Robert Simbolon Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur NTT

262 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo resmi melantik Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa siang, 17 Juli 2018.

Robert dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2013-2018 dan pengangkatan Penjabat Gubernur NTT.

“Sebelum saya ambil sumpah, saya mau bertanya, apakah saudara Robert Simbolon bersedia diambil sumpah?” tanya Tjahjo saat akan melantik Robert sebagai Pj Gubernur NTT.

Robert pun menjawab dengan sigap. “Bersedia,” katanya.

Tjahjo mengingatkan sumpah yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab besar kepada negara dan bangsa. Sumpah yang diucapkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia.

Tjahjo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti Robert. Usai prosesi penagmbilan sumpah jabatan, Pj Gubernur NTT melakukan penandatanganan berita acara dan pakta integritas. Selanjutnya, serah terima jabatan dari mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada Pj Gubernur NTT Robert Simbolon.

Pada acara tersebut, Kemendagri turut menyerahkan plakat penghargaan kepada Frans Lebu Raya yang diserahkan langsung oleh Mendagri.

Dalam sambutannya, Frans mengatakan, selama lima tahun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi yang ia pimpin berjalan aman. Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 yang berlangsung di sepuluh kabupaten di NTT pun diikuti warga dengan antusias.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan NTT juga cukup pesat. Saat ini terdapat tujuh bendungan yang sudah dan sedang dibangun.

“Selama kepemimpinan kami, terdapat perkembangan infrastruktur, misal tujuh bendungan besar yang sedang dan sudah kami bangun,” kata Frans seraya menambahkan kondisi toleransi dan kerukunan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah pun berkembang pesat.

Usai acara pelantikan, Pj Gubernur NTT Robert menyatakan dirinya siap melaksanakan arahan Mendagri untuk keberlangsungan roda pemerintahan di NTT.

“Sesuai arahan Pak Menteri, kami tetap akan fokus pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berlanjut serta tidak ada gangguan hingga bekerjanya pemerintahan yang baru nanti di bawah Gubernur dan Wagub nanti yang terpilih,” kata Robert.

Robert menambahkan, dia juga akan melakukan sinkronisasi program-program kerja yang sudah berlangsung dan sedang berjalan dengan janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

Selain pelantikan Pj Gubernur NTT, pada acara tersebut berlangsung pula serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTT. (*Puspen Kemendagri)

Anak “GENIUS” Siap Meriahkan Hari Anak Nasional 23 Juli 2018

238 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Dalam upaya menjamin pemenuhan hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi sesuai harkat dan martabat serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pemerintah menetapkan 23 Juli sebagai Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan menyelenggarakan Peringatan HAN 2018 yang mengangkat tema “Anak Indonesia, Anak GENIUS (Gesit-Empati-Berani-Unggul-Sehat)“.

“Melalui tema yang diangkat kali ini, saya berharap anak Indonesia dapat menjadi anak yang sehat, berbahagia dan aman. Selain itu sejalan dengan akan diadakannya ASIAN GAMES, anak juga dapat berolahraga, beraktivitas di luar ruangan, belajar sportifitas sehingga dapat terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam Konferensi Pers terkait Peringatan HAN, Senin/16 Juli 2018.

Puncak Peringatan HAN 2018, akan dilaksanakan di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur dan akan dihadiri oleh 500 orang dewasa dan 3000 anak yang terdiri dari anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah, anak-anak dari Panti Asuhan serta perwakilan anak-anak dari Forum Anak Nasional (FAN) dan anak-anak penyandang disabilitas.

“Peringatan HAN Tahun 2018 akan berbeda dari tahun sebelumnya, anak-anak akan benar-benar menjadi pelaku utama tidak hanya sekedar menjadi peserta dalam acara puncak HAN. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo direncanakan akan menghadiri puncak acara tersebut, sekaligus akan mewawancarai 5 perwakilan anak GENIUS yang berprestasi di bidang masing-masing,” ujar Menteri Yohana.

