Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan Pola Hidup » Lima Poin Rakor Satgas Penanggulangan ‘Corona Virus Desease’ di Provinsi Bali

Lima Poin Rakor Satgas Penanggulangan ‘Corona Virus Desease’ di Provinsi Bali

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 13 Mar 2020
  • visibility 4
  • comment 0 komentar

Denpasar, Garda Indonesia | Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali yang diketuai Sekda Dewa Made Indra, melakukan rapat koordinasi terkait upaya penanggulangan penyakit yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

Rakor yang dilaksanakan di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, pada Jumat, 13 Maret 2020, melibatkan unsur kesehatan, pariwisata, keamanan dan pendidikan.

Dalam arahannya, Ketua Satgas Covid-19 Dewa Made Indra menekankan hal penting yakni Wabah Covid-19 memicu kegalauan dan kerisauan di berbagai belahan dunia. Namun saya harapkan, jajaran pemerintah dan aparat keamanan harus tetap tenang, tak ikut panik dan takut berlebihan. Karena dalam ketenangan, kita dapat bertindak tepat dan rasional.

Selain itu, Pembentukan Satgas ini merupakan langkah proaktif Gubernur Bali Wayan Koster untuk meningkatkan upaya penanganan potensi penyebaran Covid-19. Satgas diharapkan dapat melakukan langkah yang cepat, terukur dan terkendali. Dalam melaksanakan tugas, Satgas harus mematuhi protokol yang telah ditetapkan pemerintah yang meliputi lima hal yaitu protokol komunikasi, area pendidikan, area publik dan transportasi khususnya pintu masuk Indonesia dan protokol kesehatan. Seluruhnya harus bekerja mengacu pada protokol yang ditentukan pusat.

Peserta Rapat Koordinasi Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali

Secara garis besar, 5 (lima) poin mendesak yang harus segera dilakukan oleh Satgas sebagai berikut :

Pertama, Peningkatan kapasitas penanganan penyakit, khususnya di fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit. Pastikan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi penyebaran Covid-19. Pastikan faskes memiliki kapasitas ruang isolasi dalam jumlah mencukupi dan standar yang memadai. Selain itu, tim medis dengan kualifikasi yang memadai juga harus dipastikan jumlahnya agar bisa mengantisipasi peningkatan Covid-19. Sebab di situ nantinya pasien ditangani. Ketersediaan faskes dengan dukungan tim medis yang memadai akan membangun kepercayaan masyarakat. Sampai hari ini, kapasitas faskes dan dukungan tenaga medis masih cukup dan memadai;

Kedua, Memastikan ketersediaan sarana yang berkaitan dengan pencegahan dan penularan Covid-19 seperti masker, hand sanitizer dan disinfektan. Pastikan barang ini tersedia, sebab kekosongan stok akan memicu kepanikan;

Ketiga, Peningkatan kapasitas deteksi dini dan pencegahan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Karena virus ini datang dari luar. Kalau pintu masuk aman, risiko bisa dieliminasi;

Keempat, Tingkatkan upaya pengendalian penyebaran virus dengan melakukan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak;

Kelima, Menggencarkan kampanye dan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Gubernur, Bupati/Walikota membuat video durasi pendek yang bisa memberi informasi terkait Covid-19 dan cara pencegahannya. Sebab penyakit ini bisa dikendalikan melalui PHBS.

Lima poin penting nantinya akan dijabarkan dalam rencana operasional yang lebih teknis untuk memulihkan psikologis masyarakat dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan COVID-19.

Terkait dengan faskes yang menjadi rujukan bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini ada 4 (empat) RS yaitu RSUP Sanglah, RSUD Sanjiwani Gianyar, RSUD Tabanan dan RSUD Singaraja.

Rakor juga menyepakati gerakan penyemprotan disinfektan secara serentak di seluruh Bali pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 08.00 WITA. Penyemprotan diharapkan dapat menjangkau tempat sebanyak mungkin, khususnya yang berpotensi sebagai objek penyebaran virus antara lain bandara, pelabuhan, objek wisata dan hotel.

Sementara itu, Wakapolda Bali Brigjen (Pol) I Wayan Sunartha menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali. (*)

Sumber berita (*/Jefry Karangan—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPD Hanura NTT Sepakat Dorong Oesman Sapta Odang Kembali Pimpin Hanura

    DPD Hanura NTT Sepakat Dorong Oesman Sapta Odang Kembali Pimpin Hanura

    • calendar_month Sen, 14 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Hanura NTT yang dihelat pada 11—14 Oktober 2019 di Neo Aston Hotel Kupang; bertujuan untuk mengevaluasi hasil pencapaian Partai Hanura pada Pemilihan legislatif 2019 yang lalu. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT, Drs. Refafi Gah, S.H., M.Pd. mengatakan salah satu tujuan dari kegiatan Rapimda DPD Partai Hanura […]

  • Anggota P2TP2A Lampung Timur Lakukan Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Pecat & Tindak Tegas

    Anggota P2TP2A Lampung Timur Lakukan Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Pecat & Tindak Tegas

    • calendar_month Sen, 6 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga meminta Bupati Lampung Timur untuk segera menon-aktifkan anggota P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Lampung Timur, DA, yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban kekerasan seksual, NF yang tengah didampinginya. Menteri Bintang juga meminta pihak aparat kepolisian setempat […]

  • Kementerian Kominfo Normalkan Fitur Media Sosial & Pesan Instan

    Kementerian Kominfo Normalkan Fitur Media Sosial & Pesan Instan

    • calendar_month Sab, 25 Mei 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Sabtu, 25 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB, telah melakukan normalisasi atas pembatasan sebagian fitur platform media sosial dan pesan instan. Kementerian Kominfo mengimbau agar pengguna telepon seluler atau gadget dan perangkat lain segara menghapus pemasangan (uninstall) aplikasi virtual private network (VPN) agar terhindar dari risiko […]

  • Fraksi Demokrat Dorong KPU Susun PKPU Sesuai Putusan MK

    Fraksi Demokrat Dorong KPU Susun PKPU Sesuai Putusan MK

    • calendar_month Jum, 23 Agu 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Jakarta | Pasca-penyampaian aspirasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk demonstrasi pada Kamis, 22 Agustus 2024, dan mengingat proses tahapan waktu pelaksanaan pendaftaran Pilkada yang semakin dekat, serta demi menjaga tegaknya konstitusi, maka sikap Fraksi Partai Demokrat segaris dengan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR RI, yaitu tidak lagi melanjutkan pengambilan keputusan tingkat […]

  • Jokowi Tinjau Lumbung Pangan di Sumba & Resmikan Bendungan Napun Gete

    Jokowi Tinjau Lumbung Pangan di Sumba & Resmikan Bendungan Napun Gete

    • calendar_month Sel, 23 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo pada Selasa pagi, 23 Februari 2021, bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka kunjungan kerja. Bersama rombongan terbatas lepas landas menuju Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB. Setibanya di Bandar Udara Tambolaka, Kabupaten […]

  • Kadin Indonesia Dorong Skema UMKM Naik Kelas Secara Nasional

    Kadin Indonesia Dorong Skema UMKM Naik Kelas Secara Nasional

    • calendar_month Ming, 26 Jan 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Sesuai data BPS dan Kementrian Koperasi & UKM, bahwa 99,99% pelaku usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dari pelaku UMKM, didominasi Usaha Mikro (98,7%) dari total UMKM, yaitu usaha dengan omzet (penjualan) di bawah Rp.300 juta per tahun. Suatu perimbangan jumlah pelaku usaha yang belum ideal dalam […]

expand_less