Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Megawati Instruksikan Kader PDI-P Dukung Pemerintahan Prabowo

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Dukung Pemerintahan Prabowo

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 2 Agu 2025
  • visibility 225
  • comment 0 komentar

Loading

Megawati menilai partai politik, terutama PDI Perjuangan yang memiliki kekuatan legislatif dan eksekutif, harus menjadi penopang utama negara dalam kondisi krisis.

 

Denpasar | Pada acara bimbingan teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan yang dihelat di Sanur, Bali, Rabu (30 Juli 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberikan arahan tegas kepada seluruh kader untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Arahan tersebut disampaikan melalui Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, yang menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pemerintahan dengan tetap membawa semangat kritis dan solutif khas PDIP.

Megawati menilai partai politik, terutama PDIP yang memiliki kekuatan legislatif dan eksekutif, harus menjadi penopang utama negara dalam kondisi krisis. Fokusnya adalah memastikan stabilitas fiskal, menghadapi tekanan geopolitik, dan menjaga rakyat di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.

Meski memberikan dukungan terhadap program-program positif pemerintah, Megawati juga menginstruksikan agar para kepala daerah dan anggota legislatif dari PDIP tetap kritis terhadap kebijakan pusat yang tidak berpihak pada rakyat.

Ia mengingatkan pentingnya menyatukan frekuensi organisasi, menjaga soliditas, dan memperkuat hubungan langsung dengan masyarakat agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.

Bimtek ini juga dijadikan ajang konsolidasi internal, dengan pesan kuat dari Megawati agar para kader turun langsung ke akar rumput untuk menggali persoalan dan merumuskan inovasi sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap pemerintahan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPP Puan Maharani yang membuka acara dan memberikan arahan tambahan seputar kesiapan menghadapi dinamika politik nasional, termasuk potensi revisi Undang-Undang Pemilu.(*)

Sumber (*/melihatindonesia)

 

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pascagempa Bantul, PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan dan Bantu Warga

    Pascagempa Bantul, PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan dan Bantu Warga

    • calendar_month Sen, 3 Jul 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Loading

    Bantul, Garda Indonesia | Pascagempa bermagnitudo 6,6 SR dengan episentrum Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 30 Juni 2023, PT PLN (Persero) gerak cepat memulihkan sistem kelistrikan dan membantu pemulihan masyarakat terdampak. Pada Sabtu, 1 Juli 2023 pukul 03.40 WIB aliran listrik pada lebih dari 34 ribu pelanggan terdampak gempa di pantai selatan […]

  • Diduga Polsek Kupang Tengah Endap Kasus Aniaya Warga Penfui Timur

    Diduga Polsek Kupang Tengah Endap Kasus Aniaya Warga Penfui Timur

    • calendar_month Rab, 26 Mei 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kepolisian Sektor (Polsek) Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mengendap laporan kasus penganiayaan yang dialami korban atas nama Ongki Y. Banu, warga Dusun IV, RT 25, RW 08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah. Informasi yang dihimpun Garda Indonesia dari pihak korban pada Selasa malam, 25 Mei […]

  • Covid-19, Gubernur NTT Tunda Festival Pariwisata dan Tutup Destinasi Wisata

    Covid-19, Gubernur NTT Tunda Festival Pariwisata dan Tutup Destinasi Wisata

    • calendar_month Sab, 21 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Meski proses penanganan penyebaran risiko penularan infeksi Corona Virus Disease atau Covid-19 telah dilaksanakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, namun Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) memutuskan untuk sementara menunda pelaksanaan festival pariwisata dan menutup seluruh destinasi wisata yang ada di Provinsi NTT. Adapun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diketuai Sekda […]

  • IMO-Indonesia Tetap Eksis dan Solid

    IMO-Indonesia Tetap Eksis dan Solid

    • calendar_month Kam, 27 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta,gardaindonesia.id – Organisasi Badan Usaha Perusahaan Pers Media Online yang dikenal dengan nama IMO-Indonesia dipastikan tetap eksis dan solid, hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal IMO-Indonesia M. Nasir Bin Umar di Pengadilan Jakarta Pusat saat menghadiri persidangan ke empat gugatan IMO-Indonesia terhadap Dewan Pers atas surat 371 yang dirasa merugikan nama baik IMO-Indonesia, Kamis 27 September […]

  • 3 Paroki di Kota Kupang Gapai Bantuan Perangkat Misa dari Dokter Herman Man

    3 Paroki di Kota Kupang Gapai Bantuan Perangkat Misa dari Dokter Herman Man

    • calendar_month Rab, 22 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Wakil Wali Kota Kupang, dokter Herman Man menyambangi 3 paroki guna menyerahkan bantuan perangkat misa atau liturgi dari Pemerintah Kota Kupang, pada Selasa,21 Juli 2020. Kunjungan dimulai sekitar pukul 17.00—19.00 WITA dari Paroki Santa Familia Sikumana, Paroki Santo Fransiskus Asisi BTN Kolhua dan terakhir di Paroki Santu Matias Rasul Tofa. […]

  • KPK Perlu Dewan Pengawas untuk Tangkal Penyalahgunaan Wewenang

    KPK Perlu Dewan Pengawas untuk Tangkal Penyalahgunaan Wewenang

    • calendar_month Kam, 12 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia |Sebagai lembaga negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang memerlukan keberadaan Dewan Pengawas. Hal itu menjadi sebuah kebutuhan karena semua lembaga negara seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja dalam prinsip saling mengawasi. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dibutuhkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. “Presiden saja diawasi, diperiksa […]

expand_less