Demo 28 Agustus DPR RI Gegerkan Dunia, Media Global Angkat Bicara

Aksi 28 Agustus dipicu oleh kebijakan DPR yang memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, hampir 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta 2025 yang hanya sekitar Rp5,3 juta.

Jakarta | Ribuan demonstran bentrok dengan aparat keamanan di Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025, dalam aksi protes besar yang menyoroti kemarahan publik atas tunjangan fantastis bagi anggota DPR RI. Media asing seperti Bloomberg, The Straits Times, CNBC, New Straits Times, NHK, Press TV, hingga Anadolu Agency menyoroti langsung kerusuhan di Senayan yang dianggap mencerminkan krisis legitimasi parlemen Indonesia.

Bloomberg dalam laporannya berjudul “Thousands clash with police in Jakarta as protests intensify” menilai gelombang unjuk rasa ini menambah ketidakpastian terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

“Protes-protes ini menambah ketidakpastian seputar kesehatan ekonomi Indonesia. Meskipun inflasi moderat dengan rata-rata sekitar 3% sejak pandemi, harga beras dan pendidikan yang tinggi telah memicu ketidakpuasan atas biaya hidup,” tulis Bloomberg.

Aksi 28 Agustus dipicu oleh kebijakan DPR yang memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, hampir 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta 2025 yang hanya sekitar Rp5,3 juta. The Straits Times menulis, “Kebencian publik telah tumbuh atas tunjangan baru bagi anggota parlemen Indonesia.”

Mayoritas demonstran adalah mahasiswa. Mereka melempar batu, bambu runcing, dan menyalakan petasan, sementara polisi merespons dengan gas air mata, meriam air, dan kendaraan taktis. Menjelang sore, kericuhan meluas ke kawasan perbelanjaan di sekitar Senayan. Salah satu pengunjuk rasa bahkan berteriak lantang, “Parlemen harus dibubarkan. Jangan mundur. Perjuangan kita belum berakhir.”

The Straits Times menilai seruan tersebut menjadi simbol kemarahan rakyat terhadap lembaga legislatif yang kian kehilangan legitimasi. Media itu juga menyoroti bahwa PHK massal di industri tekstil, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta biaya pendidikan turut memperburuk kemarahan publik.

New Straits Times (Malaysia) melaporkan demonstrasi ini sebagai bagian dari aksi ribuan buruh di seluruh Indonesia yang menuntut kesejahteraan, penghentian outsourcing, dan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. “Ini adalah aksi protes kedua di DPR minggu ini, menyusul unjuk rasa hari Senin di mana ratusan orang mengecam gaji dan tunjangan tinggi para anggota parlemen di tengah meningkatnya kesulitan ekonomi,” tulis media itu.

Media Jepang, NHK, melaporkan, “Ribuan pengunjuk rasa, termasuk mahasiswa, berusaha mencapai gedung parlemen di ibu kota untuk memprotes gaji dan tunjangan anggota parlemen yang berlebihan. Polisi menembakkan beberapa kali gas air mata untuk mengendalikan massa.”

Sementara Press TV (Iran) menulis bahwa ada dua protes berbeda pada 28 Agustus: mahasiswa dan kelompok sipil yang memprotes pendapatan DPR, serta buruh yang menolak PHK massal. Media Turki, Anadolu Agency, juga menyoroti tuntutan buruh, termasuk kenaikan upah dan penghentian outsourcing.

“Di bawah tekanan demonstrasi, DPR kemudian mengklarifikasi bahwa 580 anggota parlemen akan menerima tunjangan hanya sampai Oktober, menurut The Jakarta Post,” tulis Anadolu.

Selain isu DPR, publik juga marah akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di beberapa daerah pada awal Agustus. Aksi besar terjadi di Pati, Bone, dan Cirebon, sebelum sejumlah kepala daerah akhirnya mencabut kebijakan tersebut.

Bloomberg menilai unjuk rasa berulang ini mengingatkan pada protes nasional tahun 2024 yang sempat mengguncang rupiah dan pasar saham. CNBC menambahkan, investor kini mulai cemas karena protes berkelanjutan bisa menekan iklim usaha, sementara pemerintah belum menunjukkan langkah konkret meredakan ketegangan.

Pemerintah pun bergerak di ranah digital. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan akan memanggil ByteDance (TikTok) dan Meta terkait beredarnya konten provokatif soal aksi 28 Agustus. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan, “Platform dengan kecerdasan buatan canggih harus mampu menyaring dan menghapus materi yang salah atau provokatif.” Ia membantah bahwa langkah ini membatasi kebebasan berekspresi, melainkan demi menjaga institusi demokrasi.

Sorotan internasional kini menempatkan Indonesia di panggung global. The Straits Times menegaskan, krisis legitimasi DPR bukan hanya isu domestik. Dunia melihat adanya jurang yang semakin lebar antara rakyat dan wakilnya dan jika tidak ada langkah korektif, protes semacam ini bisa berubah menjadi gelombang yang lebih besar.(*)

Sumber (*/melihatindonesia)