menegaskan bahwa kelangkaan tabung LPG 12 kg yang terjadi di Kota Kupang hingga lonjakan harga di atas harga jual normal Rp270.000 mencapai kisaran harga Rp470.000 per tabung merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

“Gas LPG bukan barang mewah,” tegas Winston Rondo sembari menekankan tabung LPG merupakan kebutuhan dasar rumah tangga, usaha kecil, warung makan, dan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Winston pun menekankan, ketika LPG hilang di pasaran dan harga melonjak tidak terkendali, yang paling menderita adalah masyarakat kecil. Ia melihat beberapa persoalan serius yang harus segera dijelaskan secara terbuka kepada publik oleh Pertamina dan pemangku kepentingan terkait:

Pertama, rantai distribusi LPG di Kota Kupang perlu diaudit secara transparan. Publik berhak tahu berapa sebenarnya kuota LPG yang masuk ke Kupang setiap minggu, berapa yang didistribusikan ke agen dan pangkalan, dan mengapa gas tersebut tidak sampai ke masyarakat. Jika pasokan ada tetapi barang tidak tersedia di pasar, maka patut diduga ada masalah serius dalam tata kelola distribusi.

Kedua, lonjakan harga hingga Rp470 ribu menunjukkan mekanisme pasar sedang tidak sehat. Situasi ini membuka peluang terjadinya penimbunan, permainan distribusi, atau spekulasi oleh oknum tertentu. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus segera turun melakukan operasi pasar dan penertiban, agar masyarakat tidak terus menjadi korban.

Ketiga, Pertamina harus memberikan penjelasan yang jujur dan detail kepada publik. Jika memang terjadi gangguan distribusi akibat keterlambatan kapal atau masalah logistik dari Surabaya, maka Pertamina harus memastikan adanya tambahan pasokan dan sistem cadangan energi agar kejadian seperti ini tidak berulang.

Winston pun mendorong beberapa langkah cepat yang harus segera dilakukan berupa operasi pasar LPG secara masif di Kota Kupang untuk menurunkan harga, audit distribusi LPG dari Pertamina hingga ke tingkat pangkalan, penindakan tegas terhadap penimbunan atau permainan harga oleh oknum distributor atau pengecer, dan penambahan pasokan LPG darurat untuk menstabilkan pasar dalam waktu cepat.

“Masyarakat Kupang tidak boleh dibiarkan berhari-hari mencari gas tanpa kepastian. Energi rumah tangga adalah kebutuhan dasar. Negara dan pemerintah daerah wajib memastikan distribusinya berjalan adil dan stabil,” imbuh Winston sembari berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum bertindak cepat, transparan, dan tegas, agar situasi ini segera normal dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.

Suplai tabung LPG ke salah satu pengecer. Foto : tim Pertamina

Pengecekan langsung oleh Polda NTT

Terpisah, dilansir dari tribratanewsntt, Polda NTT cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga gas LPG di Kota Kupang. Aparat kepolisian bersama instansi terkait melakukan pengecekan langsung ke puluhan outlet penjualan LPG guna memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga di pasaran.

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H menjelaskan bahwa tim gabungan dari Satreskrim Polresta Kupang Kota bersama Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda NTT telah melakukan pengecekan terhadap sekitar 60 outlet LPG yang tersebar di Kota Kupang.

“Petugas melakukan pengecekan langsung ke outlet-outlet untuk memastikan ketersediaan stok serta memantau harga penjualan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga memberikan imbauan kepada para penjual agar tidak menaikkan harga secara berlebihan,” ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra.

Pada proses koordinasi dengan pihak distributor, diketahui bahwa PT Pelita Timor Gas juga telah mengeluarkan surat imbauan resmi kepada seluruh outlet agar menjaga stabilitas harga LPG di tingkat penjualan. Dalam surat tertanggal 9 Maret 2026 tersebut, distributor meminta seluruh outlet menjual LPG kepada masyarakat dengan harga wajar. Untuk LPG 12 kilogram diimbau dijual di bawah Rp300.000 per tabung, sedangkan LPG 5,5 kilogram di bawah Rp200.000 per tabung dan harga tersebut sudah termasuk margin bagi outlet.

Selain itu, Polda NTT masih melakukan komunikasi dengan pihak Sales Area Manager (SAM) Pertamina guna memperoleh informasi lebih lengkap mengenai distribusi dan pasokan LPG di wilayah Kupang. Kabar baiknya, berdasarkan informasi dari pihak Pelindo, sebanyak 11 kontainer berisi LPG dijadwalkan tiba di Pelabuhan Kupang dan akan mulai melakukan proses bongkar muat sekitar pukul 18.00 Wita.

Pemenuhan suplai oleh Pertamina Patra Niaga

Sebelumnya dalam keterangan tertulis yang disampaikan Pertamina Patra Niaga pada Minggu, 8 Maret 2026, disebutkan hambatan distribusi tabung LPG terjadi sejak Kapal Meratus mengubah rute jadwal di akhir 2025 dan terkendala antrean di pelabuhan imbas kapal miring dan kontainer tenggelam di Pelabuhan Surabaya.

Sementara, kebutuhan gas dengan melihat tren rata-rata realisasi per hari estimasi 5.5 kg : 46 tabung, 12 kg : 199 tabung, dan 50 kg : 12 tabung.

Disebutkan Pertamina Patra Niaga, periode Jan-Februari 2026, tren realisasi cenderung meningkat dari rata-rata realisasi harian untuk produk 12kg dan 50kg dengan detail 5.5 kg : 46 tabung, 12 kg : 202 tabung (+1.5%), 50 kg : 17 tabung (+42%) dikarenakan mulai banyaknya dapur MBG dan sektor horeka.

Dan stok (Minggu, 8 Maret) tabung LPG yang masuk estimasi 5.5 kg : 453 tabung, 12 kg : 1.484 tabung, dan 50 kg : 60 tabung. Kemudian kedatangan kontainer pada Senin, 9 Maret dengan estimasi 5.5 kg : 529 tabung, 12 kg : 1.232 tabung, 50 kg : 96 tabung (angka bertambah dari suplai awal 1.125 tabung menjadi 1.857 tabung).

Pertamina pun memastikan mekanisme kontrol yakni agen distribusi ke outlet dan masyrakat sesuai harga jual wajar dan melibatkan pemda dan APH melakukan swepping oknum yang sengaja melakukan pembelian atau menimbun dengan modus mengambil keuntungan pribadi.(*)