Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Asisten III Setda Belu: Tata Ruang Kawasan Batas Negara Butuh Data Valid

Asisten III Setda Belu: Tata Ruang Kawasan Batas Negara Butuh Data Valid

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 21 Jul 2021
  • visibility 97
  • comment 0 komentar

Loading

Belu–NTT, Garda Indonesia | Pemerintah Daerah Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghelat rapat koordinasi teknis penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Atambua, di Lantai I Kantor Bupati Belu pada Rabu, 21 Juli 2021; dibuka Asisten III Administrasi Umum Setda Belu, Drs. Alfredo Pires Amaral dan dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, perwakilan pimpinan instansi vertikal dan camat se–Kabupaten Belu.

Asisten Administrasi Umum Sekda Belu mengatakan, rakor ini secara teknis untuk mengkaji, membahas dan berdiskusi bersama instansi terkait guna memfasilitasi, mengumpulkan data perencanaan tata ruang perbatasan negara.

“Kabupaten Belu menjadi salah satu wilayah perbatasan negara.  Untuk itu, penyusunan rencana detail tata ruang di wilayah perbatasan menjadi kewenangan dari Presiden dan akan ditetapkan oleh Presiden. Tentu, dalam forum diskusi ini bisa menghasilkan data yang valid dan akurat sehingga keputusan dari pusat tidak terdapat kekurangan–kekurangan yang fatal,” ungkap Alfredo Pires Amaral.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, Victor M.M. Kiik, S.T., M.T. yang juga adalah pemateri mengatakan, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2020. Aturan turunan, harusnya berupa Peraturan Bupati tetapi karena status Kabupaten Belu sebagai Kawasan Perbatasan Negara sehingga diambil alih oleh Pusat atau Kementerian Agraria/Tata Ruang. Produknya berupa Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Atambua.

“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan ada masukan–masukan akurat dari OPD dan instansi vertikal untuk kita kirim ke kementerian karena masih ada  kekurangan–kekurangan data yang akan diperbaiki,” ungkap Viktor Kiik. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto: kominfobelu

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anies, Formula E dan Gen Z

    Anies, Formula E dan Gen Z

    • calendar_month Rab, 24 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Josef Herman Wenas Sejauh pengamatan saya, Prof. Burhanuddin Muhtadi, Ph.D dan lembaga Indikator Politik Indonesa (IPI) yang dipimpinnya punya kredibilitas. Tak perlu diragukan. Minggu lalu, IPI release survey mereka tentang “Presiden Pilihan” anak muda. Survei dilakukan antara 4—10 Maret 2021. Total sampel yang berhasil diwawancara 1.200 responden, berusia 17—21. Jadi, anak muda yang dimaksud […]

  • Debut Neo Tenun by Erwin Yuan di Jogja Fashion Parade 2025

    Debut Neo Tenun by Erwin Yuan di Jogja Fashion Parade 2025

    • calendar_month Ming, 16 Feb 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 276
    • 0Komentar

    Loading

    Erwin Yuan dan model Timor Creative People (TCP), Nadia Riwu Kaho hadir di Yogyakarta dalam debut Jogja Fashion Parade 2025 pada Minggu, 16 Februari 2025, jadi panggung Padu Padan Tenun memperkenalkan koleksi eksklusif.   Kupang | Padu Padan Tenun by Erwin Yuan dengan bangga mempersembahkan koleksi terbarunya, Neo-Tenun, sebuah eksplorasi mode pria yang menggabungkan kain […]

  • Kasus ‘Crazy Rich’ Bandung Doni Salmanan Naik ke Penyidikan

    Kasus ‘Crazy Rich’ Bandung Doni Salmanan Naik ke Penyidikan

    • calendar_month Sab, 5 Mar 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Bareskrim Polri menaikkan kasus yang menjerat Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan ke tahap penyidikan. Doni diduga affiliator investasi bodong aplikasi Quotex. “Terkait dengan Doni Salmanan bukan menggunakan platform Binomo, melainkan menggunakan platform Quotex,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko dalam keterangannya pada Jumat, 4 Maret 2022. Baca juga : https://gardaindonesia.id/2022/03/03/usai-indra-kenz-giliran-doni-salmanan-dilaporkan-ke-bareskrim-polri/ Adapun […]

  • KPK Sebut Jika Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi Supervisi

    KPK Sebut Jika Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi Supervisi

    • calendar_month Sel, 2 Jul 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata bahwa koordinasi antar-lembaga anti-korupsi yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian masih memiliki ego sektoral. Ia menyampaikan jika KPK menangkap Jaksa, maka Kejaksaan Agung akan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Kejaksaan Agung pun menyampaikan pernyataan resmi menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kepala Pusat […]

  • Hari Dharma Karyadhika 2021, Menteri Yasona Tekankan Lima Hal

    Hari Dharma Karyadhika 2021, Menteri Yasona Tekankan Lima Hal

    • calendar_month Jum, 1 Okt 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diperingati pada bulan Oktober setiap tahun. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan peringatan HDKD 2021 harus menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi Kemenkumham, khususnya di bidang pelayanan publik. “Tunjukkan eksistensi Kemenkumham di bidang pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan citra positif Kemenkumham […]

  • Agenda Kerja Perdana Pj Gubernur NTT, Bertemu 3 Tokoh Agama

    Agenda Kerja Perdana Pj Gubernur NTT, Bertemu 3 Tokoh Agama

    • calendar_month Jum, 8 Sep 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 115
    • 2Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake tiba di Kupang pada Kamis, 7 September 2023 sekitar pukul 13.05 WITA, usai ramah tamah bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkompinda), ia langsung melakukan agenda kerja perdana, bersilahturahmi dengan 3 (tiga) tokoh agama. Sementara untuk tokoh agama Hindu dan Budha bakal dilakukan pada Jumat, 8 […]

expand_less