Menteri Yohana juga menyampaikan bahwa dalam rangkaian Peringatan HAN, Kemen PPPA akan menyelenggarakan Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2018 yang mengangkat tema “Bakti Anak Kepada Negeri Menjadi Inspirasi Bagi Negeri Untuk Pelopor dan Pelapor Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”.

Pertemuan ini akan dihadiri 514 wakil Forum Anak dari seluruh Provinsi di Indonesia, yang diharapkan dapat menginspirasi agar anak Indonesia merasa bangga dan termotivasi untuk menjadi inspirator perubahan, serta mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selain itu akan ada pemberian penghargaan bagi Forum Anak Daerah (FAD) yang berprestasi dan berpartisipasi aktif di lingkungannya, dengan menjadi pelapor dan pelopor dalam pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak melalui FAD yang tersebar di seluruh Provinsi.

“Semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional ini tujuan kita untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak Indonesia dapat segera terwujud, karena Anak Indonesia adalah anak kita semua,” tutup Menteri Yohana. (*/PM PPPA)

Partai Hanura Targetkan 14 Kursi dan Gapai Kursi Ketua DPRD NTT

256 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) NTT dibawah kepemimpinan Drs Refafi Gah, SH, Mpd yakin semua proses pecalonan anggota DPRD NTT telah dilaksanakan sesuai aturan dan semua dokumen persyaratan pencalonan anggota DPRD Prov NTT telah memenuhi syarat KPU

“Target Partai Hanura akan memperoleh 14 (empat belas) kursi dari 8 Dapil masing masing 1 kursi dan beberapa Dapil 2 kursi “, jelas Refafi Gah saat diwawancara oleh awak media, Selasa/17 Juli 2018 malam.

Partai Hanura mendaftar ke KPU Prov NTT pada Selasa/17 Juli 2018 pukul 18.05 wita, Ketua Hanura didampingi Sekretaris Siprianus Pokaritan, para pengurus DPW dan para Bacaleg Hanura diterima oleh Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe dan Komisioner memeriksa kelengkapan formulir administrasi pendaftaran bacaleg (bakal calon legislatif) DPRD Prov NTT.

Saat menerima berkas pendaftaran dari Partai Hanura NTT, KPU NTT menegaskan kembali bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yang dinyatakan sah adalah yang dinyatakan sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:N.HH /01/AH.11.01.2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bhakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Usman Sapta dan Sekretaris Umum Hery Lontung Siregar

“Sehingga kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah yang sah adalah yang ditandatangani oleh Ketua Umum Usman Sapta dan Sekretaris Umum Hery Lontung Siregar “, jelas Komisioner KPU Thomas Dohu

“Semua dokumen ada dan sah, sehingga kami akan memberikan tanda terima kepada Partai Hanura “, tegas Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe.

Dari 8 (delapan) Daerah Pemilihan (Dapil) yakni Dapil 1 (Kota Kupang) memenuhi kuota perempuan 35% , Dapil 2 (Kab Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua) kuota perempuan 42,86%, Dapil 3 (Sumba) kuota perempuan 30% , Dapil 4 (Manggarai) kuota perempuan 30%, Dapil 5 (Ende,Sikka,Ngada,Nagekeo) kuota perempuan 36,36%, Dapil 6 (Flotim,Lembata,Alor) kuota perempuan 42, 86%, Dapil 7 (Belu & TTU) kuota perempuan 37,5% dan Dapil 8 (Timor Tengah Selatan) kuota perempuan 33,33%. (+rb)

16 Juli 2018 – Hari Terakhir Kepemimpinan Frans Lebu Raya

179 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Senin/16 Juli 2018 merupahkan hari terakhir Gubernur 2 (dua) Periode, Drs. Frans Lebu Raya mengakhiri tugas sebagai Gubernur NTT. Selama 10 (sepuluh) tahun memimpin Nusa Tenggara Timur sejak 2009 menjadi Gubernur, Frans Lebu Raya banyak membuat perubahan dan peningkatan bagi NTT.

NTT yang semula dikonotasikan sebagai “Nasib Tidak Tentu” perlahan beranjak menjadi “New Tourism Territory “ (Daerah Tujuan Wisata Baru).

