Banjir di Kalsel, KNPI Minta Bareskrim Periksa Perusahaan & Menteri LHK

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, meminta Bareskrim Polri untuk segera memanggil perusahaan terkait banjir Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sebelumnya, Bareskrim telah menerjunkan tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) untuk mengecek penyebab banjir yang terjadi di Kalsel. Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan beberapa faktor penyebab banjir.

Penyidik Bareskrim juga akan memanggil semua petinggi perusahaan tambang yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Mereka akan diperiksa terkait dugaan eksploitasi alam yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya bencana ekologis di wilayah Kalsel dan sekitarnya. “Kami juga meminta penyidik Bareskrim untuk memeriksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait perizinan perusahaan-perusahaan besar di Kalsel,” ujar Haris, pada Selasa, 26 Januari 2021.

Selain Bareskrim, Haris juga meminta KPK turun tangan di Kalsel terkait izin yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kalsel adalah salah satu provinsi di Indonesia penghasil batu bara terbesar. Ada 5 perusahaan batu bara di sana yang diduga menyebabkan banjir besar di Kalsel. Haris pun membeberkan lima perusahaan besar tersebut yaitu:

Pertama, Adaro. PT Adaro Energy Tbk saat ini tercatat menjadi perusahaan tambang batu bara terbesar yang beroperasi di Indonesia. Tambang terbesarnya berada di Kabupaten Tabalong, Kalsel.

Kedua,  PT Arutmin Indonesia merupakan raksasa tambang batu bara yang terafiliasi dengan Grup Bakrie.

Ketiga,  Jhonlin Group lewat PT Jhonlin Baratama jadi raksasa perusahaan batu bara.

Keempat, PT Bangun Banua Persada Kalimantan adalah salah satu anak perusahaan PT Bangun Banua Kalimantan Selatan. Berbeda dengan perusahaan tambang pada umumnya, saham perusahaan ini sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah.

Kelima, Hasnur Group Salah satu pengusaha lokal Kalimantan Selatan yang cukup sukses di bidang usaha batu bara adalah Haji Abdussamad Sulaiman.

“Polisi harus memanggil para pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH dan harus menangkap pelaku yang menyebabkan banjir parah di Kalsel,” tegasnya.

Banjir kali ini, menurut Ketua KNPI, menjadi penanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Karena DPP KNPI mencatat 50 persen dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Sebagian besar perkebunan sawit di Kalsel dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar swasta. Haris pun membeberkan 5 perusahaan sawit terbesar di Kalsel yaitu:

Pertama, PT Agro Astra Lestari Tbk PT Agro Astra Lestari Tbk merupakan anak perusahaan Grup Astra yang merupakan hasil merger dari beberapa perusahaan perkebunan.

Kedua, PT Smart Tbk PT Smart Tbk merupakan bagian dari konglomerasi bisnis Grup Sinar Mas.

Ketiga, PTPN 13 PT Perkebunan Nusantara XIII atau biasa disebut PTPN 13 merupakan BUMN yan

Keempat, Golden Agri Resources Selain lewat PT Smart Tbk, Grup Sinar Mas juga memiliki perkebunan dan pabrik kelapa sawit lewat kepemilikan saham di perusahaan lainnya yakni Golden Agri-Resources.

Kelima, Hasnur grup. Selain dikenal sebagai raksasa tambang batu bara, Hasnur Group juga merupakan pemain besar di industri perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini dimiliki pengusaha asli Kalimantan bernama Haji Abdussalam Sulaiman.

“Polisi harus memeriksa semua pemilik perkebunan sawit ini secepatnya dan menjadikan tersangka jika ternyata korporasi ini menyebabkan banjir. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan,” tegasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/fikri)