Responsif Gender & PUG Jadi Isu Strategis dalam Rakor PPPA NTT 2019

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Menyikapi era globalisasi saat ini dengan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, isu narkoba, trafficking, perlindungan kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, isu lansia, disabilitas, konflik sosial maupun kondisi darurat bencana.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT menghelat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan di Aula Rubby Hotel On The Rock Kupang, 26—28 Juni 2019.

Sebanyak 88 peserta yang terdiri dari Wakil Walikota dan para Wakil Bupati, Kepala Bappeda, Komisi DPRD yang membidangi PPPA dan Kepala Dinas Se-Nusa Tenggara Timur turut mengambil bagian dalam Rakor PPPA; turut hadir mewakili Menteri PPPA Prof Yohana Yembise, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu

Mewakili Gubernur NTT, Asisten Administrasi Umum Kosmas D Lana, SH., M.Si., membuka dengan resmi Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mengusung tema “Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Anak”, pada Rabu, 26 Juni 2019.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu saat membawakan materi kepada para peserta Rakor PPPA NTT Tahun 2019

Kosmas D Lana, SH., M.Si., dalam sambutan tertulis Gubernur NTT berharap melalui Rapat PPPA NTT 2019 ini dapat diselaraskan dan disinergikan kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat di pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; Mempercepat Pelaksanaan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG); Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta Mendorong Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

“Saya mengajak seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menempatkan PUG sebagai Grand Strategy sehingga hasilnya berdampak pada meningkatnya pembangunan yang responsive gender”, tutur Kosmas Lana mewakili Gubernur NTT

Lanjutnya, Selain itu pemanfaatan data dan informasi dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program haruslah dikedepankan, mengingat data sangat dibutuhkan untuk membuka wawasan kesadaran gender dan kepentingan perencanaan anggaran yang responsif gender.

Sedangkan, Ketua Pelaksana Rakor PPPA NTT 2019, selaku Plt. Kadis DP3A NTT, Idda Yuni Astuti,SH.,M.Hum., menyampaikan tujuan Rakor PPPA untuk menciptakan sinergitas dan koordinasi program/kegiatan PPPA antara Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota dan mewujudkan harmonisasi dan sinergitas dalam penanganan masalah perempuan dan anak antara perempuan dan anak lingkup Pemprov dan Pemkot/Pemkab.

Penulis dan editor (+rony banase)