“Pertandingan sudah usai”, celoteh Frans Lebu Raya

Kalimat tersebut diucapkan Frans Lebu Raya saat syukuran akhir masa jabatan dan perpisahan bersama para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Oepoi Kupang, 14 Juli 2018.

Tepat pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 00.00 wita pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni akan mengakhiri masa tugas dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Periode 2018-2023.
Frans Lebu Raya juga mengucapkan Selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih Periode 2018-2023, Viktor B Laiskodat dan Josef Nae Soi

“Seluruh dukungan yang diberikan kepada kami, tidak bisa dibayar dengan apa apa, hanya dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas “, ungkap Frans Lebu Raya

Benny Litelnoni saat menyampaikan sambutan terakhir sebagai wagub, menyampaikan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Wakil Gubernur untuk membantu Gubernur yang sesuai sumpah jabatan dan akan berakhir pada pukul 00.00 tanggal 16 Juli 2018.

“Kami berharap agar semua jajaran terus berjuang dan bekerja keras mewujudkan NTT Lebih baik, Maju dan Sejahtera “, tandas Frans Lebu Raya menutup sambutan terakhirnya bersama Benny Litelnoni. (+rb)

Disparitas Kemiskinan Antara Kota & Desa di NTT Masih Tinggi

316 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Disparitas kemiskinan antara Kota dan Desa di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), profil kemiskinan di NTT meski menunjukkan tren menurun (September 2017 21,37% turun 0,03 persen point menjadi 21,35% di Maret 2018) namun jumlah penduduk miskin meningkat/naik sekitar 7,4 ribu dalam periode Sept 2017 sebesar 1134,74 ribu menjadi 1142,17 ribu di Maret 2018.

Dengan prosentase disparitas/Jarak penduduk miskin menurut perkotaan-pedesaan Periode September 2017-Maret 2018 mencapai 21,35% dengan perbandingan periode Sept 2017 jumlah penduduk miskin di Kota sebesar 10,11% dan penduduk miskin di Desa sebesar 24,59%. Begitupun di Periode Maret 2018 penduduk miskin di Kota 9,94% dan di Desa 24,74%.

“Perlu kerjasama dan penerapan program untuk mengurangi prosentasi kemiskinan di desa “, tandas Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia saat jumpa pers bersama stakeholder dan para awak media, Senin/16 Juli 2018 di Aula BPS NTT.

Kemiskinan secara Nasional sebesar 9,28% “Meski NTT menempati posisi ketiga termiskin di Indonesia, namun kalo melihat pola, kecenderungan alami penurunan “, ungkap Maritje.

Lebih lanjut Maritje menjelaskan, “Selama Sept 2017-Maret 2018 garis kemiskinan meningkat sebesar 2,35% yaitu dari Rp. 346.737 per kapita per bulan pada Sept 2017 menjadi Rp.354.898,- per kapita per bulan Maret 2018”.

Terkait komposisi garis kemiskinan, Maritje menuturkan bahwa peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan di NTT jauh lebih besar yakni 78,59% jika dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan hanya sebesar 21,41% pada Maret 2018.

Berikut komoditi makanan berdasarkan jenis dengan kontribusi di daerah Kota yakni jenis komoditi beras 31,24%, Rokok kretek filter 8,77%, gula pasir 2,49%, kopi bubuk & instan (sachet) 2,11%, roti 2,09%, telur ayam ras 2,08%, tongkol/tuna/cakalang 1,99%, mie instan 1,69%, dan daun ketela pohon 1,44%

Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Desa diantaranya beras 41,29%, rokok kretek filter 5,33%, gula pasir 3,48%, jagung pipilan/beras jagung 3,38%, kopi bubuk/kopi instan (sachet) 3,02%, daun ketela pohon 2,80%, daging babi 1,97%, roti 1,73% dan mie instan 1,62%.

Adapun faktor faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di NTT periode Sept 2017-Maret 2018 diantaranya

Pertama, Selama periode Sept 2017-Maret 2018 terjadi Inflasi umum sebesar 1,81% sedangkan periode Maret 2017-Maret 2018 terjadi Inflasi umum sebesar 2,25%.

