Demokrasi Terancam Mundur, Megawati dan PDI-P Tolak Pilkada Via DPRD
- account_circle Penulis
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 20
- comment 0 komentar
Rakernas PDI Perjuangan secara resmi menetapkan penolakan terhadap pilkada tidak langsung dalam risalah keputusan partai. PDI Perjuangan juga mengusulkan penerapan e-voting, pembatasan biaya kampanye, serta penegakan hukum terhadap politik uang.
Jakarta | Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Penolakan tersebut ditegaskan sebagai sikap resmi dan kelembagaan PDI Perjuangan yang bersifat ideologis, konstitusional, dan historis.
Megawati menilai pilkada tidak langsung merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
Megawati menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan hasil perjuangan Reformasi 1998 yang menjamin kedaulatan rakyat. Menurutnya, mekanisme pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Ia pun menilai skema tersebut berpotensi mengembalikan praktik demokrasi elitis seperti masa lalu.
Megawati juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan pilkada sebagai bagian dari pemilu. Putusan itu dinilai memperkuat prinsip bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan langsung oleh rakyat.
PDI Perjuangan menilai pilkada via DPRD tidak menjamin penguatan demokrasi, akuntabilitas kekuasaan, maupun pengurangan biaya politik.
Rakernas PDI Perjuangan secara resmi menetapkan penolakan terhadap pilkada tidak langsung dalam risalah keputusan partai. PDI Perjuangan juga mengusulkan penerapan e-voting, pembatasan biaya kampanye, serta penegakan hukum terhadap politik uang.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan partainya akan mengajak partai lain di DPR berdialog untuk mempertahankan pilkada langsung. Ia menegaskan PDI-P memilih jalur dialog sebagai partai penyeimbang dalam menjaga kedaulatan rakyat.(*)
- Penulis: Penulis
- Sumber: melihatindonesia
Saat ini belum ada komentar