Kedua, tingkat Kesejahteraan petani cenderung meningkat pada bulan Maret 2018 yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTT Maret 2018 sebesar 104,48 meningkat 1,48 poin jika dibandingkan periode Sept 2017 sebesar 103,00.

Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT pada Februari 2018 sebesar 2,98%. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yakni sebesar 1,46 juta (58,63 persen).

Keempat, Gini Ratio Provinsi NTT pada Maret 2018 sebesar 0,351, turun 0,008 poin dari periode Sept 2017 yang sebesar 0,359

Kelima, Pada periode November 2017-Februari 2018, persentase rumah tangga penerima raskin/rastra atau BNPT sebesar 43,09%. (+rb)

Tolak Perkawinan Usia Dini Anak

216 Views

Jakarta,gardaindonesia.id – Satu lagi perkawinan usia dini anak kembali terjadi. Beredar melalui foto dan video di media sosial, kejadian ini memancing banyak respon masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, mempelai pria (A) yang diketahui baru berusia 13 tahun dan mempelai perempuan (I) berusia 14 tahun warga Binuang, Kalimantan Selatan, melangsungkan perkawinan secara siri, atau tidak melalui KAU setempat.

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sangat menyayangkan perkawinan anak yang kali ini terjadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

“Kita tidak boleh mentolerir dan harus menolak perkawinan usia anak, karena bukan merupakan kepentingan terbaik bagi anak”, tegas Menteri Yohana, Minggu/15 Juli 2018.

Pada kasus A dan I yang terlanjur melakukan perkawinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan pendampingan serta upaya persuasif agar setidaknya pasangan ini menunda kehamilan terlebih dahulu.

Upaya ini dilakukan hingga kondisi fisik, terutama alat reproduksi dan kematangan emosional mereka sudah siap untuk mempunyai anak, karena secara psikologis usia anak belum matang untuk membangun keluarga.

“Pemerintah meminta komitmen para pemimpin daerah serta peran para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat pada umumnya, untuk turut mencegah perkawinan anak terjadi,” terang Menteri Yohana.

Menteri Yohana menyebutkan, Kementerian juga akan mengupayakan pendampingan dan pemantauan terhadap pasangan tersebut, untuk mencegah kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian.

Selain itu, memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi seperti pendidikan dan kesehatan, serta tidak melakukan perkawinan yang diakui negara hingga usianya telah siap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Masyarakat perlu disadarkan akan resiko yang akan dihadapi anak bila mengalami perkawinan anak. Adapun resiko tersebut antara lain melahirkan anak stunting, ketidakstabilan ekonomi, putus sekolah, rentan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian hingga bahaya kematian pada ibu yang melahirkan terlalu muda,” jelas Menteri Yohana.

Yohana menambahkan, KemenPPPA terus mendorong revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar menaikkan usia perkawinan minimal 20 tahun untuk anak perempuan dan 22 tahun untuk anak laki-laki. Ketentuan batas minimal usia perkawinan harus dinaikkan untuk mencegah perkawinan anak terus terjadi. (PM PPPA + rb)

Sumber Foto: Tribun Bogor

Menteri Yohana Yembise : Kekerasan Bukan Penyelesaian Dari Tindak Kriminal

157 Views

Jakarta, gardaindonesia.id – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kembali terjadi, tepatnya di Pangkalpinang, Bangka Belitung.
Seorang oknum polisi berinisial AKBP Y terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan berupa penendangan dan pemukulan.

Video yang sudah viral di media sosial tersebut menimbulkan kecaman dari banyak pihak. Dalam video tersebut terlihat seorang ibu yang sedang menangis saat mendapat tendangan dan pukulan dari seorang laki-laki.

Pemukulan yang dilakukan oleh AKBP Y berawal dari dugaan kasus pencurian yang dilakukan oleh ibu dan anak dalam video tersebut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise sangat menyesalkan kejadian tersebut.

“Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus di hukum! “,tegas Yohana Yembise.

“Pencurian itu memang salah namun penyelesaian tindak kriminal tidak boleh dilakukan dengan main hakim sendiri, apalagi ada keterlibatan anak dalam kasus tersebut yang menjadi korban dari ajakan orang tuanya,” ujar Menteri Yohana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga macam pasal penganiayaan yang dapat menjerat pelaku penganiayaan antara lain; penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP) dan penganiayaan berat (pasal 354 KUHP) yang kemudian sanksi nya akan di tentukan dari hasil visum.
Adapun sanksi pidana penjara untuk pelaku pencurian yang paling lama 5 (lima) tahun sesuai yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Menteri Yohana sangat mengapresiasi tindakan Kepolisian yang telah mencopot jabatan dari AKBP Y dalam rangka pemeriksaan.

Aparat penegak hukum dalam hal Ini Kepolisian Republik Indonesia, selama ini bergandengan tangan menjadi mitra kami dalam melindungi perempuan dan anak di Indonesia, sesuai dengan salah satu tugas fungsi POLRI adalah pelindung dan pengayoman masyarakat.

Kejadian seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena masih ada saja oknum-oknum yang belum mempunyai kesadaran bahwa kekerasan bukanlah penyelesaian dari tindak kriminal.

“Saya berharap pelaku kekerasan tersebut segera diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan Ibu pelaku pencurian yang telah melibatkan anaknya dalam perbuatan kriminal,” tutup Menteri Yohana. (PM PPPA + rb)

Keharuan & Tangisan Bahagia Seorang “Frans Lebu Raya”

211 Views

Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Wajah keharuan diselingi isak tangis seorang Frans Lebu Raya tak bisa disembunyikan saat mendengarkan ‘Lagu Gubahanku “ persembahan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam acara Syukuran Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni di GOR Oepoi, Jumat/13 Juli 2018.

Lirik lagu tersebut digubah sebagai persembahan ucapan Terima Kasih kepada seorang Frans Lebu Raya selama menjadi Gubernur NTT 2 (dua) periode dan kepada Benny Litelnoni yang membawa banyak perubahan terhadap Provinsi NTT.

Berikut petikan lirik lagu “Gubahanku” karya Broery Marantika

“Ku tuliskan lagu ini Kupersembahkan padamu Walau pun tiada indah Syair lagu yang ku gubah
Ku ingatkan kepadamu Akan janjimu padaku Hanyalah satu pintaku
Walau Apa yang terjadi
Jangan kau lupakan daku
Walau apa yang terjadi Tabahkan hatimu selalu Jangan sampai kau tergoda Mulut manis yang berbisa “

Isak tangis dan haru tak bisa disembunyikan oleh seorang Frans Lebu Raya, Sambil menyeka air mata yang menetes dengan sapu tangan. Sang isteri Adinda Lebu Raya juga ikut hanyut dalam ritme sukacita dan bahagia juga tak dapat menahan deraian air mata.

Bahagia dan sukacita juga dirasakan oleh ribuan orang yang ada di dalam Gedung Olah Raga (GOR) Oepoi Kupang.

Tampak Hadir Kapolda NTT, Dandrem 161/WS, Danlanud Kupang, Danlantamal, Gubernur BI Perwakilan Kupang, Kejati NTT, Kepala BIN NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Konsul Timor Leste, Kepala OJK NTT, Kepala BPK NTT, Kakanwil Hukum dan HAM NTT dan unsur Forkompinda NTT dan Kota Kupang.

Turut hadir juga Pengusaha Nasional James Riadi beserta Pengusaha lain dan Direksi Perusahaan Daerah NTT.

Ketua DPRD NTT,Anwar Pua Geno Apresiasi Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, dalam sambutannya menyampaikan “Setiap Masa Ada pemimpin dan pemimpin ada masanya, sampaikan selamat dan apresiasi kepada Gubernur Frans Lebu Raya dan Wagub NTT Benny Litelnoni selama menjalankan tanggung jawab “.

Anwar Pua Geno juga mengucapkan Selamat kepada Gubernur NTT terpilih Viktor B Laiskodat dan Josef Nae Soi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023. (+rb)